JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Ham (Menko Polhukam) Wiranto menghadiri Rapat Pleno Wantim MUI. Wiranto hadir untuk mewakili presiden RI Joko Widodo.
Rapat itu digelar pukul 13.00 WIB dan dipimpin oleh Ketua Wantim MUI Din Syamsuddin. Wiranto yang mengenakan batik coklat terlihat tiba di gedung MUI, Jl Proklamasi, Jakarta Pusat, pukul 12.56 WIB.
Setibanya di gedung dia langsung menaiki lantai 4 tempat digelarnya sidang. Rapat ini rencananya akan membahas pasang-surut hubungan Ulama-Umaro di Indonesia.
“Adanya pertentangan di tubuh bangsa dan ini kita pandang sebagai gejala yang alamiah menuju kedewasaan,” kata Din mengawali rapat itu, Rabu (18/1/2017).
Wiranto terlihat mendengarkan apa saja yang disampaikan Din di awal rapat. Wakil ketua Wantim MUI Nasaruddi Umar dan beberapa orang undangan pun terlihat memenuhi ruangan sidang.
“Kita ingin mencari solusi, ingin dengar langsung apa harapan, pandangan dari pemerintah kepada ulama, kepada umat islam,” ujar Din. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut ada pihak yang coba membenturkan seolah dirinya tidak sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tito menegaskan dirinya tetap menghormati MUI.
Hal ini disampaikan Tito terkait pemaparannya saat menjadi keynote speaker dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk ‘Fatwa MUI dan Hukum Positif’ di PTIK, Jakarta Selatan, Selasa kemarin.
“Tolong dicatat, karena saya lihat ada beberapa yang memberikan komentar bahkan seolah-olah saya tidak sependapat, membenturkan seolah-olah saya tidak sejalan dengan fatwa MUI, tidak mungkin,” kata Tito di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu (18/1/2017).
Tito menyatakan, dia mengawali pemaparannya itu dengan mengatakan MUI merupakan lembaga terhormat dan fatwa MUI adalah fatwa yang dihormati.
“Apalagi saya sendiri sebagai umat Islam. Ada fatwa MUI nggak ngerokok ya saya upayakan nggak ngerokok juga,” ujarnya.
MUI dikatakan Tito adalah lembaga yang sangat penting dan harus dihormati serta memiliki perananan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI yang menjadi tuntunan bagi umat Islam.
“Cuma memang ada beberapa fatwa yang terakhir, dari sudut pandang kepolisian itu membawa dampak sosial dan dampak hukum,” tuturnya.
Tito mencontohkan seperti fatwa MUI soal larangan bagi umat Islam memakai pakaian Natal. Ada pihak-pihak yang ingin menegakkan fatwa MUI dengan sejumlah cara seperti sweeping, tindakan kekerasan di Solo, memukuli orang-orang hingga pohon-pohon Natal kemudian dirubuhkan.
Karena itu para pelauku ditangkap dan tersangkanya dibawa ke Polda Jawa Tengah. Di tempat lainnya seperti Bekasi dan Surabaya, massa ramai-ramai mendatangi mal atas nama sosialisasi. Pemilik dan manajemen mal dipaksa membuat pernyataan atas nama sosialisasi.
“Nah ini kan bagi kami Polri merupakan suatu persoalan yang perlu dipecahkan. Oleh karena itu salah satu upaya memecahkan persoalan itu adalah meminta masukan,” ujarnya.
“Yang ingin saya klarifikasi di sini, tolong dicatat bahwa FGD itu adalah ajang diskusi ilmiah. Saya meminta kepada Gubernur PTIK Irjen Sigit, ini ada persoalan dari sudut pandang keamanan, yang berkaitan dengan fatwa MUI dan hukum positif yang sudah jadi polemik selama ini–Alangkah baiknya kita dengarkan pendapat para ahli-ahli melalui diskusi yang hanya fokus. Bukan diskusi besar,” sambungnya.
Kata Tito, dialog ilmiah tersebut merupakan dialog intelektual dengan referensi-referensi sehingga memiliki landasan akademik yang kuat untuk menentukan sikap Polri.
“Jadi sama sekali bukan bermaksud untuk mendiskreditkan. Apalagi saya sudah menyampaikan fatwa MUI bukan sesuatu yang dilarang, bukan sesuatu yang haram bahkan kita butuhkan,” ucapnya.
Persoalannya, menurut Tito, yaitu ketika ada yang ingin menegakkan fatwa tersebut. “Terus apa boleh ditegakkan? Siapa yang harus menegakkan? Siapa yang harus mensosialisasikan? Ini banyak pertanyaan-pertanyaan intelektual yang harus dijawab dengan dialog intelektual,” sebutnya.
Karena itu, tujuan diskusi ilimah untuk memberikan masukan kepada Polri sehingga memiliki referensi. Tito juga mengutip ucapan Joseph Mayone Stycos dalam bukunya Louis Richardson Theorysm, ‘if policy without theory is for gambler. Theory without policy is for academics’.
“Teori tapi tanpa didukung dilaksanakan dengan kebijakan itu hanya untuk para akademisi. Tapi kebijakan yang dibuat tanpa teori, itu spekulasi, gambling kita. Yang paling tepat adalah dalam membuat kebijakan disertai dengan landasan teori dan kajian akademik yang kuat. Jadi tujuan kita kemarin adalah salah satu cara untuk mendapatkan landasan akademik, bukan suatu keputusan,” tuturnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengisi materi di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI. Khofifah menggarisbawahi soal penanggulangan bencana yang banyak bekerja sama dengan prajurit di daerah-daerah.
“Kami mendapat support luar biasa dari pimpinan dan prajurit TNI di lapangan terutama saat bencana alam. Bencana alam itu hilirnya,” ungkap Khofifah usai memberikan materi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (18/1/2017).
Hulu dalam permasalahan penanggulangan bencana khusus di Kemensos adalah soal bagaimana persiapan personel Taruna Siaga Bencana (Tagana). Pelatihan para personel Tagana itu dibantu oleh TNI.
“Disiapkan skill-nya, disiapkan dedikasinya, disiapkan komitmennya yang kita punya format untuk peningkatan skill dari Tagana ada Tagana Training Center di Sentul,” kata Khofifah.
“Kita dapat support dari TNI yang memberikan penguatan skill dan itu terus berjalan. Setiap tahun selalu ada kualifikasi dari Tagana Pratama menjadi Tagana Madya,” lanjutnya.
Kerja sama antara Kemensos dengan TNI sendiri banyak dilakukan saat penanganan bencana alam. Prajurit TNI menjadi salah satu komponen utama di lapangan yang memberikan bantuan ketika bencana terjadi.
“Kalau di lapangan itu pada dasarnya setiap terjadi bencana alam komandannya adalah daerah misalnya ketika di Garut Dansatgasnya Danrem, tergantung kesepakatan mereka,” jelas Khofifah.
Koordinasi antara Kemensos dengan pasukan-pasukan TNI di daerah selalu dilakukan dalam upaya penanganan penanggulangan bencana, terutama kepada para komandan-komandan satuan.
“Biasanya Dandim atau Danrem diminta supaya koordinasi lintas daerah, biar bisa lebih cepat menggerakkan pasukan. Pada dasarnya setiap terjadi bencana komandannya adalah pemerintah Kota/Kab setempat. BNPB koordinator nasionalnya,” Khofifah menerangkan.
Rapim TNI 2017 sudah memasuki hari ketiga. Sejumlah menteri dan kepala lembaga diminta untuk mengisi materi kepada peserta rapim yang meliputi pejabat atau panglima komando utama. Sebanyak 184 Perwira tinggi dari TNI dan 78 Perwira tinggi dari Polri. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Marsdya Hadi Tjahjanto resmi dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) oleh Presiden Joko Widodo. Setelah dilantik, Hadi naik pangkat menjadi Marsekal.
Keputusan Presiden tentang kenaikan pangkat Hadi dibacakan oleh Sekretaris Militer Presiden Marsma Trisno Hendradi. Ada pun nomor Keppres tersebut adalah 03/TNI/2017.
Setelah pembacaan Keppres, Jokowi langsung menyematkan tanda kepangkatan di pundak Hadi. Kini ada empat bintang yang disandang oleh Marsekal Hadi Tjahjanto.
Sebelum menjabat sebagai KSAU menggantikan Marsekal Agus Supriatna, Hadi merupakan Irjen Kementerian Pertahanan. Dia menjabat posisi itu selama beberapa bulan.
Lulusan AAU angkatan 1986 itu sebelumnya menjadi Sekretaris Militer Presiden Jokowi sejak 2015 hingga 10 Oktober 2016. Sebelumnya lagi, Hadi adalah Danlanud Abdulrachman Saleh, Malang pada 2015.
Hadi juga pernah menjadi Danlanud Adi Soemarmo, Surakarta pada tahun 2010-2011. Ketika itu, Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta.
Nama perwira tinggi dari Korps Penerbang TNI AU tersebut semakin dikenal masyarakat saat mengemban tugas menjadi Kepala Dinas Penerangan TNI AU (Kadispenau) pada 2013-2015. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mendatangi kantor DPP Partai NasDem. Kedatangannya disambut oleh Ketum NasDem Surya Paloh.
Mengenakan kemeja batik, Novanto tiba di kantor DPP Partai NasDem, Jalan RP Suroso, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017) sekitar pukul 14.15 WIB. Ia langsung disambut dengan senyum dan salaman dari Surya Paloh.
Novanto turut didampingi oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dan Koordinator Bidang Hukum dan Politik DPP Partai Golkar, Yorrys Raweyai. Mereka memasuki ruangan dan melakukan foto bersama pengurus NasDem lainnya.
Setelah itu, pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup untuk media. Belum diketahui apa saja yang akan dibahas oleh kedua partai tersebut.
Kedatangan Novanto ke NasDem hari ini adalah kunjungan balasan. Sebelumnya, Surya Paloh juga mendatangi kantor DPP Golkar pada Kamis (17/11/2016) lalu. Pertemuan tersebut menghasilkan 5 poin kesepakatan. Salah satunya tentang pemenangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat di Pilgub DKI 2017.
Pertama, Golkar dan Nasdem sepakat memantapkan komitmen kebangsaan bersama untuk menghadapi tantangan masa depan bangsa. Kemudian mereka juga sepakat mensinergikan energi bersama menjadi kekuatan bangsa.
Kemudian, keduanya juga sepakat untuk menata sistem politik dalam rangka penguatan sistem presidensial. Poin keempat yang disepakati adalah membangun demokrasi di tingkat lokal melalui Pilkada. Terakhir, NasDem dan Golkar berkomitmen untuk memenangkan Ahok-Djarot di Pilgub DKI 2017.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Umum MUI KH Ma’ruf Amin mengatakan fatwa MUI memang bukan hukum positif. Tapi, fatwa MUI banyak juga yang diserap jadi hukum positif.
“Memang tidak berbenturan, memang fatwa itu sendiri, hukum positif sendiri. Ketika fatwa itu diserap jadi hukum positif, dia menjadi hukum positif,” kata Ma’ruf usai diskusi di Kompleks PTIK, Jalan Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).
Tidak ada yang berhak melakukan penegakan hukum terkait fatwa yang dikeluarkan MUI. Menurut Ma’ruf, fatwa yang dikeluarkan tersebut untuk dipatuhi saja.
“Fatwa itu untuk dipatuhi saja dan tidk ada tindakan hukum, kecuali kalau fatwa itu sudah dijadikan hukum positif,” ujar Ma’ruf.
Terkait GNPF-MUI yang membuat suatu gerakan beberapa waktu lalu, Ma’rif mengatakan hal itu merupakan inisiatif masyarakat dan tidak ada hubungan kelembagaan dengan MUI.
“Karena itu memang kita membicarakan bagaimana supaya ada institusi yang bisa mengamankan supaya tidak terjadi semacam penyimpangan atau penyalahgunaan fatwa oleh sebagian masyarakat,” ujarnya.
“Belum ada (institusi) itu. Mui tidak punya kelembagaan seperti itu. Itu pemerintah lah yang punya,” tuturnya.
Menurut Ma’ruf, tidak benar jika fatwa MUI disebut menyebabkan ketegangan. “Enggak benar itu. Fatwa sendiri, ketegangan sendiri. Kalau dampak negatif bukan hanya fatwa MUI, peraturan pemerintah juga disalahpahamkan,” ujarnya.
Dikatakannya, fatwa merupakan kewenangan MUI. Jika ada sesuatu yang harus ditindaklanjuti, MUI berkomunikasi dengan pihak kepolisian.
“Aspek sosialnya dipertimbangkan. Sebab itu kan fatwa itu untuk umat Islam bagaimana umat Islam harus bersikap. Jadi bagaimana harus berperilaku. Jadi sebenarnya enggak ada dampak apa-apa,” ujarnya. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat edaran terkait sinergi pemerintah daerah dengan Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI). Adanya sinergi diharapkan dapat memerangi teroris, radikalisme dan narkoba.
Dalam surat edaran Mendagri, masalah teroris, radikalisme dan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa di Indonesia. Kepala Biro Hukum Kemendagri, Widodo Sigit Pudjianto mengatakan butuh peran aktif dari pemerintah dan masyarakat untuk memerangi hal tersebut. Salah satunya lewat ormas Islam.
“Benar (Mendagri mengeluarkan surat edaran). Tujuannya untuk kerjasama dalam rangka menanggulangi teroris, radikalisme dan narkoba. Pemerintah memandang perlu kerjasama dalam rangka memerangi tiga hal itu,” ujar Widodo saat dihubungi khatulistiwaonline, Selasa (17/1/2017).
Untuk ormas Islam yang tergabung dalam LPOI yakni untuk ormas yang memiliki pondok pesantren serta lembaga pendidikan. LPOI disebut dalam surat edaran memiliki potensi yang besar dengan jumlah anggota lebih dari 90 juta orang serta beberapa rumah sakit dan pondok pesantren.
“Itu kan surat edaran, bukan peraturan. Jadi memang pemerintah daerah dan LPOI diimbau untuk melakukan kerjasama untuk menangani 3 hal itu,” jelas Widodo.
Ormas Islam dalam LPOI yang tertera dalam surat edaran tersebut yakni Nahdlatul Ulama (NU), Syarikat Islam Indonesia (SII), Persatuan Islam (Persis), Al Irsyad Al Islamiyyah, Mathlaul Anwar, Al-Itthadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ikatan Da’i Indonesia (IKADI), Azzikra, Al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Persatuan Umat Islam (PUI) dan Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI). (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Saksi pelapor Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Willyudin Abdul Rosyid mengaku laporannya sempat ditolak oleh Polresta Bogor. Dia lantas menyebutkan jumlah jamaah yang memberikan amanah kepadanya.
“Tadinya laporan saya tidak diterima, kemudian saya diminta konsultasi dengan Reskrimnya. Kalau laporan ini tidak diterima bahwa besok umat Islam ribuan orang ke sini karena (laporan) itu adalah amanah dari jemaah. Saya berharap laporan saya diterima,” tutur Willyudin dalam sidang Ahok di auditorium Kementan, Jalan RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2017).
Willyudin datang melaporkan Ahok pada 7 Oktober 2016. Dia mengaku hanya datang berdua saat melaporkan Ahok meski Briptu Ahmad Hamdani menyebut Willyudin datang bersama tiga orang lainnya.
“Saya ditanya kejadian dimana, saya bilang kalau kejadian yang di video itu di Kepulauan Seribu. Kalau lihat video Kamis, tanggal 6 Oktober 2016 di rumah saya sekitar jam 11,” sambungnya
Di persidangan, Willyudin dikonfrontir dengan Briptu Ahmad. Konfrontir menyangkut keterangan bertolak belakang antara kedunya.
Briptu Ahmad yang dihadirkan sebagai saksi pertama menyebut Willyudin melaporkan kejadian dugaan penistaan agama dalam pidato Ahok pada 6 September 2016. Pada tanggal ini pula, Willyudin disebut Briptu Ahmad menonton video Ahok melalui YouTube.
Namun keterangan ini langsung dibantah Willyudin. Dia mengaku menonton video di YouTube pada 6 Oktober. Urusan tanggal ini juga yang jadi fokus tanya jawab dalam persidangan.
Saat pelaporan, Briptu Ahmad mencatat waktu Willyudin menonton video pada 6 September yang sebenarnya hari Selasa namun ditulis dalam pelaporan menjadi hari Kamis. Keterangan waktu ini juga dianggap janggal karena peristiwa saat Ahok bertemu warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu terjadi pada 27 September 2016.
Selain soal penulisan laporan terhadap Ahok, majelis hakim bertanya mengenai lokasi aduan ke Mapolresta Bogor. Hakim menanyakan alasan laporan tidak langsung diteruskan ke Polres Kepulauan Seribu sesuai dengan lokasi pidato Ahok yang diduga mengandung penistaan agama.
“Kenapa tidak suruh lapor di sana?” tanya hakim
“Ya kan kita harus terima laporan, kalau ke Pulau Seribu kan jauh, saya hanya nerima laporan nanti diteruskan,” jawab Briptu Ahmad.
Usai persidangan, Willyudin kepada wartawan menjelaskan dirinya tidak mengumbar ancaman terkait laporannya ke polisi. “Bukan mengancam, kalau ini tidak diterima laporan saya, besok akan ada 1.000 orang yang datang melapor untuk membuat laporan sendiri-sendiri. Apa bapak nggak repot,” sebutnya.
Sidang Ahok hari ini ditutup dengan hanya mendengarkan 3 orang saksi dari 6 saksi yang dijadwalkan. Ketiga saksi adalah anggota Polresta Bogor, Bripka Agung Hermawan dan Briptu Ahmad Hamdani, termasuk Willyudin Abdul Rosyid yang juga dihadirkan pada sidang hari Selasa (10/1).
Sedangkan tiga saksi lainnya, yakni Ibnu Baskoro, Muhammad Asroi Saputra, Iman Sudirman, tidak hadir dalam persidangan.
Jaksa penuntut umum dalam persidangan sebetulnya mengajukan dua saksi lainnya, yakni Yulihardi dan Nurkholis. Namun kedua saksi ini ditolak didengar keterangannya pada hari ini karena tidak pernah dikoordinasikan jaksa dengan tim penasihat hukum.
Ahok didakwa melakukan penodaan agama karena menyebut dan mengaitkan Surat Al Maidah 51 dengan Pikada DKI. Penyebutan Surat Al Maidah 51 itu dilakukan saat Ahok bertemu dengan warga di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016. Ahok dijerat dengan Pasal 156 a huruf a KUHP dan atau Pasal 156 KUHP. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Rapat pimpinan (Rapim TNI) masih berlanjut di hari kedua ini. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menyatakan dalam Rapim ini, turut pula dibahas mengenai bantuan TNI untuk Polri dalam menghadapi ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila.
“Rapim TNI kali ini dinilai sangat strategis dalam melanjutkan kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkap Gatot di lokasi Rapim, Aula Gatot Subroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (17/1/2017).
Gatot mengingatkan, seluruh komponen bangsa wajib bekerja sama untuk menjaga kestabilan bangsa. Seluruh peserta Rapim TNI disebutnya bertekad menciptakan suasana kondusif.
“Mendukung pemerintah yang sah yang dipimpin oleh Presiden Jokowi yang dipilih secara proses konstitusi,” tegas Gatot.
“Dan dalam menghadapi kompetisi global yang disampaikan presiden, TNI berkomitmen mendukung semua program pemerintah dan sepakat untuk menghadapi semua ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan radikalisme,” imbuh jenderal bintang empat tersebut.
Ormas yang akan dihadapi TNI menurut Gatot termasuk ormas-ormas yang mengganggu pembangunan nasional. Ini menjadi poin penting yang dibahas dalam rapim.
“Sehingga dalam rapim ini sejumlah kementerian ikut memberikan arahan, petunjuk, agar semua dapat berjalan lancar dan TNI dapat membantu program-program pemerintah baik di pusat maupun di daerah,” ujar Gatot.
Sejumlah jajaran di Kabinet Kerja memang turut menjadi pembicara dalam Rapim TNI. Seperti Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan, Menhan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menlu Retno LP Marsudi, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Hari ini, Menkum HAM Yasonna Laoly, Seskab Pramono Anung, dan Mensesneg Pratikno menjadi pemberi materi. Rapim TNI diikuti oleh 262 perwira tinggi. Sebanyak 184 Pati dari TNI dan 78 Pati dari Polri. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pembahasan revisi UU MD3 untuk menambah jumlah pimpinan DPR dan MPR belum berkembang sejak pembukaan masa sidang di awal Januari 2017. Pimpinan DPR menyerahkan sepenuhnya pembahasan revisi UU MD3 tersebut ke panja (Panitia Kerja).
“Jadi di dalam paripurna kan baru disampaikan bahwa usulan dari Badan Legislasi untuk masalah perubahan Undang-Undang MD3 tersebut. Tentunya usulan-usulan tersebut itu harus dibahas dalam panja. Di dalam panja itulah yang memutuskan seperti apa, apakah usulan itu diterima ataupun ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan hal-hal yang kita kehendaki,” ujar Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Menurutnya, revisi UU MD3 yang awalnya terbatas pada penambahan satu pimpinan masing-masing untuk DPR dan MPR dapat berubah sesuai pembahasan oleh panja. Dia menyerahkan pembahasan ke Panja.
“Kalau awalnya kita hanya terbatas kepada penambahan satu pimpinan DPR dan satu pimpinan MPR, namun bisa saja kalau ini berubah. Kalau ini berubah ini mempunyai konsistensi waktu yang cukup lama. Saat ini ini sedang dibicarakan juga secara detil seperti apakah, apakah usulan daripada badan legislasi ini sudah seluruhnya disetujui apa belum dan ini tergantung daripada panja yang sedang melaksanakan UU ataupun perubahan UU MD3 tersebut,” paparnya.
Revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau dikenal sebagai UU MD3 masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Mulanya revisi tersebut dibuat untuk mengakomodir keinginan PDIP sebagai partai pemenang pemilu.
Seiring dengan berjalannya waktu, bukan hanya PDIP yang meminta jatah pimpinan di DPR. Sejumlah fraksi di DPR dan DPD RI juga meminta jatah kursi pimpinan di MPR.(MAD)