JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pertama, bahwa arahan untuk tidak berbuka puasa bersama itu hanya ditujukan untuk internal pemerintah, khususnya para menko, para menteri, dan kepala lembaga pemerintah non kementerian,” katanya dalam keterangan pers, disiarkan lewat YouTube Sekretariat Presiden.
Dengan begitu, kata Jokowi, aturan ini tidak berlaku untuk masyarakat umum. Arahan ini menyikapi sorotan masyarakat terhadap gaya hidup pejabat pemerintah akhir-akhir ini.
“Sekali lagi bukan untuk masyarakat umum. Arahan ini perlu saya sampaikan karena begitu banyaknya sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita,” ujar Jokowi.
Jokowi meminta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan dan tidak berlebihan. Selain itu anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama akan dialihkan ke kegiatan yang lebih bermanfaat.
Misalnya, pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu, atau masyarakat yang membutuhkan. Kemudian bisa juga dialihkan ke pasar murah bagi masyarakat. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Evaluasi itu dilakukan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas. “Itu memang kami dengan MenPAN-RB sedang melakukan berbagai evaluasi dan juga beberapa program desain yang dibuat MenPAN. Kami sedang bersama sama Menpan RB berbagai tukin itu,” kata Sri Mulyani dalam rapat dengan Komisi XI DPR RI.
Sebelumnya salah satu Anggota Komisi XI DPR Vera Febyanthy menyinggung soal tukin yang diterima pejabat Kemenkeu menjadi paling besar dibandingkan Kementerian/Lembaga lainnya. Hal itu dikatakan berdasarkan Perpres Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Vera menerangkan tukin terendah yang didapatkan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu dalam perpres tersebut adalah Rp 5,3 juta. Sedangkan yang tertinggi mencapai Rp 117,3 juta. Ia pun membandingkan dengan tukin yang diterima oleh Kementerian lain.
Salah satunya, Kementerian Agama (Kemenag). Berdasarkan Perpres Nomor 130 Tahun 2018, tukin terendah pejabat Kemenag adalah terendahnya Rp 1,97 juta, tertinggi Rp 29 juta. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Informasi yang kami peroleh, betul ada kegiatan penggeledahan oleh tim KPK di kantor Kementerian ESDM,” kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (27/3/2023)
Ali belum menjelaskan penggeledahan dilakukan terkait kasus apa. Dia juga belum menjelaskan siapa tersangka dalam kasus ini.
“Saat ini masih berlangsung,” kata Ali.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal (Ditjen) Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Penggeledahan dilakukan terkait penyidikan kasus korupsi. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
DPR dan pemerintah, laksanakan saja fungsi masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan kepala dingin. Tidak usah ada bumbu-bumbu emosi, apalagi ini bulan Ramadan,” kata Sahroni saat dihubungi.
Sahroni menilai mungkin terjadi kesalahpahaman antara Mahfud dan lembaga DPR. Dia juga mengamini Mahfud bahwa DPR dan pemerintah berada pada tingkat yang setara.
“Saya kira mungkin di sini terjadi kesalahpahaman. Memang secara struktur DPR itu setingkat kepala pemerintahan, sama-sama lembaga tinggi negara,” ucapnya.
Meski begitu, dia mengingatkan Mahfud bahwa tugas DPR adalah mengontrol dan mengawasi pemerintah. Sehingga, kata dia, wajar jika DPR menuntut penjelasan ke pemerintah.
“Namun, harus diingat juga DPR memiliki hak dan kewajiban untuk mengontrol dan mengawasi kinerja pemerintah. Sehingga bila DPR menuntut penjelasan atau pertanggungjawaban pemerintah, itu adalah hal yang wajar,” ujar dia. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai koalisi besar mungkin terjadi. Dia bahkan menduga akan ada 2 koalisi yang bisa terbentuk di 2024.
“Kemungkinannya dua hal. Pertama poros koalisi besar yang berisikan semua partai politik koalisional pemerintah minus NasDem, versus koalisi partai oposisi yang tergabung dengan poros perubahan yang digagas oleh NasDem lalu didukung PKS dan Demorkat. Dua poros ini mewakili kubu pemerintah yang didukung banyak partai dan kubu perubahan didukung hanya 3 partai,” kata Adi Prayitno.
Adi lalu menyampaikan potensi komposisi capres-cawapres dari dua kubu besar tersebut. Dia menyebut kubu besar pemerintah bisa diisi dengan pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sedangkan kubu perubahan bisa mungkin diisi dengan Anies Baswedan-AHY, Anies Baswedan-Khofifah Indar Parawansa, atau Anies Baswedan dan cawapres lainnya.
“Pasangan capres dan cawapres kubu pemerintah bisa Prabowo-Ganjar atau Ganjar-Prabowo atau siapapun nantinya yang disepaki koalisi besar. Sementara dari koalisi perubahan sebagai penantang pasangan capres cawapres bisa Anies-AHY atau Anies-Khofifah atau Anies dengan yang lainnya,” ucapnya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Gugatan perbuatan melawan hukum yang merugikan negara senilai Rp 2,52 triliun terhadap salah satu korporasi yang dilayangkan Pemantau Pendapatan dan Kerugian Negara (PPKN) pada tanggal 18 April 2022, hingga kini belum mendapat tanggapan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Padahal, untuk keperluan sengketa, PPKN telah mengajukan permohonan kepada BPK RI menjadi saksi ahli (memberikan pernyataan ahli) terkait kerugian pada pendapatan negara pada kasus yang dicurigai.
Dalam permohonannya kepada BPK RI, PPKN telah melaporkan seluruh data perkara untuk ditelaah dan dianalisis.
Menurut salah seorang praktisi PPKN kepada Khatulistiwa online belum lama ini, surat permohonan kepada BPK RI sudah 3(tiga) kali mereka sampaikan.
Pertama pada tanggal 11 Oktober 2022 saat sidang di Pengadilan Negeri berlangsung, dimana pada sidang tingkat tersebut PPKN sengaja meminta waktu penundaan sidang selama 2 (dua) minggu pertama kepada majelis hakim dengan alasan menunggu BPK RI memberikan jawaban, namum sampai jadwal sidang berikutnya BPK RI tidak memberikan respon.
Kedua, pada tanggal 18 Oktober 2022 kembali PPKN meminta tanggapan atau jawaban kepada BPK RI namun tetap tidak direspon.
Yang ketiga yaitu pada tanggal 2 Februari 2023 setelah Pengadilan Negeri memberikan putusan, kembali PPKN meminta tanggapan dari BPK RI.
Setelah 2(dua) kali ditanyakan langsung ke kantor pusat BPK RI di Jl. Gatot Subroto Jakarta, maka melalui stafnya Ketua BPK RI meminta salinan putusan pengadilan tingkat pertama untuk mereka pelajari.
Permintaan tersebut telah dipenuhi, namum sampai saat ini BPK RI belum memberikan tanggapannya.
Praktisi PPKN yang tidak bersedia disebutkan namanya tersebut menyatakan bahwa barang kali bagi pihak BPK RI kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp. 2,52 triliun tersebut bukanlah hal penting dan tidak ada artinya.
Karena kalau dianggap penting tentu mereka harus mendukung dan memberikan upaya yang maksimal untuk memperjuangkan hak negara dan hak rakyat ini, atau mungkin ada faktor lain yang belum kita ketahui, demikian tegasnya. (JRS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai ada dua hal yang menjadi fokus pembicaraan keduanya yakni soal politik kebangsaan dan politik elektoral. Dia menyebut dari segi politik kebangsaan salah satunya terkait kritik terhadap Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan DPR.
“Saya kira yang dibicarakan keduanya itu menyangkut dua hal, yang pertama politik kebangsaan ya. Misalnya terkait bagaimana menyikapi sejumlah Undang-undang yang cukup krusial dan mendapatkan protes yang cukup luar biasa dari publik. Misalnya terkait UU Cipta Kerja yang saat ini belum selesai ataupun baru selesai tapi menimbulkan resistensi yang luar biasa.
Jadi kritik BEM UI terhadap Puan itu sepertinya menjadi topik yang cukup penting, cukup strategis dan our hand antara yang dibicarakan presiden dengan Puan. Termasuk dengan misalnya bagaimana persiapan menuju 2024 supaya semuanya terselenggara secara tuntas, sukses dan tentu berdasarkan kejujuran dan adil.
Adi menuturkan fokus kedua tentang politik elektoral terkait upaya mencari dukungan untuk Puan maju dalam pilpres 2024. Sebab menurut Adi, Jokowi tidak pernah terlihat mengendorse atau memberikan dukungan kepada Puan sejauh ini.
“Yang kedua tentu bicara tentang politik elektoral. Apapun judulnya, sampai saat ini Puan Maharani itu kan kelihatan belum menyerah untuk mendapatkan tiket pencapresan apalagi Puan ini anak biologis, anak ideologisnya Bung Karno. Tentu saja sampai detik-detik terakhir akan berupaya mencari dukungan politik termasuk dari presiden,” tuturnya.
“Selama ini Jokowi kan nggak pernah terlihat mengendorse ataupun memberikan dukungan politik, tidak pernah memberikan kode-kode memberikan dukungan Puan Maharani. Jadi pertemuan ini juga bisa dimaknai sebagai upaya bahwa Puan adalah orangnya Jokowi dan juga berhak untuk diendorse dan berhak didukung oleh Jokowi. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Budi Karya mengatakan cuti bersama diperpanjang karena tingginya keinginan masyarakat untuk pulang kampung berdasarkan kalkulasi dari Kementerian Perhubungan.
“Tadi ada keputusan Bapak Presiden berkaitan dengan cuti bersama, kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 menteri dari tanggal 21 sampai tanggal 26. Kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju dua hari. Jadi mulai dari 19 mulai libur, 20 libur, tapi masuknya 26, jadi tambah 1 hari, tapi di depan maju dua hari,” ujar Budi dalam jumpa pers seperti di akun YouTube Setpres.
Budi mengatakan libur Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran bakal dimulai dari 19 April hingga 25 April 2023. Artinya, total libur Lebaran ialah 7 hari.
Budi juga menjelaskan alasan cuti bersama itu dimajukan. Dia mengatakan pemerintah tidak ingin ada penumpukan kendaraan.
“Itu alasannya apa? Karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju hanya tanggal 21, maka terjadi penumpukan yang luar biasa sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20 21, ada empat hari mereka mudik,” ujar Budi.
“Sedangkan balik itu mereka harus pulang hari Rabu, tapi bagi mereka yang berkeinginan melakukan cuti lebih panjang bisa sampai tanggal 30, sampai tanggal 1, itu satu keputusan yang tadi diambil diskusi yang cukup efektif ya,” imbuhnya. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Boyamin Saiman bakal melaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Trasaksi Keuangan (PPATK) ke Bareskrim Polri atas dugaan membuka rahasia buntut heboh transaksi mencurigakan RP 349 triliun. Menko Polhukam Mahfud Md menanggapi santai hal tersebut. “Ya biar saja,” kata Mahfud singkat saat dimintai tanggapan, Jumat (23/3/2023).
Seperti diketahui, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR, Selasa (21/3/2023), legislator dari Fraksi Partai Gerindra, Desmond J Mahesa, langsung mencecar Kepala PPATK Ivan soal Rp 300 triliun lebih yang akhir-akhir ini heboh. Desmond mempertanyakan hasil analisis Rp 300 triliun tersebut.
“PPATK yang diekspos itu TPPU atau bukan? Yang 300 (triliun) itu TPPU?” tanya Desmond.
“TPPU, pencucian uang. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan, tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan,” tegas Ivan.
“Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan (Kementerian Keuangan) gitu?” tanya Desmond lagi.
“Bukan, dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8/2010 disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU, dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal adalah penyidik tindak pidana asal,” jawab Ivan. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi setelah rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (24/3/2023). Salah satu hal yang dibahas adalah mengenai cuti bersama.
“Tadi ada keputusan Bapak Presiden berkaitan dengan cuti bersama, kalau sekarang itu cutinya sesuai dengan SKB 3 menteri dari tanggal 21 sampai dengan tanggal 26, kami tadi bersama-sama Kapolri mengusulkan liburnya maju dua hari. Jadi mulai dari tanggal 19 mulai libur 20 libur, tapi masuknya 26, jadi tambah 1 hari tapi di depan maju dua hari,” ujar Budi dalam jumpa pers seperti di akun YouTube Setpres.
Budi mengungkapkan alasan cuti bersama itu dimajukan. Dia tidak ingin ada penumpukan kendaraan.
“Itu alasannya apa? karena secara tradisional keinginan akan mudik ini tinggi sekali dengan volume yang banyak dan kalau dilihat itu tertuju hanya tanggal 21 maka terjadi penumpukan yang luar biasa sehingga dengan dimajukan itu pemudik bisa mulai dari tanggal 18 sore, 19, 20 21, ada empat hari mereka mudik,” ujar Budi. (DON)