Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Selain itu Jenderal Sigit dan Laksamana Yudo juga menyerahkan secara simbolis bantuan sosial (bansos) kepada warga. “Apresiasi yang setinggi-tingginya terkait sinergisitas dan soliditas yang dilaksanakan Akabri 1990 ditunjukkan kali ini dalam bentuk bakti sosial gelar ’90,” kata Sigit membuka acara di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat (Jakpus), Sabtu (28/10/2023).
Jenderal Sigit dan Laksamana Yudo juga menyerahkan bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu, serta bibit pohon untuk ditanam serentak di 13 provinsi di Indonesia oleh para alumni Akabri 1990.
Acara kemudian dilanjutkan dengan deklarasi Pemilu Damai yang disampaikan para tokoh agama, tokoh masyarakat, forum rektor, dan organisasi kepemudaan. Setelah itu Jenderal Sigit dan Laksamana Yudo meninjau kegiatan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. (BAS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Kita menginginkan perubahan itu, kita tahu tantangannya besar, tapi optimisme itu tidak pernah turun. Kalau angka-angka dikatakan rendah, biarlah itu di atas kertas,” kata Anies dalam sambutannya di acara bertajuk senam sehat dan jalan pagi di GDC Depok, Jawa Barat, Sabtu (28/10/2023).
Anies mengatakan semangat perubahan itu memenuhi lapangan. Dia menyebut, jika AMIN mendapat kepercayaan warga Depok, AMIN akan memenangkan Jawa Barat di Pilpres 2024.
“Di lapangan, di jalan-jalan, kita penuh dengan semangat perubahan. Dan buat Ibu Bapak sekalian di Depok, bila Depok ini kita bisa mendapatkan kepercayaan dari warga, insyaallah, insyaallah Jawa Barat akan berada di tangan kita,” ujarnya. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Pesan morilnya, perlu kita semua menjaga keberagamaan bangsa ini, peradaban yang telah dipupuk, kebhinekaan yang sudah lama terbangun. Mari kita jaga bersama semua,” jelas Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Jakart pada Sabtu (28/10/2023).
Pembacaan deklarasi pun dipimpin oleh Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Kemudian para pemimpin redaksi media massa mengikuti kalimat yang diucapkan Ninik.
“Kami pimpinan redaksi media siap menjaga Pemilu Tahun 2024 yang damai, aman, sejuk dan bermartabat demi sebesar-besarnya kemaslahatan publik,” ujar Ketua Dewan Pers yang diikuti para pemimpin redaksi.
“Kami pimpinan redaksi media berkomitmen untuk menghindari publikasi berita yang bersifat bohong, tendensius, menyesatkan atau bersifat sensasional,” lanjut Ninik, yang diikuti para pemimpin redaksi.
Sebelum deklarasi, Ninik menuturkan peran media sangat penting dalam menentukan kesuksesan pesat demokrasi tersebut. Ninik mengatakn berbagai upaya pencegahan kerawanan menjelang Pemilu 2024 pun harus dilakukan bersama-sama.
“Karena media dan pers bukan menjadi contoh, tapi menjadi penentu tata kelola pemerintahan kita. Menjunjung tinggi demokrasi itu adalah tanggung jawab pers,” ujar Ninik. (MON)
New York –
Seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Sabtu (28/10/2023), resolusi yang bersifat tidak mengikat itu mendapatkan 120 suara dukungan, 14 suara penolakan dan 45 suara abstain dari para anggota Majelis Umum PBB yang menggelar pertemuan pada Jumat (27/10) waktu setempat.
Israel dan sekutunya, Amerika Serikat (AS), mengkritik keras resolusi tersebut karena tidak menyebutkan nama Hamas di dalamnya.
Reaksi keras diberikan oleh Israel yang menolak resolusi tersebut, dengan menegaskan negaranya akan menggunakan ‘segala cara yang kami miliki’ dalam menghadapi Hamas.
“Hari ini adalah hari yang akan dianggap sebagai keburukan. Kita semua telah menyaksikan bahwa PBB tidak lagi memiliki legitimasi atau relevansi sedikit pun,” ucap Duta Besar Israel Gilad Erdan dalam forum Majelis Umum PBB. (MAD)
Serang, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Keduanya membuka rekening prioritas dengan 41 KTP palsu. Mereka membuka rekening agar mendapat fasilitas kartu kredit dengan limit Rp 500 juta, lalu menguras uangnya.
Kajati Banten Didik Farkhan Alisyahdi mengatakan kedua memiliki modal Rp 500 juta untuk membuka rekening prioritas. Febriana merupakan karyawan bank dan diduga berperan meloloskan pembuatan rekening berikut fasilitas kartu kreditnya.
“Modusnya adalah membuka rekening fiktif dulu, dia membuka rekening Rp 500 juta, bukan atas nama dia ya, diisi. Dari nasabah priority Rp 500 (juta) itu dapat mengajukan kartu kredit, kemudian Rp 500 (juta) diambil lagi, buka lagi atas nama orang lain lagi, dan dapat kartu kredit lagi, seterusnya,” kata Didik kepada wartawan, Sabtu (28/10/2023).
Didik mengatakan Febriana berperan mengurus rekening prioritas. Sedangkan Hade, yang merupakan suaminya, berperan menyuplai identitas palsu dengan total 41 KTP fiktif.
“Dia yang mengurusi nasabah prioritas, sehingga dia dengan kedudukannya, dia bisa bobol,” ujarnya. (MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Mengedepankan ego boleh-boleh saja selama itu tidak merugikan kepentingan umum serta menyakiti sesama. Sejatinya setiap orang harus menaruh kepentingan pribadi pada tempat dan waktu yang tepat.
Tapi, dalam kenyataannya tidak jarang gara- gara ambisi dan ego, seseorang bisa jadi lupa budi baik dari orang lain.
Namun, tidak dapat dipungkiri munculnya rasa ego dan ambisi tersebut boleh jadi lantaran adanya ketidak cocokan atau perbedaan pemahaman serta kepentingan pribadi.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir ini, media massa dan kalangan pemerhati tengah menyoroti “perseteruan” antara Presiden Joko Widodo (Jokowi ) dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Sebenarnya, sebagaimana diungkapkan
Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu menduga asal muasal persoalan Presiden Jokowi dengan PDI-P disebabkan oleh hal sederhana.
Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang tidak bisa disetujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).
Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi.
Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P.
Padahal, menurutnya, Partai Banteng Moncong Putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu, minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu, minta jadi Calon Presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi,” ujar Adian.
“Lalu, ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu, ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” katanya lagi.
Akan tetapi, Adian kini mengaku sama sekali tidak peduli pada Jokowi beserta keluarganya. Sebab, mereka disebut berpaling dari PDI-P.
Saat ini, ia mengatakan, PDI-P hanya memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres).
Ia mengaku bahwa status Gibran di PDI-P akan diserahkan pada DPP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi enggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” ujar Adian.
Sebagai informasi, belakangan hubungan Jokowi dan keluarganya dengan PDI-P disebut-sebut merenggang.
Hal ini karena Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto, yang bukan didukung oleh PDI-P.
PDI-P sendiri sudah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Namun, hingga kini tak ada satu pun elite PDI-P memberikan komentarnya tentang pencalonan Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Mereka juga tak mengomentari manuver Jokowi yang diduga untuk memuluskan jalan Dinasti Politiknya.
Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menilai, renggangnya hubungan tersebut terjadi lantaran Presiden Jokowi tiga kali kecewa dengan Megawati karena keinginannya tidak didukung atau dipenuhi.
Padahal, Jokowi mengabdi di PDI-P sejak dia berhasil menjadi Wali Kota Solo.
“Pemahaman saya, ada keinginan-keinginan dari Presiden yang tidak disepakati oleh Bu Mega,” kata Ari dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, dikutip Rabu (25/10/2023).
Ari menduga, keinginan pertama dan kedua Jokowi yaitu soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Sebelum pandemi Covid-19 merajalela di Indonesia, sejumlah aparat desa dan kepala desa bergerak ke Gelora Bung Karno yang mengusulkan agar masa menjabat presiden diperpanjang hingga tiga periode.
Begitu pula ketika muncul usulan jabatan Presiden diperpanjang hingga tiga periode karena pandemi Covid-19.
“Ide itu disampaikan kepada Bu Mega, Bu mega tetap tidak sepakat karena harus sesuai dengan konstitusi, Presiden bisa dipilih sebanyak-banyaknya dua kali. Saya dan berbagai kalangan tetap percaya bahwa Pak Jokowi kecewa dengan dua permintaan yang tidak dituruti,” ucap Ari.
Terkait wacana jabatan tiga periode ini, Jokowi berulang kali menyatakan menolaknya. Ia mengaku di hadapan publik bahwa tidak berminat menjabat tiga periode.
Lagi pula, menurut Jokowi, ide tersebut tidak diperbolehkan konstitusi.
Sementara itu, menurut Ari, permintaan ketiga Jokowi yang tidak dituruti oleh Megawati yaitu menjadikan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden.
Usulan itu, dugaan Ari, kembali ditolak oleh Megawati.
“Permintaan-permintaan yang di luar nalar politik, di luar nalar atau akal sehat dari seorang politisi senior, walau Bu Mega tidak pernah menjadi 2 kali presiden,” ujar Ari.
Ia juga menyampaikan, kemungkinan Jokowi membutuhkan kebanggaan politik yang tinggi dengan anggapan bahwa 80 persen masyarakat puas terhadap pemerintahan saat ini.
Selain itu, ia menduga Presiden Jokowi terbuai dukungan para relawan yang membuatnya yakin mencalonkan Gibran sebagai bakal Calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, Jokowi juga merestui putra bungsunya, Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.(JRS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Selama satu hari terakhir, pasukan darat IDF (militer Israel), disertai dengan jet tempur IDF dan UAV, melakukan serangan tambahan yang ditargetkan di Jalur Gaza tengah,” demikian pernyataan militer Israel, dikutip kantor berita AFP, Jumat (27/10/2023).
“IDF mengidentifikasi dan menyerang sejumlah sasaran, termasuk lokasi peluncuran rudal anti-tank, pusat komando dan kendali militer, serta orang-orang Hamas,” kata militer Israel, seraya mengatakan bahwa pasukan “keluar dari daerah tersebut setelah aktivitas selesai”.
Rekaman yang dirilis oleh militer menunjukkan barisan kendaraan lapis baja saat awan debu tebal mengepul ke langit setelah serangan tersebut.
Tentara Israel melakukan operasi darat serupa dengan menggunakan tank dan infanteri pada malam sebelumnya di bagian utara Gaza.
Serangan terbaru ini terjadi setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada awal pekan ini mengulangi pernyataannya, bahwa Israel sedang “mempersiapkan serangan darat”.
Sebelumnya pada tanggal 7 Oktober, para milisi Hamas menyerbu Israel, menewaskan 1.400 orang, sebagian besar warga sipil, dan menculik 224 orang lainnya, menurut pejabat Israel.
Sebagai balasan, dalam serangan udara dan artileri Israel, setidaknya 7.028 orang tewas di Jalur Gaza, termasuk 2.913 anak-anak, menurut angka yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan yang dikendalikan Hamas. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Amran Sulaiman melayangkan surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia meminta agar beberapa pegawai KPK berkantor di Kementerian Pertanian (Kementan).
“Insyaallah (wacana KPK ngantor di Kementan), saya minta tadi sudah proses suratnya. Insya Allah itu kami minta dengan hormat,” kata Amran kepada wartawan di kantor Kementan, Jumat (27/10/2023).
Amran mengatakan, hal itu sebagai upaya untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia juga mengaku akan tegak lurus dengan undang-undang.
“Karena tujuan kita sama. KPK tujuannya baik, ini kita menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Tentu kita juga begitu,” imbuhnya. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Berkas perkara atas nama Tersangka ARPG dinyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21),” kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, dalam keterangannya, Jumat (27/10/2023).
Berkas tersebut dinyatakan lengkap setelah dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti (P.16) pada Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM). Selanjutnya jaksa meminta agar penyidik segera menyerahkan berkas tersangka dan barang buktinya (Tahap 2) ke jaksa penuntut umum agar segera disidangkan.
“Meminta kepada Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri untuk menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya di limpahkan ke Pengadilan,” katanya. (BAS)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kuasa hukum delapan WN Iran itu bakal berkonsultasi ke Kedutaan Besar Iran untuk mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya. “Itu nanti, karena kita udah pikir-pikir tadi, tadi bilang sama penerjemah sekaligus kedutaan itu dia ketika ditanya akan pikir-pikir dulu,” kata kuasa hukum terdakwa, Shanti Wildhaniyah ke wartawan di Pengadilan Negeri (PN Serang), Jumat (27/10/2023).
Vonis hukuman mati dijatuhkan kepada terdakwa Shahab Sharaki, Amir Naderi, Usman Damani, Walu Mohammad Paro, Abdul Azziz Barri, Abdul Rahman Zardkuhi, Ayub Wafa Salak, dan Wahid Baluch Kari. Sesuai peraturan perundang-undangan, para terdakwa diberikan waktu 7 hari untuk mengambil langkah hukum selanjutnya atau menerima putusan majelis.
“Ada waktu sesuai perundang-undangan selama 7 hari,” papar Shanti.
Shanti mengatakan Kedutaan Besar Iran selama ini selalu memantau perkara ini. Shanti mengatakan tak ada unsur meringankan dalam putusan mungkin jadi salah satu pertimbangan apakah kuasa hukum akan mengajukan banding.
“Mungkin itu nanti bisa jadi pertimbangan juga kalau ada upaya hukum,” tegasnya. (MAD)