Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tingkatan utang itu membuat rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) per Agustus 2023 menjadi 37,84% atau naik dari bulan sebelumnya yang di level 37,78%, namun turun dibandingkan akhir tahun lalu yang mencapai 39,70%.
“Rasio utang tersebut menurun dibandingkan akhir 2022 dan berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Rasio ini juga masih sesuai dengan yang ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah 2023-2026 di kisaran 40%,” tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Selasa (26/9/2023).
Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yakni 88,88% dan sisanya pinjaman 11,12%.
Secara rinci, jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN sebesar Rp 6.995,18 triliun. Terdiri dari SBN dalam bentuk domestik sebesar Rp 5.663,94 triliun yang berasal dari Surat Utang Negara Rp 4.576,43 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 1.087,51 triliun.
Sedangkan jumlah utang pemerintah dalam bentuk SBN valuta asing hingga Agustus 2023 sebesar Rp 1.331,24 triliun, terdiri dari Surat Utang Negara Rp 1.027,65 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp 303,59 triliun.
Lalu jumlah utang pemerintah dalam bentuk pinjaman sebesar Rp 875,17 triliun. Jumlah itu terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 25,11 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 850,05 triliun.
Secara rinci, pinjaman luar negeri yang sebesar Rp 850,05 triliun terdiri dari bilateral sebesar Rp 264,56 triliun, multilateral sebesar Rp 524,10 triliun, dan commercial banks sebesar Rp 61,39 triliun.
“Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo,” tuturnya. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 50 Tahun 2020 tentang Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Dalam Permendag yang baru, nantinya media sosial (medsos) dilarang untuk berjualan.
Hal itu disampaikan Zulhas usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023). Zulhas mengatakan, nantinya social commerce hanya diperbolehkan memfasilitasi promosi barang atau jasa.
“Yang pertama isinya social commerce itu hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa. Promosi barang atau jasa. Tidak boleh transaksi langsung bayar langsung nggak boleh lagi dia hanya boleh untuk promosi seperti TV ya. Di TV kan iklan boleh kan. Tapi nggak bisa jualan. Nggak bisa terima uang kan. Jadi dia semacam platform digital. Jadi tugasnya mempromosikan,” kata Zulhas.
Selain itu, media sosial tidak boleh merangkap sebagai e-commerce, begitupun sebaliknya. Hal itu, kata Zulhas, untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh media sosial tersebut.
“Yang kedua (e-commerce) tidak ada sosial media dan itu nggak ada kaitannya. Jadi dia harus pisah. Sehingga tidak algoritmanya itu ya tidak semuanya dikuasai dan ini mencegah penggunaan data pribadi, apa namanya, untuk kepentingan bisnis gitu. Itu yang satu dan dua,” tutur dia. (MAD)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi VI DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir siang ini. “Rapat kerja ini telah dihadiri dan ditandatangani dari 15 orang, izin 2 terdiri dari 8 fraksi dengan demikian kuorum untuk membuka rapat hari ini telah terpenuhi,” katanya membuka rapat di Komisi VI Jakarta, Kamis (14/9/2023).
Dia mengatakan, pada 30 Agustus 2023 Komisi VI telah menerima dan menyetujui penjelasan Menteri BUMN pada pagu anggaran 2024 sebesar Rp 305,66 miliar. Kemudian berdasarkan surat pimpinan Badan Anggaran, pagu anggaran Kementerian BUMN disepakati Rp 308,016 miliar.
“Nilai tersebut bertambah dari anggaran yang diajukan sebelumnya dikarenakan adanya perubahan terkait kenaikan gaji sebesar Rp 2,354 miliar,” katanya. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Informasi ini disampaikan oleh Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi. Dwiyana mengatakan, besaran tersebut masih berupa usulan. Hingga saat ini, tarif KCJB masih terus dibahas bersama Kementerian Perhubungan, LRT Jabodebek, dan PT Kereta Cepat Indonesia (Persero) atau KAI.
“Kita sih mengusulkan Rp 300 ribu. Sudah dengan feeder, LRT. Tapi kan masih kita diskusikan dengan KAI dan LRT,” katanya, saat ditemui di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur, Rabu (13/9/2023).
Sementara untuk tarif keretanya sendiri tanpa feeder dan LRT, KCIC mengusulkan besarannya Rp 250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi. Berbeda dengan tarif untuk kelas di atasnya yang akan terus mengalami penyesuaian.
“Soalnya kan first class dan business class kan pasti kita menggunakan dynamic pricing. Karena segmennya kan berbeda, segmented lah kalau itu,” jelasnya. (MAD)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Sementara untuk pelaksanaan WFH di kantor swasta sampai saat ini tercatat sudah dilaksanakan di 168 kantor dengan persentase pegawai WFH di kisaran 20 persen hingga ada juga beberapa kantor yang melaksanakan WFH pegawainya di atas 75 persen,” kata Ani dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/9/2023).
Ani juga melaporkan terkait pelaksanaan WFH terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Sejauh ini, jumlah ASN yang menerapkan WFH sekitar 22,43 persen.
“Jumlah ini mungkin kurang dari 50 persen karena ada beberapa dinas yang memang tidak bisa dilakukan WFH adalah dinas yang memberikan pelayanan langsung ke masyarakat, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Damkar, itu tidak seluruh pegawainya bisa melaksanakan WFH,” jelasnya. (VAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kemitraan ini akan terus didorong. “Kita sudah paparkan, partnership ini kita akan dorong percepatannya,” kata Erick usai pembukaan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) 2023 di Jakarta.
Untuk mendorong percepatan proyek kerja sama di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik, Erick menilai keseimbangan investasi pun harus terus dipastikan.
“Tidak hanya dari BUMN sendiri dan private sektor, tapi juga investasi dari luar negeri,” ujarnya.
“AIPF akan menjadi momentum penting untuk menampilkan, memperkuat, dan memperluas kolaborasi sektor publik-swasta di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik, yang selanjutnya akan menjadikan ASEAN sebagai the epicentrum of growth,” tambahnya.
Ia menambahkan mulai 2024 pihaknya akan terus mendorong agar semakin banyak perusahaan BUMN bisa bersaing secara global. Ia pun menyebutkan beberapa proyek yang sedang berjalan, mulai dari program data center yang digarap Telkom juga investasi di bidang energi terbarukan seperti yang diwujudkan dalam kerja sama dengan Uni Emirat Arab untuk menggarap PLTS Terapung Cirata.
Lebih lanjut, Erick mengatakan AIPF mengusung semangat untuk menjaga kecepatan, keamanan, stabilitas, serta kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. Berbagai organisasi dan pemimpin sektor swasta akan tampil di AIPF sebagai pembicara, seperti Bank Dunia, IMF, World Economic Forum, ASEAN-BAC dan Kamar Dagang, Maybank, Airbus, Aspen Medical, Forest Carbon Microsoft, Business Council Canada, European Investment Bank, Institute of Public & Environmental Affairs, BP, Asian Infrastructure Investment Bank, US Trade and Development Agency, Loca Laos, Amazon, dan Fairatmos.
“Kita berkumpul untuk membangun masa depan yang lebih terhubung, sejahtera, dan berkelanjutan untuk kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik,” pungkasnya. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani menambahkan, di sisi lain hal tersebut memberikan peluang bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kompetisi yang semakin runcing antara Beijing dan Washington mendorong aliran modal keluar dari China ke negara-negara di Asia, termasuk negara di kawasan ASEAN.
“Indonesia dan kawasan ASEAN tengah dilirik sebagai destinasi investasi baru untuk realokasi industri, seperti di bidang manufaktur dan industri padat teknologi,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Senin (4/9/2023).
Diketahui pada pertemuan tersebut, jajaran Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN sepakat untuk memastikan instrumen kebijakan fiskal dan moneter bisa menciptakan ekosistem yang kuat untuk memaksimalkan peluang perdagangan dan investasi.
Menurut Sri Mulyani, peningkatan kolaborasi dan integrasi ekonomi di kawasan diperlukan untuk merebut peluang investasi. Ia mengungkapkan resiliensi ekonomi kawasan harus segera diciptakan, karena ia meyakini hal tersebut dapat memperkuat perdagangan di ASEAN.
“Resiliensi ekonomi kawasan yang kuat harus diciptakan lewat kebijakan yang memperkuat perdagangan intra-regional di antara negara-negara ASEAN,” ujarnya. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kabar tersebut dipastikan langsung oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia menyatakan dirinya juga akan mendampingi Li Qiang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan Jokowi.
“Ya nanti 8 September saya dampingi anu, Perdana Menteri China, coba ke Bandung,” kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Sebelumnya, Luhut menegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal diresmikan Jokowi 8 September 2023. Setelah itu, masyarakat bisa langsung menjajal secara gratis kereta cepat pertama di Asia Tenggara tersebut.
Setelah diresmikan, Luhut mengatakan kereta cepat akan langsung melayani masyarakat secara gratis selama satu bulan.
“Karena percobaan 1 bulan jadi dikasih masih gratis. Kalau LRT kemarin diberikan Rp 5 ribu, tapi secara bertahap jumlahnya juga dan jaraknya dari 8 menit ke 4 menit, sehingga nanti masalah penggunaan mobil ke Jakarta kita harap akan berkurang,” ungkap Luhut dalam kunjungannya ke Jawa Barat. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Honorarium yang diberikan hanya kepada Pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti, berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja,” tulis PMK Nomor 49 Tahun 2023.
Untuk besaran honorarium ini sendiri ditentukan berdasarkan lokasi Kementerian/Lembaga (K/L) berada. Di wilayah DKI Jakarta misalkan, setiap satpam dan pengemudi K/L ditetapkan menerima Rp 5,61 juta per bulan. Lalu Petugas Kebersihan dan Pramubakti Rp 5,1 juta per bulan.
Untuk saat ini Jakarta sendiri merupakan wilayah dengan besaran honorarium tertinggi. Kemudian pada posisi kedua diikuti Provinsi Papua, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan dimana satpam-pengemudi digaji Rp 4,6 juta per bulan, sedangkan untuk petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp 4,18 juta.
Kemudian disusul Sulawesi Utara dengan honorarium satpam-pengemudi Rp 4,23 juta dan petugas kebersihan-pramubakti Rp 3,85 juta. Ada juga Bangka Belitung untuk satpam dan pengemudi Rp 4,2 juta serta bagi petugas kebersihan dan pramubakti sebesar Rp 3,81 juta setiap bulannya.
Sementara itu untuk wilayah dengan honorarium terendah berada di Provinsi Jawa Tengah di mana setiap bulannya untuk satpam dan pengemudi sebesar Rp 2,28 juta serta petugas kebersihan dan pramubakti Rp 2,07 juta.
Meski begitu, besaran honorarium ini tidak bersifat mutlak atau pasti. Sebab bila mana besaran honorarium ini masih lebih kecil daripada UMP/UMK, maka besaran gaji mereka dapat dinaikan melebihi batas aturan PMK ini.
“Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Menteri ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut,” jelas aturan ini lagi. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kinerja profesionalitas dan tata kelola BUMN yang menerima PMN perlu terus ditingkatkan.
“Sejalan pandangan fraksi PDIP, PAN, PKB dan Demokrat, PKS serta PPP mengenai kinerja profesionalitas dan tata kelola BUMN yang menerima PMN yang perlu untuk terus ditingkatkan,” kata Sri Mulyani dalam rapat paripurna tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi atas RUU APBN Tahun Anggaran 2024, di DPR Jakarta.
Dia mengatakan, pemerintah mendorong pemberian PMN dilakukan secara selektif dan melaksanakan kontrak kinerja dengan direksi serta Kementerian BUMN.
“Pemerintah mendorong efektivitas pembiayaan investasi di dalam pemberian PMN kepada BUMN yang dilakukan secara selektif dan melaksanakan kontrak kinerja dengan direksi serta Kementerian BUMN,” katanya. (MAD)