JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi mengungkap alasan tidak melakukan penahanan terhadap tujuh tersangka dugaan makar. Sebab dalam kasus ini, hanya tersangka Sri Bintang Pamungkas yang masih ditahan.
Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, tersangka ditahan atau tidak merupakan subjektifitas penyidik yang berlandaskan undang-undang. Ada tiga hal landasan penyidik untuk memutuskan menahan tersangka atau tidak. Tiga hal itu adalah:
1. Menghilangkan barang-bukti atau tidak.
2. ,Melarikan diri atau tidak.
3. Akan mengulangi perbuatannya atau tidak.
“Penilaian terhadap indikasi ini kan menurut penilaian penyidik. Penyidik diberikan otoritas untuk melakukan penilaian itu ditahan atau tidak,” kata Martinus di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2016).
“Namun ada sisi lain memang dari sisi kesehatan, sisi kemanusiaan itu juga diberikan oleh penyidik, saya kira itu yang menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan penahanan atau tidak,” sambungnya.
Sementara itu, Martinus mengungkapkan, polisi telah memiliki sejumlah atau bukti saat menangkap 8 tersangka makar tersebut pada Jumat (2/12) lalu. Bukti-bukti tersebut yakni adanya dokumen-dokumen, video-video yang diunggah ke internet, statement-statement ajakan serta bukti transfer adanya pengiriman sejumlah uang dari seseorang ke orang lain.
“Dan kemudian adanya indikasi lain yang mendukung terjadinya upaya permufakatan jahat dengan menempatkan mobil-mobil komando untuk mengajak orang-orang atau mempersiapkan orang-orang yang akan dibawa ke gedung DPR,” tuturnya.
Namun begitu, Martinus tidak bersedia membeberkan isi dokumen-dokumen yang dimaksud. Sebab, isi dokumen itu menjadi catatan penyidik dalam menelusuri kasus ini lebih jauh.
“Isi dokumennya apa ini jadi catatan penyidik,” sebutnya. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian tengah mempertimbangkan pemindahan lokasi sidang Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pemindahan lokasi dikaji untuk mempermudah sistem pengamanan yang disiapkan.
“Pengamanan siap, tapi kita akan bicarakan tempatnya dimana, kita berpikir ada tempat lain yang lebih mudah kita amankan,” ujar Tito kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jl Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).
Sidang perdana Ahok pada Selasa (13/12) pekan depan dijadwalkan digelar di gedung Pengadilan Negeri Jakpus, Jl Gajah Mada. Sidang digelar di PN Jakpus karena bangunan PN Jakut sedang direnovasi.
Namun lokasi sidang di PN Jakpus dianggap terlalu dekat dengan sentra pemerintahan. Karena itu dikaji pemindahan lokasi sidang yang lain.
“Masih dikaji, masih dibicarakan, karena kan yang di Gajah Mada itu kan di (Jakarta) Pusat, mungkin kita coba yang agak menjauh sedikit dari sentra pusat pemerintahan dan lainnya, untuk kemudahan pengamanan,” imbuh Tito.
Ahok akan disidangkan terkait kasus penistaan agama karena menyebut surat Al Maidah ayat 51 saat bertemu warga di Kepulauan Seribu pada 27 September. Jaksa akan mendakwa Ahok dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni dakwaan Pasal 156 a KUHP dan atau Pasal 156 KUHP.
Terkait dengan sidang Ahok, Ketua PN Jakut Dwiarso Budi Santiarto sudah menunjuk majelis hakim yakni Dwiarso Budi Santiarto, Jupriyadi, Abdul Rozak, Joseph V Rahantoknam, I Wayan Wirjan. (NOV)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com –
Polda Metro Jaya genap berusia 67 tahun. Personel Polda Metro Jaya diharapkan semakin humanis dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Tentunya di hari ulang tahun ini, kami berharap agar seluruh anggota Polda Metro Jaya semakin humanis agar dicintai oleh masyarakat,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono kepada khatulistiwaonline, Selasa (6/12/2016).
Sebagai barometer, Polda Metro Jaya juga diharapkan menjadi tolak ukur bagi polda-polda lain. Tidak hanya dalam program-program tetapi juga dalam menjaga keamanan Ibu Kota. Keamanan Jakarta menjadi patokan bagi keamanan nasional. Sebab, situasi keamanan Jakarta yang menjadi pusat pemerintahan dapat berimbas terhadap daerah-daerah lainnya.
Untuk itu, sangatlah penting bagi jajaran Polda Metro Jaya untuk senantiasa meningkatkan mutu pelayanan yang prima, jauh dari sikap arogan dan bebas pungli. “Jauhkan diri dari pungli karena masyarakat sekarang sudah melek. Kalau ada oknum yang berbuat pungli, tentu akan merusak citra institusi,” imbau Argo.
Di tengah era digital ini, Polda Metro Jaya juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan di dunia maya. Banyaknya konten-konten bernuansa SARA, hate speech hingga kejahatan lainnya menjadi tantangan Polda Metro Jaya dalam meningkatkan keamanan Ibu Kota.
“Ini menjadi momen bagi seluruh anggota Polda Metro Jaya untuk introspeksi diri dan memperbaiki segala kekurangan yang ada,” tandas Argo.
Polda Metro Jaya merupakan Polda satu-satunya yang berstatus A+ (A khusus), karena berada di wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Pada awal pembentukannya, Polda Metro Jaya bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak) VII/Metro Jaya.
Polda Metro Jaya memiliki 12 Polres, setelah sebelumnya Polres Tangerang Kabupaten dilepas ke Polda Banten pada Mei 2016 lalu. Wilayah hukum cakupan Polda Metro Jaya meliputi 5 provinsi DKI Jakarta, sebagian wilayah Jawa Barat dan Banten. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sampai saat ini pemerintahan Jokowi-JK terus gencar mengampanyekan Gerakan Nasional Revolusi Mental. Gerakan Revolusi Mental tersebut bertujuan untuk meningkatkan pembangunan bangsa melalui peningkatan sumber daya manusia.
Apa saja nilai-nilai yang terdapat dalam Revolusi Mental tersebut? Berikut beberapa nilai yang dapat diperoleh dari Revolusi Mental. Pertama, Integritas yang dapat diartikan sebagai kesesuaian antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat, berkata, berlaku jujur, dapat dipercaya, berpegang teguh dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral, dan etika.
Kedua, Etos Kerja yang dapat diartikan sebagai sebuah sikap yang berorientasi pada hasil yang terbaik, semangat tinggi dalam bersaing, optimis, dan selalu mencari cara-cara yang produktif dan inovatif.
Terakhir, Gotong Royong dapat diartikan sebagai sebuah keyakinan mengenai pentingnya melakukan kegiatan secara bersama-sama dan bersifat sukarela supaya kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan cepat, efektif, dan efisien.
Pemerintah berharap gerakan Revolusi Mental ini didukung oleh semua lapisan masyarakat. Tanpa dukungan dari setiap orang, Gerakan Revolusi Mental tidak akan berjalan dengan lancar. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Komisi III DPR akan melangsungkan rapat kerja (raker) dengan Jaksa Agung M Prasetyo. Dalam rapat nanti salah satunya membahas kasus yang menimpa Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) soal dugaan penistaan agama.
“Banyak hal. Soal kinerja, target ke depan. Termasuk masalah kelanjutan hasil raker lalu,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jl Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).
“Termasuk kasus-kasus aktual yang ada sekarang,” lanjut Prasetyo saat ditanyakan wartawan apakah juga akan membahas kasus Ahok.
Sebelumnya, kurang dari 4 jam, berkas perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok telah diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) dari Kejagung. Prasetyo mengatakan hal tersebut semestinya diapresiasi.
“Karena ada permintaan cepat dari banyak pihak, harus dipahami. Mestinya diberikan apresiasi. Meski cepat tapi tetap profesional,” papar Prasetyo.
Senada dengan Prasetyo, Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon Junaidi Mahesa mengatakan dalam rapat nanti akan membahas berbagai hal. Salah satunya soal kasus Ahok.
“Ya di sini ada macam-macam kasus-kasus Ahok pada fumigation macam-macam segala sesuatu yang hari ini berkembang di tengah masyarakat termasuk laporan laporan yang ada di Komisi III yang berkaitan dengan persoalan persoalan penanganan kejaksaan,” ungkap Desmon. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua KPK Agus Rahardjo ingin segera ada pengisian di posisi jabatan yang kosong. Ia meminta kepada Sekretaris Jenderal KPK untuk melakukan hal itu.
“Kepada Sekjen, ke depan, saya minta isi jabatan yang lowong,” kata Agus saat pelantikan 3 pejabat struktural KPK di Auditorium KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (6/12/2016).
Agus mengatakan, dalam penentuan kelulusan, ia meminta untuk tidak dilakukan dengan mekanisme pemberian nilai. Sebab, hal itu membuat diskusi menjadi panjang.
Agus mengatakan, masalah kelulusan, biar nanti menjadi pembahasan para kelima pimpinan KPK. Ia menyebut setidaknya ada 3 posisi jabatan yang masih kosong.
“Lulus atau tidak, tidak perlu ada nilai. Karena nilai menyebabkan diskusinya panjang sekali. Masalah kelulusan, nanti biar kami berlima yang menentukannya,” ujar Agus.
“Kami masih punya utang, paling tidak dalam pemilihannya prosesnya masih sama. Satu yang belum terisi ialah posisi Direktur Monitoring dan Direktur Pengawasan Internal,” tambahnya.
Soal Direktur Monitoring, Agus memberikan catatan khusus. Menurutnya, di tahun 2016, KPK sudah melakukan 15 kali operasi tangkap tangan (OTT). Bagi Agus, hal ini adalah prestasi luar biasa yang perlu dipertimbangkan.
“Dalam diskusi kemarin, kita memikirkan juga mengenai Direktur Monitoring. Hari ini prestasinya sungguh luar bisa. Belum tutup tahun, kita sudah OTT 15 kali. Maka kami pertimbangkan, apakah yang bersangkutan tidak masuk dalam diskusi karena sudah dalam perform-nya,” ujar Agus.
Selain itu, Agus mengatakan ada satu posisi jabatan yang masih kosong, yaitu Kepala Biro Perencanaan Keuangan. Ia mengatakan posisi ini harus segera diisi sebab, ia ingin KPK meningkatkan efisiensi.
“Efisiensi juga harus jadi pedoman kita. Di banyak tempat, perjalanan dinas banyak dipotong tapi masih dikit sekali pemotongannya. Mari berhemat, efisiensi kita tingkatkan,” ucap Agus.
Dalam kesempatan ini, Agus juga menyampaikan ide soal diperlukannya pejabat tingkat eselon 2 untuk melakukan pengembangan di internal KPK. Dengan adanya posisi tersebut, diharapkan akan selalu ada pengembangan dari internal KPK sendiri.
“Monitoring yang sebenarnya tugas litbang yang sekarang, yang sedang saya pikirkan, kita tidak ada pejabat tingkat eselon 2 untuk melihat ke dalam. Kalau di tempat lain kan ada litbang yang melihat ke dalam, tidak hanya keluar. Sehingga dapat diperhatikan apa saja yang dibutuhkan di internal KPK. Dalam waktu akan datang, hal ini juga perlu kita pikirkan,” ucapnya.
Agus berharap para pejabat yang dilantik hari ini dapat meningkatkan kinerja KPK. Karena mereka mempunyai kewenangan untuk menjadikan bagiannya lebih solid dan prestasi. Agus juga mengingatkan kepada para pegawai KPK untuk menjaga integritas. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan proyek pembangunan 5 rumah susun (rusun) yang sempat dihentikan sementara. Pembangunan dilanjutkan karena audit yang dilakukan inspektorat telah selesai.
“Lima rusun auditnya sudah selesai dilakukan oleh inspektorat, dan dilaporkan oleh inspektorat dan akan dilanjutkan posisinya. Butuh proses penyelesaian administrasi bagaimana mereka melanjutkan dari semula dihentikan sementara,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (5/12/2016).
Menurut pria yang akrab disapa Soni ini, dari kelima rusun tersebut, Rusun Cakung Barat, Rusun Rawa Bebek, dan Rusun Bekasi telah dinyatakan layak kelanjutan pembangunannya oleh inspektorat. Namun belum dapat dipastikan tanggal kelanjutan pembangunan karena menunggu penyelesaian urusan administrasi.
“Hasil audit inspektorat layak untuk dilanjutkan. Nah, ini tahap proses penyelesaian administrasi apakah bisa selesai sampai Februari, Januari, atau Desember ini. Ini yang sedang dibicarakan di tingkat administrasi,” lanjut Soni.
Kelanjutan pembangunan sangat penting karena kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan hunian layak. “Dilanjutkan karena rakyat sudah membutuhkan. Rakyat sudah menunggu dan ingin menghuni rusun tersebut,” imbuhnya.
Selain itu, Soni menyebutkan proyek lelang untuk pengadaan rusun di tahun 2017 sudah dimulai. Dia berharap seluruh proyek pembangunan dapat dimulai pada 1 Januari 2017.
“2017 ada kegiatan, baik itu rumah susun yang sedang dalam tahap proses lelang maupun yang sedang berjalan, termasuk rusun yang sempat saya hentikan sementara lelangnya. Sekarang sedang berlanjut, sudah on the track, untuk 14 proyek akan berlanjut. Saya kira langsung dan semua langsung dikerjakan 1 Januari start,” imbuhnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Para Inisiator Car Free Day (CFD) sangat kecewa dengan banyaknya atribut-atribut partai di acara pada hari Minggu (4/1) kemarin. Mereka meminta Pemprov DKI mem-black list panitia Parade ‘Kita Indonesia’ tersebut.
“Kami menerima keluhan masyarakat atas pelanggaran ketentuan pelaksaan kegiatan Car Free Day (CFD) yang dilakukan pada tanggal 4 Desember oleh kegiatan politik praktis, ” kata Ahmad Safrudin, Inisiator CFD, di Gedung Sarinah, Menteng, Jakarta Pusat (1/12/2016).
Safrudin mengatakan atribut-atribut partai politik di event kemarin melanggar Pergub 12 tahun 20016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Di Pergub itu dijelaskan CFD tidak boleh digunakan untuk kegiatan politik praktis.
“Kami menuntut Pemprov DKI untuk Memblacklist pihak-pihak yang ikut car free day pada tanggal 4 Desember. Karena hal telah melanggar Pergub No. 12/2016,” kata Safrudin.
Safrudin menyatakan, selain menyayangkan pelanggaran yang dilakukan, pihaknya juga menyesalkan pernyataan para tokoh yang mengisi acara tersebut yang menganggap seolah tak terjadi apa-apa.
“Mereka selalu berkilah kami tidak melanggar hukum, kami hanya melanggar etika. Padahal, etika lebih tinggi karena hukum dasarnya adalah etika,” ujar Safrudin.
Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 dinyatakan bahwa kegiatan politik tidak boleh digelar di CFD. Namun, pada aksi kemarin, terpantau ada banyak atribut partai politik.
Selain itu, Ahmad menyatakan, pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian pencemaran udara.
Indikatornya adalah penempatan panggung di Bundaran HI yang harusnya steril, penggunaan genset, penggunaan sound system melebihi standar saat CFD, pemblokiran busway, serta tidak adanya pengelolaan sampah dan pembiaran terhadap kerusakan taman.
Adapun pihak panitia sudah meminta maaf terkait atribut parpol. Mereka mengaku sudah meminimalisir adanya atribut parpol.
“Kami atas nama panitia meminta maaf atas kekurangan ini, tapi perlu diketahui kami sudah meminimalisir kekurangan itu, tapi kami akui belum berhasil secara optimal meminimalisir itu,” ujar Ketua Bidang Hukum Aliansi Bangsa Indonesia Taufik Basari kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (5/12/2016). (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Brigjen Teddy Hernayadi dihukum penjara seumur hidup oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta. ICW mengaku kaget dengan putusan tersebut.
“Kita dikejutkan dengan putusan dan kita tidak pernah tahu kapan jadi tersangka, alat buktinya apa, dan lain-lain,” ujar pegiat ICW, Adnan Topan Husodo di kantor Imparsial, Jalan Tebet Dalam IV J, Jakarta Selatan, Senin (5/12/2016).
“Daripada hukuman semur hidup oleh seseorang saja, ini tidak mewakili di pengadaan semua alutsista. Perbaikan sistematis dan tidak ada kata lain proses transparansi di peradilan,” sambung Adnan.
Adnan menyebut proses peradilan tersebut tidak transparan karena tidak melibatkan penyidik sipil. KPK pun tidak bisa masuk ke ranah militer dikarenakan terhalang oleh undang-undang.
“Kita tidak tahu apakah ada pelaku lain yang lolos. Karena proses hukum itu tidak berjalan transparan. Maka harus ada kehadiran institusi sipil dalam hal itu. Dalam hal ini KPK,” jelas Adnan.
“KPK tidak pernah hadir di militer sejak berdiri tahun 2003. Mengapa KPK tidak bisa masuk, ia mengatakan ia bukan wilayah kami. Karena ada UU No 31 tahun 1997, jadi tidak ada cara lain masuk proses peradilan selain diubah mekanismenya di uu tadi,” tambah dia.
Kordinator peneliti Imparsial, Ardimanto Adiputra mengatakan, putusan Brigjen Teddy memang menjadi hal baik di satu sisi. Bagi dia, putusan itu bukti nyata bahwa dugaan alutsista di beberapa kasus benar terjadi.
“Kami sering melakukan laporan ke KPK dan DPR tapi tidak ditindaklanjuti pada era yang lalu. Praktik ini tidak hanya tunggal. Oleh karenanya penting untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat di kasus ini. Apakah atasannya memiliki keterlibatan, itu menjadi sangat penting,” urai Ardi.
Selanjutnya, agar kasus ini menjadi terang benderang, pihaknya menyarankan pelibatan KPK dalam pengungkapan kasus ini. Dan akan jauh lebih baik jika Brigjen Teddy berani mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat.
“Putusan ke dia dibarengi sikap dang langkah dia menyampaikan pihak-pihak diduga terlibat sehingga menjadi justice colaborator,” pungkas Ardi.
Brigjen Teddy divonis seumur hidup karena terbukti korupsi alat utama sistem pertahanan (alutista) 2010-2014. Salah satu yang dia korup adalah pembelian jet tempur F-16 dan helikopter Apache. Diakumulasi, total yang ia korupsi USD 12,4 juta. Atas pertimbangan itu, Brigjen Teddy akhirnya dihukum penjara seumur hidup, jauh dari tuntutan oditur yaitu 12 tahun penjara. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian memaparkan kinerja Polri terkait penanganan kasus terorisme dan hingga sapu bersih pungutan liar (saber pungli). Total ada 142 orang yang diproses hukum terkait terorisme sepanjang tahun ini.
“Kasus terorisme ada 142 orang dalam tahun ini yang ditangkap. Ada yang sudah divonis, ada yang proses penyidikan dan ada juga proses sidang. Yang terakhir kemarin ada sejumlah anggota yang ditangkap lebih dari 10 orang setelah 411 (4 November) karena kita mendapat indikasi pada 411 kemarin ada sejumlah unsur jaringan error juga ikut mendompleng dalam 411. Mereka berusaha melakukan aksi, kita monitor,” ujar Tito dalam rapat bersama Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Senin (5/12/2016).
Upaya penyusupan aksi teror menurut Tito juga direncanakan pada aksi damai 2 Desember. Namun Tim Densus 88 Antiteror lebih dulu bergerak cepat dan mencegah teror terjadi.
“Tanggal 212 mereka berupaya melakukan pendomplengan tapi Alhamdulilah penangkapan dari Densus sehingga upaya mereka memanfaatkan momentum 212 menjadi batal,” imbuhnya.
Sementara itu terkait penanganan kasus korupsi, Tito menyebut pihaknya telah menangani 756 perkara korupsi di seluruh Indonesia. Jumlah kasus ini hampir mencapai target penanganan yang dibuat Polri.
“Ini merupakan 83 persen dari target sebanyak 908 kasus untuk seluruh Indonesia,” sebutnya.
Sejumlah kasus yang jadi sorotan di antaranya kasus dugaan korupsi pelaksanaan jasa konsultan kontruksi percetakan sawah di Ketapang, Kalimantan Barat, kasus Stadion Gedebage, kasus korupsi pengadaan paket UPS di Jakarta.
“Kemudian pengadaan payment gateway di Jakarta kasus dugaan korupsi yang melibatkan anggota Polri AKBP Brotoseno dan seorang kompol ini juga sudah kita tahan dan kita proses sedang dalam proses pemberkasan,” papar Tito.
Terkait kasus AKBP Brotoseno yang ditangkap tim saber pungli, Tito memastikan Polri juga menyiapkan langkah pencegahan selain penindakan. Pencegahan di internal dan perbaikan sistem dilakukan Polri bekerja sama dengan semua instansi pemerintah layanan publik. (ADI)