JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Aksi Bela Palestina akan digelar pada Minggu (17/12) nanti di Jakarta. Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) KH Bachtiar Nasir mengatakan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan memimpin aksi ini.
“Hari ini kita umumkan bahwa insyaallah Majelis Ulama Indonesia akan bersedia memimpin aksi umat Islam bersatu membela Palestina,” kata Bachtiar dalam jumpa pers di Masjid Raya Pondok Indah, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2017).
Bachtiar menjelaskan, Aksi Bela Palestina pada Minggu (17/12) nanti sebagai bentuk solidaritas Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia. Dia pun mengajak warga untuk ikut terlibat dalam aksi ini.
Menurut Bachtiar, acara dimulai dari pukul 06.00 WIB. Massa diharapkan berkumpul di sekitar Monas dan sekitar Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS), Jakarta Pusat.
“Agenda ini kami buat sebagai bentuk keberpihakan kami kepada Palestina yang terzalimi,” ujar Bachtiar.
Sementara itu Wakil Ketua GNPF MUI yang juga Wasekjen MUI Bidang Hubungan Luar Negeri ustaz Zaitun Rasmin juga memberi dukungan terhadap Palestina. Menurutnya, MUI mendukung penuh Aksi Bela Palestina tersebut.
“Dalam rapat Majelis Ulama Indonesia telah diputuskan untuk MUI melakukan unjuk rasa bersama kaum muslimin bahkan bersama bangsa ini,” katanya.
Menurut dia, kemerdekaan Palestina mutlak harus didukung karena Indonesia juga menolak segala bentuk penjajahan di atas muka bumi.
“Yang perlu disampaikan bahwa MUI merasa umat harus benar-benar bersatu untuk pembelaan terhadap Palestina,” ujarnya. (DON)
BABEL, khatulistiwaonline.com
Sejak terpilih menjadi Ketua Dana Kompensasi (KIP) Produksi PT. Timah Persero Tbk pada 28 Agustus 2017 lalu di Aula Kantor Camat Kota Sungai Liat, Kabupaten Bangka Induk Provinsi Banten, tingkah pola Ratno Daeng Maulipali semakin menjadi-jadi.
Anehnya, Ratno ini seorang oknum PNS yang bertugas di Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka di bawah naungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah yang dipimpin oleh Mina sebagai kepala dinasnya, istri dari Bupati Bangka H. Tarmizi.
Saat ini dikabarkan bahwa Ratno memiliki jabatan rangkap, yaitu selain jadi PNS tapi juga menjabat sebagai Humas PT. Pulomas, Sekjen KNPI, Pengurus Astrada Kabupaten Bangka Induk, dan kini menjabat pula jadi Ketua Panitia Dana Kompensasi KIP untuk nelayan Kota Sungailiat.
Dia juga mengurus aktifitas bongkar muat pasir timah dari Kapal Isap Produksi PT. Timah beserta mitranya. Sungguh fantastis semuanya beraroma materialistis, koq bisa ya? Seorang PNS punya banyak jabatan. “Yang namanya Ketua Dana Kompensasi untuk Nelayan ya mustinya dari anggota nelayan atau yang berhubungan dengan kegiatan nelayan dong. Kalau ini bukan seorang yang berprofesi sebagai nelayan, malah dari golongan PNS yang sudah pasti akan lalai dalam menjalankan tugas,” ujar warga.
Sebagai aparatur sipil negara sebelum menjabat sebagai Ketua Dana Kompensasi ini, Ratno ini dikabarkan suka berkeliaran di luar kantornya pada saat jam dinas. Menurut keterangan saksi-saksi mata sebagai narasumber yang bisa dipercaya dan sepanjang pantauan wartawan Khatulistiwa di lapangan, memang benar informasi yang beredar di kalangan masyarakat, Ratno sering berkeliaran di luar saat jam dinas.
Bahkan ketika dijumpai di Kantor Camat Sungailiat ia sempat berang saat dikonfirmasi seraya berkata dengan nada penuh emosi dan menantang wartawan seperti seorang jagoan yang arogan dan tak mau kalah pamor sambil pasang aksi gaya saat difoto wartawan.
Berbagai keluhan dari masyarakat tentang sepak terjang Ratno ini, bahkan menurut keterangan dari masyarakat nelayan dan penambang pasir timah di laut Air Kantung Sungailiat, limbah tailing pasir timah yang jatuh dari kapal isap pun kini diambil lagi oleh pengusaha swasta KIP. Apakah ini tidak layak dibilang arogan, tamak dan serakah? Semenjak zaman Indonesia merdeka PT. Timah sudah melakukan aktifitas penambangan laut dan daratan, belum pernah ada catatan sejarah dalam perjalanan PT. Timah mengeruk kembali limbah buangannya. Baru-baru ini di akhir tahun 2017 pihak PT. Timah dan mitranya mengeruk limbah pembuangannya. Aneh memang.
Menurut keterangan tangan kanan Ratno yang bernama Alim menyatakan kepada wartawan pada tanggal 8 Desember 2017, bahwa Ratno tidak lah salah dan menerangkan bahwa pengerukan timah tailing KIP itu berdasarkan Surat Keputusan Bersama dari Dirjen PT. Timah untuk mengeruk kembali tailing limbah KIP dikarenakan limbah tersebut berbahaya sebab mengandung uranium dan SKnya pun sudah dikeluarkan oleh Camat Sungailiat.
Jika semua keterangan Alim ini benar adanya, jika dihitung dari tahun 1945 sudah banyak ikan dan manusia mati karena radiasi dari uranium ini akibat ulah kapal keruk dan kapal isap PT. Timah.
Kalau begitu sebaiknya semua kapal keruk timah yang beroperasi di laut segera dihentikan apalagi kapal isap milik PT. Pulomas yang beroperasi terlalu dekat dengan bibir pantai, jaraknya kurang lebih dari satu mil laut padahal izinnya minimal satu mil laut. Yang diketahui selama ini jika tambang timah ditutup justru ini yang membuat banyak orang bisa kena serangan kanker alias kantong kering.
Sepak terjang Ratno ini harus segera dihentikan karena jelas bisa menyebabkan kerugian besar di segala pihak, apalagi ia telah merugikan pihak Pemda karena sering bolos kerja.
Aktifitas bongkar muat pasir timah dari KIP dalam satu bulan bisa mencapai lima sampai dengan enam kali, sudah jelas ia bolos kerja. Masa Bupati Bangka, Kepala Dinasnya dan Setda semuanya pada tutup mata? Memang sepertinya sudah menjadi tradisi di negeri ini bahwasanya peraturan dibuat untuk dilanggar!
Bupati Bangka H. Tarmizi saat ini sepertinya tidak punya nyali. Kalau ingin maju negeri ini harus bersikap yang tegas dong. (ERWAN)
BABEL, khatulistiwaonline.com
Pembangunan proyek Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di daerah Lingkungan Matras Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung dikabarkan bermasalah.
Berdasarkan laporan dari warga Matras yang juga berprofesi sebagai wartawan nasional koran Tekad kepada Khatulistiwa pada pertengahan bulan Oktober 2017 yang lalu, proyek IPAL ini diduga sarat dengan kecurangan dan masalah.
Proposal pengajuan permohonan untuk proyek IPAL ini juga dikabarkan telah dicurangi oleh oknum Kaling Matras bernama Safitri. Nama-nama yang tercantum didalamnya terkesan telah dipalsukan karena beberapa nama yang sudah tertulis tanpa sepengetahuan orangnya, bahkan pemilik nama sama sekali tidak tahu menahu kalau namanya telah dicantumkan oleh Kaling Matras di dalam proposal tersebut.
Bahkan lebih lucu lagi nama Ketua KSM ini ternyata bukan warga Lingkungan Matras tetapi warga dari Lingkungan Air Hanyut bernama Hamdan. Lahan tempat berdirinya bangunan IPAL ini dikabarkan belum ada pembebasan dari pihak pemilik lahan berinisial TAR. Safitri sebagai Kaling Matras ini dinilai terlampau berani dan nekat, entah apa yang ada di dalam benak dan pikirannya?
Permasalahan ini telah dikonfirmasikan ke pihak Dinas Pekerjaan Umum, Pak Panca. Panca pun berjanji kepada kedua awak dari media Khatulistiwa dan Tekad, untuk segera memanggil Safitri Kaling Matras. Dan Dody selaku pengawas Proyek IPAL Matras berjanji untuk menghentikan sementara waktu pengerjaan proyek bangunan IPAL ini sampai permasalahan yang ada di lapangan dituntaskan oleh Safitri dengan masyarakat pemilik lahan yang berinisial TAR.
Menurut keterangan dari Panca saat ditanya, berasal dari mana sumber dana untuk Proyek IPAL Matras ini? Sumber dananya dari pusat (DAK) dana untuk bahan material senilai tiga ratusan juta rupiah melalui proses lelang dan sudah ada pemenangnya tanpa menyebutkan siapa perusahaan suplier yang telah mendapatkan untuk pengadaan bahan material proyek tersebut.
Sedangkan untuk upah kerjanya senilai seratus tiga puluh delapan juta rupiah dan itu jatuh ke pihak penanggung jawab pekerjaannya. Jumlah totalnya kurang lebih sebesar empat ratus lima puluh juta rupiah, dan baru dicairkan sebesar lima puluh jutaan rupiah. Lumayan juga.
Proyek IPAL ini kabarnya sempat dihentikan pengerjaannya selama kurang lebih satu minggu pada pertengahan bulan Oktober 2017, namun pada akhir bulan Oktober 2017 yang lalu pengerjaan proyek IPAL ini kembali dilanjutkan sehingga menimbulkan protes dari pemilik lahan. Warga Lingkungan Matras dari koran Tekad kembali mengajak wartawan Khatulistiwa untuk mendatangi Kantor PU Cipta Karya guna menemui Dody. Dengan didampingi Panca kedua orang ini agak sedikit kaget mendengar informasi yang dibawa oleh kedua awak media ini, ternyata permasalahan di lapangan belum juga bisa diselesaikan oleh Safitri Kaling Matras.
Dody pun kembali berjanji akan segera turun langsung ke lapangan untuk menemui pemilik lahan TAR untuk segera menyelesaikan masalah yang telah dibuat oleh Kaling Matras ini. Ini menandakan lemahnya kinerja pihak PU Cipta Karya dalam pengawasan sistem kerja di lapangan.
Pada tanggal 14 September 2017 yang lalu berdasarkan informasi dari warga Lingkungan Matras bahwa pengerjaan Proyek IPAL ini telah selesai. Tanggal 27 Nopember 2017 yang lalu wartawan Khatulistiwa untuk ketiga kalinya mendatangi Kantor PU Cipta Karya dan bertemu dengan Dody. Saat ditanya Dody sepertinya enggan berkomentar banyak, untuk menjawab pertanyaan wartawan Khatulistiwa.
Proyek IPAL ini memang sudah selesai, tetapi masalah di lapangan tak kunjung selesai. Gimana Pak Dody? Entah bagaimana mereka ini? Proyek IPAL ini menang pantas untuk diusut oleh pihak berwenang!!! (ERWAN)
BABEL, khatulistiwaonline.com
Pihak penegak hukum yang berwenang diminta untuk segera mengusut dugaan gudang penampungan dan penggorengan pasir timah yang tidak mengantungi izin lengkap.
Pantauan wartawan Khatulistiwa pada hari Jum’at, 8 Desember 2017 yang lalu ke gudang milik Atiam, di Kabupaten Bangka Barat tepatnya di Desa Air Kuang, Kecamatan Parit Tiga, Provinsi Bangka Belitung, tampak puluhan karung pasir timah ditampung di gudang milik Atiam warga keturunan Tionghoa.
Diprediksikan puluhan ton pasir timah yang sedang dilobi oleh anak buah Atiam dan sudah siap untuk digoreng. Saat dikonfirmasikan kepada para pekerja yang sedang mencuci pasir timah (lobi) di gudang ini, saat ditanya ke mana Bos mereka Atiam? Jawab mereka, ada di dalam rumahnya. Saat itu pintu belakang rumah Atiam sedang terbuka lebar dan ada beberapa orang yang sedang duduk santai di ruang dapur rumah Atiam ini, namun melihat ada tiga orang awak media datang, pintu belakang rumah Atiam pun ditutup setengah.
Saat dipanggil Bos Atiam tidak ada sahutan, tetapi tiba-tiba seseorang keluar dari dalam ruang dapur rumah dan berkata bahwa Bos Atiam tidak ada di rumah. Dan ia mengaku kepada awak media ini bahwa dirinya pun sedang menunggu Bos Atiam.
Keberadaan gudang milik Atiam ini tepat di belakang Pasar Ikan Parit Tiga, dan juga ternyata di dalam gudang ini banyak tersimpan bahan material bangunan dan puluhan ton pasir timah yang tak jelas asal dan usulnya. Kamera CCTV terpasang hampir di setiap sudut gudang ini.
Anehnya saat operasi PETI yang digelar oleh Polda Babel sepertinya sama sekali tidak menyentuh gudang-gudang pasir timah yang berada di daerah Parit Tiga ini, kemungkinan di belakang mereka ada pihak-pihak tertentu yang menjadi beking mereka. Dan lebih anehnya lagi sewaktu operasi PETI digelar, gudang milik Atiam ini berhenti beraktifitas, pintu gudang pun ditutup rapat-rapat.
Operasi PETI digelar oleh Polda Babel sepertinya sudah dibocorkan terlebih dahulu sebelum pelaksanaannya, maklum namanya juga sudah koordinasi masss!!! (Tim)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Hujan ekstrem disertai angin kencang mengguyur Jakarta pada siang hari ini. Kondisi ini disebabkan adanya pertemuan massa udara di sekitar perairan utara Jawa.
“Penyebabnya, ada pertemuan massa udara dari barat, selatan, dan utara yang pertemuannya itu di sekitar perairan utara Jawa,” kata Kepala Bagian Humas BMKG Hary Tirto Djatmiko ketika dihubungi, Senin (11/12/2017).
Dia mengatakan, seminggu yang lalu, BMKG telah memberikan informasi soal adanya break monsoon di Jakarta. Break monsoon ini ialah berhentinya pembentukan awan dan hujan secara sementara.
Break monsoon terjadi dalam kurun 2-5 hari, yang diawali pada Senin (4/12) lalu. Setelah melewati break monsoon, pembentukan awan dan hujan kembali terjadi.
“Mulai tanggal 10 Desember, ada indikasi potensi pertumbuhan awan hujan. Dimulai dari selatan dan barat Jabodetabek. Sehingga hari ini hujan begitu deras,” ujarnya.
Dia mengatakan hujan ekstrem disertai angin kencang dan petir bisa diprediksi dari gejala cuaca yang terjadi. Dia meminta warga waspada jika terjadi cuaca panas di pagi dan siang hari.
“Maka, jika sore hari hujan, berpotensi ada angin kencang dan petir. Kalau mendung dari pagi, kemungkinan tidak terjadi petir dan angin kencang itu,” ucapnya.
Hary memperkirakan, dalam seminggu ke depan, cuaca pada pagi akan berawan. Hujan kemungkinan terjadi pada sore hingga malam dengan intensitas sedang sampai lebat. Dia mengimbau masyarakat lebih waspada.
“Bogor yang akan sering terjadi hujan dengan intensitas ringan sampai lebat,” tuturnya. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Presiden Jokowi berpendapat, tahun politik tak harus berdampak buruk untuk ekonomi. Menurut dia, politik dan ekonomi memiliki ranahnya masing-masing dan bisa saling mendukung.
“Saya kira kalau kita bersama-sama bisa menghilangkan paling tidak persepsi ‘ini politik, ini ekonomi’. Saya kira yang politik berjalanlah politik, yang ekonomi berjalanlah ekonomi,” kata Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2017).
Jokowi menggarisbawahi pelaku ekonomi yang memilih ‘wait and see’ setiap menjelang tahun politik. Padahal tahun politik bisa dibilang justru merangsang pertumbuhan ekonomi.
“Menurut saya, kontestasi politik, 0,2%-0,3% itu justru ada belanja spanduk, kaos, sembako, justru naik. Tapi yang ngomong bukan saya, ekonom juga Pak Darmin (Menko Ekonomi),” tutur Jokowi.
Tahun politik pun bukan hanya 2019 atau saat pemilihan presiden (pilpres) saja. Setiap tahun ada pilkada serentak di berbagai daerah.
“Tahun 2014 kita ada pilpres, wait and see. 2015 ada 150-an pilkada apa wait and see lagi, 2016 (ada) 106 pilkada wait and see lagi, 2018 ada 171 pilkada wait and see lagi, 2019 ada pilpres, apa mau wait and see lagi,” papar Jokowi.
Maka itu, Jokowi menyarankan agar pelaku ekonomi tetap berjalan di ranah ekonomi. Sementara itu politikus berjalan di ranahnya.
“Artinya, marilah kita memulai bersama agar yang politik berjalan, yang ekonomi mari bermain di wilayah ekonomi dan ingat bahwa ini bukan pertama kali Indonesia menjalankan pilkada serentak, dan bukan pertama kali pemilu diadakan di negara kita,” kata Jokowi. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Aziz Syamsuddin ditolak menjadi Ketua DPR. Lantas siapakah yang akan menjadi ketua DPR pengganti Setya Novanto?
Penunjukan Aziz sebagai ketua DPR dilakukan oleh Setya Novanto yang kini ditahan KPK karena terjerat kasus korupsi e-KTP. Dalam suratnya, Novanto mengundurkan diri sebagai ketua DPR dan menunjuk Aziz sebagai penggantinya.
“Yang penting tanda tangan ketua umum dan sekjen dan dewan pembinanya sah,” ujar Aziz di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12/2017).
Penunjukan Aziz sebagai ketua DPR ditentang oleh banyak anggota Fraksi Golkar. Penolakan Azis menjadi Ketua DPR disampaikan lewat pembubuhan tanda tangan oleh anggota fraksi Golkar sebelum rapat paripurna kemarin.
Terdapat 50 dari 91 anggota F-Golkar yang sudah menggalang tanda tangan. Nama-nama yang meneken tanda tangan antara lain Sekretaris F-Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Fadel Muhammad, eks Ketua DPR Ade Komarudin, dan Ketua Komisi III Bambang Soesatyo.
Terdapat lima poin yang disampaikan dalam surat pernyataan tersebut. Salah satunya meminta penggantian Ketua DPR untuk saat ini belum dapat dilaksanakan.
Surat ini ditindaklanjuti dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) sebelum paripurna DPR. Rapat Bamus menyepakati bahwa Aziz tidak jadi ditunjuk menjadi Ketua DPR. Aziz batal dilantik sebagai Ketua DPR dalam rapat paripurna kemarin.
“Nanti akan dibicarakan di partai sendiri. Tidak, tidak (Aziz tidak jadi ketua DPR),” jelas Ketua F-Golkar Robert Kardinal.
Kursi Ketua DPR memang merupakan jatah Fraksi Golkar. Sesuai aturan pada UU MD3, hanya Fraksi Golkar yang bisa mengganti Novanto.
Sejumlah kader Golkar yang berpeluang menggantikan Novanto sebagai ketua DPR sudah banyak dibicarakan sejak jauh hari sebelumnya. Selain Aziz, nama-nama yang disebut sebagai ketua DPR seperti Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Sekretaris F-Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, Wakil Ketua MPR Mahyudin, Anggota Komisi III Kahar Muzakir.
Selain itu juga ada nama Fadel Muhamad dan Rambe Kamarulzaman ikut disebut. Bahkan Ade Komarudin yang sempat menjadi Ketua DPR turut ikut disebut-sebut.
Soal ketua DPR ini akan dibahas terlebih dahulu oleh internal Golkar. Posisi ketua DPR merupakan salah satu kursi panas yang diperebutkan di internal partai berlambang beringin itu.
Lantas siapa yang akan dipilih Golkar untuk posisi ketua DPR? (NGO)
JAKARTA,KHATULISWAONLINE.COM
KPK memanggil mantan Menko Perekonomian Kwik Kian Gie. Kwik dipanggil sebagai saksi terkait kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
“Kwik Kian Gie akan diminta keterangannya untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung),” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Senin (11/12/2017).
Selain Kwik, ikut dipanggil Arief Surowidjojo sebagai saksi. Arief disebut sebagai saksi dari unsur swasta.
Kwik sebelumnya sudah pernah memberi keterangan sebagai saksi pada Kamis (20/4) dan Selasa (6/6) lalu. Dalam pemeriksaan terakhirnya, penyidik mendalami soal soal SKL yang dikeluarkan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung kepada BDNI pada 2004.
Saat itu dia membenarkan BDNI masih memiliki utang Rp 3,7 triliun. Utang itu kemudian dibebankan kepada petani tambak Dipasena.
Kwik juga pernah memberi kesaksian untuk KPK dalam sidang praperadilan Syafruddin. Praperadilan dimenangkan KPK.
Syafruddin menjadi tersangka terkait penerbitan SKL terhadap Sjamsul Nursalim, selaku pemegang saham pengendali BDNI, yang memiliki kewajiban kepada BPPN.
KPK menyebut Syafruddin mengusulkan disetujuinya KKSK perubahan atas proses litigasi terhadap kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh obligor BLBI kepada BPPN sebesar Rp 4,8 triliun.
Dalam audit terbaru BPK, KPK menyebut nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini menjadi Rp 4,58 triliun. Nilai itu disebabkan Rp 1,1 triliun yang dinilai sustainable, kemudian dilelang dan didapatkan hanya Rp 220 miliar. Sisanya, Rp 4,58 triliun, menjadi kerugian keuangan negara.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Dari balik rutan KPK, Setya Novanto menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai penggantinya sebagai Ketua DPR. Aziz merupakan salah satu saksi meringankan tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP itu.
Novanto sendirilah yang menunjuk Aziz menjadi salah satu saksi yang meringankannya pada 27 November lalu. Aziz datang, lalu setelah diperiksa KPK, anggota Komisi Hukum DPR ini enggan membeberkan hasil pemeriksaannya.
“Saya sudah sampaikan pada penyidik. Silakan nanti penyidik menyampaikan ke rekan wartawan. Jangan saya,” kata Aziz di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jaksel, Senin (27/11).
Setelah pemeriksaan sebagai saksi itu, kedekatan Aziz dengan Novanto kian terlihat jelas. Saat Novanto mengirim tulisan tangan menolak dicopot dari kursi Ketum Golkar, Novanto meminta Idrus Marham jadi Plt Ketum serta dan Yahya Zaini plus Aziz Syamsuddin menjadi Plt Sekjen Golkar.
Desas-desus nama Aziz akan ditunjuk jadi Ketua DPR telah lebih dulu berembus sebelum ada surat dari Novanto. Saat namanya sudah ramai dibicarakan, Aziz lalu sesumbar akan meminta izin kepada Presiden Jokowi ihwal menggantikan Novanto jadi Ketua DPR.
“Lagi dicoba (izin ke Jokowi). Saya malah belum tahu sebenarnya nama saya masuk. Alhamdulillah. Saya baru pulang dari daerah ini,” kata Aziz di Hotel Atlet Century Park, Jl Pintu Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (3/12).
Tak lama berselang, ternyata Novanto diam-diam menulis surat pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR. Ia menunjuk Aziz menjadi penggantinya. Surat tersebut diterima Ketua Fraksi Golkar Robert Joppy Kardinal dan sempat dibahas dengan F-PPP serta F-PKB di ruang F-Golkar.
Tak hanya ke F-Golkar, Novanto juga mengirimkan surat ke pimpinan DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Ada 2 surat yang ditulis Novanto.
“Surat pengunduran diri Pak Novanto ada tanggal 4 Desember dan 6 Desember yang ditujukan kepada pimpinan DPR dan sekaligus dalam surat pengunduran diri itu menunjuk Aziz Syamsuddin,” ujar Wakil Ketua MKD DPR Sarifuddin Sudding di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/12).
Kebetulan, hari ini DPR menggelar paripurna penutupan masa sidang. Apakah hari ini surat pengunduran diri Novanto dibacakan sekaligus melantik Aziz sebagai Ketua DPR? (DON)