JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Mahasiswa dari Universitas Ibnu Chaldun Jakarta menggelar aksi solidaritas atas kekerasan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar. Pendemo meminta agar pemerintah Myanmar bertindak atas kekerasan tersebut.
Para mahasiswa datang ke kantor Kedubes Myanmar, Jl Haji Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, sekitar pukul 10.05 WIB, Jumat (25/11/2016). Mereka membawa spanduk yang bertuliskan ‘Selamatkan Muslim Rohingya dari Pembantaian’ dan berorasi menuntut tindakan cepat pemerintah Myanmar.
“Menuntut Kedubes Myanmar di Indonesia agar menghentikan perbuatan keji dan tidak manusiawi serta mengambil sikap untuk memberikan jaminan keamanan bagi etnis Rohingya,” kata koordinator pengunjuk rasa, Julkifli L Ali, membacakan poin tuntutannya.
Pengunjuk rasa juga menyuarakan desakan agar pengadilan internasional mengusut kejahatan yang dilakukan pasukan militer di Rakhine. “Mendesak Pemerintah Indonesia agar berperan aktif dalam menyelesaikan kejahatan di Myanmar,” imbuh Julkifli.
Demonstrasi ini dijaga sekitar 340 personel polisi. Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan mengatakan jumlah personel pengamanan akan ditambah sesuai dengan kondisi demonstrasi.
“Saat ini, pengamanan dilakukan oleh 340 personel karena massa masih sedikit. Nanti kalau sudah banyak, kami kerahkan 3.000 personel gabungan,” ujarnya di depan kantor Kedubes Myanmar. (ADI)
BANDUNg,khatulistiwaonline.com
Booth Pameran Humas Jabar meraih penghargaan pada Malam Anugerah Media Humas (AMH) 2016 yang digelar di Hotel Harris Kota Bandung, Jumat (18/11/16) malam. Salain kategori Pameran, Humas Jabar pun berhasil meraih penghargaan pada kategori Penulisan Advertorial.
Prestasi Pemprov Jabar malam ini juga dibuat lengkap dengan diraihnya penghargaan pada kategori Festival Pertunjukan Rakyat yang disajikan oleh Tim Diskominfo Provinsi Jabar. Tiga kategori terbaik disabet: Aktris Terbaik, Aktor Terbaik, dan Sutradara Terbaik.
Soal Booth, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Jabar Ade Sukalsah mengatakan konsep digitalisasi dan Augmented Reality yang diusung pada Virtual Exhibition adalah sebagai langkah awal dari Humas yang modern, canggih, dan terutama ramah lingkungan.
“Ini langkah awal kita untuk meninggalkan era konvensional dengan papperless system, karena kelak pameran-pameran itu tidak menghamburkan kertas,” katanya. Booth Humas Jabar dilengkapi hologram Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher).
“Sekarang Humas dulu, nanti ke depan semua pameran akan menggunakan teknologi serupa yang efeknya pada pertumbuhan e-commerce Jabar yang makin mantap,” tambahnya.
Tujuh kategori yang diperlombakan pada AMH 2016 ini, yaitu Laporan Kinerja Tahunan; Media Internal; Penulisan Advertorial; Merchandise; Profil Lembaga Humas; Pameran/booth; Pelayanan Informasi Melalui Internet. Masing-masing kategori dibagi untuk dua kelompok: Kementerian/Lembaga/BUMN(D)/Perguruan Tinggi Negeri dan Kota/Kab/Provinsi.
Lomba AMH sendiri diikuti oleh total 171 peserta. Terdiri dari tujuh provinsi, 80 kota/kab dan sisanya dari kementrian/BUMN (D) dan Perguruan Tinggi Negeri.
“Humas Pemerintah harus terus memperbaiki dan memutakhirkan diri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi tentang pemerintahnya dengan benar dan tepat, untuk itu ajang ini sangat baik bagi Humas Pemerintah saling berbagi ilmu dan pengalaman,” kata Ade.
Ade menyoroti kriteria penilaian yang menurutnya harus dimatangkan lagi. “Sebagai contoh, dalam penilaian laman resmi apakah dimasukkan juga unsur traffic?” Tanyanya.
Walau demikian, dirinya mengaku puas atas pencapaian tim yang terdiri dari Humas Jabar dan Diskominfo Jabar ini. Dia berjanji tahun depan pencapaiannya akan lebih baik lagi dari tahun ini. “Terima kasih warga Jabar dan jajaran Pemprov Jabar atas dukungannya dalam peraihan prestasi ini,” pungkasnya.(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua KPK Agus Rahardjo bicara soal perbaikan layanan di tingkat pemerintah daerah. Menurut Agus, integritas dan transparansi menjadi kunci untuk perbaikan tersebut.
“Korupsi itu akan diperbesar kalau deskripsi itu merajalela, kalau monopoli makin merajalela. Tapi kan bisa dikurangi kalau accountability diperbesar yang terkandung dalam accountability di antaranya integritas dan transparansi. Makin kita mengedepankan integritas dan transparansi nanti ini yang menjadi pengurang,” kata Agus di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jalan Merdeka Utara nomor 7, Jakarta Pusat, Kamis (24/11/2016).
Agus menyampaikan itu di depan seluruh gubernur di Indonesia. Mantan Ketua LKPP itu kembali mengenalkan aplikasi JAGA yang akan diluncurkan secara resmi Desember mendatang.
“Terkai dengan ini, pungli itu harus diikuti dengan sistem. Kami hari ini memperkenalkan aplikasi JAGA,” ujar Agus.
Aplikasi JAGA tersebut dapat digunakan untuk memantau fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit. Ke depan KPK ingin aplikasi itu juga bisa memantau layanan publik lainnya.
“Ke depan akan diperluas misal JAGA anggaranku, JAGA STNKku, JAGA KTP. Nanti yang akan mengelola dari kementerian/lembaga terkait, kalau ada di kabupaten yang di kabupaten itu yang mengelola, kalau di provinsi ya di provinsi itu yang mengelola,” ucap Agus.
“Sistem ini akan mempunyai 2 koordinasi, yang satu kita memberi info tentang layanan, kedua bapak ibu bisa mengendalikan layanan ini. Sistem ini memberikan transparan layanan ke masyarakat. Misal sekolah akan ada anggaran sekolah sudah ada di sistem ini,” pungkas Agus. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Penyidik KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Andi Zulkarnain Mallarangeng alias Choel Mallarangeng. Choel akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus korupsi pembangunan Hambalang.
“AZM diperiksa sebagai tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi pembangunan Hambalang 2010-2012,” kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati, Kamis (24/11/2016).
Adik mantan Menpora Andi Mallarangeng terakhir menjalani pemeriksaan di KPK pada medio Januari 2016. Kala itu, Choel menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Namun, ia tidak ditahan oleh penyidik KPK.
KPK menetapkan Choel sebagai tersangka setelah menemukan dua alat bukti yang cukup. Ia diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek pembangunan atau pengadaan atau peningkatan sarana prasarana pusat pendidikan dan sekolah olah raga di Hambalang tahun anggaran 2010-2012.
Choel disangka memanfaatkan jabatan kakaknya sebagai Menpora untuk meraup untung dari proyek Hambalang. Choel mendapatkan keuntungan sekitar Rp 4 miliar dari proyek ini.
Ketika membacakan putusan untuk Andi Mallarangeng, majelis hakim menegaskan keterlibatan Choel dalam proyek ini yang diawali dengan pertemuan di ruang kerja Andi Mallarangeng di lantai 10 Gedung Kemenpora dengan Wafid Muharam, Deddy Kusdinar dan Muhammad Fakhruddin membahas kesiapan PT Adhi Karya dalam mengerjakan proyek di Kemenpora termasuk proyek Hambalang.
Choel juga melakukan pertemuan dengan Wafid Muharam, Deddy Kusdinar dan Fakhrudin secara terpisah. Dalam pertemuan itu, Choel menyinggung kakaknya yang belum menerima apapun selama setahun menjabat Menpora.
Pada 28 Agustus 2010, Deddy Kusdinar bersama Fakhrudin mengantarkan uang USD 550 ribu ke Choel Mallarangeng. Menurut majelis hakim, Choel saat itu sempat keberatan mengenai jumlah uang yang diberikan karena dianggap tidak sesuai nominalnya.
Atas perbuatannya, Choel disangka telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan/atau pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI akan menggelar salat Jumat di protokol Jakarta saat aksi demo 2 Desember mendatang. Apa sikap Majelis Ulama Indonesia (MUI)?
“Lagi dibahas fatwanya, ini enggak boleh pernyataan. Fatwa itu harus dibahas dulu,” kata Ketua MUI Ma’ruf Amin kepada wartawan usai mengikuti Rakernas II MUI di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (23/11/2016).
“Rujukannya harus jelas, harus pendapat-pendapat ulama. Rujukannya harus kita himpun. Boleh atau tidak. Fatwa itu enggak boleh jadi harapan. Kita enggak boleh minta, itu memang ada prosedurnya. Kita harus tunduk pada prosedur itu,” sambung Ma’ruf.
Wakil Ketua MUI Zainut Tauhid juga berpendapat sama. Soal salat Jumat bersama di jalan protokol yang akan dilakukan GNPF MUI saat aksi demo 2 Desember menurutnya masih dalam pembahasan.
“MUI melalui Komisi Fatwa sedang membahas dan mendalami masalah yang ditanyakan. Insya Allah pada waktunya akan disampaikan kepada masyarakat,” ujar Zainut saat dihubungi detikcom lewat telepon.
Dia meminta masyarakat bersabar. MUI dalam waktu dekat akan mengeluarkan fatwa terkait aksi salat Jumat di jalan pada 2 Desember itu. (ADI)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Polisi mengimbau warga Kabupaten Bandung tidak ikut aksi demonstrasi 2 Desember 2016 di Jakarta. Pertimbangan tersebut guna terpeliharanya situasi kamtibmas yang kondusif dan rasa aman di masyarakat sesuai maklumat Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito.
“Kepada masyarakat Kabupaten Bandung agar tidak berangkat ke Jakarta,” kata Kapolres Bandung AKBP Nazly Harahap di Mapolres Bandung, Kamis (24/11/2016).
Imbauan warga Kabupaten Bandung tidak turut serta unjuk rasa ke Jakarta, menurut Nazly, alasannya lebih karena persoalan ketertiban umum. Sebab aksi massa berjumlah banyak berpotensi mengganggu ketertiban umum.
Demo pada 2 Desember mendatang merupakan aksi susulan menuntut penegakan hukum kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Beberapa waktu lalu Bareskrim Polri sudah menetapkan Ahok menjadi tersangka kasus dugaan penistaan agama.
Nazly mengingatkan agar masyarakat Kabupaten Bandung menyerahkan penuh perkara tersebut kepada pihak kepolisian. “Tolong percayakan kepada polisi yang menanganinya. Jadi lebih baik tidak berangkat (ikut demo) ke Jakarta,” ujarnya.
“Lebih baik kita berdoa untuk keselamatan negeri ini,” ucap Nazly menambahkan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tim pengacara memprotes penetapan Buni Yani sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran SARA. Penetapan Buni Yani menjadi tersangka dinilai tidak adil.
“Sebelum Buni Yani, tanggal 5 Oktober itu banyak yang memposting dan menambahkan dengan kata-kata yang lebih parah. Pak Buni Yani tanggal 6, tapi kenapa Buni Yani? Ini tidak fair,” ujar Aldwin Rahadian selaku pengacara Buni kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, pada Rabu 23 November 2016 malam.
Aldwin mengatakan kliennya bukan orang yang pertama kali mengunggah video Ahok. Sebelum Buni Yani, sejumlah akun facebook telah mengunggahnya terlebih dahulu dengan menambahkan kata-kata yang provokatif pada captionnya.
“Kenapa ini viral, karena akun Buni Yani di-screenshot ulang dan diberikan kata-kata diperkeruh begitu,” imbuh Aldwin.
Sementara Aldwin memprotes penetapan tersangka kliennya. Padahal, menurutnya, selama ini Buni Yani bersikap kooperatif.
“Dipanggil dia datang, terus baru pemeriksaan sekali lalu ditetapkan sebagai tersangka dan diterbitkan surat perintah penangkapan. Lonceng keadilan sudah mati,” tandas Aldwin.
Setelah dilakukan pemeriksaan pada Selasa (23/11) kemarin, Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat dengan Pasa 28 ayat (2) UU ITE. (MAD)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Kota Bandung akan membentuk pasukan khusus yang bertugas berkeliling sambil memantau jalannya proyek pendirian bangunan dalam skala besar.
Hal itu dilakukan agar proyek pembangunan di Kota Bandung berjalan sesuai aturan. Tidak ada lagi pengusaha atau pemilik yang nakal menambah lantai bangunan yang tidak sesuai dengan IMB.
“Jadi ke depannya, kepada (Pengusaha) yang sudah memiliki izin atau punya IMB nanti ada pasukan khusus yang berkeliling untuk memantau proses pembangunan yang sedang berjalan,” ujar Wali Kota Bandung Ridwan Kamil usai menyegel Hotel Moxy di Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Rabu (23/11/2016).
Pria yang akrab disapa Emil ini menjelaskan, pasukan khusus tersebut setiap harinya akan berkeliling untuk memantau proyek bangunan sesuai dari daftar izin yang telah dikeluarkan oleh Pemkot Bandung.
“Setiap hari akan berkeliling sesuai daftar izin bangunan yang telah dikeluarkan, di mana saja mereka akan memantau itu,” kata dia.
Emil melanjutkan, karena pembangunan di Kota Bandung sangat banyak, selain melibatkan petugas dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung, timsus ini akan melibatkan para pekerja lepas diluar PNS melalui sistem rekrutmen.
“Itu perintah saya ke BPPT karena pembangunan banyak maka pasukannya yang memantau juga harus banyak. Bisa dari pekerja lepas harian gak usah PNS saja,” lanjut Emil.
Tapi, tambah Emil, untuk urusan penyegelan bangunan tetap dilakukan oleh pihak Pemkot Bandung. “Jadi tetap saat menyegelnya sama kita (Pemkot Bandung) mereka hanya memantau dan melaporkan kalau ada bangunan yang melanggar,” jelasnya.
Pemkot Bandung tidak akan main-main untuk urusan penertiban bangunan yang menyalahi aturan. Dengan tegas Emil menyatakan, pihaknya tidak pandang bulu saat menyegel bangunan yang terbukti bersalah.
“Kuncinya ada dilaporan, selain masyarakat yang proaktif, kedua tentu saja pasukan pemantau akan diperbanyak untuk berkeliling, ketiga sanksinya dihukum seberat-beratnya denda seberat-beratnya atau selain ada pilihan dibongkar,” pungkasnya.
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Habib Rizieq Syihab selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi ahli pelapor kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Rizieq mengaku keterangan yang telah disampaikan saat gelar perkara kemarin dimasukkan ke berita acara pemeriksaan (BAP).
“Karena BAP hari ini BAP pro justicia dalam tingkat penyidikan akan dilimpahkan ke kejaksaan sesegera mungkin,” kata Rizieq usai menjalani pemeriksaan di kantor Bareskim di Gedung KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016) pukul 12.40 WIB.
Rizieq mengatakan barang bukti yang diserahkan pihaknya sudah lengkap. Salah satu barang bukti yang disampaikan Rizieq yaitu berupa buku berjudul ‘Merubah Indonesia’ yang ditulis Tim Ahok dan beberapa rekaman wawancara atau pidato Ahok yang dinilai menghina kitab suci.
“Yang menistakan Alquran bukan saja di Kepulauan Seribu, rekaman yang kami serahkan yang dilakukan oleh Ahok ada beberapa lain pidato di tempat lain yang bersangkutan menghina Alquran secara berulang kali,” ujar imam besar FPI itu.
“Kalau berulang kali berarti ada niat, ada unsur kesengajaan dan sistematis, ini bukti kuat yang tidak terbantahkan,” sambungnya.
Rizieq tiba di Gedung KKP, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, sekitar pukul 09.27 WIB. Saat ditanya wartawan, Rizieq mengaku sengaja datang cepat ke Bareskrim agar kasus tersebut segera dilimpahkan ke kejaksaan.
“Hari ini saya datang ke Bareskrim Polri dalam rangka untuk menyempurnakan BAP saya sebagai saksi ahli agama dalam kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok,” kata Rizieq.
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo tidak rela masyarakat Indonesia tercerai berai karena pihak-pihak yang mencoba memecah belah bangsa. Gatot pun menggagas gerakan Nusantara Bersatu sebagai bentuk mempererat kesatuan bangsa dan mempertahankan NKRI.
Ikat kepala merah putih menjadi simbol dalam aksi tersebut yang akan berlangsung di seluruh nusantara pada 30 November mendatang.
Gatot menyampaikannya usai menjadi pembicara seminar nasional bertajuk ‘Peningkatan Ketahanan Bangsa Untuk Menjaga Keutuhan NKRI’ di Grha Sanusi Hardjadinata, kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kota Bandung, Rabu (23/11/2016).
Gerakan ikat kepala merah putih disuarakan Gatot di tengah gencarnya rencana demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada 2 Desember mendatang. Aksi itu disebut-sebut ada dugaan upaya makar.
“Indonesia milik kita bersama, bila ada ancaman pun kita atasi bersama-sama. Saatnya kita tunjukkan nusantara bersatu,” ucap Gatot.
Gatot menjelaskan, idenya soal Nusantara Bersatu serempak dilaksanakan di seluruh provinsi pada 30 November 2016. Dia mengajak masyarakat Indonesia menghadiri aksi damai tersebut di daerah masing-masing.
“Kita berkumpul di tiap-tiap provinsi dengan ikat kepala warna merah putih. Bahkan kyai pun menyatakan rela sorban putihnya diganti merah putih,” tutur Gatot.
Dia menegaskan, berkumpulnya masyarakat memakai ikat kepala merah putih untuk menunjukkan kepada seluruh bangsa dunia bahwa Indonesia tetap bersatu. “Kalau melawan Indonesia bukan hanya dengan TNI, tapi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Gatot bernada menggebu-gebu.