JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kurs dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah pagi ini ada di level Rp 14.295. Angka tersebut tercatat melemah 5 poin (0,03%).
Demikian dikutip dari data RTI, Senin (4/10/2021). Dengan pelemahan tersebut, hingga pukul 09.20, dolar AS terpantau bergerak di level Rp 14.295-14.300.
Jika ditarik selama sepekan terakhir, dolar AS tercatat masih menguat 0,32% terhadap rupiah. Pergerakannya ada di level Rp 14.248-14.336.
Sementara jika dibandingkan selama sebulan yang lalu, dolar AS tercatat unggul 0,46% terhadap rupiah. Pergerakannya ada di rentang Rp 14.176-14.336.
Meski melemah terhadap rupiah, dolar AS pagi ini terpantau mayoritas unggul terhadap mata uang lainnya. Mata uang Paman Sam unggul terhadap dolar Singapura, baht Thailand, dan dolar Selandia Baru.
Sedangkan rupiah pagi ini mayoritas hijau terhadap mata uang lainnya. Rupiah tercatat paling unggul terhadap dolar Taiwan, baht Thailand, dan won Korsel.
Rupiah sendiri dari awal tahun ini masih melemah 0,74% terhadap rupiah. Jika dibandingkan terhadap 5 tahun yang lalu, rupiah juga sudah terdepresiasi 10,08% terhadap dolar AS.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Raja Yordania, Abdullah II bin Al-Hussein terungkap memborong properti di Inggris dan Amerika Serikat (AS). Uang yang dia habiskan sebanyak 70 juta poundsterling atau Rp 1,3 triliun (kurs Rp 19.398).
Raja Abdullah telah membeli 15 rumah sejak tahun 1999. Pengacara Raja Abdullah mengatakan raja menggunakan kekayaan pribadinya untuk membeli rumah. Dia menepis kabar bahwa kliennya itu menggunakan dana perusahaan untuk membeli properti.
Data mengenai properti yang dimiliki raja Abdullah ada di data perusahaan yang terungkap dalam Pandora Papers. Perusahaan itu terkenal menawarkan layanan keuangan rahasia dan kekayaan rahasia yang dimiliki konglomerat. Data Abdullah diketahui bocor.
Dokumen-dokumen dalam Pandora Papers mengungkapkan ada tiga perusahaan diwakili oleh firma hukum Panama, dan semuanya diam-diam dimiliki oleh Raja Yordania. Sebanyak tiga perusahaan itu tercatat membeli properti di AS-Inggris, sebagaimana dikutip dari BBC, Senin (4/10/2021).(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Tahukah kamu Indonesia punya harta karun bernilai Rp 19.000 triliun? Wow, apa saja tuh harta karunnya?
Harta karun Indonesia tersebut berupa kekayaan laut Indonesia yang diperkirakan mencapai US$ 1.338 miliar atau sekitar Rp 19.133 triliun (asumsi kurs Rp 14.300) per tahun. Harta karun tersebut mencakup perikanan tangkap, budi daya, hingga industri bioteknologi.
Mengutip berita detikcom 6 Maret 2021, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja mengatakan, potensi ini harus dioptimalkan betul, khususnya bagi para pengusaha-pengusaha tanah air.
“Kira-kira kekayaan laut kita sekitar US$ 1.338 miliar per tahun, ini dari semua sisi dari perikanan tangkap, perikanan budidaya dan industri pengolahan dan seterusnya. Ini peluang, kita baru sentuh perikanan tangkap saja, kita belum sentuh bioteknologi,” kata Sjarief dalam Rapat Kerja Nasional Hipmi 2021.
Pemanfaatan potensi kelautan atau harta karun Indonesia tersebut, dikatakan Sjarief juga menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Waktu pertama beliau deklarasikan terpilih menjadi presiden periode pertama beliau sampaikan kita sudah terlalu lama memunggungi laut, dan saatnya kita menoleh ke laut kita ini,” ujarnya.
Dia menyebut, luas area Indonesia ada sekitar 8 juta km persegi atau sama seperti dengan Amerika Serikat (AS). Hanya saja, luas tersebut yang baru termanfaatkan 2,1 juta km persegi dan sisanya 6,1 juta km persegi belum berkontribusi pada perekonomian nasional.
“Ini persoalan utama kita, padahal resources-nya luar biasa. Ini yang kita buka ayo kita sekarang gerak bersama resources kelautan menunggu anda semua,” jelasnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana membangun Bali sebagai kawasan ekonomi khusus kesehatan. Dengan begitu, Bali diharapkan jadi tujuan utama masyarakat Indonesia untuk berobat alih-alih ke Singapura atau Malaysia.
Awalnya Erick mengatakan, BUMN perlu melakukan transformasi bisnis. Menurutnya, perusahaan pelat merah ini sudah terlalu lama berkecimpung dengan dunianya sendiri termasuk pengadaan rumah sakit perusahaan.
“Semua bersaing di antara mereka sendiri, mereka lupa tugasnya memberi sumbangsih kepada negara dan rakyat tetapi tetap secara korporasi harus sehat. Pertamina punya rumah sakit, Pelindo punya rumah sakit, perkebunan (PTPN) punya rumah sakit. Ngurusin bisnisnya saja belum maksimal, sudah merambah ke bisnis lain,” kata Erick saat menjadi pembicara dalam acara Dies Natalis Untirta, Jumat (1/10/2021).
Lebih lanjut, Erick pun memaksakan semua aset-aset yang bukan bagian nilai inti perusahaan untuk menjadi atap perusahaan sendiri yang dikelola secara profesional dan sesuai dengan bidangnya.
“Kita menggabungkan semua rumah sakit yang ada di BUMN, jumlahnya 73 karena penggabungan ini rumah sakit BUMN menjadi terbesar di Indonesia dalam jumlah tempat tidur, untuk penjualan nomer 2, yang tadinya rugi Rp 28 miliar sekarang untung Rp 300 miliar,” ujarnya.(VAN)
Baca artikel detikfinance, “Blak-blakan Erick Thohir Soal Rencana Bangun RS Internasional di Bali” selengkapnya https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5748223/blak-blakan-erick-thohir-soal-rencana-bangun-rs-internasional-di-bali.
Download Apps Detikcom Sekarang https://apps.detik.com/detik/
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum banyak memberikan penjelasan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang akan disahkan menjadi Undang-undang (UU). RUU ini sebelumnya bernama RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, pihaknya akan memberikan penjelasan terkait RUU ini pada pekan depan.
“Terkait dengan RUU Perpajakan, karena ini akan diputuskan minggu depan sidang paripurna, mungkin kita tunggu saja sampai minggu depan, kita akan siapkan informasi yang lengkap terkait RUU ini,” katanya dalam webinar, Jumat (1/10/2021).
Dia mengatakan, pembahasan mengenai RUU tersebut berjalan dengan kondusif. Dia bilang, RUU ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian.
“Sejauh ini yang bisa kami sampaikan adalah, ini pembahasannya sangat kondusif dan ini akan berdampak sangat positif bagi perekonomian kita dan juga bagi fiskal. Sehingga mungkin nanti pas di minggu depan setelah paripurna kita bisa jelaskan lebih lengkap supaya lebih pasti,” terangnya.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebangkitan koperasi sebagai sebuah solusi ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi merupakan Soko Guru Perekonomian Indonesia seperti pikiran-pikiran para pendiri bangsa dengan tujuan tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Di masa awal kemerdekaan, Bapak Koperasi kita, Muhammad Hatta telah meletakkan kerangka besar perekonomian nasional dengan pendekatan koperasi. Begitulah pemikiran luhur para pendiri bangsa kita dalam merancang Indonesia masa depan, dengan tujuan agar Indonesia sampai kepada tujuan hakiki lahirnya bangsa ini,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (30/9/2021)
Hal ini dia ungkapkan pada acara Pengukuhan Pengurus Gabungan Koperasi Produsen Pertanian Indonesia (GKPPI) di Jakarta. Hadir dalam acara pengukuhan Ketua Umum GKPPI yang juga Senator asal Aceh, Abdullah Puteh, perwakilan Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal GKPPI Andi Faizal Jollong dan para Pengurus GKPPI yang dikukuhkan.
Menurutnya, koperasi dimaknai sebagai cara atau sarana untuk berhimpun, dengan tujuan untuk memiliki secara bersama-sama alat industri atau sarana produksi. Sehingga para anggota koperasi, sama persis dengan para pemegang saham di lantai bursa. Bedanya, pemegang saham di lantai bursa bisa siapapun, termasuk orang Asing. Maka koperasi hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia.
“Hal ini dilakukan karena para pendiri bangsa kita sangat sadar dengan trauma ratusan tahun di bawah kolonialisme penjajah. Sehingga mereka melahirkan sistem ekonomi yang dikelola dengan azas kekeluargaan atau kita kenal dengan Sistem Ekonomi Pancasila,” tuturnya.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan turun ke lapangan untuk menggali potensi dari masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal itu dilakukan untuk memperluas basis pajak dan mengoptimalkan penerimaan.
Langkah petugas pajak turun ke lapangan untuk mencari WP yang belum memiliki NPWP tertuang dalam Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak No SE-07/PJ/2020 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Wajib Pajak dalam Rangka Perluasan Basis Pajak.
“Dalam rangka perluasan basis pajak, salah satu yang dilakukan (DJP) adalah Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL),” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Neilmaldrin Noor, Kamis (30/9/2021).
Melalui aturan ini, maka pengawasan dan pemeriksaan pajak dilakukan melalui dua bagian yakni Pengawasan WP Strategis dan Pengawasan Kewilayahan. WP strategis adalah yang selama ini sudah terdaftar secara administrasi namun tidak patuh, sedangkan kewilayahan adalah melihat masyarakat yang belum memiliki NPWP tetapi memiliki kegiatan usaha.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta para penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berkontribusi pada kemajuan negara. Hal ini dilakukan sebagai salah satu cara membayar utang kepada negara.
Dia bilang beasiswa LPDP bersumber dari uang negara, tepatnya melalui APBN. Maka dari itu, secara tidak langsung mahasiswa-mahasiswa ini berutang kepada negara.
Menurut Sri Mulyani tahun ini sekitar 500-an mahasiswa yang mendapatkan LPDP dan memulai studinya di berbagai tempat. Banyak juga yang beasiswa digunakan untuk kuliah di luar negeri.
“Karena Anda penikmat anggaran belanja negara, saya harap Anda menyadari bahwa Anda dibiayai negara. Oleh karena itu Anda berutang kepada negara kita,” ungkap Sri Mulyani saat memberikan arahan kepada para penerima beasiswa LPDP, Rabu (29/9/2021).
Utang tersebut bukan dibayar bukan dengan uang, namun dengan prestasi hingga berkontribusi pada kemajuan negara.
“Tidak dibayar dengan uang memang. Bisa dibayar dengan reputasi dan prestasi, atau bahkan nanti cara anda berkontribusi terhadap Republik Indonesia ini,” kata Sri Mulyani.(DON)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah menindak tegas pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan. PP ini merupakan turunan dari dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Menurut Bamsoet, penindakan ini khususnya untuk menegakkan pasal 48 huruf I PP No.29/2021, yang mengamanatkan perusahaan direct selling (penjualan langsung) dilarang mendistribusikan barangnya melalui marketplace. Namun, dalam prakteknya banyak pihak yang justru dengan leluasa bisa menjajakan barang produksi perusahaan direct selling di berbagai marketplace.
“Hal ini selain merugikan para pelaku usaha direct selling yang mematuhi PP No.29/2021 dengan tidak berjualan di marketplace, juga bisa merugikan masyarakat karena barang yang dijual marketplace tersebut belum terjamin keasliannya. Selain tindakan tegas dari pemerintah, platform marketplace sebagai penyedia jasa layanan penjualan juga harus mendukung keberadaan PP tersebut,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (29/9/2021).
Usai menerima Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI), di Jakarta hari ini, Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan keberadaan pasal 48 huruf I PP No.29/2021 tersebut justru dilakukan pemerintah untuk melindungi kekhasan bisnis direct selling, yang dibangun atas dasar relationship antar manusia. Sehingga penjualan barang dilakukan secara eksklusif, dengan mengandalkan jaringan mitra usaha. Bukan dilakukan dengan cara-cara perdagangan pada umumnya.
“Karena kekhasan bisnisnya, tidak heran jika dalam laporan tahunan dari 147 perusahaan direct selling pada tahun 2019, mereka berhasil mencatatkan transaksi penjualan sebesar Rp 14,7 triliun dengan melibatkan 5,3 juta mitra usaha. Di tahun 2020, jumlahnya diperkirakan meningkat mencapai Rp 16,3 triliun. Bahkan EuroCham memperkirakan potensi ekonomi dari industri direct selling di tahun 2021 bisa menembus Rp 25 triliun,” jelas Bamsoet.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri BUMN Erick Thohir kembali melakukan kunjungan ke proyek renovasi gedung Sarinah. Setelah melihat progresnya, Erick memastikan gedung Sarinah akan kembali dibuka pada Maret 2022.
Erick mengaku sudah 3 kali mengunjungi proyek renovasi gedung Sarinah. Erick getol mengecek proyek tersebut karena juga tak sabar menantikan pembukaan gedung Sarinah dengan tubuh yang baru.
“Saya sudah hadir di sini 3 kali, Pak Wamen 1 kali. Progresnya sangat bagus, yang kita rencanakan memang awalnya di bulan Agustus, cuma karena ada situasi pandemi, kita putuskan nanti untuk pembukaannya di bulan Maret tahun depan,” ucapnya di proyek gedung Sarinah, Selasa (28/9/2021).
Erick mengatakan, gedung Sarinah merupakan bagian dari sejarah besar Indonesia. Apa lagi gedung ini memiliki relief bersejarah yang sudah ada sejak gedung ini pertama kali diresmikan oleh Soekarno pada 1960-an.
“Saya rasa ini membuktikan bahwa sejarah itu tidak boleh dilupakan. Nah di sinilah kenapa Sarinah terus kita rawat menjadi bagian sejarah. Tetapi dengan ekosistem yang baru, dengan bisnis model yang baru,” ucapnya.(DAB)