JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Partai Bulan Bintang (PBB) mendukung sekaligus mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan tersebut yaitu kembali ke sistem proporsional tertutup. Secara sederhana, pemilu proporsional terbuka nyoblos caleg sedangkan pemilu proporsional tertutup nyoblos gambar parpol.

“Nah mengapa PBB mendukung permohonan dari enam pemohon? Supaya pemilu kita itu kembali kepada sistem proporsional tertutup,” kata Ketua Umum PBB, Yusril Ihza Mahendra kepada wartawan pada Jumat (13/1/2023).

“Artinya orang nyoblos tanda gambar plus nyoblos orang bukan nyoblos orang saja tanpa tanda gambar atau nyoblos tanda gambar tanpa nyoblos orang, kan sekarang seperti itu,” imbuhnya.

Selain membingungkan rakyat, Yusril juga menganggap sistem proporsional terbuka berpengaruh pada kualitas anggota DPR.

“Kami pengalaman 1999 ikut pemilu pertama kali pada waktu itu. Bahkan calegnya kami, DPP yang kasih duit. Banyak dosen, profesor yang nggak ada duitnya tapi potensial sangat cerdas kita rekrut dan fraksi PBB pada waktu itu termasuk fraksi yang cukup kuat di DPR. Selalu menjadi rujukan pendapat-pendapatnya oleh fraksi-fraksi yang lain. Dan kami ingin mengulang keadaan seperti itu karena kita tahu bahwa DPR tiga kali pemilu belakangan ini prestasinya itu baik melakukan inisiatif mengajukan RUU, melakukan pengawasan pada pemerintah sama sekali hampir nggak ada kerjanya,” ujar Yusril.

“Jadi percuma kita capek-capek pemilu menghasilkan anggota DPR dengan kualitas seperti itu disebabkan oleh sistem proporsional yang terbuka itu. Karena itu kami ingin ini dikembalikan oleh Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menko Polhukam Mahfud Md tidak mempedulikan cuitan Benny. “Kita nggak mau tahu Benny Wenda itu. Ini sudah sesuai proses hukum dan lama,” kata Mahfud kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (13/1/2023).

Mahfud mengatakan selama ini rakyat mengkritik karena tak kunjung menangkap Lukas Enembe. Dia mengatakan kondisi di Papua kondusif setelah Lukas ditahan KPK.

“Sekarang Papua sangat kondusif, dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas Enembe, semua tuh, Ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, sudah tegakkan hukum,” ujar Mahfud.

Selain itu, Mahfud memastikan pergerakan uang sejumlah pejabat di Papua diawasi. Jika ada yang melanggar hukum, mereka akan ditindak.

“Pemerintah sekarang mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar Lukas. Kan ada uang otorisasinya oleh ini oleh ini kita awasi lewat PPATK. Kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya akan kita ambil secepatnya,” ujar dia. (NGO)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelatihan HAM itu bisa dijadikan syarat untuk menempati jabatan tertentu di lembaga masing-masing. Awalnya Mahfud berbicara soal tata kelola pemerintahan. Dia mengatakan tata kelola pemerintahan akan dibenahi agar ke depan tidak ada lagi pelanggaran HAM yang terjadi.

“Ya terus dimanajemen pemerintahan (agar tidak ada lagi pelanggaran HAM), kita bikin tata kelola pemerintahan yang bagus, TNI-nya Polri nya. Tapi keliru juga sih kalau menyebut pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat tuh bukan hanya TNI-Polri, kadang kala pejabat sipil banyak juga loh, pemda di kementerian dan macam-macam itu,” kata Mahfud dalam keterangannya melalui rekaman video kepada wartawan, Kamis (12/1/2023).

Mahfud menuturkan ada rekomendasi dari Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (PPHAM) untuk membuat pelatihan khusus HAM kepada TNI dan Polri. Mahfud menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju, bahkan bisa jadi pelatihan tersebut sebagai salah satu syarat untuk menempati jabatan atau tugas tertentu di lembaga masing-masing.

“Tetapi secara khusus kalau menyebut TNI-Polri memang kemarin ada rekomendasi dari Tim PPHAM agar setiap anggota Polri diberi bekal pendidikan atau pelatihan hak asasi manusia nanti kita akan membuat ini melibatkan internasional, menatar gitu Polri dan TNI kita tentang HAM terutama dalam hukum humaniter yang sekarang banyak berkembang di dunia internasional,” ucapnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta aparat menangkap KKB yang melakukan perusakan itu. “Untuk pertama melindungi masyarakat dari gangguan KKB, kelompok bersenjata, dan juga mengawal dengan lebih ketat lagi dan apa, tentu menangkap kalau mereka melakukan gangguan, perusakan, atau pembakaran.

Saya minta mereka lebih siap di lapangan untuk menjaga dan melindungi masyarakat,” kata Ma’ruf di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (12/1/2023).

Ma’ruf meminta aparat keamanan tidak membiarkan KKB yang berulah itu. Dia meminta penjagaan diperketat.

“Itu yang kami minta ke pihak pengamanan, jadi tidak dibiarkan begitu, tidak dilepas, tetapi diperketat, sehingga tidak mudah untuk melakukan gangguan ke masyarakat. Ke depan, lebih tegas lah,” kata dia. (NGO)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kendati MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, maka untuk isu sistem pemilu apakah sebaiknya proporsional terbuka atau proporsional tertutup, menurut pendapat saya harusnya ditolak. Pasalnya sistem pemilu, apakah proporsional terbuka atau tertutup tidak diatur dalam UUD 1945,” ungkap Refly dalam keterangan tertulis, Kamis (12/1/2023).

Ia menerangkan penentuan sistem pemilu merupakan open legal policy (politik hukum terbuka) yang diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

“Jadi biarkan pembentuk Undang-undang yang menentukannya. Bagi saya yang selama ini bergerak di bidang hukum tata negara, UUD kita tidak mengatur sistem pemilu,” ucap Refly. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan untuk menjaga persatuan jelang Pemilu 2024 dalam Rapat Koordinasi Nasional Partai Bulan Bintang (PBB). Jokowi meminta agar jangan ada pihak yang mengorbankan kepentingan bangsa.

“Saya setuju dengan yang disampaikan Prof Yusril bahwa kita semua harus menjaga persatuan,” kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Rakornas PBB di Jakarta, Rabu (11/1/2023).

Jokowi menegaskan kepentingan bangsa harus diutamakan. Dia tidak ingin kepentingan bangsa dikorbankan hanya untuk kepentingan pribadi.

“Jangan mengorbankan kepentingan bangsa untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partai, dan yang lain-lainnya,” ucapnya.

Selain itu, Jokowi juga berpesan agar semua pihak menang dengan cara-cara yang baik. Menurutnya, menanglah dengan cara yang intelek, santun, dan bersahabat.

“Sekali lagi mari kita bersama-sama kalau menang itu menanglah dengan intelek, kalau menang itu menanglah dengan santun, dan kalau kita ingin menang itu menanglah kita dengan cara-cara yang bersahabat,” ujar dia. (MAD)