JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Demikian kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) 2023, Kamis (6/4/2023).
“Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2024, dibutuhkan investasi sebesar Rp 7.138 triliun sampai Rp 7.374 triliun yang bersumber dari investasi pemerintah, investasi BUMN dan investasi masyarakat atau swasta,” kata Suharso.
Menurut Suharso, pencapaian sasaran nasional prioritas rencana kerja pemerintah (RKP) 2024 tidak hanya perlu didukung oleh pembiayaan APBN, melainkan juga berbagai sumber pembiayaan lainnya termasuk investasi BUMN dan swasta. Diharapkan swasta dapat menyumbang paling besar yakni Rp 6.358 triliun sampai Rp 6.493 triliun.
Kemudian BUMN diharapkan dapat menyumbang kebutuhan investasi Rp 411,1 triliun sampai Rp 433,3 triliun. Lalu investasi pemerintah Rp 369,4 triliun sampai Rp 447,8 triliun.
“Diharapkan investasi terbesar berasal dari masyarakat atau dari swasta sekitar hampir 90%, sementara investasi pemerintah dan BUMN diperkirakan akan berkontribusi sekitar 5% sampai 6%. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan terkait perlawanan Endar yang melaporkan pencopotannya ke Dewas KPK. Sigit mengatakan pencopotan Endar itu adalah masalah internal Endar dengan KPK.
“Tentunya kalau saat ini Brigjen Endar kemudian melakukan langkah-langkah, karena memang beberapa waktu yang lalu yang bersangkutan masih diperpanjang, dan saat ini beliau mengambil langkah, kami melihat itu sebagai masalah internal Brigjen Endar sebagai anggota KPK,” ujar Sigit kepada wartawan, Rabu (5/4/2023).
Sigit pun berharap masalah Endar bisa diselesaikan di Dewas KPK. Sigit memastikan Polri tetap berkomitmen memperkuat KPK.
“Tentunya bisa diselesaikan dengan mekanisme internal yang ada di sana, apakah itu dari inspektorat ataukah itu dari Dewas. Yang jelas, Polri tetap berkomitmen memperkuat KPK,” katanya. (DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pencopotan yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap Brigjen Endar Priantoro dari jabatan Direktur Penyelidikan KPK. Desmond menyayangkan karena, menurutnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sudah bijaksana mengirim surat ke Firli.
“Kalau menurut saya adalah surat Pak Kapolri untuk menggantikan Endar di posisi semula ini saya pikir ini adalah bentuk surat yang bijaksana, hingga KPK ngotot nggak, untuk tetap menolak. Ini kan yang jadi belum jelas sekarang ini,” kata Desmond saat dihubungi, Selasa (4/4/2023).
Desmond mempertanyakan apa yang sebenarnya jadi alasan Firli Bahuri ngotot mencopot Endar. Dia menduga ada persoalan pribadi di balik pencopotan tersebut.
“Seolah-olah ini adalah pribadi Endar dan pribadi Firli kan, padahal ini bicara tentang hubungan institusi, di sinilah diperlukan kearifan pimpinan KPK. Akhirnya kan jadi lucu, Endar mengadu, Firli melakukan seolah-olah sewenang-wenang,” ucap Desmond.
Lebih lanjut Desmond juga menyoroti alasan logis pencopotan Endar. Menurutnya, Firli mungkin merasa dirugikan dengan keberadaan Endar di KPK. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam pertemuan tersebut Luhut menyampaikan Indonesia merupakan negara besar yang memiliki berbagai keunggulan mulai dari luas wilayah, lokasi geografis yang strategis, dan kaya akan kekayaan alam. Oleh sebab itu, Luhut mengatakan, Indonesia sangat bersyukur di tengah-tengah situasi dunia yang tidak menentu masih bisa mempertahankan perekonomiannya sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.
“Hal ini kami yakini terjadi salah satunya berkat program hilirisasi dan beberapa terobosan untuk transformasi ekonomi Indonesia ke depan,” ujar Luhut dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (5/4/2023)
Selain itu Luhut menjelaskan akumulasi investasi China di Indonesia telah mencapai US$ 30,8 Milliar sejak 2014 hingga 2022. Investasi ini, menurut Luhut, melahirkan 15.906 proyek dan mencatatkan China sebagai investor ke-3 terbesar di Indonesia.
“Oleh karena itu, saya menyampaikan rasa terimakasih yang begitu besar dan memastikan Indonesia akan terus melakukan berbagai perbaikan dan efisiensi, sehingga bersama-sama dengan Tiongkok kita berjuang menjadi negara maju di tahun 2045 nanti,” terang Luhut. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pimpinan DPR RI Puan Maharani mulanya mempersilakan Wakil ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh untuk menyampaikan laporannya. Saleh memberikan keterangan hasil fit and proper test calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM kepada pimpinan.
“Rapat pleno Komisi III mendengarkan pandangan fraksi-fraksi untuk memberikan persetujuan pada 6 calon hakim agung dan 3 calon hakim Ad Hoc,” kata Saleh dalam rapat paripurna, Selasa (4/4/2023).
Ada 3 nama hakim agung yang terpilih, sementara hakim ad hoc HAM tak ada yang lolos fit and proper test.
“Komisi III DPR RI mengedepankan kecakapan, integritas, moral hakim agung pada Mahkamah Agung merupakan persyaratan penting. Komisi III dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat dari 9 fraksi menyetujui 3 calon hakim agung pada Mahkamah Agung, yaitu Lucas Prakoso, Imron Rosyadi, dan Lulik Tri Cahyaningrum,” kata Pangeran.
Puan kemudian bertanya kepada anggota Dewan apakah 3 nama tersebut dapat disetujui sebagai hakim agung. Anggota Dewan serentak menjawab setuju.
“Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper tes terhadap calon hakim agung dan calon hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2022-2023 tersebut dapat disetujui?” kata Puan.
“Setuju,” jawab anggota Dewan.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah mengambil keputusan terkait uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hari ini. Hasilnya, ada 3 nama calon yang lolos sebagai hakim agung.
“Ada 3 yang kita pilih, itu Pak Lucas, Lulik, kemudian hakim agama Imron. Ya udah. Itu aja tiga,” kata Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).
Menurut Bambang Pacul, tak ada calon hakim ad hoc yang lolos pada sesi fit and proper. Hal ini berdasarkan musyawarah yang dilakukan anggota Komisi III.
Pacul mengatakan tak ada posisi hakim ad hoc yang diloloskan lantaran calon yang diusulkan KY belum memiliki kemampuan yang mumpuni. Menurutnya, hal itu sudah kesepakatan bersama.
“Gini loh, ini keputusan komisi. Kan komisi itu terdiri dari sekian banyak komisi, ada sekian fraksi, gitu loh. Tapi yang kudengar tadi, yang HAM itu belum punya pengalaman menangani HAM berat, gitu loh, tadi yang kudengar. Kalau aku bener apa bohong ya nggak tahu,” kata dia.
Berikut ini nama-nama yang lolos menjadi hakim agung:
1. Lucas Prakoso, Hakim Agung pada Kamar Perdata
2. Imron Rosyadi, Hakim Agung pada Kamar Agama
3. Lulik Tri Cahyaningrum, Hakim Agung pada Kamar Tata Usaha Negara
(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua Komwasjak Amien Sunaryadi, mantan Wakil Ketua KPK , yang juga mantan Kepala SKK Migas.
Sedangkan Wakil Ketua merangkap anggota adalah Zainal Arifin Mochtar, seorang pakar hukum. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Komwasjak merupakan komponen penting dalam pengawasan perpajakan sehingga proses bisnisnya dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.
“Ini merupakan mandat Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” ujar Sri Mulyani dikutip dari akun Instagram miliknya @smindrawati, Selasa (4/42023).
Sri Mulyani juga menegaskan komitmen Kementerian Keuangan memperkuat sektor perpajakan, yang ditunjukkan dengan Komwasjak yang berasal dari kalangan profesional.
“Hal ini selaras dengan fungsi Komwasjak yang memberikan rekomendasi strategis pada tata kelola administrasi perpajakan Indonesia,” kata Sri Mulyani. (HAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
DPR RI mengelar rapat paripurna ke-20 masa persidangan IV tahun sidang 2022-2023 hari ini. Salah satu agendanya adalah mengesahkan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau Perppu Pemilu menjadi undang-undang.
“KPU, Bawaslu, dan DKPP ini sudah punya fasilitas yang cukup lengkap diberikan rakyat melalui UU No 7/2017 sekarang sudah ditambah lagi dengan undang-undang,” kata Doli sebagai pimpinan rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin, Senin (3/4/2023).
“Besok insyaallah, besok katanya, tadi saya tadinya mau Bamus akhirnya nggak Bamus diwakili, insyaallah besok pagi perppunya sudah mau dijadikan undang-undang,” ujar Doli.
Doli menyatakan pembahasan Perppu Pemilu itu ditujukan supaya KPU, Bawaslu, dan DKPP bekerja dengan fasilitas yang cukup. Para penyelenggara pemilu tak melanggar ketentuan yang berlaku. (MON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Ekonom dan pengamat politik Ichsanuddin Noorsy menyatakan sebenarnya ada solusi untuk memperkuat lembaga DPR RI yang saat ini dihuni anggota dewan yang notabene kepanjangan tangan partai politik.
Solusi tersebut, kata Noorsy adalah dengan membuka ruang adanya anggota DPR peserta Pileg dari unsur perseorangan. Selain anggota DPR dari unsur partai politik, yang sudah diketahui jika mereka di bawah kendali ketua umum partainya.
“Sehingga di DPR nanti, tidak hanya diisi kepanjangan tangan parpol yang disetir beberapa orang ketua umum saja. Tetapi ada wakil-wakil dari non-partisan, yang benar-benar mewakili rakyat di daerah dari Sabang sampai Merauke,” tegas doktor alumni Universitas Airlangga itu, Senin (3/4/2023).
Dikatakan Noorsy, kalau negara ini mau dan punya niat untuk membenahi sistem bernegara agar lebih baik, salah satunya adalah dengan memberikan ruang kepada anggota DPR dari unsur non-partisan.
“Silakan anggota DPR tetap memperjuangkan kepentingan partainya. Tetapi harus ada penyeimbang. Harus ada anggota DPR yang ruang geraknya tidak terbatasi. Sehingga benar-benar bisa menyuarakan kepentingan rakyat yang memilihnya,” imbuhnya.
Sebab, lanjut mantan Komisaris Bank Permata itu, mereformasi partai politik akan lebih sulit, selama tidak ada kehendak bersama dari para pendiri dan elit partai politik tersebut. “Karena itu, sebagai shortcut, harus ada anggota DPR dari unsur perseorangan,” pungkasnya.
Pernyataan Noorsy tersebut menanggapi apa yang disampaikan Mahfud MD hari Minggu di Yogyakarta. Ditulis bahwa Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan, DPR dan partai politik tengah mendapatkan sorotan tajam di media sosial. Menurutnya, banyak desakan agar kedua lembaga tersebut dibubarkan.
“Banyak orang mengatakan sekarang di medsos, bubarkan parpol, bubarkan DPR,” kata Mahfud dalam ceramahnya yang bertema ‘Pemugaran Partai Politik Sebagai Instrumen Kaderisasi Kepemimpinan” di Masjid Kampus UGM, Sleman, DIY, Minggu (2/4/2023).
Mahfud menyatakan tak sependapat dengan desakan tersebut. Ia mengklaim DPR dan parpol merupakan instrumen untuk menjaga keberlangsungan suatu negara.
“Saudara, itu (pembubaran) pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan, daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR, mempunyai parpol, meskipun jelek,” ujarnya. (AMS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelantikan Dito ini mengisi kursi Menpora yang kosong ditinggalkan Zainudin Amali. Amali telah resmi mengundurkan diri karena ingin fokus di posisinya sebagai Waketum PSSI.
Berdasarkan sumber, dari 3 nama yang diusulkan Ketum Airlangga Hartarto, Jokowi memilih Dito. Dua nama lain yang sebelumnya diusulkan yakni kader muda Golkar Ilham Permana dan Puteri Komarudin.
Dito Ariotedjo lahir di Jakarta, 25 September 1990. Berusia 32 tahun, Dito akan menjadi menteri termuda di kabinet Jokowi saat ini.
Berikut data usia menteri-menteri di kabinet Jokowi.
-Menko Polhukam Mahfud Md 13 Mei 1957 (65 tahun)
-Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 1 Oktober 1963 (60 tahun)
-Menko PMK Muhadjir Effendy 29 Juli 1956 (66 tahun)
-Menko Marvest Luhut Binsar 28 September 1947 (75 tahun)
-Menhan Prabowo Subianto 17 Oktober 1951 (71 tahun)
-Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan 31 Agustus 1962 (60 tahun)
-Menkominfo Johnny G Plate 10 September 1956 (66 tahun)
-Menteri LHK Siti Nurbaya 28 Agustus 1956 (66 tahun)
-Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo 16 Maret 1955 (68 tahun)
-Mensesneg Pratikno 13 Februari 1962 (61 tahun)
-Mendagri Tito Karnavian 26 Oktober 1964 (58 tahun)
-Menlu Retno Marsudi 27 November 1962 (60 tahun)
-Menkeu Sri Mulyani 26 Agustus 1962 (60 tahun)
-Menag Yaqut Cholil Qoumas 4 Januari 1975 (48 tahun)
-Mendikbudristek Nadiem Makarim 4 Juli 1984 (38 tahun)
-Menkumham Yasonna Laoly 27 Mei 1953 (69 tahun)
-Menkes Budi Gunadi Mei 1964 (58 tahun)
-Mensos Tri Rismaharini 20 November 1961 (61 tahun)
-Menaker Ida Fauziah 17 Juli 1969 (53 tahun)
-Menperin Agus Gumiwang 3 Januari 1969 (54 tahun)
-Menteri ESDM Arifin Tasrif 19 Juni 1953 (69 tahun)
-Menteri PUPR Basuki Hadimoeljono 5 November 1954 (68 tahun)
-Menhub Budi Karya Sumadi 18 Desember 1956 (66 tahun)
-Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono 3 November 1962 (60 tahun)
-Mendes Abdul Halim Iskandar 14 Juli 1962 (60 tahun)
-Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto 8 November 1963 (59 tahun)
-Kepala Bappenas Suharso Monoarfa 31 Oktober 1954 (68 tahun)
-MenPAN-RB Azwar Anas 6 Agustus 1973 (49 tahun)
-Menteri BUMN Erick Thohir 30 Mei 1970 (52 tahun)
-Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki 6 Mei 1963 (59 tahun)
-Menparekraf Sandiaga Uno 28 Juni 1969 (53 tahun)
-Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang 24 November 1968 (54 tahun)
-Menteri Investasi Bahli Lahadalia 7 Agustus 1976 (46 tahun)
(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Tahun 2023 penanganan COVID masih tetap terkendali, namun pemulihan ekonomi menghadapi tantangan global yang sangat tidak pasti terutama dalam bentuk perlambatan ekonomi global, kondisi geopolitik yang mempengaruhi ekonomi dan tren kebijakan moneter untuk menangani inflasi yang cenderung ketat,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers virtual.
Sri Mulyani menjelaskan komponen THR dan gaji ke-13 2023 telah menyesuaikan kondisi saat ini, di mana diputuskan sebesar gaji/pensiunan pokok, tunjangan yang melekat (tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan struktural/fungsional/umum), serta tunjangan kinerja per bulan namun hanya 50%.
“Kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 disesuaikan dengan tantangan dan kondisi saat ini. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023, ini adalah peraturan yang mengatur THR dan gaji ke-13,” ucapnya. (MON)