JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Beredar pemberitahuan di media sosial tentang aktivasi e-KTP yang ada habis masa berlakunya. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merasa perlu meluruskan adanya berita tersebut.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri sudah melakukan pencermatan terhadap berita tersebut dan kami pastikan bahwa berita tersebut bukan bersumber dari Kemendagri dan dukcapil dan mengandung banyak kebohongan,” ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/5/2017)

e-KTP yang ada ‘habis masa berlaku’nya yang dicetak sebelum tahun 2013, tak perlu diaktivasi atau diperpanjang lagi. Mengacu pada Pasal 101 huruf c UU nomor 24 tahun 2013 tentang Adminduk, e-KTP yang diterbitkan sebelum 2013 pun ditetapkan berlaku seumur hidup.

“Sesuai pasal 101 huruf c, UU 24/2013 tentang Adminduk, menegaskan bahwa e-KTP yang sudah diterbitkan sebelum undang-undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup,” kata Tjahyo.

Jadi, meskipun e-KTP sudah melewati masa berlaku, tidak perlu lagi dilakukan aktivasi. Pengambilan data untuk e-KTP dilakukan sekali ketika membuat e-KTP. Pengumuman dan selebaran akan disebar ke seluruh masyarakat.

“Ditjen Dukcapil Kemendagri akan menyiapkan edaran dan press release untuk disampaikan dan memecah hal ini meluas dan merugikan masyarakat,” tutup Tjahjo. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kebakaran yang melanda Delta Spa & Health Club Grand Wijaya, Jakarta Selatan telah berhasil dipadamkan. Tak ada korban dalam insiden ini.

“Sudah selesai dipadamkan, tinggal pengeluaran asap. Api udah padam. Korban nihil,” ujar Kasi Pengendalian Oprasi Kebakaran Dan Penyelamatan Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jaksel, Sugeng saat dikonfirmasi, Jumat (12/5/2017).

Kebakaran terjadi diduga adanya korsleting listrik yang berada pada kabel di ruang kasir. Ruang lobi kasir seluas 40 m2 pun hangus terbakar oleh api.

“Asal api dari korsleting pada kabel listrik di ruang lobi kasir,” terang Sugeng.

Sementara itu pada saat peristiwa berlangsung, tempat tersebut dalam keadaan tertutup. Pengeluaran asap juga sempat terkendala karena tidak ada ruang ventilasi.

“Pada saat kejadian, ruko dalam keadaan tutup. Sudah selesai pemadaman namun asap sulit dikeluarkan karena tidak ada ventilasi,” kata Sugeng.

Sebelumnya, api sempat melalap Delta Spa & Health Club Grand Wijaya, Jl Wijaya II, Pulo, Kebayoran Baru, Jaksel sekitar pukul 02.25 WIB dan berhasil dipadamkan pukul 04.40 WIB. Ada 18 unit dikerahkan dalam insiden kebakaran di bangunan di dekat Polres Jaksel itu dengan satu unit komando, 11 unit pompa dan 6 pendukung. (DON)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Istana Wakil Presiden menyayangkan beredarnya kabar di media sosial yang menyebutkan ada keterkaitan antara vonis Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Kabar itu dipastikan hoax.

Dalam sebuah gambar yang beredar yang sebarkan oleh akun @laskarcikeas, ditunjukkan JK sedang berkumpul bersama Sudirman Said, Ferry Muzirdan Baldan, Sofjan Wanandi, dan M Hatta Ali.

“Gambar Ibnu Munzir dipelintir jadi Hatta Ali bertemu beberapa tokoh dan membuat opini sesat, bahwa Hatta Ali mengatur vonis Ahok, padahal tidak,” kata juru bicara Wapres, Husain Abdullah kepada khatulistiwaonline, Rabu (10/5/2017).

Ibnu Munzir diketahui adalah anggota DPR RI asal Sulawesi barat (Sulbar). Husain membenarkan bahwa foto tersebut diambil saat JK sedang menyaksikan proses perhitungan cepat Pilgub DKI Jakarta putaran pertama pada 15 Februari lalu.

Namun, pertemuan itu tidak tertutup dan dalam suasana santai serta tidak ada M Hatta Ali saat itu. Ditambahkannya, JK hanya melakukan pertemuan dengan Hatta Ali di lingkungan Istana Negara dan acara-acara kenegaran lainnya.

“Itu terbuka dan diliput media,” tegas Husain.

Dirinya meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan berita-berita yang menyesatkan dan mengandung fitnah. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Plt Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan sejumlah alasan pemindahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke Mako Brimob. Pemindahan itu salah satunya agar Ahok lebih aman.

Menurut Djarot, pemindahan Ahok ke Mako Brimob kemungkinan atas permintaan Karutan Cipinang, Asep Sutandar. “Ya mungkin atas permintaan Karutan, meminta untuk segera dipindahkan ke Mako Brimob. Di sana (Mako Brimob) mungkin lebih aman dan nggak mengganggu,” kata Djarot di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2017).

Selain itu, kata Djarot, pemindahan Ahok agar situasi lalu lintas di sekitar Rutan Cipinang tidak terganggu dengan membludaknya massa pro Ahok yang berdatangan.

“Untuk menjaga situasi kelancaran lalu lintas sebetulnya. Kalau (Ahok) ada di situ (Rutan Cipinang) warga datang terus. Itu jalannya kecil di Cipinang dan itu akan mengganggu,” papar Djarot.

Sebelumnya, polisi menyebut pemindahan Ahok atas permintaan pihak rutan kepada polisi.”Penahanan Saudara Ahok dipindahkan di Mako Brimob,” ujar Kapolres Jaktim, Kombes Andry Wibowo di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Rabu 10 Mei dini hari.

Andry mengatakan pemindahan Ahok ke Mako Brimob demi alasan keamanan. “Pertimbangannya keamanan rutan,” jelasnya.
(ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Basuki T Purnama sudah berada di Rutan Cipinang untuk menjalani masa penahanan. Sebelum ditahan, Ahok menunggu proses administrasi.

Ahok yang dikawal sejumlah jaksa menunggu di salah satu ruang yang ada di Rutan Cipinang, Jakarta Timur, Selasa (9/5/2017). Ada proses administrasi yang harus diselesaikan Ahok.

Ahok tampak duduk di sebuah sofa. Di sekeliling Ahok, ada tim jaksa dan petugas dari rutan.

“Bahwa benar, Ahok ditahan di Rutan Klas I Cipinang pada pukul 12.00 WIB untuk menjalani pidana yang bersangkutan,” kata Kasubag Publikasi Humas Ditjenpas, Syarpani dalam keterangannya.

Jaksa telah memastikan Ahok akan ditahan usai proses administrasi. Penahanan ini bukan merupakan eksekusi, karena kasus ini belum berkekuatan hukum tetap.

Ahok dibawa ke Rutan Cipinang sebagai bentuk tindak lanjut atas vonis 2 tahun penjara. Majelis hakim PN Jakarta Utara menyatakan Ahok bersalah melakukan penodaan agama. (ADI)

JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dihukum 2 tahun penjara. Hakim membacakan hal-hal yang dianggap meringankan dan memberatkan Ahok selama proses persidangan.

“Hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak merasa bersalah, perbuatan terdakwa mencederai umat islam, perbuatan terdakwa dapat memecah kerukunan umat beragama dan golongan,” kata hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Sementara itu hal yang meringankan Ahok adalah tidak pernah dihukum sebelumnya. “Terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa kooperatif selama proses persidangan,” kata Dwiarso.

Hakim menyatakan Ahok terbukti bersalah melakukan penodaan agama karena pernyataan soal Surat Al Maidah 51 saat berkunjung ke Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu. Hakim menjatuhkan vonis dua tahun penjara dan perintah penahanan.

“Menyatakan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama,” kata hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto membacakan amar putusan dalam sidang Ahok di auditorium Kementan, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (9/5/2017).

Majelis hakim menyebut penodaan agama dengan penyebutan surat Al Maidah dalam sambutannya saat bertemu warga di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu.

Kalimat Ahok yang dinyatakan menodai agama yakni “jadi jangan percaya sama orang, kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya ya kan? dibohongi pakai Surat Al-Maidah 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa kepilih nih, karena saya takut masuk neraka karena dibodohin gitu ya, enggak apa-apa.”

“Dari ucapan tersebut terdakwa telah menganggap surat Al Maidah adalah alat untuk membohongi umat atau masyarakat, atau surat Al Maidah 51 sebagai sumber kebohongan dan dengan adanya anggapan demikian maka menurut pengadilan terdakwa telah merendahkan dan menghina surat Al Maidah ayat 51,” papar hakim dalam pertimbangan hukum.

Ahok dalam kunjungan 27 September 2016, didampingi sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan serta para nelayan, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Majelis hakim menyebut Ahok sengaja memasukkan kalimat terkait pemilihan gubernur. Ahok dalam pernyataannya di hadapan warga, menyinggung program budidaya ikan kerapu yang tetap berjalan meskipun tidak terpilih dalam pilkada.

“Dari ucapannya tersebut terdakwa jelas menyebut surat Al Maidah yang dikaitkan dengan kata dibohongi, hal ini mengandung makna yang negatif. bahwa terdakwa telah menilai dan mempunyai anggapan bahwa orang yang menyampaikan surat Al Maidah ayat 51 kepada umat atau masyarakat terkait pemilihan adalah bohong dan membohongi umat atau masyarakat, sehingga terdakwa sampai berpesan kepada masyarakat di Kepulauan Seribu dengan mengatakan jangan percaya sama orang, dan yang dimaksud yang adalah jelas orang yang menyampaikan Al Maidah ayat 51,” sambung hakim dalam putusannya.

Ahok dinyatakan majelis hakim terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 156a KUHP yakni secara sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama. Setelah hakim membacakan putusannya, Ahok pun mengajukan banding. Ratusan pendukung Ahok yang berada di luar ruang sidang pun menunjukkan raut sedih. Tak sedikit yang meneteskan air mata bahkan sampai menangis tersedu-sedu.(MAD)