JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Partai Demokrat (PD) mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terkait agenda yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang. Kubu KLB Partai Demokrat mengaku siap menghadapi gugatan di PN Jakpus itu.
“Itu nggak ada masalah, clear, kita hadapi, kita tunggu. Mereka bawa 11 pengacara saya lihat,” kata Kepala Bidang Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat versi KLB, Razman Arif Nasution, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (13/3/2021).
Razman meminta semua pihak membawa AD/ART dan UU terkait Partai Politik saat berdebat atau mengajukan gugatan. Dia mengatakan permasalahan hukum harus memiliki dasar.
“Cuma saya minta, kalau debat, ya bawalah AD/ART, bawalah UU Parpol, biar kita adu, gitu,” ujar Razman.
“Saya melanggar ini, melanggar itu, kita bawa, Majelis Tinggi melanggar, mahkamah ini, ini, ini ada semua AD/ART, itu sudah dalam proses laporan kita dengan tim kita juga,” sambungnya.
Razman mengaku siap bertarung dalam gugatan di PN Jakpus tersebut. Dia mengimbau semua yang bersengketa bersikap secara jujur dan adil.
“Kita ini boleh tarung, tapi fair ya. Kita lihat saja nanti prosesnya,” ujarnya.
Sebelumnya, Partai Demokrat beserta 13 kuasa hukumnya, termasuk Bambang Widjojanto (BW), mendaftarkan gugatan melawan hukum terkait agenda yang diklaim sebagai KLB Deli Serdang. Nama penyelenggara KLB Jhoni Allen dan Darmizal terdaftar ke PN Jakarta Pusat (Jakpus) sebagai tergugat.
“Sebagian yang disebut ada tadi di situ (Jhoni Allen dan Darmizal). Pokoknya saya kasih clue-nya saja sebagian besar mereka yang terlibat kongres, yang mengorganisir kongres, dan kami menduga mereka yang patut bertanggung jawab terhadap brutalitas demokrasi,” ujar BW kepada wartawan di PN Jakpus, Jumat (12/3).(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Partai Demokrat (PD) beserta 13 kuasa hukumnya, termasuk Bambang Widjojanto, baru saja mendaftarkan gugatan melawan hukum terkait agenda yang diklaim sebagai KLB Deli Serdang. Nama penyelenggara KLB Jhoni Allen dan Darmizal terdaftar ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus).
“Sebagian yang disebut ada tadi di situ (Jhoni Allen dan Darmizal). Pokoknya saya kasih clue-nya aja sebagian besar mereka yang terlibat kongres, yang mengorganisir kongres dan kami menduga mereka yang patut bertanggung jawab terhadap brutalitas demokrasi,” ujar BW kepada wartawan di PN Jakpus, Jum’at (12/3/2021).
“Yang pasti Jhoni Allen, Darmizal dan lain-lain disebutkan kemudian, terus ada lagi yang lain akan disebutkan,” imbuhnya.
Pada gugatan yang terdaftar di PN Jakpus itu tertulis dalam nomor berkas gugatan 172/PDT.SUS-Parpol/2021PNJAKARTAPUSAT. Pada gugatan tersebut terdapat 10 nama tergugat yang di antaranya Jhoni Allen dan Darmizal.
Saat ditanyakan apakah KSP Moeldoko termasuk dalam daftar gugatan, BW mengatakan keabsahan Moeldoko sebagai ketua umum di pihak KLB. BW menanyakan persoalan siapa yang menunjuk Moeldoko sebagai ketua umum, sementara yang menunjuknya itu pun tidak punya hak suara.
“Sekarang cek di anggaran dasar apakah seseorang, beliau Pak Moeldoko itu kalau kemudian mau dilantik atau dijadikan KTA misalnya, itu siapa yang menjadikan dia? Siapa yang menunjuk dia dan memberikan KTA pada dia? Orang ini yang menunjuk ini orang dari partai atau bukan?,” ujar BW.
“Kalau orang dari partai apakah dia punya kewangan untuk melakukan itu? Jadi itu saya bilang brutalitas politik itu terjadi karena ini hal yang paling elementer,” sambungnya.
Dengan didaftarkannya gugatan ini, BW berharap kekisruhan ini dapat menjadi diskusi publik. Karena menurutnya, hal ini menjadi persoalan masyarakat luas.
“Yang ketiga yang jadi penting, kami sangat sungguh-sungguh mengharapkan gugatan ini akan menjadi public discourse. Kenapa penting? Ini bukan persoalan PD ini persoalan kita semua, ini kalau organisasi parpol bisa diperlakukan seperti ini, itu artinya bukan hanya parpol, tapi juga ormas dan kita semua,” ujar BW.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
TNI Angkatan Darat (AD) berencana menggelar pelatihan Security Force Assistance Brigade (SFAB) untuk 7 batalyon. Mereka akan dilatih oleh tentara Amerika Serikat (AS) atau US Army.
“Kepada Pangkostrad, ini adalah rencana. Nah saya ingin Pangkostrad agar mengkoordinir khususnya di tanggal-tanggal di mana mereka (prajurit AD) seharusnya ada di batalyon kalau bisa,” kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Andika Perkasa, seperti dilihat dari akun Youtube resmi TNI AD, Jumat (12/3/2021).
Hal itu disampaikan Andika saat video conference dengan Pangkostrad dan Panglima Divisi Infanteri. Andika mengarahkan agar ada pengenalan soal struktur satuan pasukan TNI AD kepada US Army.
“Supaya mereka agak sedikit ada gambaran bahwa Batalyon 328 itu ada di bawahnya Brigif 17. Brigif 17 ada di bawahnya Divisi I. Jadi memang setiap perpindahan batalyon itu, mereka mungkin akan lebih bagus kalau dipandu mengawali kegiatan di batalyon itu mulai dari tingkat atasnya,” ujar Andika.
“Saat ini adalah satu untuk mereka masuk ke batalyon, sebaiknya diawali dari satuan paling atas. Di situ diacarakan penjelasan singkat saja, termasuk orientasi di satuan itu,” sambung Andika.
Kegiatan Security Force Assistance Brigade atau yang disingkat SFAB akan dipimpin oleh Captain Charles Le Shaun Smith. Dia akan membawa 10 personel US Army.
SFAB akan diadakan selama kurang lebih 4 bulan. ”Yang terpenting dalam misi SFAB ini adalah interaksi,” ucap Andika.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ibu korban peristiwa Semanggi I-II Sumarsih mengaku kecewa terkait putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta yang memenangkan gugatan banding Jaksa Agung yang sebelumnya dihukum melawan hukum oleh PTUN Jakarta. Sumarsih berbicara tentang sulitnya mencari keadilan.
“Putusan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta itu kan menyebut ya, ‘Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’, tetapi mengapa tidak menolak kebohongan Jaksa Agung. Pertanyaannya adalah keadilan seperti apa yang dimaksud,” kata Sumarsih dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube KontraS, Rabu (10/3/2021).
“Ini yang menjadi keluhan saya, yang menjadi keprihatinan saya selama 23 tahun mencari kebenaran dan keadilan tetapi ternyata sangat sulit sekali,” imbuhnya.
Sumarsih menilai putusan PTTUN itu telah menutup celah harapan keluarga korban yang sebelumnya muncul melalui putusan PTUN Jakarta yang menyatakan Jaksa Agung melawan hukum. Sumarsih juga menyoroti Jaksa Agung yang tak kunjung menindaklanjuti kasus tragedi Semanggi I dan II ke tingkat penyidikan.
“Bagi saya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini telah menutup pintu kebenaran yang sudah terbuka di Pengadilan TUN Jakarta. Kemudian juga tidak peka terhadap roh gugatan yang kami lakukan karena Jaksa Agung tidak mau menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya,” ujarnya.
Sumarsih menilai PTTUN Jakarta juga mengabaikan pernyataan Presiden Jokowi pada saat membuka rapat kerja Kejaksaan Agung pada 14 Desember 2020 yang menyebut bahwa kejaksaan adalah aktor kunci dalam penuntasan pelanggaran HAM masa lalu. Sumarsih juga menyoroti hingga kini tidak terlihat proses penyelesaian kasus Semanggi I-II dan tragedi Trisakti.
Lebih lanjut Sumarsih kembali mengungkit proses sidang gugatannya di PTUN Jakarta. Ia menyebut saat itu tim hukum Jaksa Agung memanggil saksi fakta yang menyatakan pernyataan Jaksa Agung terkait peristiwa Semanggi I-II di raker Komisi III DPR telah disiapkan stafnya, bukan jawaban spontan. Karena itu, Sumarsih menilai tidak ada iktikad baik dari Jaksa Agung menyelesaikan kasus Semanggi I-II.
“Jadi memang, menurut saya, Jaksa Agung memang mempunyai niat ya untuk tidak mau menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aktor kunci penuntasan kasus Trisakti dan Semanggi I-II,” ungkapnya.(DON)
BANTUL, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Jokowi mengunjungi Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) Pedukuhan Kembaran, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Bantul. Kedatangan Jokowi untuk memantau vaksinasi Corona terhadap 500 seniman.
Menggunakan kemeja lengan panjang berwarna putih, celana kain hitam dan sneakers hitam kombinasi putih, Jokowi datang pukul 09.30 WIB. Jokowi datang bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X, Pangdam Diponegoro dan Kapolda DIY.
Sesampai lokasi, Jokowi disambut langsung Butet Kartaredjasa, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, Kapolres Bantul dan Dandim 0729/Bantul. Selanjutnya mereka masuk ke dalam PSBK untuk menyaksikan vaksinasi Corona.
Ketua Yayasan PSBK, Butet Kartaredjasa, sebelumya menyebutkan bahwa vaksinasi hari ini di Padepokan Bagong Kussudiardja diikuti 500 orang, hadir dalam 2 gelombang. Gelombang pagi disaksikan langung Presiden Jokowi.
Dia juga menyebut nama-nama yang sudah terdaftar, mereka adalah seniman dan budayawan yang ada di Yogya dari lintas disiplin. Seperti halnta perupa, penyair, sastrawan, penari, pemusik, yang tradisional ketoprak dan dalang, semua mencakup yang muda sampai yang sepuh.
“Seniman senior misalnya Joko Pekik, Kartika Affandy, Ashadi Siregar, Romo Sindhunata, Ugo Untoro, Hanung Bramantyo, Marzuki (Kill the DJ), Agus Noor, macem-macem lah,” ucapnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kabar duka datang dari keluarga DPP PDI Perjuangan (PDIP). Ibunda Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Yohana Sutarmi, meninggal dunia.
Ibunda Hasto meninggal dunia, Rabu (10/3/2021), pukul 06.30 WIB. Yohana meninggal pada usia 88 tahun. Pemakaman rencananya akan dilaksanakan besok, Kamis (11/3), pukul 11.00 WIB, di Sleman, Yogyakarta.
“Mohon doanya, semoga dilapangkan jalannya, dan mendapat tempat terbaik dan kebahagiaan kekal abadi di surga. Mohon dimaafkan segala kesalahan dari Ibu Yohana Sutarmi,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3).
Hasto mengatakan, Selasa (9/3) malam, ia masih mendengar kondisi Ibunya dalam keadaan baik. Namun pagi ini, dalam perjalanan ke kantornya, ia mendapat kabar duka.
“Tadi pagi dalam perjalanan dari rumah ke kantor, berangkat jam 05.35, sepanjang jalan saya memutarkan lagu Nderek Dewi Maria. Lagu kesukaan ibu saya, dan jam 06.30, hanya beberapa saat setelah sampai di kantor, saya dapat kabar, ibu saya dipanggil Tuhan,” tutur Hasto.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Waketum Partai Demokrat (PD) Benny K Harman menyebut ada pengurus PD di daerah yang mendapat ancaman dari intel di tingkat polres. Divisi Propam Polri mengaku pihaknya belum mendapatkan laporan tersebut.
“Sampai dengan hari ini Propam Polri dan jajaran wilayah belum mendapatkan laporan dimaksud,” ujar Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo lewat keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).
Ferdy meminta siapa pun yang melihat ada anggota Polri melakukan perbuatan demikian, maka dapat langsung melapor ke Propam setempat. Ferdy mengatakan pelaporan resmi akan ditindaklanjuti.
“Propam Polri mengimbau siapa saja yang melihat, mendengar, dan mengetahui adanya anggota Polri yang menginteli, menguntit, menyelidiki, dan bahkan mengintimidasi, diimbau melaporkan hal tersebut ke Propam Polri dan atau jajaran Propam wilayah,” tuturnya.
Ferdy menegaskan pihaknya akan mengumumkan hasil penindakan secara transparan. Dalam kesempatan ini, Ferdy juga mengimbau masyarakat agar tak ragu melapor jika mendapati anggota polisi melakukan perbuatan tersebut di luaran.
“Pelaporan resmi akan segera ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Dan apabila ada tindakan pelanggaran anggota Polri akan segera diumumkan secara terbuka, transparan, dan akuntabel,” terang Sambo.
“Propam Polri mengimbau kepada seluruh masyarakat agar setiap pelanggaran anggota Polri baik pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri dilaporkan resmi melalui pelayanan aduan di Mabes Polri dan jajaran wilayah,” imbuhnya.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam laskar FPI pengawal Habib Rizieq pagi ini bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pertemuan itu berlangsung singkat, tidak lebih dari 15 menit.
Pertemuan tersebut digelar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. TP3 diwakili oleh Amien Rais hingga Marwan Batubara.
“Pertemuan berlangsung tidak sampai 15 menit, bicara pendek dan serius,” kata Mahfud dalam keterangan pers yang disampaikan melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (9/3/2021).
Mahfud mengatakan Amien Rais dkk menyampaikan keyakinannya kalau insiden penembakan yang menewaskan 6 laskar FPI di Km 50 Tol Japek merupakan pelanggaran HAM berat. Mereka, kata Mahfud juga meminta agar kasus itu dibawa ke pengadilan HAM.
“Mereka menyatakan keyakinan telah terjadi pembunuhan 6 laskar FPI dan mereka meminta agar ini dibawa ke pengadilan HAM karena pelanggaran HAM berat, itu yang disampaikan kepada presiden,” kata Mahfud.
“Hanya itu yang disampaikan mereka, mereka yakin telah terjadi pembunuhan yang dilakukan pelanggaran HAM berat bukan pelanggaran HAM biasa, sehingga 6 laskar FPI itu meninggal,” lanjutnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Yasonna Laoly untuk membahas terkait penarikan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas 2021. Yasonna Laoly mengatakan pemerintah sepakat RUU Pemilu ditarik dari Prolegnas 2021.
“Merespons yang disampaikan ketua dan menyikapi surat Komisi II tentang pencabutan RUU Pemilu dari daftar prioritas tahun 2021, pemerintah sepakat,” kata Yasonna saat rapat kerja di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
Yasonna menyampaikan RUU Pemilu dari Prolegnas 2021 perlu ditarik. Pihaknya tidak perlu menyampaikan evaluasi seluruhnya.
“Jadi kita hanya sepakat untuk yang satu itu kita drop, karena saya kira tidak perlu lagi, singkat saja, kami tidak perlu menyampaikan evaluasi seluruhnya,” ucapnya.
“Apa yang sudah kita sepakati kita bawa ke paripurna kecuali yang satu ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkap alasan di balik belum kunjung disahkannya Prolegnas 2021. Menurutnya, salah satu alasannya adalah rencana RUU Pemilu disarankan untuk ditarik.
“Saya ingin sampaikan ke bapak ibu sebenarnya masalahnya tidak ada yang krusial, yang terjadi adalah pada saat yang lalu kita tetapkan Prolegnas sudah selesai, kemudian terkait RUU Pemilu, Komisi II telah menyurat kepada Baleg untuk menarik RUU Pemilu dari daftar Prolegnas,” kata Supratman.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meninjau kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap I untuk pengurus Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Vaksinasi tersebut diberikan untuk 500 orang pengurus PP Muhammadiyah.
Muhadjir tiba pukul 10.38 WIB. Muhadjir yang mengenakan kemeja putih, berpeci dan bercelana hitam itu kemudian melihat situasi vaksinasi yang tengah berlangsung untuk pimpinan dan pengurus Muhammadiyah.
Muhadjir nampak melihat alur vaksinasi mulai dari pendaftaran hingga pengecekan tekanan darah. Muhadjir pun nampak sesekali berinteraksi dengan pengurus yang sudah divaksin.
“Sudah divaksin?,” tanya Muhadjir kepada salah seorang pengurus PP Muhammadiyah.
“Sudah pak,” jawab pengurus Muhammadiyah itu.
Dalam kesempatan itu, Muhadjir ingin memastikan pemberian vaksinasi COVID-19 ini tepat sasaran kepada warga Muhammadiyah. Menurutnya, proses vaksinasi untuk komunitas itu harus sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.
“Ini kan bagian dari program vaksinasi komunitas, jadi ini melibatkan warga Muhammadiyah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan yaitu mereka yang berusia lanjut dari warga Muhammadiyah, kemudian warga Muhammadiyah yang selama ini bertugas melakukan pelayanan publik yaitu ada guru, ada dosen, ada mubaligh, ada pengurus, dengan cara seperti ini kita harapkan memang target presiden yaitu satu hari satu juta bisa dipenuhi,” kata Muhadjir kepada wartawan.
Muhadjir meminta masyarakat tidak khawatir maupun ragu dengan vaksin Sinovac yang berasal dari China itu. Sebab, kata Muhadjir, vaksin Sinovac ini telah diolah dan dikemas oleh biofarma sesuai dengan kondisi di Indonesia.
“Jangan ragu dengan vaksin Sinovac ini karena ini sudah diolah, disesuaikan dengan kondisi Indonesia, karena Sinovac ini, yang sekarang ini, tidak langsung dari China, dari China hanya dalam bentuk bulk, bakalan vaksin, kemudian di biofarma dikemas disesuaikan dengan kondisi Indonesia,” tuturnya.(DON)