JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud akan mengunjungi Indonesia pada 1-9 Maret 2017 mendatang. Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Raja Salman akan membawa kurang lebih 1.500 orang, 10 menteri, dan 25 pangeran.
“Kunjungan ini akan membawa rombongan terbesar, kurang-lebih 1.500 orang, 10 menteri, dan 25 pangeran,” kata Pramono di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (21/2) lalu.
Kira-kira siapa saja 25 pangeran yang akan dibawa oleh Raja Salman dalam kunjungannya ke Jakarta dan Bali tersebut?
Dilansir dari situs aawsat.com yang dilihat detikcom pada Senin (27/2/2017), ada beberapa delegasi tingkat tinggi yang dalam rombongan Raja Salman dalam kunjungan kenegeraannya ke Malaysia, Brunei Darusalam, Jepang, China, Maladewa, Yordania dan tentunya Indonesia. Salah satu pangeran yang dibawa adalah Wakil Perdana Menteri Kedua dan Menteri Pertahanan yang juga anak dari Raja Salman, Pangeran Mohammed bin Salman. Ada beberapa pangeran lain yang juga diajak turut serta dalam kunjungan tersebut.
“Delegasi tingkat tinggi yang menemani Sang Raja antara lain Pangeran Khalid bin Fahd bin Mohammed, Pangeran Mansour bin Saud, Pangeran Mohammed bin Fahd, Pangeran Talal bin Saud, Pangeran Khalid bin Bandar (Penasehat Penjaga Dua Masjid Suci), Pangeran Sattam bin Saud, Pangeran Faisal bin Khalid bin Sultan (Konsultan Istana), Pangeran Mansour bin Muqren (Penasehat Penjaga Dua Masjid Suci), Pangeran Ahmed bin Fahd bin Salman, Pangeran Mohammed bin Abdurrahman (Penasehat Penjaga Dua Masjid Suci), Pangeran Abdulrahman bin Badr,” tulis aawsat.com.
Selain nama-nama tersebut, ada juga beberapa pangeran yang merupakan anak dari Raja Salman yang juga ada dalam rombongan yang ditulis oleh aawsat.com. Mereka adalah Pangeran Saud bin Salman, Pangeran Naif bin Salman and Pangeran Rakan bin Salman.
Bila dilihat dari silsilah anak Raja Salman, seperti dikutip dari laman Wikipedia, dia memiliki 12 orang anak hasil pernikahannya dengan tiga orang perempuan. Dari pernikahan pertamanya dengan Sultana binti Turki Al Sudairi, Raja Salman memiliki enam orang anak. Mereka adalah Pangeran Fahd, Pangeran Ahmed, Pangeran Sultan, Pangeran Abdulaziz, Pangeran Faisal dan Putri Hassa. Dua nama yang disebut pertama telah meninggal.
Dari pernikahan keduanya dengan Sarah binti Faisal Al Subai’ai, Raja Salman memiliki putra bernama Pangeran Saud. Sementara dari pernikahannya yang ketiga dengan Fahda binti Falah bin Sultan Al Hithalayn, Raja Salman memiliki enam orang putra yaitu Pangeran Mohammed, Pangeran Turki, Pangeran Khalid, Pangeran Naif, Pangeran Bandar, dan Pangeran Rakan.
Bila Raja Salman membawa semua pangerannya dalam kunjungan kenegaraan ke Indonesia, berarti ada 21 orang pangeran yang berada dalam rombongan tersebut. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPU 5 Kotamadya dan Kabupaten Kepulauan Seribu telah rampung menggelar rapat pleno penghitungan suara Pilgub DKI Jakarta 2017. Rupanya data penghitungan secara manual ini berbeda dengan hasil real count.
Seluruh penghitungan tersebut selesai pada Jumat (24/2/2017) yang kemudian disampaikan oleh masing-masing KPU Kota dan Kabupaten. Penghitungan ini dilakukan secara manual.
Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay sebelumnya menyatakan sistem penghitungan (Situng) atau real count bukanlah hasil akhir. Namun yang dijadikan pegangan adalah hasil penghitungan manual yang nantinya juga akan diplenokan oleh KPUD DKI Jakarta.
“Yang manual bertahap itu adalah berdasarkan C1 yang utama, jadi sumber datanya itu dari dokumen yang sama-sama C1 tapi yang satu yang salinan dan satu yang utama,” kata Hadar saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Sabtu (18/2).
Pada hasil real count, pasangan calon nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat menang di semua wilayah. Tetapi dalam penghitungan manual, pasangan nomor urut 3 Anies Baswedan – Sandiaga Uno menang di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.
Meski demikian, ada sejumlah laporan yang dikeluhkan oleh para tim sukses pasangan calon (paslon) selama proses rekapitulasi berlangsung, mulai dugaan intervensi dan independensi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
“Ya, saya mendengar tentu. Tentu ini kan nggak bisa juga jadi kesimpulan. Kami cuma datang sebentar kan. Tapi memang tadi ada sejumlah catatan dan itu catatan juga yang kami dengar dari tempat lain,” kata Ketua KPU Juri Ardiantoro di Hotel Maxone, Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, pada Jumat 24 Februari 2017.
Ada pun perolehan suara hasil real count yang ada di situs KPU adalah Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni sebanyak 936.609, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat sebanyak 2.357.637, dan Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno sebanyak 2.193.636. Tercatat ada 7.218.272 pemilih dan 5.563.418 yang menggunakan hak suaranya.
Sementara itu pada hasil pengitungan manual tampak ada perubahan, pasangan Agus-Sylvi mendapat 937.955 suara, pasangan Ahok-Djarot mendapat 2.364.577 suara, dan pasangan Anies-Sandi mendapat 2.197.333 suara. Hasil penghitungan ini kemudian akan diplenokan di KPUD DKI hingga tanggal 27 Maret 2017, sehingga ini belum menjadi hasil akhir.
Berikut hasil penghitungan manual di 5 kotamadya dan 1 kabupaten:
Kota Jakarta Barat:
1. Agus-Sylvi: 203.107
2. Ahok-Djarot: 613.194
3. Anies – Sandi: 444.743
Kota Jakarta Timur:
1. Agus-Sylvi: 309.708
2. Ahok-Djarot: 618.880
3. Anies – Sandi: 665.902
Kota Jakarta Selatan:
1. Agus-Sylvi: 177.363
2. Ahok-Djarot: 465.524
3. Anies – Sandi: 557.767
Kota Jakarta Pusat:
1. Agus-Sylvi: 101.744
2. Ahok-Djarot: 244.727
3. Anies – Sandi: 222.814
Kota Jakarta Utara:
1. Agus-Sylvi: 142.142
2. Ahok-Djarot: 416.720
3. Anies – Sandi: 301.256
Kabupaten Kepulauan Seribu:
1. Agus-Sylvi: 3.891
2. Ahok-Djarot: 5.532
3. Anies-Sandi: 4.851
(DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dengan membawa 1.500-an anggota rombongan. Tentunya butuh pengamanan dari pihak Indonesia selaku tuan rumah dalam lawatan ini.
Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menyatakan personel kepolisian yang terlibat dalam pengamanan kegiatan lawatan Raja Salman akan diberi hadiah naik haji atau umrah gratis. Tak hanya itu, personel yang terlibat dalam pengamanan kegiatan-kegiatan Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia juga diganjar hadiah serupa.
“Ada beberapa reward yang disampaikan oleh Kedubes Arab Saudi kepada beberapa personel kepolisian dalam upaya-upaya membantu kegiatan-kegiatan Kedubes Arab Saudi,” ujar Martinus di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (24/2/2017).
Martinus mengatakan kabar baik tersebut disampaikan oleh pihak Kedutaan Besar Arab untuk Indonesia.
“Ini tentu reward yang dilakukan terkait misalnya untuk mengirimkan naik haji atau umrah,” sambung Martinus.
Menurut Martinus, saat ini pihaknya sedang mendata nama-nama personel yang akan diajukan ke Kedubes Arab Saudi sesuai dengan permintaan pihak sana. “Ini yang masih kita inventarisasi nama-namanya yang akan diminta oleh Kedubes Arab Saudi,” tutur Martinus. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu akan melakukan kunjungan kerja atau studi banding ke Jerman dan Meksiko saat masa reses pada 11 Maret hingga 16 Maret 2017. Pansus Pemilu punya alasan khusus ingin menimba ilmu ke dua negara tersebut.
Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan tujuan Pansus ke Jerman adalah untuk mempelajari dan melihat perbandingan sistem pemilu Jerman dan Indonesia. Lukman menyebu, Undang-undang Pemilu Indonesia sebelumnya banyak mencontoh sistem pemilu di Jerman dan secara internal sedang melakukan evaluasi terhadap sistem yang dipakai, termasuk melakukan evaluasi terhadap penerapan e-voting.
Karena Jerman sedang melakukan evaluasi sistem pemilu termasuk penerapan e-voting tersebut, Pansus ingin terbang ke Jerman untuk mendapat masukan yang utuh. Ini agar ketika Indonesia memutuskan menggunakan sistem pemilu yang sama seperti Jerman, potensi-potensi kerugian dapat diantisipasi dan diperkirakan.
“Kami juga sedang melakukan evaluasi terhadap sistem pemilu kita, terutama berkenaan dengan upaya memperkecil kesenjangan proporsionalitas (disproporsionalitas), districk magnitude, formula konversi suara ke kursi dan penataan daerah pemilihan. Soal ini menjadi penting untuk mendapat masukan yang komprehensif, sehingga ketika kami memutuskan penggunaan e-vote, potensi kegagalannya bisa kami perkirakan,” ujar Lukman dalam keterangan tertulisnya kepada khatulistiwaonline, Sabtu (25/2/2017).
Selain itu, Pansus Pemilu ingin mendapat keyakinan penuh berkenaan dengan penerapan e-voting di mana di dalam draft RUU Pemilu ada norma yang mengatur rencana penerapan e-voting. Menurut Lukman, hal ini penting walaupun sepintas Pansus masih mendapat kesan bahwa pemerintah masih ragu-ragu.
Sementara itu tujuan Pansus Pemilu berkunjung ke Meksiko, menurut Lukman, tak kalah penting dengan ke Jerman. Negara-negara di Amerika Latin, kata dia, adalah contoh terbaik untuk membandingkan soal keseluruhan sistem pemilu.
“Secara umum, negara-negara di Amerika Latin adalah contoh yang lengkap untuk memperbandingkan perihal sistem presidensil, multi partai, pemilu serentak, dan pilihan-pilihan treshold yang diterapkan, termasuk untuk memperdalam implikasi sistem yang dipakai terhadap potensi divided government. Kemudian secara spesifik, di Meksiko nanti Pansus ingin mendapatkan gambaran yang lengkap tentang peradilan pemilu, mulai dari aspek filosofis, kelembagaan sampai kepada aspek teknis acara peradilannya,” ungkap Lukman.
Meski demikian, Lukman mengatakan Pansus Pemilu sudah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan para ahli pemilu dalam negeri. Meski banyak masukan yang diterima, Lukman berkata Pansus kurang mendapat masukan terkait perbandingan dengan negara lain padahal pengalaman negara lain disebutnya penting.
“Terlalu banyak varian yang ditawarkan para ahli pemilu kita dan umumnya terfragmentasi secara subjektif, terpengaruh dengan latar belakang politiknya masing-masing. Padahal, Pansus ingin menangkap pesan objektif dari berbagai opsi yang ditawarkan sehingga pilihan kita bisa semata-mata demi kepentingan konsolidasi demokrasi Indonesia yang ideal,” tutur Politikus PKB ini.
“Pansus Penyelenggaraan Pemilu ini adalah pansus yang sangat spesifik yang perlu mendapatkan perbandingan dari negara lain, tidak mungkin kami mendapatkan contoh dari dalam negeri karena ini menyangkut Pemilu Nasional. Harus kami akui bahwa sistem pemilu yang selama ini kami bangun adalah variasi dari sistem pemilu yang dibangun di negara lain, antara lain Jerman, Uni Eropa, Amerika dan sekarang yang agak serupa dengan kondisi Indonesia adalah negara-negara di Amerika Latin,” sambungnya.
Lukman kemudian menjawab keraguan publik akan waktu pembahasan yang tergolong mepet. Menurutnya, dengan mengambil waktu kunker ke dua negara dalam masa reses, saat masa sidang nanti dapat dilakukan banyak rapat Panitia Kerja (Panja).
“Soal konstrain waktu pembahasan, studi banding ke luar negeri yang dikhawatirkan akan membuang-buang waktu, sengaja kami mengambil sedikit waktu reses karena kami merencanakan di masa sidang ke III di bulan Maret 2017, akan sepenuhnya secara nonstop akan melakukan rapat-rapat panja. Rapat-rapat panja akan membahas dan memutuskan 18 isu krusial di dalam RUU Penyelenggara Pemilu sehingga 1 bulan terakhir di bulan April, kita bisa kosentrasi melakukan perumusan dan singkronisasi sampai menjadi final,” papar Lukman.
“Masa reses DPR akan berakhir tanggal 15 Maret 2017 kemudian tanggal 16 Maret 2017 pembukaan masa sidang yang ke III dan tanggal 17 Maret Pansus melalui panja sudah bisa melakukan rapat-rapat lagi dengan pemerintah. Tim pansus yang melakukan studi banding ke Jerman dan Meksiko tanggal 16 tersebut sudah kembali ke Jakarta,” pungkasnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meninjau proyek pembangunan light rapid transit (LRT) di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ahok ingin mengecek kesiapan dari sarana prasarana untuk perhelatan Asian Games 2018.
Ahok tiba di Depo LRT Kelapa Gading, Jakarta Utara, Jumat (24/2/2017) pukul 09.10 WIB. Setiba di lokasi, Ahok disambut Direktur Jakpro dan langsung melihat perkembangan pembangunan proyek LRT.
Ahok melihat proses perkembangan pembangunan LRT dari Section 1 tentang jalur LRT Kelapa Gading-Velodrome hingga proses pembangunan Depot melalui papan yang disiapkan tim Jakpro.
Saat melihat papan section, Ahok berdiskusi dengan Kadishub DKI Andri Yansyah untuk membuat perkulakan yang terintegrasi dengan LRT.
“Saya ingin ada titik perkulakan jadi pulang kerja sekaligus belanja, sekolah diurusin, transport subsidi, sembako ditanggung, kami kan nggak cari untung tinggal modal usaha. Orang jujur di Jakarta pasti berhasil,” kata Ahok di lokasi depo LRT, Jumat (24/2/2017).
Ahok juga berharap ada Rusunawa dengan sewa harga kos yang bisa digunakan oleh keluarga muda yang langsung terintegrasi dengan LRT.
“Sabtu Minggu pulang ke Bogor Depok tapi Senin-Jumat tinggal di tengah kota. Kita harus bangun sendiri ini,” tambah Ahok.
Setelah itu Ahok melihat desain LRV (light rail vehicle). Moda transportasi tersebut akan didominasi dengan warna merah dan putih. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra siap untuk memberikan keterangan yang meringankan Habib Rizieq Syihab dalam kasus penodaan Pancasila. Pengacara Rizieq akan menghadirkan Yusril untuk jadi saksi ahli dari pihak tersangka.
“Sudah berkoordinasi dengan kami. Pak Yusril bersedia dan akan kami hadirkan sebagai saksi meringankan atau ahli. Dua-duanya beliau bersedia,” ujar pengacara Rizieq, Kapitra Ampera kepada khatulistiwaonline, Jumat (24/2/2017).
Menurut Kapitra, Yusril siap memberikan keterangan baik itu sebagai saksi meringankan maupun ahli yang diajukan pihak Rizieq. Kapitra juga sudah berkoordinasi dengan kepolisian mengenai pengajuan saksi tersebut.
“Tentu sudah ada pembicaraan dengan kepolisian. Pak Yusril akan memberikan keterangan terkait keahliannya sebagai pakar hukum tata negara,” ujar Kapitra.
Kapan Yusril akan dipanggil? Kapitra menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada kepolisian.
“Silakan penyidik nanti kalau untuk waktunya,” ujar Kapitra.
Habib Rizieq ditetapkan sebagai tersangka setelah adanya pelaporan dari Sukmawati Soekarnoputri. Ceramah Rizieq yang pernah menyinggung Pancasila di Gedung Sate, Bandung dianggap melecehkan Pancasila. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud akan menyambangi Indonesia awal bulan Maret. Segala bentuk persiapan pun telah dilakukan mulai dari penyambutan hingga fasilitas-fasilitas lainnya.
Raja Salman pun sampai membawa delegasi yang cukup banyak yaitu sekitar 1.500 orang. Penyambutan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tentu tak akan main-main.
Kunjungan ini merupakan kunjungan balasan dari Raja Salman. Jokowi memang sempat bertemu dengan Raja Salman pada September 2015 di Jeddah, Arab Saudi.
Saat itu, Jokowi membicarakan tentang banyak hal termasuk soal kuota jemaah haji Indonesia. Usai perbincangan dengan Raja Salman itu, di awal tahun 2017, Jokowi menyampaikan kabar berita tentang penambahan kuota jemaah haji Indonesia. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebut kabar ini merupakan upaya dari Presiden Jokowi.
“Mpu, itu memang sepenuhnya buah dari upaya Presiden @jokowi yg menemui Raja Salman Saudi Arabia pada September 2015 lalu..,” tulis Lukman saat membalas cuitan akun @mpujayaprema seperti dilihat khatulistiwaonline, Kamis (12/1/2017).
Presiden Jokowi sendiri mengatakan kedatangan Raja Salman adalah kunjungan bersejarah. Pemerintah Indonesia pun sedang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Raja Salman.
“Indonesia sedang mempersiapkan kunjungan Sri Baginda Raja Salman ke Indonesia nanti pada tanggal 1 sampai 9 Maret 2017 yang akan datang,” kata Jokowi di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
“Kunjungan ini kunjungan bersejarah setelah terakhir Sri Baginda Faisal ke Indonesia 46 tahun yang lalu,” kata Jokowi.(MAD)
TANGERANG,khatulistiwaonline.com
Panitia pengawasan pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU) di 4 TPS di Kota Tangerang. Rekomendasi PSU dilakukan karena adanya temuan pelanggaran.
“Iya betul, ada PSU di Kota Tangerang itu terkait laporan yang masuk ke badan temuan. Ada 4 TPS di dua kecamatan. Rekomendasi dikeluarkan hasil pleno tadi malam,” kata Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Agus Salim kepada khatulistiwaonline, Jumat (24/2/2017).
Adapun empat TPS yang melakukan PSU antara lain TPS 7 di Kelurahan Kelapa Indah dan TPS 3 di Kelurahan Sukarasa. Kedua TPS itu berada di wilayah Kecamatan Tangerang.
Sementara dua TPS lain berada di Kecamatan Karawaci, Kelurahan Nusajaya yakni di TPS 5 dan 15. Pemungutan suara ulang akan dilakukan pada Sabtu (25/2) besok.
“Waktu pelaksanaan PSU Sabtu besok. Rekomendasi dikeluarkan langsung kita sampaikan ke KPU Kota Tangerang. Kita di situ ada tim pengkaji, hadir rekan-rekan panwascam,” jelas Agus.
Agus menuturkan, rekomendasi pemungutan suara ulang baru dilakukan disebabkan temuan pelanggaran baru diterima setelah 15 Februari. Selain itu, rekomendasi dilakukan atas keputusan rapat pleno tim kajian Panwaslu Kota Tangerang.
“Yang 4 ini dari tanggal 18 itu. Laporan itu bertahap, ada 18 (laporan pelanggaran) dari tim pasangan calon nomor 2. Yang tahap pertama pada tanggal 18 kita putuskan kemarin. Ada beberapa laporan masih berjalan yang masih dalam proses penanganan. Waktunya berbeda-beda dalam memproses mengambil keputusan,” jelas Agus.
“Dari situ kita putuskan bahwa hasil dari temuan, kajian dan klarifikasi dari baik itu pelapor dan terlapor dan para saksi. Dari kesimpulan tim kajian tim klarifikator kita cermati, kita amati, kita bismillah, kita plenokan oleh komisioner. Itu hasil klarifikasi dan kajian kita putuskan,” imbuhnya. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Siti Aisyah menjadi bahan perbincangan serius terkait dengan kasus pembunuhan terhadap kakak tiri Kim Jong-Un, yakni Kim Jong-Nam. Perempuan berusia 25 tahun kelahiran Serang, Banten, ini dituduh terlibat pembunuhan Jong-Nam. Namun Korea Utara membelanya.
Semua bermula dari peristiwa di Bandara Internasional Kuala Lumpur pada 13 Februari lalu. Aisyah dan seorang perempuan berkewarganegaraan Vietnam bernama Doan Thi Huang (28) menyergap Jong-Nam. Tak lama kemudian, Jong-Nam tewas. Dugaannya, Jong-Nam diracun.
Polisi Diraja Malaysia menuduh Aisyah dan Doan mengecapkan cairan beracun ke wajah Jong-Nam. Entah cairan jenis apa itu, masih dalam penyelidikan. Yang jelas, kata Polisi Diraja Malaysia, kedua perempuan ini tahu bahwa cairan yang mereka gunakan adalah racun.
“Kedua tersangka wanita tahu bahwa zat yang mereka bawa adalah racun. Kami tidak tahu zat kimia jenis apa yang digunakan,” terang Kepala Polisi Diraja Malaysia Khalid Abu Bakar dalam konferensi pers di markasnya, Jalan Bukit Aman, Tasik Perdana, 50480, Kuala Lumpur, Rabu (22/2/2017).
Khalid juga menjelaskan tanda-tanda bahwa Aisyah dan Doan tahu cairan di tangannya adalah racun. Setelah mengusap wajah Jong-Nam dengan cairan itu, Aisyah dan Doan lalu mencuci tangan.
“Sebagaimana dalam video (CCTV) yang kalian lihat, mereka (dua tersangka wanita) itu mengusap wajah Kim Chol, setelah itu mereka mencuci tangan mereka,” terang Khalid dalam konferensi pers, merujuk pada identitas Jong-Nam dalam paspor yang dibawanya. Jong Nam memang mengantongi identitas paspor dengan nama Kim-Chol.
Namun pemerintah Korea Utara membantah tuduhan terhadap Aisyah itu. Korea Utara menuntut Malaysia membebaskan Doan dan seorang pria warga negara Korea Utara Ri Jong-Chol. Nama terakhir memang dicurigai Malaysia terlibat dalam pembunuhan Jong-Nam.
“Mereka (Malaysia, red) seharusnya segera membebaskan wanita-wanita tak bersalah dari Vietnam dan Indonesia, juga (membebaskan) satu warga DPRK, yang ditangkap tanpa alasan,” tegas Duta Besar Republik Demokratik Korea untuk Malaysia Kang Chol.
Dubes Kang Chol juga menyebut baik Doan maupun Aisyah telah ditipu. Namun dia tidak menjelaskan lebih lanjut siapa yang menipu mereka. Ditegaskan olehnya, kedua tersangka wanita itu pasti sudah tewas jika membawa racun di tangan mereka.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menduga Aisyah sebagai korban penipuan sehingga terseret dalam kasus pembunuhan yang menghebohkan ini. Aisyah telah terjebak dalam ‘reality show’ yang ternyata merupakan aksi pembunuhan.
“Jadi suatu metode, cara baru. Ini kan mempermainkan ilmulah atau teknologi bahwa racun dengan cara sederhana disemprotkan bisa kena orang. Jadi juga ini ditipu dengan cara seakan-akan permainan media kan. Iya reality show,” ujar JK kepada wartawan di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/2).
Keponakan Aisyah, Iqbal, bercerita bahwa Aisyah dipekerjakan oleh agensi yang menangani reality show. Tugasnya adalah mengisengi orang-orang di Malaysia. Gajinya Rp 2-3 juta sekali main. Hasilnya ditayangkan di televisi. Namun ada yang aneh, Aisyah tak boleh melihat hasil adegan yang dia mainkan.
“Kata produsernya, ngapain kamu lihat. Kalau kamu lihat, entar sia-sia. Di Jakarta pun pernah syuting waktu itu. Dia pun nggak boleh lihat. Nggak ada dia di TV Indonesia,” kata Iqbal kepada khatulistiwaonline di Kampung Ranca Sumur, Serang, Banten, Jumat (17/2). (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo mengatakan demokrasi di Indonesia sudah kebablasan dan solusinya adalah penegakan hukum yang tegas. Sebagai institusi penegak hukum, Mabes Polri selama ini telah menegakkan hukum secara objektif dan netral.
“Iya kan sudah (selama ini Polri sudah tegas), memang begitu kita. Demokrasi kami kan dikawal oleh hukum. Sejauh ini, kami juga melakukan penegakan hukum secara objektif, netral,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar saat dihubungi khatulistiwaonline, Kamis (23/2/2017).
Boy mengatakan semua agenda demokrasi harus mengacu kepada aturan hukum yang ada. Demokrasi dikawal dengan hukum agar demokrasi berjalan dengan baik. “Polri memang men-support itu selama ini. Jadi agar demokrasi itu lebih baik peradabannya maka harus dikawal dengan hukum,” ujarnya.
Presiden Jokowi sebelumnya menyebut kunci jalan keluar dari demokrasi kebablasan itu adalah penegakan hukum yang tegas.
“Kuncinya… kuncinya dalam demokrasi yang sudah kebablasan adalah penegakan hukum,” ujar Jokowi dalam acara pelantikan pengurus Hanura di Sentul International Convention Center, Sentul, Bogor, Rabu (22/2).
Jokowi meminta penegak hukum tidak ragu dalam mengusut suatu kasus. Ketegasan diperlukan.
“Aparat hukum harus tegas. Tidak usah ragu-ragu,” ujar Jokowi, yang disambut tepuk tangan.
Jokowi lantas menyinggung soal banyaknya hoax yang beredar. Kabar bohong tersebut, jika tidak disikapi dengan tegas, bisa menimbulkan perpecahan.
“Ini ujian bagi bangsa kita. Tapi kalau kita bisa lalui dengan baik, ini menjadikan kita semakin matang dan tahan uji,” ujar Jokowi. (ADI)