YOGYAKARTA, khatulistiwaonline.com
Kisruh penggunaan dua nama oleh Raja Yogyakarta dalam proses penetapan Gubernur DIY dan Wakil Gubernur DIY selesai sudah. Pansus Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY merekomendasikan penggunaan satu nama sesuai UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
Anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Sukarman mengungkapkan, rekomendasi pansus tersebut dituangkan dalam berita acara penetapan Sultan Hamengku Buwono X sebagai gubernur DIY periode 2017-2022. Dalam rekomendasi disebutkan tidak ada nama lain selain yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 4 UU No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY.
“Sultan tidak lagi dapat menggunakan nama selain yang dimaksudkan dalam UUK No 13 Tahun 2012. Berita acara itu mengikat secara internal dan eksternal. Tidak ada nama lain yang berlaku di internal keraton dan di luar keraton,” kata Sukarman seusai rapat pansus yang berlangsung sekitar delapan jam, mulai pukul 11.00 WIB hingga 19.00 WIB di Gedung DPRD DIY, Senin (24/7/2017).
Seperti diketahui, di dalam UUK DIY Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (4) disebutkan bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, selanjutnya disebut kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun temurun dan dipimpin oleh Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifullah, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
Polemik soal nama ini muncul setelah 30 April 2015 Sultan mengeluarkan Sabdaraja yang mengganti namanya menjadi Hamengku Bawono Kasepuluh. Sabdaraja ini kemudian ditindaklanjuti dengan undhang (semacam surat keputusan) nomor 080/KHPP/rejep V/EHE.1948.2015 yang dikeluarkan oleh Kawedanan Hageng Panitra Pura pada 4 Mei 2015 dan ditandatangani oleh GKR Condrokirono.
Dalam rapat pansus kemarin, anggota pansus Sadar Narima juga mempertanyakan soal adanya dua undhang yang sama-sama ditandangani Penghageng Kawedanan Hageng Panitrapura Kasultanan GKR Condrokirono. Dalam penyerahan berkas kemarin, Keraton menggunakan undhang tertanggal 7 Maret 1989 tentang pengukuhan KGPH Haji Mangkubumi sebagai Sultan Hamengku Buwono X yang juga dikeluarkan oleh Kawedanan Hageng Panitrapura dan telah dilegalisasi oleh Condrokirono pada 14 Juli 2017.
“Munculnya dua nama Sultan itu telah menimbulkan kerancuan dan membingungkan masyarakat. Ini perlu diklarifikasi oleh pansus,” katanya.
Di sisi lain, anggota pansus dari Fraksi PDIP Joko Purnomo menolak usulan klarifikasi dengan menghadirkan penghageng Panitrapura. Joko menyebut sesuai berkas yang dikirim ke Dewan, nama Sultan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam UUK DIY.
Perdebatan sengit terjadi. Tercatat ada tujuh kali skors yang dilakukan oleh Ketua Pansus Yoeke Indra Agung Laksana akibat perdebatan sengit ini. Akhirnya, pansus mengundang Penghageng Panitra Pura untuk melakukan klarifikasi.
Kasultanan pun mengirimkan KPH Yudhahadiningrat mewakili Condrokirono untuk memenuhi klarifikasi dengan pansus. Di hadapan pansus, Romo Noer, sapaan akrab KPH Yudhahadiningrat, berdalih bahwa di lingkungan internal keraton adalah hal yang lazim jika sesorang abdi dalem mempunyai dua nama. Namun, terkait dua nama yang disandang Sultan, dirinya mempersilakan agar pansus bertanya langsung kepada yang bersangkutan.
Jawaban Romo Noer ini mengundang rekasi keras anggota pansus. Namun, seusai rapat diskors yang ketujuh, pansus akhirnya berhasil mencapai kata mufakat. Rumusan dalam berita acara menyebutkan secara terang nama sultan dan gubernur DIY adalah Sultan Hamengku Buwono X sesuai Pasal 1 angka 4 UU Keistimewaan DIY dan tidak mengenal nama lain. (MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut hubungan partainya dengan Presiden Joko Widodo masih baik. Termasuk dengan partai politik pendukung pemerintahan Jokowi-JK.
“Baik, baik, kamu jangan anu… baik, nggak ada dengan Presiden… baik, baik. Dengan partai baik, hubungan kita dengan pemerintah baik,” ujar Zulkifli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Zulkifli menegaskan dukungan PAN ke Jokowi tanpa syarat. Jikapun PAN tak punya kursi lagi di kabinet kerja Jokowi-JK, PAN tak ambil pusing.
“Kita mendukung pemerintah agar sukses melaksanakan programnya. Komitmen bukan soal menteri, bukan soal lain. Kita dukung presiden sukses membangun infrastruktur, sukses membangun ekonomi, sukses mengurangi kesenjangan,” tutur Zulkifli.
“Kita dukung semuanya agar rakyat kita lebih bagus, apalagi di zaman ekonomi lagi sulit. Kita dukung tanpa syarat,” tegas dia.
Dukungan PAN ke Jokowi pun dibeberkan Zulkifli. “Semalem penting kan, UU mengenai pajak agar orang asing pajaknya ditarik. Kita dukung, nggak ada masalah,” sebutnya.
Zulkifli tak ingin lagi hubungan PAN dipanas-panaskan pihak tertentu. Zulkifli lalu menitip pesan ke Jokowi soal sikap PAN.
“Dukung penuh bapak presiden. Ada (menteri) atau tidak bukan menjadi syarat bagi kita. Kita akan dukung penuh bapak presiden agar sukses memimpin melaksanakan progam-programnya. Itu tolong disiarkan,” pungkas dia. (DON)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Gerindra menarik diri dari Pansus Angket KPK. Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pansus bisa tetap bekerja.
“Sekarang tergantung pansus sendiri untuk mencari bukti atau temuan dari hasil investigasi. Saya kira masih ada waktu untuk melihat itu,” kata Fadli di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).
Meski fraksinya mundur, Fadli menyebut Gerindra tetap menghargai kerja Pansus. Namun, Fadli mengingatkan Pansus soal waktu kerja mereka yang hanya 60 hari.
“Kita hargai kerja pansus sambil kita lihat hasilnya seperti apa, apakah ada temuan signifikan atau hanya dugaan. Nah ini yang nanti dilaporkan pansus ke paripurna juga,” ujar Fadli.
Fadli bicara kemungkinan F-Gerindra kembali masuk ke Pansus. Namun, dia menyinggung bahwa Pansus saat ini memang diisi oleh parpol pendukung pemerintah.
“Sejauh ini kita lihat bahwa memang lebih banyak fraksi-fraksi yang ada, yang mungkin oleh masyarakat berada di dalam posisi pendukung pemerintah,” tegas Fadli.
Lebih lanjut, dia menyebut kerja Pansus yang diisi parpol pro-Jokowi terkesan melemahkan KPK. Namun sekali lagi, Fadli meminta masyarakat menghargai kerja Pansus.
“Kesan (melemahkan) itu memang ada tapi belum tentu juga tepat. Kita tetap melihat fungsi DPR untuk melakukan check and balances tetap melekat pada anggota DPR yang mengusulkan untuk terbentuknya pansus tersebut,” papar Fadli.
“Jadi ini tidak menghilangkan hak anggota DPR untuk menggunakan itu dan ini sudah berjalan, sudah ada lembaran negara. Jadi saya kira, kita persilakan melihat hasil tersebut dan dilaporkan ke paripurna,” pungkasnya.(MAD)
London –
Juergen Klopp merespons prediksi Jose Mourinho tentang langkah berat Liverpool musim depan. Klopp bilang semestinya seorang manajer berfokus kepada klubnya sendiri.
Liverpool menutup musim 2016/2017 dengan berada pada urutan ketiga Premier League. The Reds pun lolos ke Liga Champions. Begitu pula Chelsea sebagai juara liga Inggris.
Dua tim itu menang mempunyai keuntungan dengan tak bermain di level Eropa. Mereka hanya ditunggu pertandingan-pertandingan akhir pekan.
Manajer Manchester United (MU), Mourinho, menyebut, dengan harus bermain di level Eropa, laju Liverpool dan Chelsea tak akan semulus musim lalu di liga nanti. Situasi itupun akan berimbas signifikan terhadap persaingan di liga musim 2017/2018.
“Saya tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Jose Mourinho. Kenapa saya harus berbicara tentang Manchester United? Jose bicara soal tim kami, iya,” kata Klopp seperti dikutip Daily Mail.
“Kami menjalani musim depan seperti apa yang dilakoni Manchester United musim lalu. Saya tidak tahu apakah ada yang menanyakan bagaimana situasi mereka waktu itu,” tutur manajer asal Jerman itu.
Klopp mengakui Liverpool memang bakal menjalani musim yang lebih berat nanti. Tapi, dia tak mau memberikan penilaian tentang kekuatan tim-tim rival.
“Liga Europa cukup berat. Ya, Chelsea juga akan merasakan hal serupa, mereka seperti tampil dengan 13 pemain musim lalu. Tapi, tak masalah kok kalau mereka hanya menurunkan 11 pemain. Saya tak mau menjadi bagian perang kata-kata itu. Saya tak tertarik,” ucap Klopp. (ADI)
Yerusalem –
Pemerintah Israel memutuskan untuk menyingkirkan alat pendeteksi logam (metal detector) yang dipasang di titik-titik masuk kawasan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Alat tersebut digantikan dengan sarana pengawasan yang tidak begitu mencolok.
Keputusan tersebut disampaikan Kabinet pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (25/7/2017). Setelah menggelar pertemuan selama beberapa jam pada Senin (24/7) waktu setempat, Kabinet Israel sepakat untuk menyingkirkan metal detector tersebut. Dilaporkan bahwa para pekerja sudah mulai membongkar metal detector sejak Selasa dini hari waktu setempat.
Dalam statemen yang dikeluarkan setelah pertemuan para menteri senior itu, diputuskan bahwa mereka akan bertindak sesuai rekomendasi badan-badan keamanan untuk mengganti metal detector dengan alat-alat “pemeriksaan cerdas” yang tidak begitu menonjol. Disebutkan Kabinet bahwa pemerintah telah mengalokasikan 100 juta shekel (sekitar US$ 28 juta) untuk peralatan tersebut dan untuk tambahan aparat polisi. Tidak disebutkan lebih detail mengenai alat yang dimaksud.
Namun saksi-saksi mata Reuters di Kota Tua, Yerusalem melihat para pekerja memasang balok-balok logam di atas beberapa jalanan beraspal yang sempit untuk kamera-kamera CCTV. Media-media Israel juga melaporkan pemasangan sistem kamera canggih tersebut. Dilaporkan media lokal Israel, Haaretz dan The Times of Israel, CCTV itu dipasang di Lions’ Gate, yang merupakan pintu masuk utama kompleks Haram al-Sharif, yang oleh umat Yahudi disebut sebagai Temple Mount, lokasi Masjid Al-Aqsa sejak Minggu (23/7) pagi.
Menurut media-media Israel lainnya, kamera CCTV itu memiliki kecanggihan mampu mengidentifikasi para tersangka yang membawa senjata, tanpa memerlukan alat pendeteksi logam (metal detector).
Otoritas Israel mulai memasang metal detector di titik-titik masuk kawasan Masjid Al-Aqsa setelah dua polisi Israel ditembak mati pada 14 Juli lalu. Tiga pelaku penembakan kemudian tewas ditembak aparat keamanan Israel.
Pemasangan metal detector tersebut memicu aksi protes besar-besaran dari pemerintah dan warga Palestina. Bahkan bentrokan mematikan terjadi di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, akhir pekan kemarin. Otoritas Palestina melihat pemberlakuan langkah keamanan baru oleh Israel sebagai upaya untuk merebut kendali atas tempat suci itu. Presiden Palestina Mahmud Abbas bahkan membekukan seluruh komunikasi dengan Israel menyusul pemasangan alat pendeteksi logam itu. (ADI)
BANDUNG,khatulistiwaonline.com
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengajak semua unsur masyarakat untuk bersama-sama merapatkan barisan dalam memerangi narkoba. Sebab jumlah pengguna narkoba di Jabar terus meningkat tiap tahunnya.
“Kita melihat narkoba sangat menghancurkan generasi muda kita. Kita harus bersatu padu semuanya (untuk memerangi narkoba). Semua komponen masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah semua kita bersatu padu untuk menjaga anggota masyarakat, anggota keluarga dari bahaya narkoba,” ujar Aher, sapaan Heryawan, saat menghadiri Hari Anti Narkotika Internasional (HANI), di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (24/7/2017).
Lebih jauh dia mengingatkan, agar guru, tokoh masyarakat, dan stakeholder lainnya dapat berperan mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Jangan sampai generasi muda dibiarkan tersesat dalam belenggu narkoba.
“Kepada guru, kepala sekolah, orang tua harus membuka seluas-luasnya (komunikasi) untuk dijadikan teman untuk dimintai konsultasi. Bukan dibiarkan akhirnya mengambil cara sendiri (dengan narkoba),” ucapnya.
Sejumlah stan dari berbagai SKPD ikut memeriahkan peringatan HANI di lokasi acara. Berbagai produk dan karya dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
Aher dan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mendatangi satu persatu stan yang ada. Salah satunya stan BNNP Jabar. Kedua pimpinan Pemprov Jabar tersebut sempat foto bersama sambil memegang senapan serbu jenis SS milik petugas BNNP Jabar.
“Masyarakat dan generasi muda yang sudah terlanjur menggunakan narkoba harus juga berani untuk berkonsultasi kepada orang-orang yang bisa dimintai konsultasi,” kata Aher.
Kepala BNNP Jabar Brigjen Pol Rusnadi menyebut jumlah pengguna narkoba di Jabar dari tahun ke tahun kecenderungannya terus meningkat. Tahun 2015 saja peningkatannya mencapai 2.000 orang, sedangkan 2016 kembali meningkat dengan jumlah 3.000 orang.
“Kecenderungannya terus naik di Jabar ini. Kita operasi terus untuk pelaku,” kata Rusnadi di tempat sama.
Dari data yang dia miliki, angka pengguna narkoba jenis ganja paling tinggi. Bahkan di Jabar sudah ada yang menanam seperti kasus yang diungkap tahun 2016 lalu di Kabupaten Garut.
“Kecenderungan banyak digunakan masih ganja,” ujar Rusnadi.(MAD)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Sebuah mobil angkutan kota (angkot) hangus terbakar karena menabrak pembatas jalan di kawasan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Tiga penumpang selamat, namun sopir angkot tersebut tewas.
“(Terbakar karena) Menghantam pembatas jalan. Sopir atas nama Andi Slamet meninggal dunia,” kata Kasudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) Jakarta Utara Satriadi Gunawan lewat keterangan tertulisnya, Senin (24/7/2017).
Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10.55 WIB di Jalan Puit Indah Raya, Penjaringan. Akibat menabrak pembatas jalan, angkot jurusan Muara Baru-Muara Angke tersebut juga terbalik di tengah jalan.
“Ada tiga penumpang yang ada di dalam angkot tapi dapat diselamatkan,” ujarnya.
Api yang membakar angkot bernopol B 1400 QO itu berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.00 WIB. Sudin PKP Jakut mengerahkan sebanyak satu unit mobil pemadam. (DON)
Hanoi –
Vietnam menghentikan ekspedisi pengeboran gas di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara setelah China melancarkan ancaman.
Sebuah sumber dalam industri minyak Vietnam mengatakan kepada BBC bahwa para petinggi perusahaan Repsol diminta pemerintah Vietnam meninggalkan kawasan pengeboran.
Instruksi itu dikeluarkan lantaran China disebut mengancam menyerang sejumlah pangkalan Vietnam di Kepulauan Spratly jika pengeboran tidak dihentikan. Laporan ini kemudian dikonfirmasi sumber diplomatik Vietnam.
Ekspedisi pengeboran dimulai bulan lalu di perairan sejauh 400 kilometer lepas pantai Vietnam bagian tenggara. Oleh pemerintah Vietnam, kawasan yang disebut Blok 136-03 itu disewakan ke Talisman-Vietnam, anak perusahaan Repsol Spanyol.
Akan tetapi, di pihak lain, China telah menyewakan kawasan perairan yang sama kepada perusahaan lain. Belum jelas perusahaan yang mana, namun pada 2015 area yang disebut Wanan Bei-21 oleh pemerintah China itu telah dijual ke perusahaan Brightoil di Hong Kong.
Belakangan, perusahaan tersebut membantah memilikinya. Dua dari anggota dewan direksi Brightoil adalah anggota Partai Komunis China.
Seorang analis, yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan, memperkirakan Repsol telah menghabiskan sekitar US$300 juta untuk mengeksploitasi area tersebut.
Karena itu, kalangan pengamat cukup terkejut ketika pemerintah Vietnam mundur sedemikian cepat.
Kapal Vietnam dan China berkonfrontasi pada 2014 ketika Cina melakukan pengeboran minyak di kawasan sengketa di Laut Cina Selatan. (AFP)
China mengklaim hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan, termasuk karang dan pulau di dalamnya. Langkah itu menciptakan persengketaan dengan sejumlah negara, termasuk Vietnam dan Filipina.
Pada 2014, kapal penjaga pantai dan kapal-kapal lain milik China dan Vietnam berkonfrontasi di dekat Kepulauan Paracel yang terletak di Laut China Selatan. Hal itu kemudian menimbulkan unjuk rasa antiCina di Vietnam.
Sejak peristiwa itu, kedua negara berupaya menghindari konfrontasi. (ADI)
Bangkok –
Indonesia dipastikan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2018 setelah bermain imbang tanpa gol dengan Thailand. Menurut pelatih Luis Milla, para pemainnya sudah bekerja sangat keras.
Hasil seri 0-0 di Stadion Nasional Supachalasai, Bangkok, Thailand, Minggu (23/7/2017) malam WIB, tak cukup untuk meloloskan Indonesia ke putaran final. Tambahan satu angka hanya menempatkan Indonesia di posisi ketiga klasemen akhir Grup H dengan empat poin dari tiga laga.
Malaysia finis sebagai juara grup dengan perolehan enam poin, sementara Thailand duduk di posisi kedua dengan lima poin. Kedua tim berhak lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2018 yang akan dilangsungkan di China.
Milla mengatakan, timnya sudah berusaha keras untuk memenangi pertandingan. Demi menjebol gawang Thailand, dia bahkan menginstruksikan Hansamu Yama yang berposisi bek untuk ikut menyerang. Sayangnya, sejumlah peluang yang tercipta tak bisa dimaksimalkan menjadi gol.
“Pertandingan tadi sedih. Karena saya melihat pemain saya bekerja sangat keras. Mereka seharusnya dapat hadiah lolos dari grup. Namun, sangat disayangkan hasilnya tidak mendukung,” ujar Milla.
“Hansamu sebagai penyerang karena waktu sudah mau habis. Kami membutuhkan dua pemain besar. Kita mencari gol lewat permainan bola panjang,” jelasnya.
Menurut Milla, kondisi lapangan yang tergenang akibat hujan deras juga menyulitkan permainan timnya.
“Kita memahami cara bermain Thailand. Lapangan sangat sulit dan pemain harus kerja keras untuk bermain di lapangan seperti ini,” kata pelatih asal Spanyol itu.
Hal serupa diungkapkan oleh pemain depan Indonesia, Febri Hariyadi. Dia mengakui hasil ini tak memuaskan.
“Mengenai hasil kurang memuaskan dari kami tim indonesia. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin di lapangan. Ini jadi pembelajaran,” katanya.(RIF)
JAKARTA,khatulistiwaonline.com
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 memang masih akan berlangsung 2 tahun lagi. Namun peta koalisi sudah sedikit terbaca setelah UU tentang Pemilu disahkan DPR dan angka presidential threshold disepakati 20-25 persen.
Joko Widodo (Jokowi) dipastikan mengantongi dukungan dari Golkar, NasDem dan PPP. Gabungan perolehan kursi DPR ketiga partai itu sebesar 29,46% terdiri dari Golkar (16,25%), Nasdem (6,25% kursi) dan PPP (6,96%).
Jokowi masih berpeluang mendapatkan dukungan dari PDIP (19,46% kursi di DPR), Hanura (2,86%) dan PKB (8,39%). Partai-partai ini berada di koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK.
Prabowo Subianto juga dipastikan akan mendapatkan dukungan dari Gerindra (13,04% kursi di DPR) dan PKS (7,14%). Total dukungan kursi di DPR untuk Prabowo 20,18%.
Sementara, Partai Demokrat yang memiliki 10,90% kursi di DPR belum terbaca arah koalisinya. Peneliti CSIS Arya Fernandes mengatakan sedikit peluang PD membentuk poros sendiri di Pilpres 2019.
Pasalnya jika PD berkoalisi dengan PAN yang memiliki 8,75% kursi DPR belum cukup untuk mengusung Capres.
“Partai Demokrat bisa membentuk poros sendiri jika ada salah satu partai pendukung Jokowi membelot. Tapi peluang itu kecil,” kata Arya saat berbincang dengan khatulistiwaonline, Minggu (23/7/2017).
Bisa saja, tambah Arya, PD dan PAN bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto. Namun Waketum Gerindra Arief Puyuono pesimistis Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketum PD setuju pencapresan Prabowo dan bergabung dengan Gerindra-PKS.
“Belum tentu Pak SBY setuju juga untuk mengusung Pak Prabowo. Kalau Gerindra harga mati capresnya pak Prabowo,” kata Arief.
Menurut dia ada kebuntuan mengenai hubungan Prabowo dan SBY. Kedua tokoh besar ini sulit disatukan. Sebut saja saat Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017 lalu.
“Belum tentu bisa nyatu, lihat saja Pilkada Jakarta kemarin nggak sama kan. Di putaran kedua, PAN dukung Anies. PKB dan PPP ke Ahok, Demokrat nggak pilih kan. Demokrat 2014 nggak mau ngusung Pak Prabowo juga lho,” urai Arief.
Akankah PD bersikap non blok seperti Pilpres 2014?
Arya Fernandes yakin PD tak akan non blok di Pilpres. Hal ini lantaran di Pilpres 2019 nanti sosok Capres yang diusung akan turut menentukan perolehan suara partai. (DON)