TEHERAN,khatulistiwaonline.com
Mantan Presiden Iran Ayatollah Ali Akbar Hashemi Rafsanjani meninggal dunia karena serangan jantung. Rafsanjani meninggal di usia 82 tahun.
Dilansir Reuters, Senin (9/1/2017), Rafsanjani meninggal pada Minggu (8/1) waktu setempat. Kepergiaan Rafsanjani meninggalkan duka yang mendalam bagi warga Iran.
“Ayatollah Hashemi Rafsanjani dibawa ke rumah sakit setelah mengalami serangan jantung dan lebih dari satu jam dokter berupaya untuk menyelematkannya namun tak berhasil,” kata Wakil Menteri Kesehatan Iran kepada kantor berita Fars.
Warga berkumpul di depan rumah sakit lokasi Rafsanjani dirawat untuk terakhir kali. Sebagai tanda berkabung, saluran televisi negara memasang tanda hitam di sudut layarnya.
Putra Rafsanjani yang dipenjara atas tuduhan korupsi, Mehdi, tampak hadir di rumah sakit untuk memberi penghormatan terakhir pada jenazah ayahnya. Ia datang dengan dikawal polisi.
Rafsanjani merupakan tokoh kuat dan berpengaruh di Iran. Ia merupakan pemimpin dari Expediency Council, sebuah badan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara Parlemen dengan Dewan Pelindung Konstitusi (Guardian Council).
Rafsanjani dikenal sebagai tokoh ‘pilar revolusi Islam’ yang dibenci kelompok garis keras. Ia juga dikenal dengan kebijakan ekonomi yang pragmatis-liberalis, serta hubungan yang lebih baik dengan Barat. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Polisi Australia meningkatkan pengamanan di seluruh perwakilan RI di negara kangguru itu. Hal ini dilakukan pasca insiden pengibaran bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di KJRI Melbourne.
“Kepolisian Federal Australia meningkatkan pengamanan untuk seluruh perwakilan RI di Australia,” jelas Juru Bicara KBRI Canberra Sade Bimantara.
Hal itu dinyatakan Sade dalam pernyataan tertulis saat dikonfirmasi khatulistiwaonline tentang peningkatan pengamanan di KJRI Melbourne pasca insiden pengibaran bendera OPM, Senin (9/1/2017).
Mengenai apakah identitas pelaku penyusupan dan pengibar bendera OPM di KJRI Melbourne sudah terkuak, Sade mengatakan polisi Australia sedang melakukan investigasi.
“Polisi sudah mendapatkan sejumlah informasi dan video pelanggaran yang dilakukan oleh anggota/simpatisan kelompok separatis Papua (KSP) juga sedang diselidiki,” tutur Sade.
Insiden penyusupan dan pengibaran bendera OPM di KJRI Melbourne ini terjadi pada Jumat (6/1/2017) sekitar pukul 12.52 siang waktu setempat. Insiden terjadi ketika sebagian besar staf KJRI sedang melakukan ibadah salat Jumat.
Sebelum memanjat pagar tembok KJRI setinggi lebih dari 2,5 meter, pelaku menerobos halaman gedung apartemen tetangga KJRI.
Aksi penyusupan itu tampak sengaja direkam oleh rekan si penyusup. Video penyusupan itu sudah beredar luas.
Indonesia telah menyampaikan protes pada Australia terkait aksi yang menginjak kedaulatan negara itu dan minta pelakunya yang sudah berbuat kriminal itu dihukum.
“Otoritas Australia harus segera menuntaskan investigasi dan memproses hukum pelaku kriminal penerobos KJRI Melbourne,” ucap Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi seperti dilansir dari situs Kemlu (7/1) lalu.
Insiden ini tentu menjadi perhatian pemerintah, apalagi beberapa hari terakhir hubungan pemerintah Indonesia dengan Australia tengah memanas. Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir menyebutkan, merupakan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia sesuai dengan Konvensi Wina pada 1961 dan 1963.
“Pemerintah RI mengingatkan bahwa menjadi tanggung jawab Pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik dan konsuler. Untuk itu, Pemerintah RI meminta kepada Pemerintah Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler Indonesia,” Tata menegaskan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi akan segera berkoordinasi dengan KPK terkait dengan temuan-temuan perihal indikasi pelanggaran dalam pengisian jabatan di sejumlah pemerintah daerah. Dia mengaku banyak mengantongi data soal pengisian jabatan berbasis merit.
“Kita akan meningkatkan kerja sama ini, memformalkan kerja sama dengan KPK, sehingga setiap ada pengaduan kepada KASN, atau ada pelanggaran-pelanggaran sistem merit dalam pengisian jabatan, kita akan koordinasi dengan KPK sehingga KPK bisa melanjutkan. Selama ini tidak bisa dilakukan akan lolos terus,” kata Sofian saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Sabtu (7/1/2017).
Sistem merit adalah penilaian kinerja aparatur sipil negara berdasarkan prestasi kerja. Sofian menyebut sejauh ini KASN sudah menerima permintaan izin pengisian jabatan sistem merit dari 8 provinsi dan 159 kabupaten/kota.
“Ini ada 8 provinsi yang sudah meminta rekomendasi kepada kita, 159 kabupaten dan kota. Meminta izin untuk melakukan pengisian jabatan pimpinan tinggi. Sampai tahun 2016,” ucapnya.
Dia mengaku sampai saat ini baru ada indikasi pelanggaran yang perlu ditelisik lebih lanjut. Ke depan, saat bekerja sama dengan KPK, Sofian menyebutkan akan berkolaborasi terkait dengan hal itu.
“Misalnya kami ada mencurigai ada pelanggaran, katakanlah jabatan di 8 provinsi tadi ada 1 atau 2 provinsi yang melakukan pelanggaran, misalnya dia minta untuk mengisi katakanlah 5 jabatan kepala dinas, tahu-tahu dia mengisi lebih dari itu 10 kali atau 15 kali, nah ini akan kita teliti lebih lanjut. Kalau lebih lanjut lagi, di situ ada informasi masuk ini yang dipilih adalah orang yang membayar, maka itu KPK yang punya kewenangan,” ujarnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta baru saja menyatakan SK Satpol PP Nomor 1779/-1.758.2 tertanggal 30 Agustus 2016 cacat hukum. Atas keputusan hakim tersebut, gugatan warga Bukit Duri, Jakarta Selatan (Jaksel), terkait penggusuran dikabulkan.
Perwakilan warga yang menggugat adalah Masenah, Ambrosius Maru, Siti Nurhikmah, dan Sandyawan Sumardi. Vonis itu diucapkan di PTUN Jakarta, Jumat siang. Duduk sebagai ketua majelis Baiq Yuliani dengan anggota Adhi Budhi Sulistyo dan Edi Septa Suharza. Tergugatnya adalah Satpol PP Pemkot Jaksel.
Sebagai calon pemimpin ibu kota, Agus Yudhoyono, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan ikut menyoroti soal keputusan PTUN terhadap gugatan warga Bukit Duri tersebut. Bagaimana respons mereka?
Calon gubernur (cagub) DKI nomor urut 1, Agus Yudhoyono mengatakan kemenangan warga Bukit Duri tersebut menjadi pesan moral bagi pemimpin daerah dalam menetapkan kebijakan.
“Tentu mereka (warga Bukit Duri) disahkan secara hukum dan tentunya ini menjadi alasan mengapa ada perlawanan, pertentangan. Ini memberi kita pesan moral bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara cermat, terukur, berperikemanusiaan,” ujar Agus di IS Plasa, Jakarta Timur, Jumat (6/1).
Agus berharap, kejadian penggusuran dengan cara yang tidak manusiawi dan berujung pada gugatan hukum di pengadilan tidak terjadi di kemudian hari.
“Jangan lagi terjadi hal seperti ini, tidak manusiawi, dan menang di pengadilan,” sambung Agus yang berpasangan dengan Sylviana Murni itu.
Ada pun cagub DKI sekaligus Gubernur nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan mengomentari lebih jauh soal gugatan warga Bukit Duri yang menang di PTUN. Namun ia meyakini Pemprov DKI Jakarta dapat memenangi kasus Bukit Duri.
“Ya, kita tunggu saja, nanti proses hukumnya ada,” kata Ahok seusai blusukan di Jagakarsa, Jaksel, Jumat (6/1).
Ahok mengatakan pihaknya akan tetap melanjutkan proses normalisasi Sungai Ciliwung yang melintasi wilayah Bukit Duri. “Pasti lanjut selama kena trase. Akan kita pelajari salahnya kenapa, kan memang kadang-kadang ada surat yang salah. Seperti kasus Bidara Cina dulu,” ucap Ahok.
“Saya nggak bisa komentar, saya nggak bisa masuk (karena cuti). Nanti kalau sudah masuk, saya bisa lihat,” imbuhnya.
Sedangkan soal ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak Pemprov DKI dan Pemkot Jaksel, Ahok menyebut masih harus menghitung soal tersebut.
“Ganti rugi selama ada barangnya dia sih nggak masalah, kita lihat dulu totalan negara. Kita mesti lihat,” tutup Ahok.
Di sisi lain, cagub DKI lainnya Anies Rasyid Baswedan juga ikut mengomentari kemenangan gugatan warga Bukit Duri, Jaksel. Anies merasa senang karena keadilan ditegakkan.
“Ya saya senang keadilan ditegakkan. Dan saya berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semuanya melakukan tindakan pada masyarakat harus berdasarkan prinsip keadilan,” ujar Anies di Jalan Dharma Wanita, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (6/1). (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Republik Indonesia (RI) memprotes keras insiden berkibarnya bendera Bintang Kejora di KJRI Melbourne, Australia. Pelaku teridentifikasi sebagai warga setempat.
“Pemerintah mengecam keras tindakan kriminal yang dilakukan simpatisan kelompok separatis di KJRI Melbourne,” ucap juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Arrmanatha Nasir, ketika dimintai konfirmasi khatulistiwaonline, Sabtu (7/1/2017).
Pelaku melakukan tindakannya itu sekitar pukul 12.52 siang waktu setempat pada Jumat kemarin, ketika sebagian besar staf KJRI sedang melakukan ibadah salat Jumat. Sebelum memanjat pagar tembok KJRI setinggi lebih dari 2,5 meter, pelaku menerobos halaman gedung apartemen tetangga KJRI.
“Pemerintah RI telah menyampaikan protes ke Pemerintah Australia dan meminta agar pelaku segera ditangkap dan dihukum secara tegas sesuai hukum yang berlaku,” kata pria yang karib disapa Tata itu.
Insiden ini tentu menjadi perhatian pemerintah apalagi beberapa hari terakhir hubungan pemerintah Indonesia dengan Australia tengah memanas. Tata pun menyebutkan bahwa merupakan tanggung jawab pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia sesuai dengan Konvensi Wina pada 1961 dan 1963.
“Pemerintah RI mengingatkan bahwa menjadi tanggung jawab Pemerintah Australia untuk melindungi perwakilan diplomatik dan konsuler yang ada di Australia sesuai dengan Konvensi Wina tahun 1961 dan 1963 mengenai hubungan diplomatik dan konsuler. Untuk itu, Pemerintah RI meminta kepada Pemerintah Australia untuk memastikan dan meningkatkan perlindungan terhadap semua properti diplomatik dan konsuler Indonesia,” Tata menegaskan. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan wilayah Jabodetabek sedang memasuki puncak musim hujan. Meskipun hujan sempat tidak turun menjelang tahun baru hingga memasuki beberapa hari di pekan pertama Januari 2017, hal itu disebabkan siklon tropis di wilayah utara Australia.
“Daerah Jabodetabek pada bulan Januari ini memasuki masa puncak musim hujan hingga awal Februari. Jadi sekarang sedang menaik istilahnya. Meski pada awal-awal sempat tidak turun hujan kebetulan karena ada gangguan siklon tropis di utara Australia,” kata kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Jumat (6/1/2017) malam.
Siklon tropis itu menurutnya juga turut menjadi penyebab banjir yang menerjang Bima, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Ia menyebut siklon tropis di utara Australia itu menjadikan pertumbuhan awan di kawasan Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya menjadi intens hingga menimbulkan hujan lebat.
“Munculnya siklon tropis di sebelah utara Australia itu menyebabkan aliran udara di wilayah Lampung dan Jawa bagian barat ini menjadi cukup kencang. Tapi dampaknya di Nusa Tenggara Timur, di sana terjadi pertumbuhan awan yang cukup intens. Sehingga daerah-daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, termasuk Bali, Lombok terjadi kumpulan awan yang cukup kuat dan terjadi hujan cukup lebat. Sehingga kemarin di Bima itu sempat terjadi hujan lebat hingga banjir itu di antaranya karena dampak siklon tropis yang muncul di sebelah utara Australia, kemudian ekor siklon tropisnya itu memberikan dampak di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.
Untuk wilayah Sumatera juga diprediksi akan segera memasuki puncak musim hujan. Hal ini menurutnya tak lepas dari aliran udara yang melewati Samudera Hindia dan membawa banyak uap air untuk membentuk awan yang nantinya berubah menjadi hujan.
“Kemungkinan saja dalam waktu mendatang ini. Kalau kita melihat dari barat membawa uap air cukup banyak karena asalnya dari Samudera Hindia,” ujar Mulyono.
“Pada beberapa waktu mendatang bisa saja Sumatera bagian barat juga akan terjadi pertumbuhan awan yang cukup intens. Akan dapat terjadi pertumbuhan awan di pantai barat Sumatera yang bisa menimbulkan hujan baik skala lokal dan regional,” imbuhnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hasil pemeriksaan urine Bupati Katingan, Kalteng, Ahmad Yantenglie dinyatakan negatif narkoba. Ahmad dites urine terkait pemeriksaan atas kasus perzinaan yang dilaporkan suami FY.
“Masih negatif,” kata Kabid Humas Polda Kalteng AKBP Pambudi Rahayu saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (6/1/2017).
Terbongkarnya skandal perselingkuhan Ahmad Yantenglie dengan FY ini berawal dari kecurigaan polisi yang juga suami FY. Suami FY yang baru pulang tugas dari Sampit pada Kamis (5/1) sekitar pukul 00.00 WIB tidak menemui FY di rumah.
“Lantas suaminya (anggota Polri) sempat mencari ke tempat kerja istrinya. Namun di sana tidak diketemukan,” kata Kapolres Katingan AKBP Tato Pamungkas kepada detikcom kemarin.
Selanjutnya, suami FY berpikir untuk mencari ke tempat kos istrinya. Sebab, beberapa hari sebelumnya, FY sempat berbicara akan mencari rumah kos.
“Di rumah kos itulah, suaminya menggerebek,” kata Tato.
Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB. Karena mendapati istrinya berselingkuh, pagi itu anggota Polri tersebut langsung menghubungi Polsek setempat.
Setelah diperiksa di Polda Kalteng, Bupati Katingan dan selingkuhannya FY ditetapkan sebagai tersangka perzinaan dengan pidana Pasal 284 KUHP. Namun Ahmad tidak ditahan melainkan hanya dikenakan wajib lapor dua kali seminggu. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto merencanakan membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memberantas kejahatan dunia maya. Kebijakan tersebut dinggap tidak tepat untuk memberantas isu liar di dunia maya.
Menurut Pengamat Multimedia Heru Sutadi, pemerintah harus memisahkan peran Basinas dengan pemberantasan isu hoax. Sebaiknya Basinas cukup fokus terhadap revolusi digital untuk perlindungan ekonomi digital terutama transaksi keuangan.
“Saya pikir harus dipisahkan antara isu hoax dan peran BCN (Badan Cyber Nasional). Terlalu kecil jika masalah hoax menjadi tugas BCN. BCN harus mendapat tugas mensukseskan revolusi ekonomi digital seperti perlindungan terhadap e-Commerce, e-Government serta inklusi keuangan digital,” kata Heru saat berbicang kepada khatulistiwaonline, Kamis (5/1/2017) malam.
“Janganlah BCN disuruh untuk mematai-matai apa yang menjadi percakapan di dunia maya atau bahkan memasuki informasi pengguna internet,” lanjutnya.
Heru mengatakan sebaiknya pemerintah mengefektifkan peran elemen Kementerian dan lembaga untuk menangkal kejahatan dunia maya. Sehingga menurutnya, pemerintah bisa memegang kendali opini masyarakat terkait pemberitaan di internet.
“Untuk memenangkan mempengaruhi opini adalah dengan mengaktifkan semua Kementerian dan Lembaga serta Government Public Relation untuk segera merespons jika ada isu yang menarik perhatian publik secara cepat,” ujar Heru.
Heru pun memberi contoh soal jembatan Cisomang yang melengkung menjadi berita hoax yang viral di media sosial. Menurutnya sebaiknya elemen pemerintah harus merespon dengan foto jembatan yang asli.
Selain itu juga pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar melek media. Literasi media di masyarakat sangat diperlukan, juga termasuk dari peran masyarakat itu sendiri.
“Jangan dengan BCN lah. Tugas BCN harus lebih besar. Peran serta masyarakat untuk tidak memproduksi dan menyebarkan hoax,” tutur Heru yang juga Direktur Eksekutif ICT Institute tersebut.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan Indonesia adalah negara yang gampang terserang kejahatan siber. Untuk itu Basinas dianggap perlu secepatnya dibentuk.
“Kalau tak dilawan, ini akan merusak berbagai sistem, di mana sistem hi-tech sudah banyak digunakan di kehidupan kita. E-commerce menggunakan, kemudian person to person juga,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jl Ir H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).
“Kita kemudian akan bentuk Badan Siber Nasional (Basinas), kita akan memperkuat Lemsaneg sebagai embrio,” sambungnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Suasana di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Polda Metro Jaya pagi ini ramai. Kenaikan biaya pengurusan SIM dan STNK resmi diberlakukan hari ini.
Pantauan khatulistiwaonline, antrean di Samsat Polda tampak normal pada pukul 08.30 WIB-09.00 WIB, Jumat (6/1/2017). Sejumlah orang mengantre di loket pendaftaran, pembayaran dan pengambilan.
Salah satu pengantre, Agus Setia, mengaku tak mempermasalahkan kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mulai biaya pengujian SIM, STNK hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Katanya kenaikan tarif ini juga untuk meningkatkan kualistas pelayanannya, saya sih nggak khawatir. Kita lihat saja nanti gimana, siapa tahu pelayanan jadi lebih baik kan bagus,” ujar Agus yang sedang mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Pandangan yang sama diungkapkan Amalia. Meski belum mengetahui soal kenaikan itu, Amalia menyebut kenaikan tersebut wajar. Tapi sosialisasi kepada masyarakat harus dioptimalkan.
“Harusnya bertahap biar masyarakat nggak kaget gitu, tapi ya kita lihat saja nanti siapa tahu layanan bisa lebih baik lagi,” sambungnya.
Pemerintah mengesahkan kenaikan tarif PNBP di lingkungan Polri per 6 Januari 2017. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri pengganti PP No 50 Tahun 2010.
Polri menyebut kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk penerbitan SIM hingga STNK sudah dirumuskan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar DPR). Kenaikan ini berawal dari adanya temuan BPK soal biaya yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan, pemasukan negara tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan seperti di Samsat berupa STNK online, SIM online untuk mempermudah masyarakat yang akan diterapkan secara bertahap. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan menggelar rapat kerja bersama kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di atas kereta. Rapat kerja itu akan dilakukan pada Jumat (13/1/2017) pekan depan dalam perjalan kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta.
Sumarsono, yang biasa disapa Soni, mengatakan pihaknya nanti akan menyewa dua gerbong. Satu gerbong di antaranya akan digunakan untuk rapat.
“Jadi ada dua gerbong. Satu gerbong khusus untuk rapat. Ada mejanya. Nanti diadakan per bidang, ekonomi, pemerintahan, kesra, gitu,” kata Soni kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Menurut Soni, rapat nantinya hanya diikuti oleh kepala SKPD karena sifatnya tidak teknis. Dijadwalkan rapat selesai pada malam hari, tepat saat kereta api tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta.
Pagi harinya, Soni dan pejabat Pemerintah Provinsi DKI akan diterima oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Usai diterima Sultan, Soni dan rombongan akan berekreasi di Yogyakarta sambil mempelajari kebudayaan Kota Gudeg.
“Sekaligus melihat kekayaan budaya, paket-paket wisata apa yang bisa dikombinasikan, dikerjasamakan Jakarta-Jogja. Dalam rangka pengembangan budaya, termasuk di dalamnya budaya Betawi yang sedang kita gemakan,” kata Soni.
Dia menambahkan, rapat di gerbong itu bisa menjadi cara rekreatif untuk menambah semangat kerja para kepala SKPD. “Sudah lama mereka tidak outbond. Pilihannya tadi mau di Ancol, tapi bosan, di sini jenuh. Ya sudahlah, keluar sambil di jalan saja,” imbuh Soni.
Lalu dari mana anggaran perjalanannya?
“Setiap orang dikenai Rp 7 juta, karena kan hari libur, tidak boleh ada perjalanan dinas,” tutur Soni. (DON)