BOGOR, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemkot Bogor akhirnya memutuskan untuk ikut menyelaraskan kebijakan Pemprov Jawa Barat terkait kewajiban rapid test antigen bagi pengunjung lokasi wisata.

Wali Kota Bogor Bima Arya menyatakan wisatawan wajib menunjukkan surat hasil negatif hasil rapid antigen jika ingin masuk lokasi wisata di kota Bogor. Aturan ini berlaku untuk semua wisatawan, baik asal Kota Bogor maupum asal luar Kota Bogor.

“Kemudian kami meminta, ini juga masih menyelaraskan kebijakan Jawa Barat agar pengunjung semua tempat-tempat wisata, itu wajib untuk menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen atau swab PCR. Jadi rapid tes tidak berlaku lagi,” kata Bima Arya di Balaikota Bogor, Selasa (22/12/2020) sore.

“Jadi saya sampaikan, tidak hanya untuk warga Kota Bogor tetapi berlaku juga untuk warga dari luar Kota Bogor, kami minta untuk mempersiapkan itu semua,” tambahnya.

Surat keterangan hasil rapid test antigen yang harus ditunjukkan wisatawan, kata Bima, adalah surat yang masih berlaku atau maksimal 3 hari setelah melakukan tes PCR.

“Jadi diminta untuk paling lama 3×24 jam sebelum kedatangan masa berlakunya. Jadi sekali lagi untuk tempat wisata, pengunjungnya harus menunjukkan hasil negatif uji rapid antigen atau swab PCR yang dilakukan 3 hari sebelum pemberangkatan,” kata Bima.

Bima mengimbau, agar masyarakat ingin berwisata di Kota Bogor untuk melakukan rapid tes antigen secara mandiri. Karena Pemkot tidak menyediakan rapid test antigen secara gratis.

“Kami pihak pemkot tidak menyediakan rapid tes antigen, makanya kita sosialisasikan, silahkan untuk melakukan secara mandiri. Kalau tidak ada itu (surat keterangan negatif hasil rapid tes antigen), tidak bisa masuk (tempat wisata),” tegas Bima.(DAB)

BANDUNG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menegaskan Menko Polhukam Mahfud Md harus bertanggung jawab terkait rentetan kegaduhan kerumunan massa Habib Rizieq Shihab (HRS) di tengah pandemi Corona. Apakah Kang Emil atau RK–sapaan Ridwan–sudah menyampaikan langsung kepada Mahfud Md?

“Belum, jadi lewat statement ini saja bahwa hidup ini harus adil-lah. Semua yang punya peran dalam proses yang kita hadapi harus secara arif, bijak, dan segala hormat juga bertanggung jawab terhadap prosesnya,” ujar Emil setelah dimintai keterangan kasus kerumunan Megamendung di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020).

“Jadi jangan hanya kepala daerah yang dapat dampaknya, suruh mengklarifikasi. Khususnya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam, itu juga statement-nya kan ada di media. Justru awalnya dari situ menimbulkan tafsir hukum, tapi intinya menurut saya kita harus menghormati hukum tata nilai yang menjadi dasar kita sebagai bangsa yang beradab,” Emil menambahkan.

Emil menilai rentetan kerumunan massa tersebut terjadi sejak Rizieq tiba di Indonesia. Secara berturut-turut, kerumunan terjadi mulai dari penjemputan di Bandara Soetta (Tangerang), Megamendung (Bogor), hingga Petamburan (Jakarta).

Emil sempat mempertanyakan kepala daerah di Banten, yang merupakan wilayah administrasi dari Bandara Soekarno-Hatta, yang tidak diperiksa polisi soal kerumunan massa Habib Rizieq.

“Kenapa peristiwa awalnya, yang menurut saya lebih masif itu, sampai bikin kerumunan luar biasa dan merugikan material secara luar biasa, malah tidak dilakukan hal seperti yang saya alami?” katanya.

“Kalau keberatan, saya nggak akan kasih statement, ini saya datang dan menjawab ya. Cuma kalau sistem hukum mau pakai keadilan, semua proses dari awal sampai peristiwa juga harus dilakukan hal yang sama. Ini opini pribadi, ya,” Emil menambahkan.

Rentetan kerumunan terjadi setelah HRS pulang ke Indonesia. Kerumunan massa yang pertama terjadi saat pendukung menjemput Rizieq di Bandara Soekarno-Hatta. Kerumunan kembali terjadi di Megamendung. Terakhir kerumunan massa terjadi di Petamburan, yang menyebabkan Rizieq menjadi tersangka hingga ditahan di Polda Metro Jaya.(DON)

BANDUNG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ratusan massa pendukung Habib Rizieq mendatangi Polresta Bandung. Mereka turun ke jalan karena adanya penangkapan Habib Rizieq beberapa hari lalu.

Sekira pukul 13.00 WIB, ratusan massa aksi berkumpul di halaman Masjid Al – Fathu Soreang. Beberapa menit kemudian mereka pun melaju menuju kantor Pemda Kabupaten Bandung.

Sekitar 30 menit massa aksi berkumpul di depan gerbang Pemda Kabupaten Bandung. Setelah itu, sekira pukul 14.00 WIB sejumlah massa aksi pun bergerak menuju Polresta Bandung.

Baru sekira pukul 14.40 WIB ratusan massa aksi tiba di Mapolresta Bandung. Sejumlah perwakilan masuk ke dalam Mapolresta Bandung dan berdiskusi bersama Kapolresta Bandung serta Dandim 0624.

Ketua DPW FPI Kabupaten Bandung Agus Mulyana mengatakan, pihaknya memilikinya tuntutan. Menurutnya, dua tuntutan itu merupakan rasa tidak adil yang dialami oleh FPI.

Ia menyebutkan, tuntutan pertama yakni meminta agar mengusut tuntas kasus tertembaknya enam laskar FPI di Pintu Tol Karawang. Kemudian, kata Agus, meminta agar Habib Rizieq dibebaskan.

“Tujuan kami datang ke sini menyampaikan dua tuntutan. Kami menuntut yang pertama adili secara tuntas penculikan dan pembantaian laskar revolusi,” kata Agus.

“Kedua, bebaskan imam besar kami Habib Muhammad Rizieq bin Husein Shihab sekarang juga tanpa syarat,” lanjutnya.

Agus berharap, aspirasi yang disampaikan tersebut dapat disampaikan. Selain itu, Agus menyebutkan, aksi kali ini berjalan dengan damai. Tidak terjadi insiden yang menyebabkan kericuhan.

“Dan aksi kami ke sini adalah aksi damai. Karena TNI dan Polri adalah sodara kami,” katanya.(MAD)

BANDUNG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memprioritaskan vaksinasi COVID-19 kepada warga yang berada di zona merah atau daerah dengan risiko penularan Corona yang tinggi. Pernyataan itu menyusul datangnya 1,2 juta dosis vaksin Sinovac di Indonesia.

“Vaksin ini disampaikan secara bertahap, kami di Jawa Barat memprioritaskan, bahwa daerah dengan yang berisiko tinggi dulu (yang divaksinasi) bila ada kuota vaksin yang disampaikan dari pemerintah pusat,” ujar Sekretaris Daerah Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja di Hotel Pullman, Kota Bandung, Senin (7/12).

“Iya zona-zona berisiko tinggi, zona merah itu,” imbuhnya.

Setiawan yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah (KPCPED) Jabar itu mengatakan, sampai saat ini belum diketahui secara pasti berapa jumlah dosis vaksin yang diterima Jabar dari pemerintah pusat.

“Kita belum tahu persis (kuotanya), tapi sesuai kriteria pertama, pertama penerima vaksin itu berusia 18-59 tahun, tidak berisiko dan sebagainya,” katanya.

Setiawan mengatakan, idealnya pemberian vaksin diberikan kepada 60 persen jumlah penduduk di Jabar. Yakni, sekitar 25-26 juta jiwa. “Dengan kriteria yang disampaikan pertama, kami paham betul ini harus ada prioritas, jadi prioritasnya zona merah, lalu dari zona merah tersebut kita kriteriakan lagi yang paling visible artinya berapa, misal di Bodebek 2,6 juta orang yang kita prioritaskan, kemudian di Bandung Raya,” ucapnya.(VAN)

BANDUNG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ribuan personel kepolisian dikerahkan untuk melakukan pengamanan Pilkada serentak di Jawa Barat. Guna mencegah penyebaran COVID-19, personel polisi dites Corona sebelum disebar ke masing-masing TPS.

“Masing-masing polres sudah melaksanakan kegiatan yang untuk anggota yang geser ke TPS nanti tuh, sudah melaksanakan rapid test dan swab kemudian dengan swab antigen,” ujar Kabid Humas Polda Jabar Kombes Erdi A Chaniago saat dihubungi, Senin (7/12/2020).

Erdi mengatakan total ada 6.975 personel kepolisian dari 10 Polres yang daerahnya melaksanakan Pilkada Serentak. Personel nantinya akan disebar untuk mengamankan TPS maupun di kantor KPU daerah penyelenggara.

“Semuanya sudah diplotting oleh Polres masing-masing, di mana kekuatan TPS-nya kemudian nanti penyimpanan kotak suara, itu sudah disetting dalam rangka pengamanan,” tuturnya.

Menurut Erdi pengetesan Corona itu juga dilakukan bukan hanya sebelum pergeseran pasukan. Menurutnya, usai pengamanan Pilkada, personel juga akan dites kembali.

“Setelah pelaksanaan Pilkada nanti tanggal 9, anggota-anggota yang terlibat dalam pengamanan TPS itu akan di-rapid kembali ya,” kata dia.(DON)

SUKABUMI, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolda Jabar Irjen Ahmad Dofiri menegaskan aparat keamanan bersiap mengawal jalannya Pilkada serentak 2020. Ia mengingatkan semua pihak untuk menjaga situasi kondusif.

“Ada tujuh kabupaten-kota yang melaksanakan. Kita mengecek kesiapan para penyelenggara yaitu KPU, sekaligus kita juga bersilaturahmi dengan para calon, supaya tetap menjaga kondusifitas. Selama pelaksanaan tadi, khususnya tahap minggu tenang besok dan pencoblosan, kira-kira memberikan keyakinan bahwa kita peduli terkait pilkada yang ada di Jabar ini,” kata Dofiri didampingi Pangdam III Siliwangi Mayjen Nugroho Budi Wiryanto kepada awak media, Jumat (4/12/2020).

Untuk wilayah yang melaksanakan Pilkada, Dofiri mengatakan pihaknya sudah menyiapkan 7.000 personel. Selain itu, personel TNI juga dilibatkan untuk pengamanan. Dofiri memastikan proses tahapan Pilkada di Jabar telah terkawal dan terawasi dengan baik oleh anggotanya.

“Pengamanan tahapan-tahapan sudah kita lalui, mulai pendaftaran, kampanye dan minggu tenang sampai nanti pencoblosan. Itu sudah diatur tahapan-tahapannya. Fokus dari pada pelaksanaan sendiri di TPS, kita sudah menyiapkan hampir 7.000 pasukan untuk seluruh wilayah. Pak pangdam sudah menyiapkan juga kekuatan,” tutur Dofiri.(DAB)

BANDUNG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menandatangani persetujuan bersama pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jabar Tahun Anggaran (TA) 2021 menjadi Peraturan Daerah. Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (23/11). APBD Jabar disetujui dengan volume APBD sebesar Rp 44,268 triliun lebih.

Ridwan Kamil mengatakan, pemulihan ekonomi dan penanggulangan COVID-19 akan menjadi prioritas pembangunan Jabar pada 2021. “APBD Provinsi Jawa Barat sudah disetujui, sedang kita kirim ke Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia) untuk evaluasi Mendagri (Menteri Dalam Negeri),” ucap Kang Emil dalam keterangannya, ditulis Selasa (24/11).

“Di dalamnya memuat penguatan-penguatan pemulihan ekonomi paling utama, tetap mengedepankan juga dukungan penanggulangan COVID-19 bersamaan dengan vaksin yang akan menjadi tema penanggulangan COVID-19,” kata Kang Emil itu melanjutkan.

Selain pemulihan ekonomi dan penanggulangan wabah, Pemprov Jabar juga akan mengakselerasi pembangunan yang diarahkan kepada pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang kesehatan serta kegiatan yang menunjang pergerakan ekonomi masyarakat.

“Mudah-mudahan tahun pembangunan 2021 sangat berkualitas ditambah kita ada pinjaman dari Kementerian Keuangan melalui PT SMI, sehingga pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur kesehatan, terus akan menguat sehingga lapangan pekerjaan dan ekonomi akan terus bergulir,” ucapnya.

Penerapan sistem digital dalam urusan pemerintahan pada 2021, katanya, akan menghemat belanja daerah sebanyak ratusan miliar.

“Kita juga terus mencari sumber-sumber (pendapatan daerah), walaupun pendapatan kita turun. Jadi, saya sudah memerintahkan pengurangan banyak sekali belanja pemerintah. Salah satu contoh semua urusan tahun depan akan digital untuk menghemat ratusan miliar yang biasa kita belanjakan untuk ATK (Alat Tulis Kantor) dan lain-lain. Ini adalah keharusan kewajiban yang akan menjadi pola hidup dalam pembangunan di Jawa Barat,” ujarnya.

“Untuk menjadi perhatian bersama bahwa setelah Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama dengan DPRD, pengumuman Rencana Umum Pengadaan (RUP) dapat dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan Ayat (2) Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengedepankan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabel,” ucapnya.

“Saya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang tulus kepada jajaran pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, kepada seluruh perangkat daerah, dan kepada semua pihak yang telah bersinergi, sehingga proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2021 berjalan dengan lancar dan dapat diselesaikan sesuai ketentuan,” pungkasnya.(VAN)

CIAMIS, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kasus COVID-19 di Kabupaten Ciamis terus meningkat, bahkan dalam sehari kemarin ada penambahan sampai 22 pasien. Menyikapi hal itu, Bupati Ciamis Herdiat Sunarya langsung melakukan rapat bersama Satgas COVID-19 Ciamis, Senin (9/11/2020). Penambahan jumlah kasus ini hasil dari tracking kontak dengan pasien positif yang bergejala. Ada klaster keluarga dan transmisi lokal kontak erat dengan pasien positif.

Saat ini jumlah total kasus positif sebanyak 252 orang, meninggal 12 orang, 70 orang positif aktif dengan rincian 14 orang pasien dirawat. Sedangkan 169 orang dinyatakan sembuh.

“Tentu ini harus mendapat perhatian kita semua. Ciamis sudah lama berada zona oranye. Bahkan ada 21 kecamatan di level merah untuk kabupaten Ciamis,” ujar Herdiat usai rapat evaluasi di Gedung PKK Ciamis.

Herdiat meminta, tingkat kecamatan dan desa gencar melakukan sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat. Seluruh elemen dari TNI-Polri, MUI dan relawan meningkatkan koordinasi.

“Protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak itu satu-satunya cara untuk terhindar dari COVID-19. Supaya perekonomian dan kehidupan harus tetap berjalan,” terang Herdiat.

Semakin meningkatnya kasus COVID-19 di Ciamis karena adanya klaster keluarga dan transmisi lokal. Bahkan di perkotaan Ciamis, ada dalam satu RW jumlah konfirmasi positif mencapai 8 orang.

“Jadi dalam rapat ini saya minta kepada semua pihak untuk tidak boleh kendor memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mempedomani protokol kesehatan,” tegasnya.

Dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini Bupati Ciamis tak menutup kemungkinan kembali memberlakukan PSBB.

“Jangan sampai PSBB diberlakukan lagi, cukup sekali karena cukup berat. Untuk itu kita harus meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk pedomani protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Direktur RSUD Ciamis Rizali Sopyan mengatakan saat ini pasien COVID-19 yang dirawat sebanyak 14 orang. Rinciannya 11 orang menjalani isolasi dan perawatan, sedangkan 3 orang sedang menunggu hasil.

“Kondisi ruang isolasi dan perawatan COVID-19 di RSUD Ciamis sudah penuh. Untuk perlu mempersiapkan tambahan karena kemungkinan pasien akan terus bertambah,” jelasnya.(MAD)