SAMOSIR, KHATULISTIWAONLINE.COM
Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba di Provinsi Sumatera Utara masih terkendala dengan pembebasan lahan.
Hingga kini terdapat 11 persil lahan di dua lokasi yang belum dibebaskan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir berjanji bahwa pembebasan lahan tersebut selesai awal tahun 2023 mendatang.
“Mereka (Pemkab Samosir) berjanji, awal tahun sudah bisa dibebaskan semua lahannya. Jadi, tidak terkendala dengan pekerjaan dengan dua kawasan itu,” ujar Prajapati kepada Wartawan, beberapa waktu lalu.
Untuk menggarap proyek KSPN Super Prioritas Danau Toba, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 161 miliar dan dikerjakan oleh PT. Hutama Karya (Persero).
Direktur Operasi II Hutama Karya, Gunadi menjelaskan pengerjaan sarana wisata pada proyek Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele KSPN Danau Toba meliputi penataan Patung Boraspati Tano & Boru Saniangnaga, Patung Pustaha & Syair Tao Toba, Display Batuan Geologi Toba, Atraksi Seni Air Mancur Aek Menari, Panggung Apung Aek Natio, Instalasi Seni Musik Aek Margondang.
Selain itu, lingkup pekerjaan meliputi Taman Rohani dan Instalasi Dry Fountain Plaza Rohani, Instalasi Display Galeri Samosir, Instalasi Seni Tradisi Solu Bolon, Instalasi Seni Ukir Totem Batak, Storytelling Signages Pangururan Waterfront, Video Motion Graphics untuk Galeri Samosir, Video for Waterscreen Projection, Instalasi Seni Tarombo Batak dan Storytelling Signages Kawasan Tele.
Sementara itu, untuk mendukung KSPN Danau Toba, Hutama Karya juga menggenjot Jalan Tol Trans Sumatra ruas Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat.
Jalan tol tersebut terbagi atas 4 ruas yakni Seksi 1 Tebing Tinggi – Inderapura 20,4 km, seksi 2 Indrapura – Kuala Tanjung 18,05 km, seksi 3 Tebing Tinggi – Serbelawan 30 km, seksi 4 Serbelawan – Pematang Siantar 28 km, dan junction Tebing Tinggi 7 km.
Dia menjelaskan progres konstruksi ruas tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat per September 2022, untuk seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura sudah mencapai 93 persen, Seksi 2 Indrapura – Kuala Tanjung mencapai 70,8 persen, Seksi 3 Tebing Tinggi – Serbelawan mencapai 62,6 persen, Seksi 4 Serbelawan – Pematang Siantar mencapai 55,3 persen, dan junction Tebing Tinggi mencapai 60,9 persen.
“Kehadiran JTTS ini dapat mempersingkat waktu tempuh pengendara dari Kota Medan menuju Kawasan Wisata Danau Toba atau sebaliknya dari 4 jam menjadi hanya 2 jam,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait masih adanya kendala dalam pembebasan lahan untuk KSPN Danau Toba, berbagai pihak berharap agar pemerintah memberikan ganti untung kepada masyarakat yang lahannya terkena pembebasan.
“Kalau dulu pembebasan lahan itu “Ganti Rugi”, sekarang harus pembebasan lahan “Ganti Untung ” seperti pembebasan pembangun lahan untuk jalan tol, secara khusus pembangunan Wadaslintang Jawa Tengah dimana Ganti Untung yang dihargai sangat besar.
” Kalau pembebasan lahan ganti untung prosesnya bisa cepat. Sudah banyak acuannya,” kata Maruli Siahaan salah seorang pemerhati pembangunan Kawasan Danau Toba di Jakarta kepada Khatulistiwa online Minggu (4/12/2022). (AMS)
JAKARTA, KHATULISTIWA ONLINE.COM
Mantan pejabat senior Kantor Staf Presiden (KSP) Jokowi, Beathor Suryadi mempertanyakan keseriusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan skandal investasi Telkomsel di GOTO senilai Rp6,4 triliun.
“Ketika membaca berita yang sedang hangat bahwa KPK akan usut dugaan korupsi pembelian saham GOTO oleh BUMN tersebut. Apakah itu omong kosong belaka atau gertak sambal untuk menaikkan posisi negosiasi politik? . Sejak kapan Kuningan berani usut kasus yang melibatkan Menteri BUMN Erik Thohir yang bekas Ketua Tim Sukses Presiden Jokowi yang juga adik pengusaha ternama dan sekarang ketua panitia pernikahan anak Presiden?,” ujar Beathor Suryadi kepada Wartawan, Minggu (4/12/2022).
Apalagi KPK, kata Beathor Suryadi menurut UU hasil revisi, adalah rumpun eksekutif yang kepalanya adalah Presiden.
“Apa berani KPK mengusut Menteri BUMN Erik Thohir yang notabene sering diberitakan sebagai menteri kesayangan Presiden Jokowi?
Janganlah politik membunuh akal sehat kita. Kenyataan tak bisa dibohongi,” tambahnya.
Menurut pejabat senior KSP Jokowi tersebut, Saham GOTO amblas sampai Rp132. Harga IPO Rp 338. Telkomsel beli di Rp 260.
Penurunan year-to-date (YTD) mencapai 64,89%. Akibatnya Laporan Keuangan TLKM sebagai induk Tsel kebakaran.
Jumlah kerugian belum terealisasi akibat perubahan nilai wajar investasi di GOTO per 30 September 2022 sebesar Rp3,06 triliun.
Itu artinya 47,81% modal yang disetor si BUMN kemakan sudah.
“Secara fundamental dan operasional perusahaan, tak ada yang bisa dibanggakan dari GOTO. Rugi per 30 September 2022 sebesar Rp20,7 triliun, sementara total akumulasi rugi GOTO Rp99,3 triliun.
Pendapatan bersih GOTO itu cuma Rp7,9 triliun tapi bandingkan saja dengan biaya yang dikeluarkan untuk gaji dan imbalan karyawannya yang sebesar Rp11,28 triliun
(LK Q3 2022).
Asal tahu saja, yang dimaksud karyawan di atas bukanlah driver ojol-ojol itu.
Mereka mitra, bukan karyawan, jadi tak ada gaji.
Karyawan tetap GOTO per 30 September 2022 sebanyak 10.541 orang, termasuk yang di Vietnam, India dsb. Kalau jumlah karyawan itu dibagi dengan beban gaji Rp11,28 triliun maka rata-rata dapat Rp118 juta/bulan/karyawan.
Beberapa waktu lalu GOTO mengumumkan PHK 10% karyawan. Sebenarnya jumlah karyawan GOTO sudah bertambah 1.497 orang dibandingkan dengan jumlah per 31 Desember 2021 yang sebanyak 9.044 orang,” terangnya.
“Saya laporkan kasus GOTO ke KPK awal 2022. Pada 7 Januari 2022, merujuk Surat No. R/62/PM.00.00/30-35/01/2022 yang saya terima dari KPK, dinyatakan laporan saya tidak memenuhi syarat.
Namun, perlu dicatat, saya melaporkan Pasal Nepotisme dengan dasar UU 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, sementara KPK meminta uraian dugaan Tipikor.
Mengapa saya melaporkan Nepotisme karena normanya ada, ancaman hukumannya ada, dan saya merasa bisa buktikan dengan jelas bahwa Menteri BUMN Erik Thohir adalah adik kandung Komisaris Utama sekaligus pemegang saham GOTO Boy Thohir (saya lampirkan putusan waris pengadilan keluarga Thohir) serta transaksi Rp6,4 triliun sudah terjadi.
Jika sekarang KPK koar-koar mau usut kasus ini dari sudut Tipikor, ya lihat saja ujungnya nanti masuk angin apa tidak,” ujar Beathor Suryadi panjang lebar.
Tak cuma lapor KPK, masih menurut Beathor Suryadi, hal yang sama telah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR yang membahas “Kepatutan Investasi PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan PT Telekomunikasi Seluler di GOTO” pada Senin, 27 Juni 2022 di Ruang Rapat Komisi VI DPR.
“Saya diundang sebagai salah satu narasumber. Saya bawakan presentasi berjudul “Salam 6,4 Triliun: Bom Waktu Dugaan Skandal Investasi Telkom di GOTO”.
Dua kesimpulan saya: pertama dugaan afiliasi dan benturan kepentingan karena hubungan kekeluargaan antara Menteri BUMN dan Boy Thohir, dugaan afiliasi dan benturan kepentingan berkaitan dengan posisi Wishnutama Kusubandio sebagai Komisaris Utama Tsel sekaligus Komisaris GOTO.
Kedua, dugaan korupsi dan Nepotisme berkaitan dengan perbuatan menguntungkan keluarga dan kroni, orang lain, atau korporasi serta dugaan korupsi berupa kemungkinan suap atau kickback.
Saya juga laporkan ke U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) berkaitan dengan posisi TLKM yang juga listing di bursa sana (TLK).
Tapi tak ada kabar sampai sekarang. Pengecut juga lembaga itu ternyata. Katanya lembaga kredibel tapi buktinya nol besar. Saya pikir semuanya sudah gamblang.
Apakah KPK mau ikut sandiwara besar untuk ‘mengamankan’ dugaan skandal Rp6,4 triliun itu atau sebaliknya serius mengusut dan menangkapi tikus dan kakapnya sekalian? Kita akan pantau terus,” kata Beathor Suryadi. (AMS)
TOLI TOLI, KHATULISTIWAONLINE.COM
Sebanyak 136 orang yang terdiri dari tiga kelompok tani menuntut ganti rugi atas lahan pertanian/perkebunan seluas 270 hektar yang dijadikan kebun kelapa sawit oleh pihak PT. Citra Mulia Perkasa (CMP) di Tanjung Gasang, Dusun IV Kumbung, Desa Kamalu, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Toli Toli, Provinsi Sulawesi Tengah.
Untuk menindaklanjuti tuntutan kepada pihak PT. CMP tersebut, ratusan warga didampingi oleh Lembaga Pemberdaya dan Perlindungan Masyarakat Tani Indonesia (LPPMTI).
Ketua LPPMTI, Haryanto kepada Khatulistiwa online, Sabtu (3/12/2022) melalui jaringan WhatsApp mengatakan, dalam berita acara kesepakatan dan musyawarah bersama oleh ketiga Kelompok Masyarakat Tani tentang tuntutan ganti rugi atas lahan pertanian/perkebunan mereka, pada Rabu (25/11/2022) itu, menyepakati tentang nilai ganti rugi lahan dalam perhektarnya ditetapkan sebesar Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan dikalikan dengan luas lahan 270 hektar, maka jumlah ganti rugi lahan sebesar Rp. 20.250.000.000 ( Dua puluh miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)
“Adapun rincian dari nilai yang disepakati terbagi dalam tiga bentuk tuntutan diharga ganti rugi yang di sepakati bersama sebagai berikut : ganti rugi tanam tumbuh, ganti rugi pondok dan hilangnya mata pencaharian warga,” jelas Haryanto seraya menyebutkan Kelompok Masyarakat Tani yang menyepakati tuntutan kepada PT. CMP itu, masing-masing, Ruslan KMT. Mangge Kolleng, Hasan Bakal KMT dan H.Arifin K. KMT. Arifin Kallu.
Masih menurut Haryanto, surat kuasa pendampingan dari ketiga kelompok tani sebagai pemilik lahan kepada LPPMTI dilakukan pada Jumat (25/11/2022).
Ketiga kelompok tani itu adalah Kelompok Masyarakat Tani “Mangge Kolleng” atas nama RUSLAN bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Nomor : 01/04/SK.LPPMTI/IV/2021 Dengan jumlah Anggota 40 Orang sesuai jumlah SKPT dan luas lahan 76 Hektar.
Kelompok Masyarakat Tani “ Hasan Bakal” atas nama HASAN BAKAL bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Nomor : 02/04/SK/LPPMTI/IV/2021 dengan jumlah anggota 29 orang sesuai jumlah SKPT dan
luas lahan 58 Hektar.
Kelompok Masyarakat Tani “ H. Arifin Kallu “ atas nama H. ARIFIN bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Nomor: 03/SK/LPPMTI/IV/2021 dengan jumlah Anggota 67 Orang sesuai jumlah SKPT dan luas lahan 135 Hektar.
Adapun kronologis tuntutan kelompok masyarakat yang dijadikan sebagai dasar hukum, kata Haryanto, sebagai mana yang tertuang dalam amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, serta pembahasan dari pada sengketa lahan tersebut antara Kelompok Masyarakat Tani dengan pihak PT.CMP adalah berdasarkan Perundang – Undangan yang berlaku tentang membangun Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia, yang di Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai berikut :
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan di dalamnya membahas pengaturan penyelenggaraan Perkebunan meliputi: perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya Tanaman Perkebunan, Usaha Perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil Perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan Usaha Perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.
Sedangkan hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan bersama oleh semua pihak tentang adanya permasalahan sengketa lahan antara Kelompok Masyarakat Tani dengan pihak Perusahaan Kelapa Sawit PT. CMP, jelas Haryanto, bahwa pada awal penggarapan lahan Kelompok Masyarakat Tani dilakukan sejak tahun 1992 dengan membuka lahan persawahan dan tanaman bulanan serta tanaman tahunan lainnya.
Bahwa dalam kegiatan bercocok tanam oleh ketiga kelompok masyarakat tani di lahan tersebut selalu mengalami gagal panen karena lahan yang menjadi garapan mereka selalu terkena bencana banjir disaat musim panen belum tiba, yang akhirnya mengakibatkan tanaman mengalami gagal panen di antaranya sawah, tanaman bulan dan tanaman tahunan lainnya, Itu sebabnya lahan tersebut tidak dapat dikerjakan secara berkesinambungan oleh ketiga kelompok masyarakat tani tersebut.
Setelah tahun 2012 kelompok masyarakat tani meninggalkan lahan tersebut dikarenakan selalu mengalami gagal panen. Dan lahan anggota dari ketiga kelompok masyarakat tani masing-masing memiliki legalitas Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kamalu dan diketahui Camat Ogodeide.
Dengan berjalannya waktu ada beberapa anggota kelompok masyarakat tani mendatangi lahan mereka untuk melakukan penggarapan sebagai mana kegiatan bercocok tanam pada tahun 2013, ternyata lahan tersebut sudah digusur dengan menggunakan alat berat milik perusahaan kelapa sawit, dari PT. Citra Mulia Perkasa.
Melihat keadaan tersebut, anggota Kelompok Masyarakat Tani tersebut mendatangi para karyawan Perusahaan yang sedang melakukan kegiatan penggusuran lahan mereka untuk menanyakan sekaligus melarang bahwa siapa yang menyuruh garap lahan mereka, namun pihak karyawan menjawab mereka hanya karyawan di Perusahaan PT. Citra Mulia Perkasa, dan akhirnya anggota Kelompok Masyarakat Tani tersebut melarang kegiatan tersebut agar jangan dilanjutkan kegiatan di atas lahan mereka.
Namun pihak perusahaan tidak menghiraukan dan tetap melanjutkan kegiatan hingga sampai saat ini lahan tersebut sudah penuh dengan tanaman kelapa sawit milik PT. Citra Mulia Perkasa.
Akhirnya, ketiga Kelompok Masyarakat Tani melaporkan kepada pihak berwajib dan kepada DPRD untuk meminta perlindungan hukum atas hak-hak mereka yang diserobot oleh pihak Perusahaan PT. CMP, dan dilakukan tindak lanjut oleh pihak DPRD Kabupaten Toli Toli untuk memanggil kedua belah pihak antara Kelompok Masyarakat Tani dengan pihak perusahaan.
Dalam mediasi yang difasilitasi DPRD mendapat satu kesimpulan untuk membentuk tim Pansus dengan ketua tim di tunjuk dalam pimpinan rapat adalah Rahmat Rajia.
Hal tersebut terjadi pada tahun 2015 dengan rekomendasi Nomor : 170/71/DPRD, namun hasilnya dari tim Pansus pun tidak diindahkan oleh pihak Perusahaan PT. Citra Mulia Perkasa.
“Pada Rabu (30/11/2022) lalu, kami bersama warga pemilik lahan sempat menduduki lahan selama satu hari satu malam dan baru meninggalkan lokasi setelah kehadiran Bupati Toli Toli, Amran Hi Yahya dan meminta warga kembali ke rumah masing-masing,” ujar Haryanto.
Kepada warga, Amran Hi Yahya mengatakan, apa yang menjadi kesepakatan kita harus kita lakukan, Insya Allah.
Saya sebagai pemerintah ada kekeliruan kemarin, mungkin ada kesalahan yang menjadi hambatan.
“Insyaallah , apa yang menjadi kesepakatan kita menjadi tanggung jawab saya. Jujur, setelah pertemuan kita kemarin, saya langsung berangkat ke Jakarta untuk menemui pihak perusahaan, apa yang sudah kita sepakati itu adalah tanggung jawab saya.
Kita tinggal tunggu tahun depan seperti apa yang menjadi kesepakatan kita,” kata Bupati seraya meminta warga pulang ke rumah masing-masing.
Lebih tegas dikatakan oleh Haryanto, penggusuran dilakukan tahun 2012, padahal ijin dari perusaan baru keluar 2015, apa yang dilakukan oleh Perusahaan dalam hal ini PT.CMP tidak berdasar, apa hak mereka melakukan itu, Janganlah kita kita ini senang berbohong karena melanggar Hukum Negara dan Hukum Tuhan kalau berbohong. (JRS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Zulpan mengatakan surat pemberitahuan dari panita telah diterima Polda Metro Jaya. Rekomendasi yang diberikan kepolisian menyatakan acara itu bisa diadakan di Stadion GBK. Sabtu (3/12/2022).
“Artinya dari segi rekomendasI Polda Metro bisa saja dilaksanakan kegiatan itu. Tapi untuk izinnya Mabes Polri yang mengeluarkan izin,” Jelas Zulpan.
Dihubungi terpisah, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin mengatakan kebijakan pengamanan telah disiapkan di lokasi. Setidaknya hampir 1.000 personel bakal diturunkan untuk mengamankan ibadah Natal di GBK malam ini.
“Sementara kita turunkan 7 SSK atau hampir 1.000 personel,” tutur Komarudin.
Lebih lanjut, Komarudin mengatakan kebijakan rekayasa lalu lintas juga telah disiapkan. Namun, langkah itu diambil secara situasional melihat kondisi di lapangan.
“Sementara kebijakan lalin normal karena di lingkungan GBK tidak ada kegiatan lain hari ini, artinya kapasitas kantong parkir di GBK mencukupi. Tapi tetap karena ini akhir pekan kita sudah siapkan langkah satu, duam tiga, untuk antisipasi,” pungkas Komarudin. (VAN)
BEKASI, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolsek Cikarang Utara Kompol Mustakim mengatakan tawuran terjadi pada Jumat (2/11/2022) malam. Para pelaku berjanjian terlebih dahulu melalui mediasi sosial untuk tawuran.
“Dari hasil pemeriksaan sementara, pelajar SMK melakukan tawuran di Jembatan Lemah Abang, sudah merencanakan akan tawuran dan janjian antar pelajar. Di mana tawuran tersebut dilatarbelakangi karena merayakan ulang tahun salah satu sekolah SMK,” kata Mustakim saat dihubungi, Sabtu (3/12/2022).
Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, polisi bergegas menuju ke TKP dan berhasil mengamankan para pelaku. Tiga di antaranya masih di bawah umur. (DAB)
Washington DC –
B-21 Raider yang merupakan pesawat pengebom terbaru AS dalam beberapa dekade terakhir ini akan secara bertahap menggantikan B-1 dan B-2 yang sudah beroperasi sejak era Perang Dingin.
Pembuatan B-21 dilaporkan menelan biaya hingga nyaris US$ 700 juta (Rp 10,7 triliun) per satu unit pesawat.
“B-21 akan menjadi tulang punggung kekuatan pengebom kita di masa depan. Pesawat itu akan memiliki jangkauan, akses dan muatan untuk menembus lingkungan paling penuh ancaman dan menempatkan target apa pun di seluruh dunia dalam risiko,” sebut juru bicara Angkatan Udara AS Ann Stefanek.
Penerbangan pertama B-21 diperkirakan akan dilakukan tahun depan. Stefanek menyatakan Angkatan Udara AS berencana membeli sedikitnya 100 unit pesawat pengebom siluman B-21 Riader.
Produsen B-21, Northtop Grumman, menyebut enam pesawat saat ini sedang dalam tahap perakitan dan pengujian berbeda di fasilitasnya di Palmdale, California, yang menjadi lokasi pesawat itu diungkapkan ke publik pada Jumat (2/12) waktu setempat.
Banyak spesifikasi pesawat pengebom siluman itu yang dirahasiakan, namun diperkirakan memiliki kemajuan yang signifikan dibandingkan pesawat-pesawat pengebom lainnya yang sudah terlebih dulu ada dalam armada AS. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) secara dini yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri yang digelar di seluruh daerah bertepatan pada Hari Anti Korupsi Dunia (HARKODIA) pada Kamis (1/12/2022) mendapat dukungan dari Koordinator Wilayah (Korwil) Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia ( PMHI) Sumatera Utara, Drs. Ghandi Parapat.
“Kita mendukung Firli selaku Ketua KPK yang langsung memimpin acara di Surabaya tentu dengan tujuan agar Indonesia bisa pulih apalagi bersatu dengan masyarakat dalam memberantas korupsi. Upaya tersebut benar-benar sungguh mulia karena lebih bagus mencegah daripada mengobati,” ujar Ghandi Parapat kepada Khatulistiwa online, Sabtu (3/12/2022).
Pada hakikatnya, kata Korwil PMHI Sumatera Utara itu, jika kita jujur tidak ada satupun manusia yang menginginkan diri masuk penjara, untuk itu sangat berguna pencegahan bagi para pejabat atau penyelenggara negara.
Kegiatan tersebut melibatkan para pelajar, mahasiswa, generasi muda, tujuannya agar secara dini mereka sadar atas bahayanya perbuatan kejahatan korupsi, baik ke pribadi maupun terhadap Negara.
Dalam acara turut hadir para pejabat agar langsung sadar dan menyadarkan diri dalam melaksanakan tugas negara sebelum pada pensiun.
Atas hadirnya seorang tersangka KPK dalam acara HARKODIA di Surabaya yang dipimpin langsung oleh Ketua KPK menimbulkan banyak kecurigaan terhadap kesungguhan Ketua KPK memberantas korupsi seperti yang diungkapkan dalam acara tersebut juga dalam slogannya.
“Kami berharap untuk menilai kesungguhan seseorang atas ucapan dan kinerjanya tidak bisa sekejap seperti penilaian sekelompok orang-orang pintar tapi tidak lulus.
Apakah ada keharusan di KPK semua yang tersangka langsung masuk penjara atau harus ditangkap ?. Apalagi jika sudah tersangka tidak boleh lagi mengikuti acara tertentu sebelum dia ditangkap ? Kecuali orangnya sudah dinyatakan buronan atau DPO,” ucap Ghandi Parapat.
“Jadi, sangat perlu pemberitahun secara terbuka kepada publik agar jangan kelompok-kelompok itu saja yang menyalahkan KPK,” tambahnya.
Masih menurut Ghandi Parapat, Firli Bahuri sudah bekerja maksimal sesuai UU KPK dan selama ini tidak pernah menerima pujian dari kelompok yang merasa pintar dan atau sebaliknya, toh kelompok yang merasa pintar tidak pernah terdengar mendapat dukungan dari publik secara terbuka.
“Kami mengucapkan selamat kepada Ketua KPK atas berhasilnya acara HARKODIA. Semoga dengan adanya acara tersebut semakin menyadarkan kita, terutama para pejabat bisa sadar betapa bahayanya dampak perbuatan Korupsi, kata Ghandi.
Kami harapkan agar KPK terus berupaya mencegah Korupsi sehingga kelangsungan dan tujuan negara diharapkan dapat tercapai,” terangnya.
Gandhi Parapat juga tidak lupa mengajak masyarakat untuk bergandeng tangan mendukung KPK dengan memberi informasi dan mencegah perbuatan para pejabat agar tidak terjerumus. (AMS)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Innalillahi wainnailaihi raji’un. Telah berpulang ke rahmatullah Kanda Ferry Mursyidan Baldan (Ketum PB HMI 1990-1992), pada hari ini di Jakarta. Allahummaghfirlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu. Semoga diampuni segala dosa-dosanya,” tulis Arief Rosyid di akun Instagramnya, Jumat (2/12/2022).
Ferry lahir pada 16 Juni 1961 di Jakarta. Gelar sarjana ia dapatkan dari FISIP Universitas Padjadjaran pada 1988. Selama kuliah, ia aktif di berbagai organisasi antara lain lewat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Badko, Jawa Barat kemudian menduduki jabatan Ketua Umum PB HMI periode 1990-1992.
Selepas kuliah, Ferry menjadi peneliti Lapangan Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Bandung. Dia kemudian terjun ke politik lewat Partai Golkar.
Semasa di Golkar, Ferry menjadi anggota DPR pada periode 1999-2009. Saat menjadi anggota DPR, ia pernah duduk sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar dan Ketua Pansus RUU Pemilu Legislatif yang menghasilkan UU Pemilu untuk Pemilu 2004. Ia pernah menjadi Sekjen DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) pada periode 1998-2003 dan terpilih sebagai Ketua DPP Kosgoro (1994-1999).
Ferry kemudian bergabung ke Partai NasDem. Ia menjabat Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Partai Nasional Demokrat. (DAB)
PANDEGLANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dewan pengupahan melakukan rapat pleno terkait dengan pembahasan upah minimum kabupaten atau UMK 2023. Dan kemudian hasil yang disepakati bersama oleh pemerintah, oleh Apindo, oleh pihak perusahaan, dan pihak serikat pekerja itu di angka Rp 3 juta,” kata Kepala Disnakertrans kabupaten Pandeglang, Ratu Tanti Darmiasih, Jum’at (2/12/22).
Dia mengatakan hasil rapat pleno kemarin sudah ditandatangani Bupati dengan nomor 560/2642-Dtkt/2022. Menurutnya hasil pleno tersebut juga sudah direkomendasikan ke Pemerintah Provinsi Banten.
“Surat rekomendasi Ibu Bupati ke Pj Gubernur yang kita sampaikan pada (31/11) yang kita lampirkan juga dengan berita acara hasil kesepakatan pleno dewan pengupahan Kabupaten Pandeglang, itu 560/2642-Dtkt/2022,” terangnya. (VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Saya instruksikan jajaran Ditjen Hubla untuk berkoordinasi dengan stakeholder yaitu Satuan Tugas COVID-19, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Operator Terminal, Operator Kapal, Bea Cukai, Karantina, Kantor Kesehatan Pelabuhan dan instansi terkait guna kelancaran Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023,” kata Arif.
Arif juga menginstruksikan jajaran Ditjen Hubla untuk mensosialisasi segala peraturan, kebijakan dan perubahan yang dikeluarkan. Salah satunya terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 kepada pengguna transportasi laut.
“Terus lakukan sosialisasi agar masyarakat tidak bingung apa saja yang harus mereka lakukan dan siapkan untuk menggunakan transportasi laut nantinya. Selain itu saya meminta jajaran Ditjen Hubla untuk melakukan pemasangan banner dan spanduk yang berisikan informasi tentang kebijaksanaan pelaksanaan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun Baru 2023,” jelas Arif.
Ia juga menginstruksikan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut untuk menyiapkan dan menyiagakan kapal-kapal perintis. Khususnya di daerah-daerah yang berpotensi terjadi lonjakan dan penumpukan penumpang.
“Untuk Direktur Kenavigasian dan Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai menyiapkan dan menyiagakan kapal negara sebagai dukungan terhadap penyelenggaraan Angkutan Laut Natal 2022 dan Tahun 2023. (DON)