BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Polisi mengantisipasi adanya lonjakan jumlah kendaraan saat libur panjang akhir pekan long weekend di kawasan Puncak, Bogor. Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor, pun diberlakukan sistem satu arah (one way) pagi ini.
“(Sedang diberlakukan sistem) satu arah ke atas. Sekarang lagi satu arah ke atas (dari) jam 08.00 WIB,” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Fitra Zuanda saat dihubungi, Jumat (21/8/2020).
Fitra menjelaskan one way diberlakukan meski kondisi arus lalu lintas di kawasan Puncak pagi ini lancar. Dia menambahkan one way diterapkan dari pagi ini agar kendaraan yang datang dari Jakarta untuk menuju Puncak Pas tidak menumpuk.
“(One way dari Simpang Gadog ke Puncak Pas dilakukan) karena kendaraan dari bawah lebih banyak daripada yang ke atas, gitu. Jadi kendaraan dari Jakarta menuju Cianjur lebih banyak, makanya kita berlakukan one way dari bawah supaya untuk menguras. Sekarang lagi one way dari bawah ke atas,” ungkapnya.
Lanjut AKP Fitra, pemberlakuan one way ini situasional. Dia mengatakan puncak wisatawan yang datang ke kawasan Puncak diprediksi terjadi hari ini dan kemarin.
Kemarin, sambung Fitra, jumlah kendaraan yang memasuki kawasan Puncak meningkat 10 persen dibanding pada hari normal.
“Jadi puncak wisatawan yang menuju ke Puncak itu kemarin dan hari ini. Puncak crowded itu hari Sabtu. (Sementara) puncak arus balik hari Minggu,” imbuh Fitra.(MAD)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gedung Perkantoran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat (DPRD Jabar) yang berada di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, akan ditutup selama 14 hari ke depan. Penutupan perkantoran gedung wakil rakyat ini lantaran ditemukannya 38 orang positif Corona atau COVID-19.
“Iya kemungkinan kita akan menutup DPRD selama 14 hari kerja, seperti Gedung Sate kemarin,” ujar Sekretaris DPRD Jabar Ida Wahida Hidayati, Jumat (14/8/2020).
Menurut Ida, tim dari Gugus Tugas Jabar akan melakukan pelacakan kontak erat dari 38 orang yang terkonfirmasi COVID-19 tersebut. Dari informasi yang dihimpun, puluhan orang tersebut berasal dari kalangan anggota dewan, PNS dan Non-PNS yang bekerja di lingkungan Gedung DPRD.
“Kemarin juga ada yang tidak ikut swab, ada sisa beberapa orang yang belum ikut, ada PNS dan non-PNS yang tidak ikut swab. Mungkin karena suatu hal, karena belum ada kesempatan ikut, kita akan mendata dan melakukan swab lanjutan,” tutur Ida.
Beredar tangkapan layar yang memperlihatkan data sejumlah anggota dan pegawai DPRD Jabar yang terkonfirmasi positif. Rata-rata memiliki CT hasil di atas 36,7. Terdapat sejumlah nama anggota dewan yang terpapar di antaranya anggota dewan dari fraksi Demokrat, PKB dan PDIP.
“38 orang pak, yang positif, tapi belum diinventarisir berapa orang anggota, berapa PNS, berapa non-PNS karena campur. Kita sedang inventarisir, soalnya hasilnya baru datang dari Labkes. Kita mau data dulu mana anggota dewan, mana PNS, mana non-PNS,” ucap Ida.(VAN)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat hari ini resmi dimulai. KLB tersebut terlihat hanya dihadiri oleh internal Partai Gerindra.
Pantauan di lokasi, Sabtu (8/8/2020), para peserta yang ada di dalam ruangan KLB terlihat menggunakan masker. Sebagian dari peserta juga terlihat mengenakan face shield.
Sejumlah petinggi Partai Gerindra yang terlihat yakni Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, Wakil Ketua Dewan Pembina Sandiaga Uno. Wakil Ketua Umum Gerindra Edhi Prabowo, Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Gerindra Sufmi Dasco hingga adik Prabowo yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo.
Sebelum masuk pada acara ini, panitia terlebih dahulu memutarkan lagu Indonesia Raya, mengheningkan cipta, hingga pembacaan UUD 1945 dan Pancasila. Selain itu, turut diputar lagu mars Partai Gerindra dan pembacaan sumpah kader Partai Gerindra.
Juru Bicara Partai Gerindra, Habiburokhman sebelumnya mengatakan pada KLB Gerindra tahun ini digelar secara virtual fisik. Peserta yang hadir pun dibatasi hanya 200 orang saja.
“Ini kan kongres semi virtual dan fisik ya, sekitar 80 persen virtual, sisanya kita fisik yang hadir di sini. Mungkin di bawah 200 orang lah,” ujar Habiburokhman di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020).
Habiburokhman mengatakan KLB tersebut akan membahas agenda pilkada serentak 2020. Menurutnya, hal itu perlu dikonsolidasikan dengan DPD Gerindra se-Indonesia.
“Ini kan konsolidasi besar pertama pascapemilu 2019, apalagi nanti akan ada pilkada serentak 2020 di Desember, makanya kongres luar biasa itu dimajukan di bulan-bulan ini supaya kita bisa berkonsolidasi di seluruh Indonesia, agendanya antara lain akan membahas konsolidasi politik pembangunan partai kita saat ini dan lima tahun yang akan datang termasuk evaluasi yang kemarin,” katanya.
Seperti diketahui, Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Gerindra digelar hari ini. Ada yang istimewa karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri akan ‘hadir’ secara virtual.
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengatakan KLB akan dibuka oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Kongres akan dihadiri seluruh pimpinan DPD Partai Gerindra, Dewan Pembina, Dewan Pimpinan Pusat (sebagian secara daring), dan dewan pimpinan cabang tingkat kabupaten/kota, termasuk anggota DPRD kota/kabupaten/provinsi secara virtual atau daring dengan tetap mengikuti peraturan protokol kesehatan COVID-19.
Agenda KLB Gerindra adalah mendengarkan laporan pertanggungjawaban dewan pimpinan pusat dan pemandangan umum. Setelah itu, Prabowo akan kembali ditetapkan jadi ketum.(VAN)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisioner KPAI Jabar Rita Pranawati meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengevaluasi kembali kebijakan sekolah di kecamatan yang masuk zona hijau bisa menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka.
“Apakah benar sudah masuk zona hijau? Karenakan sebenarnya di aturan itu harus masuk pada SKB 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Dalam Negeri,” kata Rita via sambungan telepon, Kamis (6/8/2020).
Rita mengungkapkan, di SKB 4 Menteri itu sudah ada aturan soal pelaksanaan KBM tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Itu kan jelas di aturan, kalau zona kuning, orange, merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka dan harus belajar daring dan zona hijau boleh tapi harus tanda tangan orang tua. Yang saya tahu, karena keinginan orang tua sekolah membuka, padahal kan seharusnya prinsipnya kesehatan dan keselamatan untuk siswa,” ungkapnya.
Ia meminta kepada Ridwan Kamil agar tidak terburu-buru untuk membuka sekolah.
“Kalau saya nanti dulu, keselamatan dan kesehatan anak itu nomor satu. Karena, kalau anak sakit luar biasa repotnya nanti orang tua lagi, kalau COVID-19 susah lho,” ucapnya.
“Saya dapat data dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) bahwa, modal kesehatan anak Indonesia tidak sama dengan anak-anak di luar negeri. Misalnya penyakit balita tinggi, modal imunisasi, modal kesehatannya berbeda, ini menjadi PR sebenernya harus disikapi, kita tidak bisa sama dengan sekolah-sekolah diluar. Dan angka kematian COVID-19 anak di Asia tinggi,” tambahnya.
Selain itu, ia menilai ketika satu kecamatan sudah masuk zona hijau tapi siswa atau gurunya berasal dari zona merah itu juga dikhawatirkan menjadi kasus baru.
“Banget, dan guru itu dari mana. Itu kita harus memperhatikan, sepertinya harus terakhir (sekolah) yang dibuka kalau menurut KPAI. Kita tidak bisa memaksa sekolah harus masuk karena orang tua yang enggak sanggup,” jelasnya.
Ia juga berujar, seharusnya ada penyederhanaan kurikulum dalam situasi darurat seperti saat ini.
“Kita tidak bisa dalam situasi darurat seperti saat ini, tidak bisa sama dengan situasi normal. Kita juga tidak bisa kejar target harus selesai, namanya situasi darurat,” ujarnya.
“Harus dievaluasi lagi, merujuknya ke SKB 5 Menteri,” tandasnya.
Sementara itu Pemerhati Perlindungan Anak Jawa Barat Andri Mochmad Saftari tak begitu mempersoalkannya. “Kalau dirasa aman ya, untuk daerah dan zona yang sudah dinyatakan aman tidak masalah ya untuk dibuka,” katanya via sambungan telepon, Kamis (6/8/2020).
Andri menuturkan, protokol kesehatan harus dilakukan. Tapi, untuk daerah yang zonanya masih kuning seperti Kota Bandung tidak boleh.
“Ya, tentu kalau belum aman jangan memaksakan. Tetap dengan sistem pembelajaran jarak jauh, walaupn begitu kondisinya,” tuturnya.
Menurutnya, dalam hal ini pemerintah harus terus memberikan imbauan terkait protokol kesehatan yang ketat.
“Ini kan tetap, kebijakan pemerintah harus tegas yang abai terhadap protokol kesehatan. Tetap diperketat, jangan sampai kejadian, harus mengawasi semuanya,” jelasnya.
Ia enggan mengungkapkan setuju atau tidak setuju KBM dibuka. Selama keamanannya dijamin, dirinya mempersilahkan.
“Selama dipandang nyaman dan aman untuk sekolah. Saya kira, personalnya sepakat tidak sepakat, setuju tidak setuju, selama itu aman buat anak dan buat masyarakat saya kira silahkan saja,” ujarnya.(DAB)
KABUPATEN CIREBON,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kabupaten Cirebon mengumumkan adanya seorang pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) terkonfirmasi positif. Petugas melaksanakan tes swab atau uji usap tenggorokan massal di lingkungan Dishub Kabupaten Cirebon.
Sekretaris Dishub Kabupaten Cirebon Adang Suryana mengatakan swab massal merupakan langkah pencegahan penyebaran virus Corona atau COVID-19 di lingkungan kantornya. “Sebanyak 50 pegawai yang ikut swab massal. Ini sesuai dengan kuota dari Dinkes,” kata Adang kepada awak media di Dishub Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Selasa (4/8/2020).
Adang mengatakan untuk total pegawai yang ada di Dishub sebanyak 170 orang. Selain swab massal, Adang mengaku telah berkomunikasi dengan pasien positif. Saat ini pasien positif asal Dishub itu menjalani isolasi mandiri.
Adang menerangkan kronologi terpaparnya salah seorang pegawainya. Pasien tersebut sebelumnya melalukan perjalanan dinas menuju Yogyakarta selama tiga hari. Sepulang dari Yogyakarta, pegawai tersebut langsung menjalani swab.
“Setelah mengetahui hasilnya. Pegawai ini langsung isolasi di rumah sakit. Pasien ini juga tak banyak kontak dengan pegawai lainnya. Kecuali dengan penjaga malam,” katanya.
Dengan adanya kejadian tersebut, Adang mengaku telah mengetatkan penjagaan sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Pegawai yang bersuhu tubuh tinggi dan tak bermasker tak diperkenankan untuk masuk kantor.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon Eny Suhaeni mengatakan pihaknya memberi kuota untuk 50 pegawai yang menjalani swab. “Yang sempat berinteraksi dengan pasien, yang lebih diutamakan. Terutama bidang keselamatan, khususnya penguji Ditlantas,” kata Eny.
Eny menyarankan pihak Dishub mengetatkan penjagaan sesuai protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Sebelummya, GTPP COVID-19 Kabupaten Cirebon mengumumkan enam pasien positif anyar. Salah satunya pegawai Dishub Kabupaten Cirebon, yakni pasien positif kasus ke-73. Pasien merupakan lelaki usia 43 tahun.
Sekadar diketahui, saat ini total pasien positif COVID-19 di Kabupaten Cirebon mencapai 74 kasus. Sebanyak 37 pasien berhasil sembuh, 32 masih menjalani perawatan. Sementara itu, lima pasien meninggal dunia.(MAD)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemprov Jawa Barat melakukan pengetesan di sektor perkantoran. Hasilnya tak hanya di Gedung Sate, kasus positif COVID-19 juga ditemukan di DPRD Jabar dan kejaksaan.
“Kita terus melakukan agresif testing khususnya di perkantoran dan pemerintahan. Nah perintah agresif testing inilah yang menemukan keterpaparan kasus di beberapa tempat, ada di Gedung Sate, ada di DPRD, ada di kejaksaan, di mana-mana,” ujar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Makodam III Siliwangi, Jalan Aceh, Kota Bandung, Senin (3/8/2020).
Kang Emil sapaannya mengatakan terpaparnya pekerja itu terindikasi dari perilaku para pekerjanya sendiri. Menurutnya, kegiatan para pekerja selepas keluar dari kantor kurang terkontrol.
“Mengingatkan agar kita terus disiplin dan belum tentu si Covid itu ada di kantornya, ini bisa karena perilaku dari karyawan atau staf yang sepulang kantor melakukan kegiatan yang tidak terkontrol,” katanya.
Di samping itu, pihaknya juga merekomendasikan agar melakukan work from home guna mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan kantor. Namun rekomendasi itu diserahkan lagi ke pihak perkantoran.
“Nah, ini akan terus kita lakukan dan prosedurnya diskresi untuk melakukan work from home itu juga direkomendasi oleh kita,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar kantor rajin membuka jendela. Sebab, berdasarkan analisa terakhir, virus Corona menyebar di ruangan tertutup.
“Kejadian-kejadian kasus di perkantoran mengindikasikan agar kantor-kantor ini rajin membuka jendela, jadi lebih rawan perkantoran yang tidak ada jendela, ber-AC penuh dan sentral dibandingkan dengan perkantoran yang ada jendela, maka dari itu rekomendasi kita bagi perkantoran yang ada jendela agar rajin membuka jendela ventilasi,” tuturnya.
“Kalau ada pilihan untuk kegiatannya bisa outdoor maka lakukan kegiatan outdoor jadi misalkan kalau resepsi pernikahan juga kalau memang ada pilihan bisa outdoor dilakukan outdoor, kalau bisa indoor tapi dengan protokol kesehatan,” kata Emil menambahkan.
Sementara itu Kasipenkum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jabar Abdul Muis Ali membenarkan bila virus Corona sudah masuk dilingkungan kejaksaan. Menurut dia, ada satu orang pegawai kejaksaan yang positif Corona.
“Iya benar ada ditemukan satu orang pegawai kejaksaan dari kejaksaan negeri Kabupaten Bandung positif COVID-19. Saat ini sudah diilakukan penanganan sesuai prosedur,” kata Muis saat dikonfirmasi.
Seperti diketahui di Gedung Sate ditemukan 40 pegawai yang kerkonfirmasi positif COVID-19. Sementara untuk di DPRD, belum diketahui berapa orang yang terkonfirmasi positif.(DAB)
CIMAHI,KHATULISTIWAONLINE.COM
Tiga warga Kota Cimahi masuk ke dalam daftar 40 orang yang positif Corona Virus Disease atau COVID-19 yang bertugas di Gedung Sate. Mereka saat ini menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing karena masuk kategori orang tanpa gejala (OTG).
Kepala Dinas Komunikasi Informasi Arsip dan Perpustakaan (Diskominfoarpus) Kota Cimahi Harjono mengatakan pihaknya menerima laporan tiga PNS aktif tersebut pada Minggu (2/8/2020) malam.
“Iya ada tiga PNS di Gedung Sate yang positif itu warga Cimahi. Kita dapat laporannya tadi malam jadi agak terlambat juga,” ungkap Harjono saat ditemui, Senin (3/8/2020).
Saat ini, Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Cimahi melakukan tracing kontak erat di lingkungan tempat tinggal PNS yang positif tersebut.
“Kita melakukan tracing hari ini terutama di lingkungan keluarga dan tempat tinggalnya karena dikhawatirkan ada penyebaran COVID-19,” katanya.
Tiga PNS itu merupakan warga Kelurahan Cipageran, Cigugur, dan Padasuka. Mereka bisa saja dipindahkan ke BPSDM Provinsi Jawa Barat untuk menjalani isolasi secara terpusat.
“Sekarang Dinkes sedang laporan ke Wali Kota Cimahi, apakah isolasi akan tetap di rumah atau dilanjutkan di BPSDM Jabar. Tapi kondisinya memang sehat dan tidak ada gejala klinis,” ujarnya.(DAB)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional bagi Kota Bogor, Depok, Bekasi, Kabupaten Bogor dan Bekasi (Bodebek) hingga 16 Agustus 2020.
Sedianya, PSBB Bodebek akan berakhir pada 1 Agustus 2020. Keputusan memperpanjang PSBB ini tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Jabar Nomor:443/Kep.419-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Ketiga Pemberlakuan PSBB secara Proporsional di Wilayah Bodebek.
Kepgub tersebut ditandatangani Gubernur Jabar Ridwan Kamil pada Kamis (30/7/20). Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad mengatakan, dalam Kepgub itu, kepala daerah wilayah Bodebek dapat menerapkan PSBB secara proporsional sesuai dengan level kewaspadaan daerah.
“Pemberlakuan PSBB secara proporsional disesuaikan dengan kewaspadaan daerah di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM),” kata Daud dalam keterangan tertulis yang diterima, Sabtu (1/8/2020).
Daud mengimbau warga Bodebek untuk mematuhi semua ketentuan dan peraturan PSBB secara proporsional, dan konsisten menerapkan protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, sampai terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Kunci keberhasilan PSBB secara proporsional di kawasan Bodebek adalah kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi segara peraturan dan menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, mata rantai penularan COVID-19 bisa diputus,” kata Daud.
Daud mengungkapkan keputusan perpanjangan PSBB secara proporsional wilayah Bodebek diselaraskan dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang memperpanjang PSBB transisi sampai 13 Agustus 2020. Keputusan didasarkan juga pada berbagai hasil kajian epidemiologi.
Perpanjang Masa AKB
Selain itu, kata Daud, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengeluarkan Kepgub Nomor:443/Kep.420-Hukham/2020 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di luar kawasan Bodebek sampai 29 Agustus 2020.
Masa AKB tahap pertama sendiri berakhir pada 31 Juli 2020. Guna AKB berjalan optimal, Daud meminta kepada kepala daerah di 22 kabupaten/kota yang memberlakukan AKB berkoordinasi dengan TNI/Polri dalam pengamanan dan pengawasan pelaksanaan AKB.
“Masyarakat wajib mematuhi semua ketentuan AKB. Kemudian, masyarakat harus konsisten menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19,” kata Daud.(DON)
BOGOR,KHATULISTIWAONLINE.COM
Polisi memprediksi jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat akan padat selama libur Idul Adha 2020. Meski diprediksi padat, belum akan diberlakukan sistem satu arah (one way) di jalur Puncak pada Jumat besok.
“Nggak, kita tetap Sabtu dan Minggu (one way). Cuma kita lihat dulu (jalur Puncak saat Jumat), situasional,” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Fitra Zuanda, saat dihubungi, Kamis (30/7/2020).
Fitra menjelaskan Jalan Raya Puncak akan diberlakukan sistem one way bila volume kendaraan sangat tinggi. Namun, dia belum dapat memperkirakan berapa jumlah kendaraan yang akan melintasi jalur Puncak pada Jumat nanti.
Dia mengatakan sore hari ini, personel akan mulai melakukan pengamanan lalu lintas di kawasan Puncak.
“Kalau hari Jumat itu benar-benar jumlah volume kendaraan sangat meningkat, kita koordinasi sama Korlantas tentunya, sama Polda dulu untuk melakukan CB (cara bertindak) one way. Tidak bisa saya putuskan (Jumat one way atau tidak), karena kita betul-betul lihat kondisi di lapangan, gitu. Jumlah kendaraan bagaimana nantinya,” ucapnya.
Pada Sabtu dan Minggu nanti, one way akan diberlakukan mulai pagi hari. Namun, kata Fitra, hal ini juga akan diberlakukan situasional.
“Tapi itu tentatif juga, nggak bisa jadi patokan. Kalau Sabtu ternyata landai, ngapain diberlakukan one way. Kita lihat situasi di lapangan real-nya,” jelasnya.
Dia mengungkapkan kawasan Puncak akan dipadati kendaraan selama 3 hari, yakni dari Jumat sampai Minggu bertepatan dengan libur Idul Adha. Menurutnya, akan banyak orang yang melintas di Jalan Raya Puncak untuk ke tempat wisata atau mudik di hari libur ini.
Fitra pun mengingatkan agar masyarakat tertib berlalu lintas karena polisi masih melakukan Operasi Patuh Lodaya 2020. Pengendara yang melanggar lalu lintas di kawasan Puncak, kata Fitra, tidak akan diputarbalikkan, tetapi akan diberikan sosialisasi.
“Nggak, nggak ada putar balik. Tidak ada petunjuk putar balikkan, kita hanya memberikan sosialisasi, protokol kesehatan juga. Kemudian juga melakukan penegakan hukum (untuk pengendara) yang betul-betul dinilai dapat (menyebabkan) terjadinya laka (kecelakaan) lantas. Namun secara persuasif dan humanis,” ujarnya.
Sebelumnya, Polres Bogor memprediksi jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat akan dipadati kendaraan selama tiga hari pada perayaan Hari Raya Idul Adha 2020. Kepadatan diprediksi akan terjadi pada Jumat hingga Minggu ini.
“Kalau kita prediksi itu besok (ada lonjakan kendaraan di jalur Puncak). Cuma hari ini kita, sore, kita sudah ada plotingan, plotingan biasa namun belum full. Namun kita prediksi besok, sampai dengan Minggu (kawasan Puncak dipadati kendaraan),” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Fitra Zuanda, saat dihubungi, Kamis (30/7).(DON)
Bogor,KHATULISTIWAONLINE.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin adanya terobosan-terobosan sehingga cara kerja tidak lagi bertele-tele. Jokowi mengingatkan bahwa kini negara pemenang adalah negara yang bisa mengalahkan negara yang lambat.
“Kita perlu budaya baru dalam kerja yang lebih cepat, harus berani melakukan shortcut, sehingga cara kerja tidak betele-tele dan lamban. Saya sampaikan bukan negara besar kalahkan yang kecil, kalau itu yang lalu iya seperti itu, negara besar mengalahkan yang kecil. Kalau sekarang dan yang akan datang, negara cepat kalahkan yang lambat. Artinya yang cepat yang akan menang,” ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada peserta Program Kegiatan Bersama Kejuangan Tahun Anggaran 2020 yang disiarkan di saluran YouTube Setpres, Selasa (28/7/2020).
Jokowi mengatakan, justru letak permasalahan di Indonesia adalah banyaknya aturan yang berbelit. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan malah terjebak akan peraturannya sendiri.
“Di sinilah justru letak permasalahan pemerintahan kita, yang semuanya harus kita ubah. Terlalu banyak aturan yang membelenggu kita sendiri. Yang buat kita sendiri, yang belenggu kita sendiri. Terlalu banyak prosedur, terlalu banyak tahapan-tahapan pada sebetulnya kita bisa langsung, terlalu banyak birokrasi, yang terjebak oleh aturan yang kt buat sendiri. Inilah saya kira pekerjaan besar kita ke depan, termasuk di TNI dan Polri,” kata Jokowi.
Di masa pandemi virus Corona (COVID-19) saat ini, Jokowi memaparkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi bisa tumbuh hingga 0,5%, di bawah India (1,2%) dan China (1,9%). Namun Jokowi menekankan, Indonesia belum mendapat angka akhir posisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2020.
“Managing Director IMF mengatakan pada kita Indo pada posisi 3 besar. China akan, masih tumbuh 1,9% plus, India akan tumbuh perkiraan mereka 1,2% plus dan Indonesia 0,5%. Tetapi dengan perubahan yang makin buruk tadi, kita belum dapatkan angka-angka yang paling akhir berapa posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2020,” ucap Jokowi.