Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Joko Widodo menegaskan semua negara berhak untuk menjadi negara maju. Termasuk negara berkembang dan negara-negara kepulauan.
Menurutnya, semua pihak memiliki hak untuk melakukan pembangunan tanpa perlu diintervensi negara-negara besar dan maju.
“Negara berkembang dan negara kepulauan memiliki hak yang sama untuk maju, memiliki hak yang sama untuk melakukan pembangunan,” ujar Jokowi dalam konferensi pers KTT AIS Forum 2023.
Maka dari itu, kolaborasi dan kesatuan negara kepulauan dan negara pulau sangat dibutuhkan untuk dapat tumbuh bersama dan mengatasi beragam tantangan.
“Indonesia sebagai negara maritim akan terus menjadi barisan terdepan mendukung AIS Forum sebagai kerjasama yang inklusif negara kepulauan dan negara pulau,” ungkap Jokowi. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, tercatat sebanyak 96,61 juta jiwa fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan.
“Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan khusus bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Bantuan ini disalurkan melalui KPPN Jakarta VII kepada Kementerian Kesehatan yang nantinya akan diteruskan kepada BPJS Kesehatan,” tulis unggahan di media sosial resmi @ditjenperbendaharaan.
Tak hanya fakir miskin dan orang tidak mampu yang mendapatkan bantuan tersebut, melainkan juga sebanyak 186.783 jiwa bayi baru lahir yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) turut mendapatkan manfaat ini.
Secara umum sampai Agustus 2023 Kemenkeu telah menghabiskan Rp 649,7 triliun belanja yang langsung dirasakan manfaatnya kepada masyarakat baik melalui belanja K/L maupun non K/L.
Belanja K/L di antaranya mengalir untuk Kementerian Sosial (Kemensos) sebesar Rp 49,3 triliun, antara lain untuk PKH bagi 9,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan penyaluran program kartu sembako untuk 18,7 juta KPM. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pesta demokrasi kali ini akan dilaksanakan secara serentak, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif yang dilakukan serentak pada 14 Februari 2024, dan pemilihan kepala daerah, pada 27 November 2024.
Untuk mensukseskan pesta demokrasi, Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran hingga Rp 71,3 triliun. Adapun anggaran ini telah diberikan sejak 20 bulan sebelum hari H pemilu, yaitu mulai tahun 2022 sampai dengan 2024, dengan rincian Rp 3,1 triliun pada tahun 2022, Rp 30,0 triliun pada tahun 2023, dan Rp 38,2 triliun pada tahun 2024.
“Total keseluruhan anggaran itu untuk menetapkan antara lain, jumlah kursi, pengawasan penyelenggara Pemilu, pemutakhiran data pemilih, penyusunan dapil, pengelolaan dan pengadaan laporan dan dokumentasi logistik. Anggaran tersebut utamanya dialokasikan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu),” ujar Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata dalam keterangannya, Kamis (10/10/2023).
Lebih lanjut, Isa menjelaskan total realisasi anggaran Pemilu 2024 di tahun anggaran 2022 mencapai Rp 2,7 triliun atau 88,2 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 3,1 triliun. Sementara di tahun anggaran 2023, hingga 30 September 2023, telah mencapai Rp17,8 triliun atau 59,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 30,0 triliun.
Isa menambahkan untuk anggaran Pemilu TA 2024 sebesar Rp 38,2 triliun, dana tersebut telah disiapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024. Menurutnya, besaran anggaran tersebut hanya untuk kesiapan penyelenggaraan Pemilu 2024 satu putaran.
Meski demikian, Kemenkeu telah memastikan anggaran untuk Pemilu 2024 dicadangkan bila terjadi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sampai dua putaran. Adapun putaran kedua akan dilaksanakan pada 26 Juni 2024.
“Kita pokoknya sudah menyediakan cukup kok, tenang saja. Termasuk kalau ada putaran kedua, kita akan sediakan kalau Pilpresnya ada putaran kedua ya. Jadi sudah siap kita, tinggal semoga yang terbaiklah buat Indonesia,” jelas Isa. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pendaftaran seleksi CASN 2023 akan ditutup pada hari ini, Senin (9/10/2023), pukul 23.59 WIB.
Pendaftaran CASN, yang meliputi calon pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dilakukan melalui situs https://sscasn.bkn.go.id.
Saat situs itu diakses muncul tulisan “Website sedang maintenance. Kami akan segera kembali- Tim pengembang SSCASN,” tulis web tersebut saat diakses.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) pun akhirnya memutuskan memperpanjang pendaftaran seleksi CASN hingga 11 Oktober 2023.
“Batas waktu pendaftaran seleksi CASN 2023 diperpanjang s.d 11 Oktober 2023, 23.59 WIB,” dikutip dari situs resmi BKN @bkngoidofficial, Senin (9/10/2023).
“Dengan adanya penambahan waktu pendaftaran #SeleksiCASN2023 hingga 11 Oktober 2023 Pukul 23.59 WIB, pelamar diminta untuk memanfaatkan perpanjangan waktu ini dengan maksimal,” sambung keterangan BKN.
Para pelamar pun diminta jangan mendaftar pada saat hari terakhir pendaftaran.
“Jangan menunggu batas waktu untuk mengakhiri pendaftaran kalian!,” bunyi keterangan BKN. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ditemui di Istana Negara, Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa sebanyak 1,5 juta ton beras dipastikan akan terealisasi. Sebanyak 600 ribu di antaranya pun masuk selambat-lambatnya 31 Desember ini.
“Yang 600 ribu ton harus masuk 31 Desember,” ucapnya Senin (9/10/2023).
Menurutnya, penambahan kuota impor diperlukan untuk menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang berada di Badan Urusan Logistik (Bulog). Sebab jumlah gabah kering panen saat ini hanya sekitar 20-30% dari stok produksi.
Oleh sebab itu, Arief mengatakan bahwa ‘nafas’ untuk memastikan ketersediaan beras Indonesia harus panjang. Kebijakan penambahan kuota impor 1,5 juta ton beras pun adalah salah satu cara untuk mencapai hal tersebut.
“Dan ini akan terus karena ini baru dimulai. Ini udah September, Oktober. Masih ada November, Desember, dan Januari, jadi nafasnya harus panjang. Berkaitan dengan itu pak presiden memerintahkan 1,5 juta ton (impor) dilaksanakan,” bebernya. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menurut Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, ada perputaran uang yang luar biasa besar terkait dengan judi online. “Ya kami melakukan analisis judol (judi online) sejak lama. Angkanya luar biasa,” ujarnya saat dikonfirmasi, ditulis Sabtu (6/10/2023).
Sementara itu, data PPATK menunjukkan perputaran uang judi online periode 2017-2022 mencapai Rp 190 triliun. Jumlah tersebut berasal dari analisis terhadap 887 jaringan bandar dan 156 juta transaksi.
“Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh PPATK terhadap 877 pihak yang merupakan jaringan bandar judi online, terdapat perputaran dana senilai Rp 190 triliun dalam 156 juta transaksi pada periode 2017 sampai dengan 2022,” kata keterangan PPATK yang detikcom terima dari Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah.
Adapun yang dimaksud dengan perputaran dana adalah aliran dana untuk kepentingan taruhan, pembayaran kemenangan, biaya penyelenggaraan perjudian, transfer antar jaringan bandar, serta transaksi dengan tujuan yang diduga pencucian uang yang dilakukan oleh jaringan bandar. Berikut rincian transaksi judi online:
– 2017 nilai transaksi Rp 2 triliun, dengan jumlah transaksi 250 ribu
– 2018 nilai transaksi Rp 3,97 triliun, dengan jumlah transaksi 666 ribu
– 2019 nilai transaksi Rp 6,18 triliun, dengan jumlah transaksi 1,84 juta
– 2020 nilai transaksi Rp 15,76 triliun, dengan jumlah transaksi 5,63 juta
– 2021 nilai transaksi Rp 57,91 triliun, dengan jumlah transaksi 43,59 juta
– 2022 nilai transaksi Rp 104,41 triliun, dengan jumlah transaksi 104,79 juta
Sementara itu diperkirakan ada 2,76 juta masyarakat yang bermain judi online. 2,19 juta di antaranya melakukan taruhan dengan nominal kecil di bawah Rp 100 ribu.
“Dapat diidentifikasi sejumlah 2.761.828 pihak (masyarakat) yang mengikuti permainan judi online. Di mana sebanyak 2.190.447 pihak (masyarakat) di antaranya yang melakukan aktivitas pertaruhan dengan nominal kecil (di bawah Rp 100 ribu),” bunyi laporan itu.
Mereka diidentifikasikan sebagai warga berpenghasilan rendah dari kalangan pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lainnya. “Total pertaruhan masyarakat yang dapat diidentifikasi selama periode 2017 sampai dengan 2022 keseluruhan mencapai lebih dari Rp 52 triliun,” katanya. (VAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Staf Khusus (Stafsus) Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya akan terus membuka ruang bagi UMKM agar bisa berjualan di SPBU milik PT Pertamina (Persero) atau rest area milik BUMN lainnya,
“Jadi sekarang rest area rest area yang dimiliki oleh BUMN juga kami manfaatkan, sampai SPBU Pertamina pun akan kita buka ruang bagi kawan-kawan UMKM bisa berjualan langsung di sana,” kata Arya dalam diskusi bertajuk ‘BNI Angkat UMKM Go Global.
Sejauh ini produk UMKM sudah ada di rest area KM 88 Cipularang yakni tenant Belah Doeren dengan partisipan Telkom dan Jasa Marga, serta rest area KM 234 Trans Sumatera yakni tenant Gade Coffee yang diinisiasi PT Bukit Asam dan Hutama Karya. Ke depannya, pada November 2023 ada tenant Kopi Kenangan di SPBU Pertamina 34.129.02 yang terletak di Jl. Gatot Subroto Kav. 54.
Tak hanya di rest area dan SPBU, BUMN juga mendorong produk unggulan UMKM Indonesia berjualan di vending machine yang terletak di titik-titik strategis milik BUMN. Saat ini sudah tersedia di 6 lokasi yakni Kementerian BUMN, Stasiun Gambir, Stasiun Juanda, serta Terminal 1, 2, dan 3 Bandara.
“Sampai ke vending machine pun kita akan buat di beberapa kantor BUMN. Ini ke depannya nanti kantor-kantor BUMN akan banyak UMKM-UMKM yang bisa jualan, yang nantinya kalau ini berhasil kita akan coba juga nanti ke luar negeri misalnya kita bikin vending machine di luar negeri,” tuturnya. (BAS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sri Mulyani mengatakan keuangan negara adalah instrumen penting untuk mencapai tujuan bernegara. Meski bukan satu-satunya solusi, dengan uang negara bisa memecahkan banyak masalah.
“Memecahkan masalah dari mulai kualitas SDM dan infrastruktur, serta menghilangkan daerah yang labelnya 3 T: terluar, termiskin, terpencil, terbelakang, itu adalah PR kita, PR keuangan negara,” kata Sri Mulyani.
Tak hanya mengelola keuangan, para wisudawan dan wisudawati PKN STAN juga diminta mengerti terkait situasi ekonomi dunia. Bendahara Negara itu meminta pahami situasi dunia agar Indonesia tidak tertinggal.
“Lihat kompetisi dunia, maka kalian akan terbuka mata dan pikiran, negara-negara lain maju, menguatkan pondasi ekonomi, menyiapkan rakyatnya, membangun infrastruktur, jangan sampai Indonesia berhenti dan tertinggal,” ucapnya. (BAS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Informasi tersebut dikutip dari akun instagram Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kamis (5/10/2023). Dari jumlah tersebut, yang telah submit pendaftaran mencapai 149.062 pelamar.
Instansi dengan jumlah pelamar yang telah submit paling banyak diminati ialah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Total sudah ada 42.545 pelamar yang submit.
Di urutan ke dua, ada Sekretariat Jenderal (Setjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan total yang telah submit mencapai 35.737. Posisi ketiga terbanyak, ada Kejaksaan Agung (Kejangung) dengan 30.061 pelamar.
Berikutnya di urutan keempat, ada Mahkamah Agung (MA) RI dengan pelamar submit mencapai 19.945. Lalu yang kelima, ada Sekretariat Jenderal DPR RI, dengan total submit mencapai 6.585.
Selain CPNS, seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) kali ini juga membuka seleksi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Untuk pelamar PPPK Nakes kini mencapai 260.473, dengan yang sudah submit sebanyak 32.156.
Sementara pelamar PPPK Guru mencapai 338.349 dengan yang sudah submit 324.660. Lalu untuk pelamar PPPK Teknis mencapai 433.887, dengan jumlah yang sudah submit mencapai 47.662. (VAN)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan anggaran pembangunan daerah (APBD) adalah salah satu syarat untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Berikut adalah fakta-faktanya.
1. Singgung Harmonisasi APBN-APBD
Awalnya, dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Jakarta, Selasa (3/10/2023), Sri Mulyani mengatakan APBN dan APBD sering tidak berjalan sinkron dan optimal.
Oleh sebab itu dari aspek legislatif, Sri menjelaskan pemerintah telah menyelesaikan undang-undang agar koordinasi pemerintah pusat dan daerah optimal dari sisi kebijakan fiskal.
Beleid tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD). Peraturan itu bertujuan menciptakan harmoni antara APBN dan APBD, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah.
2. APBD Masih Dapat Dana Dari APBN
Selain itu, menurutnya, data di awal rapat yang menampilkan bahwa digitalisasi PAD pemerintah daerah meningkat hanya sebagian kecil dari fakta lain.
Mayoritas APBD, ucap Sri, sebagian besar diperoleh dari dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Daerah dari APBN.
“Tapi yang sebenarnya lebih powerful adalah keseluruhan APBD yang sebagian besar dananya didapatkan melalui Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Daerah dari APBN,” sambung Sri.
3. Penghambat Digitalisasi APBD
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan digitalisasi diperlukan agar realisasi APBD berjalan optimal. Salah satu pilarnya adalah membentuk sinergi badan atau bagan akun standar (BAS) serta memanfaatkan platform digital bersama Kementerian Dalam Negeri.
Namun, jika tiap kabupaten, kota, dan provinsi memiliki kodifikasi atau coding yang berbeda-beda, ia mengatakan hal itu akan membuat BAS tidak berdampak secara nasional.
“Kalau kodenya antara kabupaten A dan kabupaten B, provinsi C dan provinsi D menggunakan kode yang berbeda, maka datanya tidak bisa disinkronisasikan untuk melakukan dampak dan manfaat digitalisasi secara lebih luas dan lebih tinggi,” bebernya.
Oleh sebab itu, ia mengatakan Kemendagri, Kemenkeu, dan pemerintah daerah saat ini terus bahu membahu membangun BAS. BAS adalah syarat penting untuk membuat digitalisasi anggaran lebih berarti.
Selain itu, Sri turut menuturkan bahwa sinergi BAS juga diperlukan untuk meningkatkan efektivitas intervensi fiskal di dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan daerah dan negara “Baik itu mulai dari perencanaan anggaran hingga pelaporan,” jelas dia. (DON)