JAKARTA,khatulistiwaonline.com
KPK kembali memanggil saksi-saksi terkait kasus megakorupsi e-KTP. Mereka adalah mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Diah Anggraeni dan keponakan Ketua DPR Setya Novanto, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.
“Kedua saksi tersebut akan diminta keterangannya atas tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo),” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (27/10/2017).
Dalam kaitan kasus ini, mantan Dirjen Dukcapil Irman, yang duduk sebagai terdakwa, membenarkan Diah mengintervensi proyek e-KTP. Sementara itu, Diah juga pernah mengaku menerima USD 500 ribu saat duduk menjadi saksi untuk Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Dirjen Dukcapil Sugiharto.
Duit tersebut diterima Diah dengan perincian USD 300 ribu dari Irman dan USD 200 ribu dari Andi Narogong, pengusaha yang disebut biasa menjadi penyedia barang atau jasa di Kemendagri. Duit kemudian dikembalikan Diah ke KPK, namun Irman mencegahnya.
Sementara, dalam persidangan perkara dugaan korupsi e-KTP pada Kamis (27/4), Irvanto yang merupakan mantan PT Murakabi Sejahtera membeberkan keikutsertaannya dalam proses lelang proyek pengadaan e-KTP. Irvanto membentuk konsorsium yang dibahas dalam rapat di ruko Fatmawati.
PT Murakabi Sejahtera, menurutnya, sempat bergabung dalam salah satu konsorsium yang ikut ambil bagian di lelang proyek e-KTP. Hanya, konsorsium Murakabi kalah oleh PNRI, yang keluar sebagai pemenang tender.
Sementara itu, PT Quadra Solution merupakan salah satu perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium PNRI sebagai pelaksana proyek e-KTP. Konsorsium penggarap e-KTP ini terdiri atas Perum PNRI, PT LEN Industri, PT Quadra Solution, PT Sucofindo, dan PT Sandipala Artha Putra.
Dalam fakta persidangan, eks Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto menyebut pernah meminta Anang menyiapkan uang USD 500 ribu dan Rp 1 miliar untuk diserahkan kepada Miryam S Haryani.
Anang juga diduga membantu penyediaan uang tambahan untuk bantuan hukum Ditjen Dukcapil Kemendagri sebesar Rp 2 miliar dan kebutuhan lainnya terkait proses proyek e-KTP. (ADI)
