JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM
Mengedepankan ego boleh-boleh saja selama itu tidak merugikan kepentingan umum serta menyakiti sesama. Sejatinya setiap orang harus menaruh kepentingan pribadi pada tempat dan waktu yang tepat.
Tapi, dalam kenyataannya tidak jarang gara- gara ambisi dan ego, seseorang bisa jadi lupa budi baik dari orang lain.
Namun, tidak dapat dipungkiri munculnya rasa ego dan ambisi tersebut boleh jadi lantaran adanya ketidak cocokan atau perbedaan pemahaman serta kepentingan pribadi.
Sebagaimana diketahui, dalam beberapa hari terakhir ini, media massa dan kalangan pemerhati tengah menyoroti “perseteruan” antara Presiden Joko Widodo (Jokowi ) dengan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Sebenarnya, sebagaimana diungkapkan
Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDI-P, Adian Napitupulu menduga asal muasal persoalan Presiden Jokowi dengan PDI-P disebabkan oleh hal sederhana.
Menurut Adian, persoalan bermula dari PDI-P yang tidak mengabulkan permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden menjadi tiga periode dan menambah masa jabatan.
“Nah, ketika kemudian ada permintaan tiga periode, kita tolak. Ini masalah konstitusi, ini masalah bangsa, ini masalah rakyat, yang tidak bisa disetujui,” kata Adian dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/10/2023).
Menurut Adian, PDI-P menolak permintaan tersebut karena tidak ingin mengkhianati konstitusi.
Ia juga menegaskan bahwa PDI-P ingin menjaga konstitusi karena terkait dengan keselamatan bangsa dan negara serta rakyat Indonesia.
“Kemudian, ada pihak yang marah ya terserah mereka. Yang jelas kita bertahan untuk menjaga konstitusi. Menjaga konstitusi adalah menjaga republik ini. Menjaga konstitusi adalah menjaga bangsa dan rakyat kita,” ujar Adian.
“Kalau ada yang marah karena kita menolak penambahan masa jabatan tiga periode atau perpanjangan, bukan karena apa-apa, itu urusan masing-masing. Tetapi memang untuk menjaga konstitusi. Sederhana aja,” katanya lagi.
Anggota Komisi VII DPR ini lantas mengaku tidak antipati dengan Jokowi. Tetapi, ia menyesalkan perubahan Jokowi yang begitu cepat terhadap PDI-P.
Padahal, menurutnya, Partai Banteng Moncong Putih itu sudah memberi segalanya untuk Jokowi dan keluarganya mulai dari menjadi Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta dan presiden dua kali.
“Ada sejarah begini, dulu ada yang datang minta jadi wali kota dapat rekomendasi, minta rekomendasi, dikasih. Minta lagi dapat rekomendasi, dikasih lagi. Lalu, minta jadi gubernur, minta rekomendasi dikasih lagi. Lalu, minta jadi Calon Presiden, minta rekomendasi dikasih lagi. Kedua kali dikasih lagi,” ujar Adian.
“Lalu, ada lagi minta untuk anaknya dikasih lagi. Lalu, ada diminta untuk menantu lalu dikasih lagi. Banyak benar,” katanya lagi.
Akan tetapi, Adian kini mengaku sama sekali tidak peduli pada Jokowi beserta keluarganya. Sebab, mereka disebut berpaling dari PDI-P.
Saat ini, ia mengatakan, PDI-P hanya memikirkan bagaimana memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai bakal pasangan Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (cawapres).
Ia mengaku bahwa status Gibran di PDI-P akan diserahkan pada DPP dan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Tugas saya menggalang suara, menggalang kekuatan untuk memenangkan Ganjar. Bagaimana Gibran tidak saya pikirkan. Bagaimana Jokowi enggak saya pikirkan. Yang saya pikirkan adalah bagaimana menambah suara satu, satu, satu terus setiap hari untuk Ganjar,” ujar Adian.
Sebagai informasi, belakangan hubungan Jokowi dan keluarganya dengan PDI-P disebut-sebut merenggang.
Hal ini karena Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo Subianto, yang bukan didukung oleh PDI-P.
PDI-P sendiri sudah mengusung pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Namun, hingga kini tak ada satu pun elite PDI-P memberikan komentarnya tentang pencalonan Gibran sebagai Cawapres Prabowo. Mereka juga tak mengomentari manuver Jokowi yang diduga untuk memuluskan jalan Dinasti Politiknya.
Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menilai, renggangnya hubungan tersebut terjadi lantaran Presiden Jokowi tiga kali kecewa dengan Megawati karena keinginannya tidak didukung atau dipenuhi.
Padahal, Jokowi mengabdi di PDI-P sejak dia berhasil menjadi Wali Kota Solo.
“Pemahaman saya, ada keinginan-keinginan dari Presiden yang tidak disepakati oleh Bu Mega,” kata Ari dalam program Obrolan Newsroom Kompas.com, dikutip Rabu (25/10/2023).
Ari menduga, keinginan pertama dan kedua Jokowi yaitu soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.
Sebelum pandemi Covid-19 merajalela di Indonesia, sejumlah aparat desa dan kepala desa bergerak ke Gelora Bung Karno yang mengusulkan agar masa menjabat presiden diperpanjang hingga tiga periode.
Begitu pula ketika muncul usulan jabatan Presiden diperpanjang hingga tiga periode karena pandemi Covid-19.
“Ide itu disampaikan kepada Bu Mega, Bu mega tetap tidak sepakat karena harus sesuai dengan konstitusi, Presiden bisa dipilih sebanyak-banyaknya dua kali. Saya dan berbagai kalangan tetap percaya bahwa Pak Jokowi kecewa dengan dua permintaan yang tidak dituruti,” ucap Ari.
Terkait wacana jabatan tiga periode ini, Jokowi berulang kali menyatakan menolaknya. Ia mengaku di hadapan publik bahwa tidak berminat menjabat tiga periode.
Lagi pula, menurut Jokowi, ide tersebut tidak diperbolehkan konstitusi.
Sementara itu, menurut Ari, permintaan ketiga Jokowi yang tidak dituruti oleh Megawati yaitu menjadikan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Presiden maupun Calon Wakil Presiden.
Usulan itu, dugaan Ari, kembali ditolak oleh Megawati.
“Permintaan-permintaan yang di luar nalar politik, di luar nalar atau akal sehat dari seorang politisi senior, walau Bu Mega tidak pernah menjadi 2 kali presiden,” ujar Ari.
Ia juga menyampaikan, kemungkinan Jokowi membutuhkan kebanggaan politik yang tinggi dengan anggapan bahwa 80 persen masyarakat puas terhadap pemerintahan saat ini.
Selain itu, ia menduga Presiden Jokowi terbuai dukungan para relawan yang membuatnya yakin mencalonkan Gibran sebagai bakal Calon Wakil Presiden pendamping Prabowo Subianto.
Tak hanya itu, Jokowi juga merestui putra bungsunya, Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.(JRS)
