Bandung,KHATULISTIWAONLINE.COM- Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) Hegarmanah di Kecamatan Cidadap, Kota Bandung masih dilanjutkan. Hal tersebut dikatakan oleh Wali Kota Bandung Oded M Danial.
“Masih, masih berlaku,” kata Oded di Balai Kota Bandung, Sabtu (25/7/2020).
Oded menyebut, PSBM itu dilakukan agar mencegah penyebaran virus COVID-19. Seperti diketahui, di Kecamatan Cidadap ada kluster baru yang berasal dari Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD).
Beragam upaya dailakukan Pemkot Bandung untuk menekan penyebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Salah satunya melakukan tracing dan rapid test kepada warga sekitar.
“Soal PSBM Cidadap, Pemkot Bandung sudah melakukan rapid test kepada 635 orang,” ujarnya.
Oded menyebut, hasil rapid test itu delapan orang di antaranya dinyatakan reaktif dan dilanjutkan test swab.
“Hasilnya, delapan orang reaktif dan sudah ditindaklanjuti PCR. Hasilnya tujuh orang negatif dan satu orang masih dalam konfirmasi karena spesimennya tidak terbaca,” ucapnya.
Ia juga menambahkan, untuk satu orang warga yang spesimennya tidak terbaca, akan dilakukan swab test ulang.
“Sedang dites ulang dan kami sedang menunggu hasilnya,” tambahnya.
Sementara itu, Oded menjelaskan, diluar klaster Secapa AD tingkat kesembuhan COVID-19 di Kota Bandung sudah dirasa baik.
“Trend perkembangan pandemi COVID-19 di Kota Bandung menunjukkan hasil yang baik. Diluar kondisi klaster Secapa Bandung, jumlah positif aktif kita ada di angka 32 orang, dengan angka kesembuhan 84,11%, sedangkan angka kematian 9,11%,” jelasnya.
Selain warga Kecamatan Cidadap, pihaknya juga terus melakukan tracing, rapid test dan swab test kepada warga Kota Bandung lainnya.
“Tracing atau penelusuran terus kita lakukan. Saat ini jumlah pengetesan dengan rapid test 31.106 orang atau 1,25% penduduk. 1.594 di antaranya reaktif. PCR sudah mencapai 0,61% penduduk atau 15.217 orang, pengetesan itu sudah melebihi target nasional. Target kami minimal 1% penduduk untuk kami tes dengan PCR,” tuturnya.
Oded juga menambahkan, berdasarkan panduan terbaru dari Kementerian Kesehatan, ada perubahan dalam pengistilahan kasus COVID-19 ini.
“ODP dan PDP sekarang kita sebut menjadi suspek. OTG menjadi kontak erat. Kasus konfirmasi disebut positif tetap. Sembuh menjadi discharge. Istilah ini akan berlaku minggu depan,” pungkasnya.
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Pasien positif virus Corona (COVID-19) klaster Secapa AD semakin berkurang. Dari yang sebelumnya 1.308, data terbaru hari ini diketahui pasien Corona Secapa AD tersisa 836 orang.
“Hasil Lab PCR dari swab ke-2 pasien di Secapa AD sampai dengan pagi ini (Selasa, 21 Juli), ada 4 pasien lagi yang dinyatakan negatif,” ungkap Kadispen TNI AD Brigjen TNI Nefra Firdaus dalam keterangan tertulis, Selasa (21/7/2020).
Hingga hari ini, pasien Corona klaster Secapa AD berkurang sebanyak 472 orang. Pada laporan Minggu (19/7) kemarin, penambahan pasien sembuh dari klaster ini ada 9.
“Jadi dari total 1.308 pasien positif COVID-19 di Secapa AD pada pagi ini sudah berkurang 472 orang menjadi tinggal 836,” terang Nefra.
Sebagian dari 836 pasien Corona klaster Secapa AD ada yang dirawat di rumah sakit. Namun mayoritas tanpa ada keluhan sehingga menjalani isolasi mandiri di Markas Secapa AD.
“(Sebanyak) 12 masih dirawat di RS TNI AD Dustira, Bandung, sedangkan 824 lainnya berada di Secapa AD (isolasi) tanpa keluhan apa pun,” sebut Nefra.
Konfirmasi kesembuhan pasien di klaster Secapa AD yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, setelah dilakukan 2 kali uji PCR dan dinyatakan negatif virus Corona. Untuk mengantisipasi penyebaran yang lebih luas, tiga kelurahan di sekitar Secapa AD di Kecamatan Cidadap diberlakukan check point bagi warga yang keluar-masuk wilayah tersebut.
Pemkot Bandung juga melakukan tes Corona terhadap warga yang berada di sekitar Secapa AD. Sedikitnya ada 8 warga yang reaktif Corona berdasarkan hasil rapid test. Hasil swab PCR mereka belum keluar sehingga masih harus menunggu konfirmasi positif Corona atau tidak.
Meski begitu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengumumkan mayoritas personel TNI yang berada di dua tangsi militer di Bandung Raya menunjukkan progres kesembuhan signifikan. Dua tangsi militer yang dimaksud adalah Secapa AD dan Pusdik POM.
“Pusdikpom semua yang terkonfirmasi positif setelah dilakukan pengetesan lagi 100 persen (sembuh) dan yang di Secapa AD kurang lebih ada 400-an itu sudah sembuh, menunjukkan prediksi kita bahwa OTG-OTG di institusi negara cenderung hampir semuanya membaik dan sehat,” kata Ridwan Kamil, Senin (20/7).
Untuk diketahui, terdeteksi 101 personel TNI di Pusdik POM Kota Cimahi terinfeksi virus Corona. Sementara itu, di Secapa AD ditemukan 1.308 orang yang terdiri dari perwira siswa, staf, dan keluarga di lingkungan institusi pendidikan yang berada di Hegarmanah, Kota Bandung itu.
Bandung,KHATULISTIWAONLINE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberlakukan denda bagi masyarakat yang tak menggunakan masker. Denda senilai Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu akan diberlakukan mulai 27 Juli 2020 mendatang
“Kami akan melakukan pendisiplinan. Proses edukasi, teguran sudah dilakukan. Tahap ketiga disiplin dengan denda. Dari (Rp) 100 -150 ribu kepada mereka yang tidak menggunakan masker di tempat umum,” ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil usai melakukan rapat koordinasi di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Senin (13/7/2020).
Kang Emil menuturkan denda diberlakukan bagi masyarakat yang tak menggunakan masker di tempat umum. Sementara di tempat pribadi, tak ada kewajiban.
“Kalau di ruang pribadi itu pilihan, di rumah tidak wajib. Mau pake silahkan untuk kewaspadaan. Kalau dia sedang pidato seperti saya tidak harus (pakai masker) , olahraga kardio tinggi, lari kencang, sepeda kencang, diizinkan (tidak menggunakan masker), sedang makan dibolehkan. Di luar itu ada denda,” kata Kang Emil.
Pemberlakuan denda ini akan dilakukan selama 14 hari dan dimulai pada 27 Juli 2020. Pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu.
“Proses ini akan dilakukan selama 14 hari dimulai pada 27 Juli. Pemberlakuan dendanya akan dimulai. Sebelum itu akan ada finalisasi sosialisasi. Mudah+mudahan tidak ada yang banyak yang kena denda,” tuturnya.
Kang Emil mengatakan pemberlakuan denda ini dilakukan mengingat dari pengamatan dan laporan, masih banyak yang tidak menggunakan masker di lapangan.
“Ini hasil monitor dan laporan dari Kapolda, banyak orang yang cuek tidak menggunakan masker,” katanya.
Selain membayar denda, sambung Emil, ada pilihan lain dalam penggunaan sanksi yakni kurungan atau kerja sosial.
“Kalau tidak bisa membayar denda, pilihannya opsinya kurungan atau kerja sosial yang finalisasinya sedang disiapkan pak Kajati,” katanya.(DAB)
Bogor,KHATULISTIWAONLINE.COM – Kondisi Stasiun Bogor pagi ini masih terpantau ramai. Antrean masyarakat yang akan menggunakan KRL terjadi sampai koridor.
Pantauan pukul 06.06 WIB, masyarakat tampak berdatangan dan memadati Stasiun Bogor. Antrean sendiri dibagi menjadi 3 banjar.
Beberapa masyarakat ada yang membeli tiket terlebih dahulu ketika sampai di stasiun. Sementara lokasi saat ini dipindahkan ke parkiran.
Sejumlah aparat gabungan polisi, TNI, dan petugas stasiun melakukan penjagaan di sekitar lokasi. Petugas stasiun selalu mengingatkan pengguna KRL untuk selalu menjaga jarak atau physical distancing dan memakai masker melalui pengeras suara.
“Dimohon juga kepada bapak-ibu sekalian untuk berdiri di marka yang disediakan,” ucap petugas.
Semakin siang, jumlah masyarakat yang akan menggunakan KRL bertambah banyak. Meski antrean terus memanjang, semua masyarakat patuh dengan berdiri di marka yang telah disediakan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan pasar dan KRL sering menjadi tempat penularan Corona. Menanggapi itu, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menyampaikan pihaknya akan lebih memperketat protokol kesehatan di stasiun dan dalam KRL.
“PT KCI sadar sebagai transportasi publik dengan jumlah pengguna terbesar di wilayah Jabodetabek, KRL Commuter Line memiliki fungsi yang sangat penting dalam mendukung aktivitas warga untuk kembali produktif dengan disiplin dan aman. Karena itu berbagai protokol kesehatan tetap dilaksanakan oleh KCI tanpa kompromi,” kata VP Corporate Communication PT KCI Anne Purba, Rabu (1/7).
Anne menyampaikan pengguna KRL saat ini bisa mencapai lebih dari 350 ribu orang. Karena itu sejumlah protokol kesehatan seperti memakai masker akan diwajibkan di dalam KRL.
“Seluruh pengguna KRL wajib menggunakan masker selama berada di area stasiun dan di dalam KRL. Selain masker PT KCI juga sangat menyarankan pengguna memakai pelindung wajah (face shield), jaket atau baju lengan panjang, dan sarung tangan,” ucap Anne.(DAB)
Bandung,KHATULISTIWAONLINE.COM – Ada 10 makam digali kembali dan jenazahnya dipindahkan setelah sebelumnya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Jenazah dipindahkan karena negatif Corona.
Sekretaris Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung Agus Hidayat mengatakan jenazah yang dipindahkan itu sudah dipastikan negatif COVID-19. Hasil swab test keluar setelah pasien meninggal dan dimakamkan.
“Ada beberapa juga yang oleh keluarganya ditarik lagi (dipindahkan), jadi mungkin pas meninggalnya dicek dan hasilnya negatif, terus digali lagi,” kata Agus di Balai Kota Bandung, Kamis (2/7/2020).Ia mengungkapkan, jenazah tersebut dipindahkan oleh ahli waris supaya dimakamkan di tempat yang sesuai keinginan keluarganya. Menurutnya, itu diperbolehkan selama jenazah yang bersangkutan dipastikan negatif COVID-19.
Dari catatan Distaru, ada 70 jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 dan 10 jenazah yang dipindahkan termasuk di dalamnya. Selama dirawat, menurutnya 10 jenazah tersebut masih berstatus pasien dalam pengawasan (PDP).
“Ada yang dipindahkan ke Subang, ke Sumedang, jadi itu setelah ketahuan hasilnya negatif,” ucapnya.
Seperti diketahui untuk di Kota Bandung, pemakaman khusus jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 berada di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut.
“Di sana, sudah ada blok khusus untuk pemakaman jenazah yang dimakamkan dengan protokol COVID-19 dan sudah dilakukan sejak Bulan Maret,” pungkasnya.(VAN)
Bandung,KHATULISTIWAONLINE.COM – Mochamad Solihin, salah satu kepala dinas di Pemprov Jabar, meninggal di RS Borromeus, Kota Bandung, Rabu (1/7). Solihin pernah juga menjabat sebagai penjabat sementara (Pjs) wali kota Bandung pada 2018. Jabatan terakhirnya sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat
Solihin rencananya dimakamkan hari ini, Kamis (2/7/2020). Proses pemakaman menggunakan protokol COVID-19.
“Hanya karena kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, sehingga semua kematian di RS harus diberlakukan protokol keamanan pemakaman COVID-19. Belum ada pernyataan resmi terkait penyebab kematian almarhum. Mohon jangan ambil kesimpulan sendiri,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat Berli Hamdani saat dikonfirmasi.Berli mengatakan saat ini seluruh jajaran Pemprov Jabar dan keluarga besar almarhum tengah berduka cita atas kepergian Solihin. “Kehilangan sahabat, teman, rekan kerja, sekaligus panutan di tengah Pandemi ini menyebabkan kami semua tidak bisa mengantarkan almarhum ke peristirahatannya yang terakhir secara layak,” tutur Berli.
Kendati begitu, salat gaib akan tetap dilaksanakan untuk mendoakan almarhum. Pasalnya, takziah atau melayat ke rumah duka belum memungkinkan karena pandemi.
Solihin pernah menjadi Pjs Walikota Bandung selama empat bulan, ketika itu ia mengisi kepemimpinan Kota Bandung karena Kang Emil dan Mang Oded melakukan kampanye Pilkada. Ia menjadi Pjs hanya sekitar empat bulan, terhitung dari Februari hingga Juni 2018.
Walau singkat sebagai Pjs Wali Kota Bandung, Solihin dikenal sebagai pribadi yang ramah dan tak segan bertukar senyum bahkan dengan kalangan office boy (OB) sekali pun. Ia pun menolak untuk menggunakan rumah dan kendaraan dinas walikota selama menjadi Pjs.
Belum lama ini atau tepatnya 12 Juni 2020, Solihin dilantik sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jabar bersamaan dengan 14 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jabar.(VAN)
Bogor,KHATULISTIWAONLINE.COM – Di tengah masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional, kawasan Puncak selalu ramai dikunjungi warga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor pun mengungkap penyebab ramainya kawasan tersebut.
Jubir Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, mengatakan baru 1 tempat wisata di kawasan Puncak yang beroperasi kembali saat PSBB proporsional, yakni Taman Safari Indonesia. Restoran, tempat makan, hotel, atau wisma, juga sudah beroperasi, namun semuanya diaktivasi dengan pembatasan-pembatasan.
“Cuma persoalannya ini adalah manakala kita sudah mulai mengatur, mengendalikan usaha-usaha, aktivitas usaha ya, baik hotel, restoran, tempat wisata itu kita kendalikan, tapi persoalan yang sekarang di luar kendali itu adalah semua fasilitas umum, fasilitas publik,” kata Syarifah ketika dihubungi, Senin (22/6/2020).”Jadi rupanya itu kan kawasan Puncak itu secara keseluruhan pemandangannya indah. Walaupun tempat wisata ditutup, mereka bisa menikmati keindahan (kawasan Puncak) itu di pinggir jalan, di tempat parkir,” lanjutnya.
Dia menambahkan, pengunjung Puncak bukan hanya warga Jakarta, melainkan masyarakat lokal ikut memadati kawasan Puncak.
“Jadi konsekuensinya Kabupaten Bogor masih masuk level oranye, cukup berat. Nah nggak bisa bebas. Walaupun masyarakat mungkin ‘new normal new normal’ sudah tidak sabar, kemarin kan banyak yang stay at home, jadi pada ke luar (rumah). Pada euforia lah, jadi tempat di Puncak itu penuh,” ujarnya.(MAD)
Bandung,KHATULISTIWAONLINE.COM – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) berencana membuka kembali sekolah di zona hijau. Namun, Gubernur Jabar Ridwan Kamil memastikan sekolah di wilayahnya belum ada yang akan dibuka dalam waktu dekat.
“Pak Nadiem Makarim (Mendikbud) sudah mengumumkan kalau sekolah boleh dibuka di zona hijau, nah per hari ini 27 kota dan kabupaten di Jabar belum ada (zona hijau),” ucap pria yang akrab disapa Kang Emil usai menggelar rapat koordinasi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Selasa (16/6).
Kang Emil mengatakan saat ini belum ada daerah di Jabar yang masuk kategori zona hijau. Adapun saat ini baru 17 Kabupaten/Kota yang masuk kategori zona biru.
“Saya berdoa mudah-mudahan dalam evaluasi dua mingguan, kita naik ke hijau dari 17 yang sudah biru. Nah kita juga akan memberikan rapor kepada gugus tugas,” kata Emil.
Menurut Kang Emil, pembukaan sekolah di Jabar kebijakannya harus berbasis kota/kabupaten. Sebab, hal ini berpengaruh terhadap kurikulum belajar siswa.
“Kalau sekolah kebijakannya harus satu kota dan kabupaten karena dalam satu kota dan kabupaten kurikulumnya sama dan fasilitasnya sama. Jadi kalau ada satu sekolah yang buka di kecamatan lain enggak, itu nanti akan akan kejomplangan kualitas pendidikan,” tuturnya.
Sejauh ini, kata Emil, sektor pendidikan di Jabar yang diperbolehkan baru pesantren. Menurut dia, karakteristik pesantren dan sekolah umum berbeda.
“Kok pesantren bisa? Kalau pesantren itu rata-rata dimiliki oleh pribadi, kurikulumnya juga tidak sama ya dalam satu kecamatan ada yang tema kurikulumnya A, kemudian pesantren lainnya kurikulum B, maka kalau yang satu duluan dan yang lain belakangan nggak ada masalah,” ujarnya.
“Tapi kalau sekolah umum seperti SD, SMP dan SMA itu gerakannya harus satu irama karena dimiliki oleh negara dan kurikulumnya diatur oleh negara sehingga kalau ada yang bertanya kenapa pesantren boleh? Karena tadi, kurikulum beda, start dan finis beda, maka boleh dibuka duluan dengan catatan kesehatan di zona hijau dan biru dan protokol kesehatan,” kata Emil menambahkan.
Sebelumnya diberitakan, Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan jadwal tahun ajaran 2020/2021 tidak akan berubah, yaitu akan dimulai pada Juli mendatang. Nadiem juga pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah, yaitu peserta didik yang berada di zona kuning, oranye dan merah tetap melakukan pembelajaran dari rumah.
Nadiem mengatakan ada 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye dan merah. Sedangkan sisanya 6 persen peserta didik yang berada di zona hijau diperkenankan untuk melakukan pembelajaran tatap muka.
“94 persen dari peserta didik kita tidak diperkenankan melakukan pembelajaran tatap muka jadi masih belajar dari rumah. Yang 6 persen yang di zona hijau itulah yang kami memperbolehkan pemerintah daerah untuk melakukan pembelajaran tatap muka tetapi dengan protokol yang sangat ketat,” ujar Nadiem dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Kemendikbud, Senin (15/6).
“Jadi saya ulangi lagi bahwa untuk saat ini karena hanya 6 persen dari populasi peserta didik kita yang di zona hijau merekalah yang kita berikan persilakan untuk pemerintah daerah mengambil keputusan melakukan sekolah dengan tatap muka, sisanya 94 persen tidak diperkenankan, dilarang, karena mereka masih ada risiko penyebaran COVID,” sambung dia.
KHATULISTIWAONLINE.COM – KPU Kabupaten Bandung membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 27 miliar untuk menggelar Pilkada. Kekurangan anggaran tersebut karena adanya penambahan jumlah TPS.
Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya mengaku pihaknya siap untuk melanjutkan tahapan lanjutan dari Pilkada. Salah satunya dilantiknya Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang sempat tertunda.
“Secara prinsip KPU Kabupaten Bandung telah siap melanjutkan tahapan pemilihan bupati (Pilbup). Secara personel kami sudah siap sampai tingkat PPS. Sebentar lagi PPDB dan nanti pada waktunya KPPS,” ujar Agus, Rabu (17/6/2020).
Kemudian, protokol kesehatan harus diterapkan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada. Di antaranya dengan pembatasan jumlah pemilih ketika proses pencoblosan di tempat pemilihan suara (TPS).
Agus mengatakan saat ini jumlah TPS bertambah menjadi 6.876 TPS. Ada penambahan sekitar 1.428 TPS di mana sebelumnya hanya 5.448 TPS.
“Awalnya TPS itu 5.448 sekarang dengan penambahan TPS, karena jumlah TPS itu tadinya maksimal 800 sekarang menjadi maksimal 500, maka jumlah TPS-nya menjadi 6.876,” tambah Agus.
Menurutnya penambahan TPS tersebut akan dilakukan merata ke setiap kecamatan maupun desa. “Semua desa kecamatan dan itu proporsional. Hampir setiap desa itu terjadi penambahan,” ujarnya.
Meski demikian, Agus mengaku, pihaknya telah menghitung ulang anggaran akibat penambahan jumlah TPS. Pihaknya memerlukan anggaran tambahan sekitar Rp 27 miliar dari anggaran sebelumnya hanya Rp 99 miliar.
“Dengan adanya menambahan TPS, kita juga melakukan penghitungan ulang dan pembekakannya juga cukup besar,”
“Sehingga jumlah penambahan dari akibat penambahan TPS itu. Kemudian dikurangi dengan adanya efisiensi maka ketemulah penambahan yang kita ajukan itu menjadi sekitar Rp 126 miliar, dikurangi Rp 99 miliar (anggaran KPU sebelumnya), maka muncul angka sekitar Rp 27 miliar (tambahan anggaran),” ungkap Agus.
Agus menjelaskan Rp 27 miliar tersebut bukan untuk penanganan COVID-19. Anggaran untuk penanganan COVID kabarnya akan diberikan oleh pemerintah pusat dari APBN.
“Tapi itu tidak termasuk yang anggaran untuk COVID-19. Sedangkan anggaran COVID saja, kami mengajukan melalui KPU RI itu sekitar Rp 20,9 miliar atau dievaluasi lagi sekitar Rp 18 miliar. Yang ini katanya akan ada bantuan dari APBN,” jelasnya.
Meski demikian, ia menegaskan KPU Kabupaten Bandung siap malanjutkan tahapan Pilkada selanjutnya. Karena masih memiliki sisa anggaran dari pencairan pertama. Bahkan, mampu mengefisiensi anggaran sekitar Rp 8 miliar.
“Sampai hari ini, kita sudah aman untuk awal-awal ini. Karena masih ada dana yang tersisa dari pencairan pertama. Itu masih ada dan kita masih bisa tetap jalan sambil terus memproses untuk usulan tambahan berikutnya,”
“Ini perlu diketahui, bahwa kami tidak hanya menambah, tapi kami juga melakukan efisiensi sekitar Rp 8 miliar,” pungkasnya.
Bogor ,KHATULISTIWAONLINE.COM– Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau langsung kondisi Stasiun Bogor pagi ini. Meski kepadatan penumpang masih terjadi, disebut lebih tertata dibanding awal pekan lalu.
“Pagi ini ada tiga hal yg lebih baik dibanding minggu lalu. Pertama karena ada bus bantuan dari Jakarta 30, ditambah Pemkot Bogor 10, jadi 40, sehingga relatif lebih cair. Kedua sistem antrean yang jauh lebih baik, oleh teman-teman PT KAI dan KCIA sehingga lebih rapi, tidak menumpuk. Ketiga ada data banyak penumpang yang memilih berangkat tadi malam dibanding Senin pagi,” kata Bima di Stasiun Bogor, Senin (15/6/2020).
“Jadi situasinya walaupun masih padat, jauh lebih bisa kita urai. Jadi saya terima kasih sekali kepada PT KCI, PT KAI, pak gubernur DKI Jakarta, yang ikut sama-sama koordinasi mengurangi penumpukan penumpang disini,” ucap dia menambahkan.
Pantauan di lokasi, Bima dan Anies sempat mengecek langsung proses pembelian tiket dan antrean penumpang di stasiun Bogor. Keduanya sempat ikut dalam barisan antrean penumpang. Bima dan Anies juga berinteraksi dengan sejumlah penumpang.Sebelumnya, Bima dan Anies juga sempat mengecek bus yang disediakan di Stasiun Bogor untuk mengangkut penumpang ke Jakarta. Sementara itu, antrean penumpang yang rata-rata akan bekerja di Jakarta mengular hingga ke koridor dan sebagian area parkir.
Pihak Stasiun Bogor juga membuka pembelian tiket di luar loket resmi yang ada di dalam stasiun. Hal tersebut dilakukan mengurangi penumpukan penumpang di dalam area stasiun.
Bima menyebut penumpang yang datang ke stasiun Bogor saat ini belum 50 persen, karena total penumpang yang setiap hari datang saat sebelum musim pandemi jauh lebih banyak jumlahnya. Karena itu, sambung dia, evaluasi dan koordinasi akan terus dilakukan.
“Akan evaluasi terus, karena kita akan lihat dampak pengaturan sif jam kerja yang dibelah antara pagi dan siang. Jadi mudah-mudahan ini berjalan dengan baik. Karena perlu dicatat ini belum 50 persen penumpang, jadi harus ada koordinasi lebih lanjut pengaturan lebih lanjut,” tutur Bima.