JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan wilayah Jabodetabek sedang memasuki puncak musim hujan. Meskipun hujan sempat tidak turun menjelang tahun baru hingga memasuki beberapa hari di pekan pertama Januari 2017, hal itu disebabkan siklon tropis di wilayah utara Australia.
“Daerah Jabodetabek pada bulan Januari ini memasuki masa puncak musim hujan hingga awal Februari. Jadi sekarang sedang menaik istilahnya. Meski pada awal-awal sempat tidak turun hujan kebetulan karena ada gangguan siklon tropis di utara Australia,” kata kata Deputi Bidang Klimatologi BMKG Mulyono Rahadi Prabowo saat dikonfirmasi khatulistiwaonline, Jumat (6/1/2017) malam.
Siklon tropis itu menurutnya juga turut menjadi penyebab banjir yang menerjang Bima, Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu. Ia menyebut siklon tropis di utara Australia itu menjadikan pertumbuhan awan di kawasan Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya menjadi intens hingga menimbulkan hujan lebat.
“Munculnya siklon tropis di sebelah utara Australia itu menyebabkan aliran udara di wilayah Lampung dan Jawa bagian barat ini menjadi cukup kencang. Tapi dampaknya di Nusa Tenggara Timur, di sana terjadi pertumbuhan awan yang cukup intens. Sehingga daerah-daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, termasuk Bali, Lombok terjadi kumpulan awan yang cukup kuat dan terjadi hujan cukup lebat. Sehingga kemarin di Bima itu sempat terjadi hujan lebat hingga banjir itu di antaranya karena dampak siklon tropis yang muncul di sebelah utara Australia, kemudian ekor siklon tropisnya itu memberikan dampak di wilayah Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat,” jelasnya.
Untuk wilayah Sumatera juga diprediksi akan segera memasuki puncak musim hujan. Hal ini menurutnya tak lepas dari aliran udara yang melewati Samudera Hindia dan membawa banyak uap air untuk membentuk awan yang nantinya berubah menjadi hujan.
“Kemungkinan saja dalam waktu mendatang ini. Kalau kita melihat dari barat membawa uap air cukup banyak karena asalnya dari Samudera Hindia,” ujar Mulyono.
“Pada beberapa waktu mendatang bisa saja Sumatera bagian barat juga akan terjadi pertumbuhan awan yang cukup intens. Akan dapat terjadi pertumbuhan awan di pantai barat Sumatera yang bisa menimbulkan hujan baik skala lokal dan regional,” imbuhnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hasil pemeriksaan urine Bupati Katingan, Kalteng, Ahmad Yantenglie dinyatakan negatif narkoba. Ahmad dites urine terkait pemeriksaan atas kasus perzinaan yang dilaporkan suami FY.
“Masih negatif,” kata Kabid Humas Polda Kalteng AKBP Pambudi Rahayu saat dihubungi khatulistiwaonline, Jumat (6/1/2017).
Terbongkarnya skandal perselingkuhan Ahmad Yantenglie dengan FY ini berawal dari kecurigaan polisi yang juga suami FY. Suami FY yang baru pulang tugas dari Sampit pada Kamis (5/1) sekitar pukul 00.00 WIB tidak menemui FY di rumah.
“Lantas suaminya (anggota Polri) sempat mencari ke tempat kerja istrinya. Namun di sana tidak diketemukan,” kata Kapolres Katingan AKBP Tato Pamungkas kepada detikcom kemarin.
Selanjutnya, suami FY berpikir untuk mencari ke tempat kos istrinya. Sebab, beberapa hari sebelumnya, FY sempat berbicara akan mencari rumah kos.
“Di rumah kos itulah, suaminya menggerebek,” kata Tato.
Penggerebekan dilakukan sekitar pukul 02.00 WIB. Karena mendapati istrinya berselingkuh, pagi itu anggota Polri tersebut langsung menghubungi Polsek setempat.
Setelah diperiksa di Polda Kalteng, Bupati Katingan dan selingkuhannya FY ditetapkan sebagai tersangka perzinaan dengan pidana Pasal 284 KUHP. Namun Ahmad tidak ditahan melainkan hanya dikenakan wajib lapor dua kali seminggu. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto merencanakan membentuk Badan Siber Nasional (Basinas) untuk memberantas kejahatan dunia maya. Kebijakan tersebut dinggap tidak tepat untuk memberantas isu liar di dunia maya.
Menurut Pengamat Multimedia Heru Sutadi, pemerintah harus memisahkan peran Basinas dengan pemberantasan isu hoax. Sebaiknya Basinas cukup fokus terhadap revolusi digital untuk perlindungan ekonomi digital terutama transaksi keuangan.
“Saya pikir harus dipisahkan antara isu hoax dan peran BCN (Badan Cyber Nasional). Terlalu kecil jika masalah hoax menjadi tugas BCN. BCN harus mendapat tugas mensukseskan revolusi ekonomi digital seperti perlindungan terhadap e-Commerce, e-Government serta inklusi keuangan digital,” kata Heru saat berbicang kepada khatulistiwaonline, Kamis (5/1/2017) malam.
“Janganlah BCN disuruh untuk mematai-matai apa yang menjadi percakapan di dunia maya atau bahkan memasuki informasi pengguna internet,” lanjutnya.
Heru mengatakan sebaiknya pemerintah mengefektifkan peran elemen Kementerian dan lembaga untuk menangkal kejahatan dunia maya. Sehingga menurutnya, pemerintah bisa memegang kendali opini masyarakat terkait pemberitaan di internet.
“Untuk memenangkan mempengaruhi opini adalah dengan mengaktifkan semua Kementerian dan Lembaga serta Government Public Relation untuk segera merespons jika ada isu yang menarik perhatian publik secara cepat,” ujar Heru.
Heru pun memberi contoh soal jembatan Cisomang yang melengkung menjadi berita hoax yang viral di media sosial. Menurutnya sebaiknya elemen pemerintah harus merespon dengan foto jembatan yang asli.
Selain itu juga pemerintah perlu mengedukasi masyarakat agar melek media. Literasi media di masyarakat sangat diperlukan, juga termasuk dari peran masyarakat itu sendiri.
“Jangan dengan BCN lah. Tugas BCN harus lebih besar. Peran serta masyarakat untuk tidak memproduksi dan menyebarkan hoax,” tutur Heru yang juga Direktur Eksekutif ICT Institute tersebut.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mengungkapkan Indonesia adalah negara yang gampang terserang kejahatan siber. Untuk itu Basinas dianggap perlu secepatnya dibentuk.
“Kalau tak dilawan, ini akan merusak berbagai sistem, di mana sistem hi-tech sudah banyak digunakan di kehidupan kita. E-commerce menggunakan, kemudian person to person juga,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan Bogor, Jl Ir H Djuanda, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (4/1).
“Kita kemudian akan bentuk Badan Siber Nasional (Basinas), kita akan memperkuat Lemsaneg sebagai embrio,” sambungnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Suasana di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Polda Metro Jaya pagi ini ramai. Kenaikan biaya pengurusan SIM dan STNK resmi diberlakukan hari ini.
Pantauan khatulistiwaonline, antrean di Samsat Polda tampak normal pada pukul 08.30 WIB-09.00 WIB, Jumat (6/1/2017). Sejumlah orang mengantre di loket pendaftaran, pembayaran dan pengambilan.
Salah satu pengantre, Agus Setia, mengaku tak mempermasalahkan kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mulai biaya pengujian SIM, STNK hingga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
“Katanya kenaikan tarif ini juga untuk meningkatkan kualistas pelayanannya, saya sih nggak khawatir. Kita lihat saja nanti gimana, siapa tahu pelayanan jadi lebih baik kan bagus,” ujar Agus yang sedang mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor.
Pandangan yang sama diungkapkan Amalia. Meski belum mengetahui soal kenaikan itu, Amalia menyebut kenaikan tersebut wajar. Tapi sosialisasi kepada masyarakat harus dioptimalkan.
“Harusnya bertahap biar masyarakat nggak kaget gitu, tapi ya kita lihat saja nanti siapa tahu layanan bisa lebih baik lagi,” sambungnya.
Pemerintah mengesahkan kenaikan tarif PNBP di lingkungan Polri per 6 Januari 2017. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Polri pengganti PP No 50 Tahun 2010.
Polri menyebut kenaikan tarif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk penerbitan SIM hingga STNK sudah dirumuskan bersama dengan Badan Anggaran (Banggar DPR). Kenaikan ini berawal dari adanya temuan BPK soal biaya yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi kekinian.
Kadiv Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan, pemasukan negara tersebut nantinya digunakan untuk meningkatkan sarana prasarana pelayanan seperti di Samsat berupa STNK online, SIM online untuk mempermudah masyarakat yang akan diterapkan secara bertahap. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Sumarsono akan menggelar rapat kerja bersama kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di atas kereta. Rapat kerja itu akan dilakukan pada Jumat (13/1/2017) pekan depan dalam perjalan kereta api dari Jakarta ke Yogyakarta.
Sumarsono, yang biasa disapa Soni, mengatakan pihaknya nanti akan menyewa dua gerbong. Satu gerbong di antaranya akan digunakan untuk rapat.
“Jadi ada dua gerbong. Satu gerbong khusus untuk rapat. Ada mejanya. Nanti diadakan per bidang, ekonomi, pemerintahan, kesra, gitu,” kata Soni kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (5/1/2017).
Menurut Soni, rapat nantinya hanya diikuti oleh kepala SKPD karena sifatnya tidak teknis. Dijadwalkan rapat selesai pada malam hari, tepat saat kereta api tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta.
Pagi harinya, Soni dan pejabat Pemerintah Provinsi DKI akan diterima oleh Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. Usai diterima Sultan, Soni dan rombongan akan berekreasi di Yogyakarta sambil mempelajari kebudayaan Kota Gudeg.
“Sekaligus melihat kekayaan budaya, paket-paket wisata apa yang bisa dikombinasikan, dikerjasamakan Jakarta-Jogja. Dalam rangka pengembangan budaya, termasuk di dalamnya budaya Betawi yang sedang kita gemakan,” kata Soni.
Dia menambahkan, rapat di gerbong itu bisa menjadi cara rekreatif untuk menambah semangat kerja para kepala SKPD. “Sudah lama mereka tidak outbond. Pilihannya tadi mau di Ancol, tapi bosan, di sini jenuh. Ya sudahlah, keluar sambil di jalan saja,” imbuh Soni.
Lalu dari mana anggaran perjalanannya?
“Setiap orang dikenai Rp 7 juta, karena kan hari libur, tidak boleh ada perjalanan dinas,” tutur Soni. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Rohmad dan Nurhadi berpeluh ketika duduk bersila di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor. Dua kancing kemeja batik Rohmad bagian atas dibuka sambil berkipas dengan tangannya.
Mereka bertiga bersama temannya satu lagi yang juga berdagang nasi goreng. Mereka menyeruput kopi hitam hangat sambil menyunggingkan senyum, sederhana tapi terlihat bahagia.
“Alhamdulillah, di sini tadi cepat habisnya. Enggak ada berapa jam sudah habis,” kata Rohmad, Rabu (4/1/2017).
Rohmad dan teman-temannya biasa berdagang di dekat RS Gunung Salak, Kota Bogor. Tetapi hari ini spesial, mereka diundang ke Istana Bogor untuk menyajikan hidangan andalan mereka.
Bicara soal nasi goreng kaki lima, pengalaman Rohmad memang sudah diukir sejak tahun 1999. Kini dia mendapat kesempatan istimewa.
“Ini sudah dua kali saya ke sini. Kemarin hari Senin (2/1) saya juga ke sini karena dipesan Pak Jokowi,” ujar Rohmad.
Dia tak menyangka hari ini kembali diorder oleh Presiden Jokowi. Tetapi kali ini dia diminta menyajikan untuk pewarta dan beberapa staf Istana Kepresidenan.
“Saya sih pingin suatu hari diundang lagi, buat Pak Presiden, supaya lebih dekat,” ungkap Rohmad.
Seporsi nasi goreng ataupun mi dihargai Rp 12 ribu. Hari ini dia dan teman-temannya bisa menyajikan 100 porsi, sehingga Rp 1.200.000 mereka kantongi, yang kemudian sebagian dibelanjakan untuk bahan baku.
Dia lalu bercerita tentang Latif, yang diminta menyajikan nasi goreng untuk Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan para menteri. Latif sudah tiga kali diundang ke Istana Bogor.
“Kalau Pak Latif waktu malam tahun baru sudah dipanggil ke sini. Malah ternyata anak Pak Jokowi itu sering beli mi godok Pak Latif,” cerita Rohmad.
Tak lama setelah itu, Rohmad dan Nurhadi mendapat bayaran dari dagangannya. Senyum mereka makin merekah saat menerima lembaran-lembaran merah itu.
Sementara itu, Latif masih bertugas di dalam Istana. Latif baru pulang setelah sidang kabinet paripurna selesai dan para menteri berangsur meninggalkan Istana.
Latif mendorong gerobaknya keluar dari kompleks Istana sembari bercerita bahwa dirinya sering mendapat pesanan dari keluarga Presiden Jokowi.
“Ya, anak-anaknya (sering pesan). Tapi di sana (tempat biasa berjualan), bukan hari ini,” kata Latif.
Dia bercerita bahwa saat malam tahun baru ada staf Istana yang memanggilnya. Dia diminta menyajikan makanan untuk keluarga Presiden Jokowi.
“Pak Jokowi pesannya mi rebus, sedang (tidak terlalu pedas),” kata Latif. (RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Massa driver GrabBike melakukan aksi unjuk rasa di kantornya, Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi demo tersebut membuat lalu lintas di sekitaran Kuningan daerah Kampus Perbanas macet.
Pantauan di lokasi, Kamis (5/1/2017) sekitar pukul 11.00 WIB, massa yang tadinya demo di Jl HR Rasuna Said diarahkan ke belakang gedung Lippo di Jl Denpasar. Akibatnya lalin ke arah Kampus Perbanas dan ke arah Kuningan City tidak bisa dilintas kendaraan.
Massa driver ojek ini duduk di tengah Jl Denpasar. Meski demikian, aksi demo ini tetap berlangsung aman.
Dalam aksinya massa juga membawa spanduk yang meminta kenaikan bonus. Spanduk bertuliskan ‘Argo Dikit Bonus Rumit’ mereka bentangkan ke arah kantor. Ada juga spanduk yang bertuliskan ‘KYTD (Kemitraan yang Tidak Lengkap)’ yang mereka bentangkan.
Massa juga berorasi meminta bertemu dengan manajemen GrabBike untuk membahas sharing fee. “Kami menyuarakan soal tarif yang tidak adil,” tegas seorang driver yang melakukan aksi demo.
Sampai pukul 11.10 WIB, perwakilan dari Grab belum menemui para driver. (ADI)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Tertangkapnya Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini dan Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Atty Suharti oleh KPK menambah kegelisahan publik atas dinasti politik. Sebab dinasti politik ikut memicu budaya koruptif dalam pemerintahan.
Kegelisahan itu ditangkap pemerintah dengan melarang dinasti politik untuk ikut Pilkada lagi. Hal itu dituangkan dalam Pasal 7 huruf r UU No 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Dalam Pasal 7 huruf r disebutkan:
Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
Lalu apa yang dimaksud dengan ‘kepentingan dengan petahana’? Dalam penjelasan UU tersebut disebutkan:
Yang dimaksud dengan “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” adalah tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.
Tapi pasal ‘dinasti politik’ itu digugat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2014- 2019, Adnan Purichta Ichsan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2015. Di depan 9 hakim konstitusi, pemerintah berargumen perlunya pasal ‘dinasti politik’ di atas.
“Upaya yang dilakukan Pemerintah dengan merumuskan norma Pasal 7 huruf r UU 8/2015 semata-mata untuk upaya memutus mata rantai dinasti politik, tindakan koruptif, dan tindakan penyalahgunaan wewenang. Namun hal ini disadari oleh Pemerintah bukanlah hal yang mudah untuk dilaksanakan karena banyak sekali upaya-upaya yang ingin tetap melestarikan politik dinasti dan upaya-upaya untuk melaksanakan Pilkada tidak dalam keadaan yang fairness,” kata pemerintah sebagaimana dikutip dari putusan MK Nomor 33/PUU-2015 yang dikutip detikcom dari website MK, Kamis (5/1/2016).
Menurut pemerintah, dalam relasi di masyarakat, kedudukan antara keluarga petahana dengan kedudukan calon yang lain tidaklah berada dalam kondisi yang equal. Kedudukan petahana dipandang memiliki akses dan sumber daya yang lebih tinggi terhadap keadaan atau potensi yang dimiliki negara dan potensi yang dimiliki oleh swasta karena kedudukannya.
Maka petahana beserta keluarganya dapat memperoleh keuntungan yang lebih. Baik dari aspek fasilitas maupun dukungan dari kelompok-kelompok, baik dari institusi negara maupun swasta, walaupun secara hukum, hal ini kadang-kadang sulit untuk dibuktikan.
“Ketentuan untuk menjalankan atau melaksanakan Pilkada secara fairness inilah yang mendorong Pemerintah untuk mengatur ketentuan Pasal 7 huruf r UU 8/2015 agar kontestasi politik berjalan secara equal. Agar dapat berjalan equal maka diaturlah dengan ketentuan satu periode berikutnya baru boleh untuk mengajukan diri di dalam Pilkada di wilayah yang sama,” papar pemerintah.
Pemerintah merujuk survei yang dilakukan oleh IFES dan Lembaga Survei Indonesia terhadap dinasti politik. Hasilnya, masyarakat memberikan respons 64 persen masyarakat menyatakan politik dinasti berdampak negatif, 9 persen menyatakan 71 berdampak positif, 7 persen menyatakan tidak berdampak, dan 38 persen menjawab tidak tahu.
“Politik dinasti ini diatur sedemikian rupa karena petahana mempunyai akses terhadap kebijakan dan akses terhadap alokasi anggaran, sehingga dapat memberikan keuntungan pribadi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah atau memenangkan kelompok-kelompoknya. Dalam praktik, hal yang paling banyak dilakukan oleh petahana adalah memperbesar dana hibah, dana bantuan sosial, program kegiatan yang diarahkan ke dalam upaya memenangkan salah satu pasangan calon,” terangnya.
Petahana secara alamiah memiliki berbagai fasilitas dan tunjangan yang melekat kepada dirinya, sehingga untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, fasilitas dan tunjangan itu melekat terus-menerus. Sehingga dalam banyak hal sering dilihat ada banyak spanduk yang menuliskan program-
program dan menuliskan kegiatan-kegiatan yang di dalamnya ada gambar incumbent atau nama incumbent yang terkait dengan pemilihan pada saat itu.
“Karena sedang menjabat maka petahana memiliki keunggulan terhadap program-program, terhadap kegiatan-kegiatan yang seluruhnya atau sebagian dapat didapat diarahkan untuk memenangkan dirinya atau memenangkan dinastinya,” katanya.
“Yang banyak pula terkait dengan netralitas PNS maka petahana mempunyai akses yang lebih besar untuk memobilisasi PNS untuk memberikan dukungan yang menguntungkan kepada dirinya,” sambung pemerintah.
Banyaknya argumen itu dimentahkan tim hukum penggugat yang terdiri dari Heru Widodo, Supriyadi Adi, Novitriana Arozal, Dhimas Pradana Aan Sukirman, Mappinawang, Sofyan Sinte dan Mursalin Jalil. MK menghapus pasal ‘dinasti politik’.
“Bukan berarti MK menafikan kenyataan di mana kepala daerah petahana (incumbent) memiliki berbagai keuntungan. Namun, pembatasan demikian haruslah ditujukan kepada kepala daerah petahana itu, bukan kepada keluarganya, kerabatnya, atau kelompok-kelompok tertentu tersebut,” putus MK.
Vonis itu diketok oleh sembilan hakim konstitusi secara bulat. Yaitu Arief Hidayat, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Patrialis Akbar, Aswanto, Suhartoyo dan Manahan MP Sitompul.
“Sebab, keuntungan-keuntungan itu melekat pada si kepala daerah petahana sehingga kemungkinan penyalahgunaannya juga melekat pada si kepala daerah petahana,” ujar majelis dengan suara bulat. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Joko Widodo mengaku sudah menerima laporan dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal rencana penghentian kerjasama militer antara Indonesia dan Australia. Jokowi meminta masalah itu segera diclearkan.
“Ya, saya sudah menerima laporan dari Panglima TNI, dari Menteri Pertahanan,” kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis (5/1/2016).
Jokowi menegaskan, Indonesia dan Australia sudah sepakat untuk saling menghormati dan tidak campur soal urusan dalam negeri masing-masing. Kesepakatan tersebut harus dihormati.
“Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sudah sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menghargai dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sepakat itu,” kata Jokowi.
Untuk itu, lanjut Jokowi, dirinya telah memerintahkan Panglima TNI dan dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait masalah tersebut. Karena, masalah ini menurutnya tak hanya soal perasional, tetapi menyangkut soal prinsip negara.
Lalu, apakah penghentian kerjasama itu harus seizin Presiden?
Jokowi tak memberi jawaban tegas soal ini. Dia hanya mengatakan, dirinya sudah menerima laporan mengenai permintaan dari TNI untuk penghentian kerjasama tersebut.
“Sudah disampaikan ke saya, artinya kan sudah disampaikan ke saya,” katanya.
“Ya ini masalahnya biar diclearkan dulu. Karena juga masalah, itu meskipun di tingkat operasional, tapi ini masalah prinsip,” tambah Jokowi. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sebanyak 23 orang yang tewas menjadi korban kebakaran Kapal Motor (KM) Zahro Express terus diidentifikasi oleh tim kepolisian. Berikut adalah 10 nama korban tewas yang sudah teridentifikasi terakhir.
“Ini adalah nama-nama yang telah berhasil diidentifikasi sejauh ini,” kata Direktur Ekesekutif Disaster Victim Identification (DVI) Polri Kombes Anton Castilani mengkonfirmasi, Rabu (4/1/2016).
Sebagian dari nama-nama ini memang sudah diketahui sejak sebelum hari ini. Kini tersisa 12 jenazah yang belum teridentifikasi.
Berikut adalah 10 nama korban yang telah berhasil diidentivikasi oleh DVI Polri:
1. Yeri Herawati (43) perempuan, Bogor
2. Nia Kurniati (33) perempuan, Bogor
3. Nelson Cornelius (39) laki-laki, Tangerang
4. Dewi (36) perempuan, perempuan, Tangerang
5. Eli Aliyah (42) perempuan, Cibinong
6. Tjung Tho Kie (60) perempuan, Teluk Gong
7. Moh Bunyamin (43) laki-laki, Cilandak
8. Otih Sugiarti (69) perempuan, Bandung
9. Mohammad Nurdin (40) laki-laki, Depok
10. Nazwa Sarla (11) perempuan, Depok
(ADI)