JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Peserta Silaturahim Nasional Ulama Rakyat dan Doa untuk Keselamatan Bangsa yang digelar DPP PKB mulai berdatangan ke Ancol, Jakarta Utara. Rencananya, acara ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Acara digelar di Ecovention Ancol, Sabtu (12/11/2016) Sejak pagi, suasana lokasi sudah ramai. Peserta mulai masuk ke ruangan sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka datang dan masuk ke ruangan secara bergelombang.
Saat ini, bagian depan sudah terisi. Peserta yang sebagian besar mengenakan setelan putih-putih dan kombinasi hijau khas PKB itu duduk lesehan. Di luar, peserta masih terus berbondong masuk. Sedangkan di ring terluar, terlihat bus yang membawa peserta tiba bergelombang.
Jakarta – Peserta Silaturahim Nasional Ulama Rakyat dan Doa untuk Keselamatan Bangsa yang digelar DPP PKB mulai berdatangan ke Ancol, Jakarta Utara. Rencananya, acara ini akan dihadiri Presiden Joko Widodo.
Acara digelar di Ecovention Ancol, Sabtu (12/11/2016) Sejak pagi, suasana lokasi sudah ramai. Peserta mulai masuk ke ruangan sekitar pukul 11.00 WIB. Mereka datang dan masuk ke ruangan secara bergelombang.
Saat ini, bagian depan sudah terisi. Peserta yang sebagian besar mengenakan setelan putih-putih dan kombinasi hijau khas PKB itu duduk lesehan. Di luar, peserta masih terus berbondong masuk. Sedangkan di ring terluar, terlihat bus yang membawa peserta tiba bergelombang. (RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Calon gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri untuk kasus dugaan penistaan agama. Sebenarnya bagaimana aturan pemeriksaan cagub di kepolisian dalam UU Pilkada?
“Aturan pemeriksaan di kepolisian tak berpengaruh apapun terhadap status pencalonannya,” ujar ketua KPU DKI Sumarno, saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (11/11/2016) malam.
Sumarno mengatakan tak ada masalah yang akan ditimbulkan meski calon tersebut menjalani pemeriksaan. Karena status terperiksa, menurutnya, tak dapat disimpulkan sebagai pihak yang bersalah.
“Dalam hukum itu kan ada istilah terperiksa, terdakwa, tersangka dan terpidana. Bahkan meski sudah jadi tersangka, tidak berpengaruh apapun terhadap statusnya (sebagai cagub),” kata Sumarno.
“Yang diatur kalau dia terpidana, misalnya pidana penjara dihukum 5 tahun atau lebih, baru ada sanksi berupa pembatalan, kalau memang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap. Kalau baru terperiksa belum tentu salah, tersangka saja belum tentu salah, harus ada pembuktian di pengadilan, hakim memvonis yang bersangkutan dan terbukti melakukan tindak pidana,” sambungnya.
Rencananya Ahok akan segera mengikuti proses gelar perkara pada Selasa (15/11) pekan depan. Selain mendatangkan saksi ahli, Ahok sebagai terlapor dan sebelas pelapor akan diundang dalam gelar perkara.
Selain itu, Bareskrim akan mengundang pengawas dari pihak internal Polri seperti Inspektorat, Divisi Hukum, dan Propam. Sedangkan, dari pihak eksternal akan mengundang Ombudsman, dan Kompolnas. (MAD)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Antasari Azhar telah bebas bersyarat. Sambutan hangat disampaikan berbagai pihak atas bebasnya Ketua KPK periode 2007-2009 itu.
Sambutan itu termasuk dari lingkungan internal KPK saat ini yang langsung mengundang Antasari untuk bersilaturahmi. Melalui Wadah Pegawai (WP) KPK, Antasari sebenarnya diundang pada Jumat (11/11) kemarin.
Namun sayang, Antasari tidak bisa memenuhi undangan itu karena kesibukannya. Kuasa hukum Antasari Azhar, Boyamin Saiman, mengatakan Antasari sibuk menerima banyak tamu dan lelah sehingga tidak dapat menghadiri undangan KPK.
“Dari pagi saya lihat beliau itu banyak tamu dan sangat capek,” ujar Boyamin, Jumat kemarin.
Meski demikian, pertemuan selanjutnya akan segera diagendakan. Ketua WP KPK Novel Baswedan mengatakan pertemuan selanjutnya kemungkinan disesuaikan dengan jadwal pimpinan KPK saat ini.
“Ya, yang jelas ditunda sementara. Nanti ada penyesuaian lagi dengan jadwal pimpinan dan struktural barangkali,” kata Novel di KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jumat kemarin.
Novel yang sebenarnya sudah bertemu secara langsung dengan Antasari dalam sebuah kesempatan menaruh harapan agar Antasari tetap berkiprah di dunia pemberantasan korupsi.
“Kita berharap melalui porsinya beliau, beliau bisa melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan pemberantasan korupsi,” kata Novel.
Ketua KPK Agus Rahardjo pun sempat menyampaikan adanya wacana kerja sama. Namun Agus belum menjelaskan dengan gamblang kerja sama apa yang dimaksud.
“Setelah itu masih banyak pertemuan, tidak hari itu saja. Bisa saja kerja sama,” kata Agus, Kamis (10/11).
Di masa kepemimpinan Antasari, KPK sempat menggebrak dengan menangkap jaksa Urip Tri Gunawan dan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. Saat ini pun KPK tengah mengebut penuntasan kasus-kasus yang telah lama mengendap di KPK. Tentunya pertemuan antara Antasari dengan Pimpinan KPK saat ini diharapkan bisa membuahkan hasil yang signifikan demi pemberantasan tindak pidana korupsi. (NOV)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Politikus Golkar Fadel Muhammad merasa aneh dengan keputusan partainya yang memberhentikan dirinya dari posisi Sekretaris Dewan Pembina (Wanbin) Partai Golkar. Apalagi jika alasan pemecatannya terkait dengan pernyataannya dukungan kepada sang istri, Hana Hasanah yang maju di Pilgub Gorontalo melawan calon yang diusung Golkar.
Hana Hasanah Fadel adalah calon gubernur Gorontalo yang diusung oleh PPP, Gerindra, PKB, dan PDIP. Sementara itu, Golkar juga punya calon sendiri di Pilgub Gorontalo yaitu Rusli Habibie.
“Untuk gubernur Gorontalo, saya tidak mau menjadikan terpidana jadi calon. Saya enggak mau membohongi rakyat. Dia kan marah kenapa saya enggak dukung Rusli Habibie. Rusli Habibie enggak bisa didukung karena dia terpidana,” kata Fadel saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (11/10/2016).
Rusli Habibie adalah terpidana hukuman percobaan dalam kasus pencemaran nama baik. Meski berstatus terpidana, Rusli tetap bisa maju Pilgub Gorontalo karena dibolehkan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2016. Dalam aturan yang pengesahannya sempat diperdebatkan itu, terpidana percobaan diperbolehkan bertanding di Pilkada.
Walaupun pencalonan Rusli sah, Fadel tetap ogah mendukung. Menurutnya, tidak seharusnya Golkar mendukung seorang terpidana.
“(Keputusan soal Rusli Habibie terpidana, -red) sudah inkrah dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan MA. Bagaimana seorang terpidana Golkar dukung? Rusak kan,” sambung dia.
Hingga saat ini Fadel belum menerima surat resmi tentang pencopotan posisi dirinya tersebut dari partai. Ia merasa ada yang tidak beres dari sosok Nurdin Halid dan ketua umum Golkar Setya Novanto.
“Belum ada surat,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Harian Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan sanksi itu datang dari Golkar karena Fadel diketahui mendukung kampanye sang istri, Hana Hasanah Fadel yang merupakan calon gubernur Gorontalo yang tidak diusung oleh Golkar.
“Pencopotan (Fadel) adalah keputusan rapat harian terbatas DPP pada 8 November lalu. Saya yang ditugaskan mengumumkan,” kata Ketua Harian Golkar, Nurdin Halid saat dihubungi terpisah. (NGO)
Jakarta – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengajak sejumlah ulama Islam makan siang bersama usai salat Jumat. Apa yang dibahas?
JK melaksanakan salat Jumat di sebuah masjid di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016) siang. Usai salat Jumat, JK beramah-tamah dengan para ulama dan masyarakat yang hadir.
“Usai Salat Jumat di masjid Kebon Sirih, Wapres beramah-tamah dengan para ulama dan majelis Jumat. Khatib Jumat mengingatkan sejarah Khalifah Usman,” cuit mantan Menteri Pendayaangunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi (MenPANRB) Yuddy Chrisnandi lewat akun Twitter @yuddychrisnandi sepert dilihat khatulistiwaonline, Jumat (11/11/2016).
“Usai beramah-tamah selepas jumatan, Wapres makan siang bersama para ulama di kantin masjid Kebon Sirih, menunya masakan Minang,” sambung Yuddy.
Dalam dua foto yang diunggah Yuddy, JK nampak mengenakan kemeja batik lengan panjang warna biru dan peci warna hitam. Dia makan di atas meja dengan menu masakan Minang bersama sejumlah ulama, di antaranya Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin.
Belum diketahui apa yang dibahas Wapres JK bersama para ulama dalam pertemuan itu. (HAR)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Filipina mengizinkan Indonesia dan Malaysia memburu perompak Abu Sayyaf di perairan mereka. Menhan Ryamizard Ryacudu pun menyambutnya.
“Iya memang benar itu, latihan bersama ya. Kalau laut kan sudah, darat akan segera. Yang jelas kita akan bersama di sana,” jelas Menhan Ryamizard Ryacudu saat ditanya tentang kebijakan Filipina itu.
Hal itu disampaikan Menhan Ryamizard usai bersilaturahmi dengan para ulama dan tokoh agama di Kantor Kemenhan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (11/11/2016).
Untuk menghindari perompakan dan penculikan oleh Abu Sayyaf, Menhan kembali mengingatkan agar para nelayan Indonesia tidak mencari ikan di dekat perairan Filipina.
“Saya ingatkan jangan di situ (perairan dekat Filipina), tapi masih juga di situ, kan dongkol lama-lama. Sudah diingatkan sekali dua kali iyalah, tapi ini empat, lima kali, emangnya kerjaan kita nongkrong di situ? Nggak bener, kan sudah saya ingatkan waktu tiga yang terakhir itu. Jangan lagi cari ikan di sana. Tempat kita (mencari ikan) kan banyak, kenapa harus disitu sih? Jangan-jangan ada kongkalikong,” tegas dia.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mengizinkan Malaysia dan Indonesia untuk melakukan operasi di wilayah perairan mereka, di saat ketiga negara ini menangani penculikan dan perompakan yang dilakukan kelompok Abu Sayyaf.
Pengumuman tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, setelah pertemuan dengan Presiden Duterte, yang melakukan kunjungan dua hari ke Malaysia,
“Ketika kami mencapai perairan mereka, mereka akan mengizinkan kami terus mengejar kelompok penculik yang menginginkan tebusan tersebut ” kata Najib dalam sebuah jumpa pers.
Dia mengatakan bahwa kesepakatan ini akan dibicarakan lebih lanjut oleh ketiga negara dalam pertemuan 22 November di ibukota Laos, Vientiane. (NOV)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan jumlah hasil riset yang dijadikan industri pada 2016 melampaui target.
“Jumlahnya telah melampaui target. Target awalnya hanya 20 riset yang menjadi industri, tapi hingga saat ini sudah ada 45 riset,” ujar Nasir di Jakarta, Jumat.
Banyaknya hasil riset yang telah menjadi produk tersebut, lanjut dia, tidak lepas dari upaya pemerintah untuk menghilirisasi hasil riset.
“Upaya lainnya untuk meningkatkan Hasil riset menjadi industri ini yakni dengan meningkatkan kerja sama dengan pihak industri,” tambah dia.
Melalui kerja sama dengan industri, Nasir yakin nantinya semakin banyak hasil riset yang bisa dijadikan industri.
Selama ini, lanjut dia, hasil riset banyak yang sebatas menjadi jurnal tanpa menjadi produk.
“Ke depan kami dorong, agar para peneliti menghasilkan riset yang mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi masyarakat.”
Hasil riset tersebut diharapkan dapat menjadi inovasi.
Dibanding dengan negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia dan Singapura, kesiapan teknologi di Tanah Air terbilang lamban.
Namun, sambung dia, hal tersebut harus dijadikan peluang agar riset yang ada semakin berkembang.
“Perkembangan kita masih lamban jika dibandingkan negara lain, tapi saya harap jangan sampai patah semangat. Harus menjadikannya sebagai peluang untuk menghasilkan riset yang nantinya melahirkan inovasi,” harap dia.(HAR)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Dalam safari militer Presiden Joko Widodo, Korps Marinir mendapat banyak pujian. Selain memastikan soal loyalitas, Jokowi meminta agar Marinir menghadapi pihak-pihak yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.
“Prajurit Korps Marinir adalah prajurit TNI yang disegani, yang selalu akan hadir di setiap ladang pertempuran di seluruh pelosok nusantara demi keutuhan NKRI,” ungkap Jokowi dalam sambutannya di Mako Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (11/11/2016).
Tah hanya itu, Jokowi memuji Marinir sebagai pasukan yang selalu mendapat apresiasi dari negara-negara sahabat. Terutama ketika bertugas sebagai pasukan perdamaian dunia.
“Kita tahu loyalitas Korps Marinir pada rakyat, pada bangsa, pada negara, tidak perlu diragukan lagi,” kata dia,
Jokowi pun memberi perintah khusus kepada para prajurit korps baret ungu itu. Ia meminta agar Marinir dapat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memastikan kedamaian di NKRI.
“Sebagai panglima tertinggi TNI, saya memerintahkan kepada perwira dan prajurit Marinir untuk menjadi yang terdepan dalam menghadapi setiap kekuatan, yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa,” perintah Jokowi.
“Sebagai tentara nasional, prajurit Korps Marinir harus menjadi kekuatan perekat kemajemukan dan pantang menyerah dalam menjaga NKRI,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengatakan dirinya mengingatkan untuk seluruh prajurit TNI untuk memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Serta untuk selalu setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta menjaga Bhinneka Tunggal Ika.
“Selalu membela ideologi negara serta Pancasila. Tetaplah sebagai benteng negara dan bangsa Indonesia,” tandas Jokowi.
Seperti diketahui Jokowi tengah melakukan safari militer dalam dua hari terakhir. Setelah dari Kopassus kemarin, Kamis (10/11), hari ini Jokowi bertandang ke Mako Brimob dan Mako Marinir. Di lokasi terakhir, tampak Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menemani. (RIF)
JAKARTA, khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditanya perwakilan pimpinan pondok pesantren dari Jawa Barat dan Banten tentang alasannya tidak menemui pendemo pada 4 November lalu. Apa jawaban Jokowi?
Juru Bicara Presiden Johan Budi SP mengatakan dalam pertemuan itu banyak para ulama pimpinan pondok pesantren yang memberi masukan dan pertanyaan. Terutama terkait aksi yang dikenal dengan istilah 411 itu.
“Tadi banyak yang beri masukan dan juga bertanya, terutama tanggal 4 ke mana Presiden? Itu jadi pertanyaan banyak orang. Ada yang kemudian mempersepsikan ‘tidak berani menemui pendemo’ atau ada yang sebut ‘melarikan diri dari rakyatnya’,” kata Johan Budi kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/11/2016).
Semua masukan dan pertanyaan itu direspons langsung oleh Jokowi. Terkait dengan pertanyaan ‘ke mana Presiden saat aksi unjuk rasa tersebut?’, Jokowi pun menanggapinya.
“Tadi Presiden menyatakan bahkan hari Jumat (4/11) kemarin itu beliau malah ingin dekat dengan rakyatnya. Ingin ikut salat Jumat di Istiqlal minggu lalu. Dan disampaikan itu. Artinya saya bukannya tidak mau itu, tetapi aturan protokoler, aturan keamanan. Posisinya kan Presiden simbol negara, sehingga disarankan oleh pembantu-pembantu beliau, Kapolri, Panglima TNI, BIN dan menteri terkait untuk tidak ke sana. Demi keamanan dari Presiden sendiri,” jelas Johan.
“Ini kan simbol negara yang punya aturan protokoler juga. Tadi disebutkan begitu. Artinya Jumat (4/11) itu Presiden ingin dekat dengan masyarakat,” tambah Johan.
Johan juga menjelaskan, pada hari itu, Jokowi juga melakukan kunjungan kerja ke kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng.
“Itu bukan mengecilkan arti unjuk rasa, bukan. Meski ada hal yang ini, pekerjaan kan tetep harus dilakukan,” kata Johan. (HAR)
JAKARTA,KHATULISTIWWAONLINE.COM
Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) akan mengadukan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) M Iriawan ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri sore ini. Aduan ini terkait video pada saat pengamanan aksi demo 4 November lalu.
“Kita akan melaporkan Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) M Iriawan karena telah menghasut dan mencemarkan nama baik organisasi HMI,” ujar Ketua Umum PB HMI Mulyadi P Tamsir kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Menurut Mulyadi, pernyataan Irjen Iriawan dalam sebuah rekaman video yang tersebar luas di media sosial itu telah merugikan HMI.
“Saya kira rekan wartawan juga sudah tahu. Dia menyampaikan bahwa ‘kejar HMI, pukul dia, HMI provokatornya’ kita merasa dirugikan dengan pernyataan-pernyataan itu,” imbuh Mulyadi.
Dalam kesempatan yang sama, Koordinator Tim Kuasa Hukum HMI Muhammad Syukur Mandar memastikan pelaporan dilakukan sore ini.
“Setelah ketum diperiksa, kami akan ke Bareskrim kemudian ke Propam secara etik, Irwasum, dan besok kami ke Kompolnas untuk membuat laporan. Ketua umum tadi menjelaskan kepada kami bahwa yang bersangkutan tidak akan menyampaikan keterangan apapun sebelum Kapolda juga diberlakukan sama dengan konteks penegakan hukum,” jelas Syukur.
Syukur mengatakan, PB HMI akan melaporkam mantan Kapolda Jawa Barat itu atas dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik.
“Pertama laporan kita terkait dengan (Pasal) 160 dan 310 KUHP. Kita sudah diberi kuasa oleh PB HMI dan keluarga besar HMI tentu tokoh-tokoh Islam terkait dengan video yang beredar di media sosial yang menjelaskan pernyataan kapolda yang sangat tendensius, provokator dalam video itu sehingga kita memandang ada unsur menghasut di dalam video itu dan ada unsur pencemaran nama baik di dalam pernyataan itu,” papar Syukur. (RIF)