Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Sedangkan sisianya 7 BUMN dapat PMN non tunai dan 3 BUMN dapat PMN di 2024. Hal itu berdasarkan kesimpulan rapat kerja antara Komisi XI dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan agenda pengambilan keputusan PMN 2023 dan 2024.
Kesimpulan rapat ini dibacakan Wakil Ketua Komisi XI Dolfie Othniel Frederic Palit di Komisi XI, Jakarta.
“Komisi XI DPR RI menyetujui pemerintah melaksanakan PMN tunai dan non tunai pada APBN tahun anggaran 2023 dan PMN tunai pada APBN tahun anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut,” katanya membacakan kesimpulan rapat.
Lebih rinci, adapun PMN tunai 2023 itu diberikan kepada PT Hutama Karya (Persero) Rp 28,884 triliun, Airnav Indonesia Rp 659,19 miliar, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)/BPUI Rp 3 triliun, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Rp 1,53 triliun, PT Len Industri (Persero) Rp 1,754 triliun dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Rp 1,014 triliun.
Dalam kesimpulan rapat juga disepakati pemerintah tidak memberikan PMN tunai kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun dan PT Bina Karya (Persero) Rp 500 miliar untuk tahun anggaran 2023.
“Pemerintah tidak melaksanakan PMN tunai pada APBN tahun anggaran 2023 kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp 10 triliun dan PT Bina Karya sebesar Rp 500 miliar,” katanya. (MAD)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Airnav melaporkan kondisi lalu lintas penerbangan di Indonesia yang diwarnai sederet insiden gunung meletus. Sejak Senin 3 Desember kemarin hingga pagi tadi, Airnav mencatat ada 4 kali letusan gunung berapi di Indonesia.
Airnav sendiri sudah menerbitkan informasi soal aktivitas gunung berapi alias ASHTAM kepada para pilot. Mulai dari ASHTAM Krakatau: VAWR2772, ASHTAM Marapi: VAWR2769, dan ASHTAM Lewotowo: VAWR5853.
Meski begitu, Airnav menyebut sejauh ini penerbangan masih berjalan normal. Belum ada penerbangan yang terdampak kondisi abu vulkanik.
“Hingga statement ini dikeluarkan, belum ada penerbangan yang terdampak,” ungkap Sekretaris Perusahaan Airnav Hermana Soegijantoro dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023). (MAD)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
LHP ini mengungkap 9.261 temuan yang mencakup kelemahan sistem pengendalian intern, ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, serta ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp 18,19 triliun. Selama proses pemeriksaan, entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang dan/atau penyerahan aset sebesar Rp 852,82 miliar.
“Optimalisasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK oleh Pemerintah merupakan bagian krusial dalam memaksimalkan dampak pemeriksaan bagi mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam kerangka good governance,” kata Ketua BPK Isma Yatun pada penyampaian IHPS I Tahun 2023 kepada Pimpinan DPR, dalam keterangannya, Selasa (5/12/2023).
IHPS I Tahun 2023 memuat 134 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 pada pemerintah pusat, di antaranya adalah 81 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dengan 80 opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan 1 Wajar Dengan Pengecualian (WDP), serta 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dengan opini WTP. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyinggung masalah ini dalam Forum Ilmiah Kementerian ATR/BPN Tahun 2023 bertema ‘Penanganan Penyalahgunaan Wewenang dalam Pelayanan Pertanahan, Agraria, dan Tata Ruang’. Ia mendorong untuk segera dibentuk suatu badan yang bisa menjadi pengawal dan perbantuan hukum bagi personilnya, terutama yang buta hukum.
“Sampai di mana pun harus dibela jika memang tidak bersalah. Pimpinan juga harus mengembangkan koordinasi, baik dengan kepolisian, kejaksaan atau pemerintah daerah, sehingga kalau ada permasalahan bisa berkomunikasi dengan baik,” kata Hadi, dalam keterangan tertulis, ditulis Jumat (1/12/2023).
Hadi sangat menyayangkan kondisi ini, apalagi para pegawai tersebut telah menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku. Selain itu, menurutnya berkat tenaga puluhan ribu personel yang tersebar di penjuru Indonesia, kementeriannya dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan negara dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat.
Salah satunya lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sudah berhasil mendaftarkan 109 juta bidang tanah dan 89,2 juta di antaranya telah bersertifikat. Dalam pengadaan tanah khususnya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kementerian ATR/BPN juga telah menyelesaikan 7 paket dari total 12 paket. Sengketa pertanahan juga berangsur dituntaskan.
“Di balik kesuksesan itu semua, di balik senyuman masyarakat, ada masalah yang harus kita cermati. Ternyata di lapangan ada yang terkena masalah hukum,” ujar Hadi. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pencabutan dan penarikan uang Rupiah logam tersebut dilakukan dengan pertimbangan antara lain masa edar yang cukup lama dan perkembangan teknologi bahan/material uang logam. Dengan demikian, terhitung tanggal dimaksud uang Rupiah logam tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Bagi masyarakat yang memiliki uang Rupiah logam tersebut dan ingin melakukan penukaran, dapat menukarkannya di Bank Umum mulai 1 Desember 2023 sampai dengan 1 Desember 2033, atau 10 tahun sejak tanggal pencabutan,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Erwin Haryono dalam keterangannya, Jumat (1/12/2023).
Penggantian atas uang Rupiah logam Rp500 TE 1991, Rp1.000 TE 1993, dan Rp500 TE 1997 yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama dengan yang tertera pada uang Rupiah logam dimaksud.
Layanan penukaran dapat juga dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan pemesanan penukaran melalui aplikasi PINTAR yang diakses melalui https://www.pintar.bi.go.id, dengan mengacu pada ketentuan atau informasi yang disampaikan mengenai jadwal operasional dan layanan publik Bank Indonesia. (VAN)
Lebak, KHATULISTIWAONLINE.COM –
PJ Bupati Lebak Iwan Kurniawan mengatakan banyak faktor yang diperhitungkan dalam merumuskan kenaikan UMK, di antaranya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah. Rumusan itulah yang dipakai meski hasilnya masih berada di bawah Kabupaten Pandeglang.
“Pertama sudah ditetapkan (harus) berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51. Sudah diatur dari perhitungan naiknya, alfanya sekian, kemudian dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan daerah, luasan, jumlah penduduk. Jadi itu banyak yang memfaktori (kenaikan UMK),” kata Iwan kepada wartawan ditemui di Pendopo Bupati Lebak, Rangkasbitung, Kamis (30/11/2023).
Iwan menjelaskan, UMK Lebak tahun 2024 seharusnya hanya naik 0,1 persen. Tapi Pemkab Lebak meminta perusahaan dan Pemerintah Provinsi Banten memaksimalkan jadi 0,3 persen.
“Dari PP 51 itu ada kenaikan 0,1-0,3 persen dengan perhitungan salah satunya adalah inflasi di daerah itu. Nah perhitungan di Lebak itu 0,1 persen naiknya tapi kami coba diskusi dengan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Provinsi Banten kalau Lebak jangan 0,1 persen tapi 0,3 persen dan komunikasi kita dipenuhi,” jelasnya. (MAD)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP 82 Tahun 2015 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK. Dalam aturan itu disebutkan bahwa komponen hak keuangan untuk pimpinan KPK.
Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa penghasilan yang didapat Pimpinan KPK berupa 3 komponen, yaitu gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan kehormatan, yang diberikan setiap bulan. Ketua KPK mendapat penghasilan total Rp 32.254.000 (Rp 32,2 juta), dengan rincian sebagai berikut:
– Gaji Pokok Rp 5.040.000
– Tunjangan Jabatan Rp 24.818.000
– Tunjangan Kehormatan Rp 2.396.000
Selain itu, ada tunjangan fasilitas yang juga diberikan setiap bulan. Tunjangan itu terdiri atas:
– Tunjangan Perumahan Rp 37.750.000
– Tunjangan Transportasi Rp 29.546.000
– Tunjangan Asuransi Kesehatan dan Jiwa Rp 16.325.000
– Tunjangan Hari Tua Rp 8.063.500
Disebutkan bahwa tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diberikan secara tunai. Sedangkan tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa serta tunjangan hari tua dibayarkan langsung ke lembaga asuransi dan dana pensiun yang sudah ditentukan. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya bilang sama Pak Budi Arie, BTS di daerah dulu janjinya 75 ribu desa di Indonesia connected digitally, puskesmas 10 ribu harusnya connected digitally, 240 ribu SD di seluruh madrasah semuanya akan digitally connected. Jadi aku nagih sama menterinya yang sekarang. Sip… sip… sip… gitu,” kata Sri Mulyani dalam acara Indonesia Digital Summit 2023 yang juga dihadiri Budi Arie di Four Seasons Hotel Jakarta, Selasa (28/11/2023).
Sri Mulyani bercerita Kementerian Kominfo merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang anggarannya naik saat pandemi COVID-19, salah satunya untuk proyek BTS. Karena itu, Budi Arie selaku menteri penggantinya harus meneruskannya.
“Pada saat COVID, semua lembaga anggarannya dipotong untuk ngurusin COVID, satu-satunya yang ditambahkan adalah tempatnya Pak Budi Arie, yaitu Kominfo, untuk pembangunan satelit, fiber optic, BTS, dan lain-lain. Beliau (Budi Arie) bilang ‘bukan saya’, tapi ya sudahlah, pokoknya saya kan kementeriannya,” tutur Sri Mulyani yang membuat tawa para hadirin. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Nilai manfaat yang bakal dicairkan sebesar Rp 8.200.040.638.567 tersebut untuk dibagikan ke jamaah per orang sebesar Rp37.364.111 atau sebesar 40% meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.
Sedangkan untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 56.046.172 atau sebesar 60%. Angka itu meliputi biaya penerbangan, akomodasi di mekkah, sebagian akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost), dan biaya visa.
Terkait dengan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal dan besaran saldo nilai manfaat virtual account masing-masing jemaah.
“Kami menilai positif keputusan yang mempertimbangkan besaran Bipih lebih besar daripada subsidi nilai manfaat untuk menjaga nilai isthita’ah bagi jemaah haji. BPKH siap memenuhi biaya termasuk kuota tambahan 20.000 tahun ini sehingga dapat mempercepat waktu tunggu ibadah haji,” jelas Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, dalam keterangannya Selasa (28/11/2023). (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Data kecepatan Indonesia baru peringkat 98 dunia. Rata-rata kecepatan internet kita 23,2 Mbps. Sedangkan negara lain sudah jauh lebih cepat. Bahkan bu Sri Mulyani, kita ke-9 dari 10 negara di ASEAN soal internet,” katanya di Indonesia Digital Summit 2023 APINDO di Four Seasons Jakarta, Selasa (28/11/2023).
“Kita cuma menang dari Myanmar. Kita ngomong apa adanya. Bayangkan, sama Laos, sama Kamboja kita kalah. Janganlah sama Singapura, nggak usah dibandingkan, soal kecepatan internet juga isu,” lanjutnya.
Menurut Budi, isu kecepatan internet umumnya dirasakan di daerah plural. Oleh karena itu, pihaknya terus menggodok berbagai kebijakan demi mendorong kecepatan internet.
“Saya makanya godok berbagai kebijakan supaya asosiasi pengguna jasa internet ini cepat dong. Mereka mampu jual internet 100 Mbps, itu cost-nya sama. Cuma yang ditawarin 5-10 Mbps. Ya kapan bisa cepatnya. Kan digital harus serbacepat,” tuturnya. (MAD)