JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam agenda Rapat Panitia Kerja (Panja), Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu awalnya membacakan rincian postur anggaran yang sudah dibahas pemerintah bersama Komisi XI dan VII DPR.

Pertama, untuk pendapatan negara, Febrio menjelaskan bahwa batas bawah pendapatan negara disepakati 12,30% dari produk domestik bruto (PDB) dan batas atas 13,36% dari PDB. Terdapat perubahan batas bawah sebab dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, batas bawah pendapatan negara diusulkan 12,14%.

“Mengakomodir apa yang tadi sudah diputuskan di Komisi XI, bahwa dari sisi batas untuk pendapatan negara 12,3% dari PDB lalu kemudian ada beberapa penyesuaian yang relatif tidak signifikan dari postur, sehingga kami mengusulkan memasukkan semuanya ke dalam asumsi-asumsi yang sudah ada,” kata Febrio. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pantauan Kamis (20/6/2024), rapat itu diikuti Wapres Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri, di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Mentan Pertanian Amran Sulaiman, Mendag Zulkifli Hasan, hingga Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Moeldoko mengatakan rapat membahas terkait tata kelola kratom. Dia mengatakan selama ini belum ada standardisasi pengelolaan kratom.

“Kita itu belum ada standardisasi mengelola sehingga, kalau masyarakat secara individu berusaha ekspor, itu kadang-kadang ada reject karena disinyalir ada bakteri. Ini perlu kita bahas perlu ada standardisasi,” kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Selain itu, juga terkait dengan perdagangan kratom, Moeldoko mengatakan perlu adanya aturan tersebut. Moeldoko menyebut aturan itu sedang disusun Kemendag, tapi perlu ada percepatan.

“Berikutnya yang ketiga masalah penggolongan, masih ada perbedaan antara BNN dengan hasil riset dari BRIN, karena kita ingin memastikan sebenarnya seperti apa sih kondisi kratom itu, masih ada perbedaan persepsi untuk itu. Saya juga meminta BRIN untuk melakukan riset,” ujarnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal tersebut disampaikan melalui akun Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Kamis (20/6/2024). Beberapa negara yang menerima pemberlakuan ini antara lain Filipina, Thailand, Laos, Vietnam, Myanmar, Brunei, Singapura, dan Malaysia.

“Dengan kebijakan ini, warga yang berkendara di negara ASEAN tetap dapat menggunakan SIM Indonesia, tanpa keharusan memiliki SIM internasional,” tulis akun TMC, Kamis (20/6).

Dalam postingan tersebut, Dirregident Korlantas Polri Yusri Yunus mengatakan penerapan aturan juga selaras dengan rencana nomor SIM yang akan diganti dengan nomor induk kependudukan (NIK) KTP. Hal tersebut juga akan berlaku pada 1 Juni 2025.

“Penerapan NIK sebagai nomor SIM menandai langkah maju dalam integrasi dokumen legalitas berkendara dengan dokumen negara lain, seperti NPWP, BPJS, dan KTP,” kata Yusri Yunus dikutip dari TMC. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Nilai ekspor Indonesia pada Mei tercatat US$ 22,33 miliar, naik 13,82% dibandingkan April 2024 dan naik 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sedangkan nilai impor Indonesia pada Mei sebesar US$ 19,40 miliar, naik 14,82% secara bulanan namun turun 8,83% secara tahunan.

“Pada Mei 2024 nilai impor mencapai US$ 19,40 miliar atau naik 14,82% secara bulanan,” kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).

Habibullah melanjutkan, nilai impor barang konsumsi pada Mei meningkat US$ 296 juta atau naik 20,59%, bahan baku penolong naik US$ 1,568 juta atau 12,46%, dan barang modal naik US$ 639,4 juta atau 22,28%.

“Peningkatan ini utamanya disebabkan oleh naiknya nilai impor mesin peralatan mekanis dan bagiannya. Secara tahunan nilai impor seluruh jenis penggunaan mengalami penurunan dengan penurunan terbesar pada kelompok barang konsumsi yang turun sebesar 16,19% dengan andil 1,57%,” ujarnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kalau kita melihat dari sisi pendapatan, tahun 2023 secara umum kami mengalami profitability pressure akibat penurunan kinerja Kimia Farma dan Indofarma, dan adanya normalisasi pendapatan pasca Covid dari 2019-2023,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (19/6/2024).

Berdasarkan laporan keuangan yang masih unaudited, pendapatan holding BUMN Farmasi pada 2023 turun menjadi Rp 15,2 triliun dibanding tahun 2022 yang sebesar 21,2 triliun. Artinya ada penurunan sekitar 28%.

Sementara rugi bersih tercatat menyentuh angka Rp 2,2 triliun, turun dari profit di tahun sebelumnya yang sebesar Rp 490 miliar. Menurut Shadiq, rugi terbesar disumbang oleh Kimia Farma sebesar Rp 1,8 triliun dan Indofarma (INAF) Rp 605 miliar.

“Net income dibuka negatif prediksi sampai 2023 masih unaudited Rp 2,2 triliun dari 490 miliar pada 2022 dengan rugi terbesar Kimia Farma sekitar 1,8 triliun dan INAF 605 miliar. Sedangkan Biofarma operation masih membukukan laba bersih positif 304 miliar,” bebernya.

Ia menambahkan, Kimia Farma masih menyumbang pendapatan terbesar sebesar Rp 9,9 triliun, Bio Farma operation Rp 5 triliun, dan Indofarma Rp 524 miliar. Secara masing-masing, pendapatan Biofarma didominasi capaian ekspor sebesar Rp 2,8 triliun, lalu penjualan ke swasta Rp 1,1 triliun dan pemerintah Rp 1,2 triliun. Serta ada distribusi jasa Rp 32 miliar. (BAS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan di jalan. Budi mengimbau agar masyarakat melakukan pengecekan terlebih dahulu melalui aplikasi MitraDarat. “Jadi, satu memang kita menganjurkan terutama ibu gurunya atau pimpinan rombongan ada aplikasi MitraDarat di situ tercantum bus-bus yang layak untuk digunakan,” kata Budi di Terminal Baturaden, Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu (15/6/2024).

Budi mengatakan jangan sampai masyarakat hanya mementingkan harga sewa bus yang murah, tetapi melupakan sisi keamanan saat berwisata menggunakan bus.

“Di daerah itu mereka yang penting murah, dia nggak lihat busnya, nggak lihat ramp check-nya nggak lihat supirnya capable atau nggak mereka pakai. Oleh karenanya satu hal yang utama adalah cek penggunaan bus yang memang dia itu sudah di-ramp check dan secara fisik juga, lebih penting juga supirnya,” terangnya.

“Kadang-kadang istilahnya supir tembak, biasa supir di jalan biasa, tiba-tiba supir untuk pariwisata, dia tidak mengenali medan, sehingga itulah timbul kecelakaan yang terjadi,” ucapnya.

Hal ini dikatakan Budi saat melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Terminal Baturaden di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sidak ini dilakukan dalam rangka pengecekan operasional bus-bus pariwisata pada masa libur Idul Adha. (BAS)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Jokowi menjelaskan Satgas Pemberantasan Perjudian Daring dibentuk melihat kegiatan perjudian daring telah menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga perlu segera diambil langkah tegas dan terpadu guna pemberantasannya.

“Untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu dibentuk Satuan Turgas Pemberantasan Perjudian Daring, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas,” tulis Pasal 1 Keppres tersebut dikutip Sabtu (15/6/2024).

Dalam pasal 4 Keppres tersebut, dijelaskan bahwa Satgas Pemberantasan Perjudian Daring memliki tiga tugas utama. Pertama adalah mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring secara efektif dan efisien.

Kedua, meningkatkan koordinasi antar kementerian/lembaga dan kerja sama luar negeri dalam upaya pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. Ketiga, menyelaraskan dan menetapkan pelaksanaan kebijakan strategis serta merumuskan rekomendasi dalam mengoptimalkan pencegahan dan penegakan hukum perjudian daring. (MON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah, awalnya menjelaskan bahwa jumlah laporan transaksi keuangan meningkat sepanjang tahun. Pada 2024 saja, jumlahnya sudah mencapai angka 14.475 transaksi mencurigakan, ini lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau kita lihat laporan itu di 2022 itu 11.222 laporan transaksi keuangan mencurigkan, dan di 2023 itu ada 24.850,” kata Natsir dalam agenda diskusi daring ‘Mati Melarat Karena Judi’, Sabtu (15/6/2024).

Natsir kemudian mencatat, bahwa pada 2023, PPATK mengendus jumlah transaksi judi online mencapai angka Rp 300 trilun, sementara untuk kuartal I-2024 saja, jumlah transaksi judi online mencapai angka Rp 600 triliun.

Berdasarkan catatan PPATK, secara akumulasi judi online bahkan menjadi laporan transaksi keuangan tersebesar. Jumlahnya sebanyak 32,1% dari total laporan. Menyusul berikutnya adalah 25,7% penipuan, kemudian tindak pidana lain 12,3%/

“Korupsi malah 7%” tegasnya.

Oleh sebab itu, Natsir mengatakan bahwa judi online saat ini menjadi persoalan serius. Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan membuat Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. (DON)