JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Eddy Hartono dalam sambutannya di acara peluncuran buku ‘Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah serta pemutaran film ‘Road to Resilience yang dibuat oleh Kreasi Prasasti Perdamaian di Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Jakarta, Kamis (27/2/2025).
Dia mengaku selalu melakukan monitoring di media sosial dan sudah men-take down ribuan akun diduga menyebarkan paham radikalisme.
“Terima kasih Pak Noor Huda. Jadi buku dan film tadi itu, ini kampanye untuk paham radikal terorisme. Alhamdulillah ya walaupun tiga tahun terakhir ini tidak terjadi peristiwa tindak pidana terorisme. Namun demikian dan tetap kami BNPT berkolaborasi dengan kementerian/lembaga BNPT, ada TNI, ada Polri, ada BIN, ada Bais, dan lain-lain Pak. Kami setiap hari Pak, di sini ada Pak Tommy Zakaria dari BIN, setiap hari kami monitor Pak,” kata Eddy.
Edi menuturkan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan monitoring di media sosial. Ribuan akun diduga terafiliasi dengan radikalisme sehingga dilakukan take down.
“Untuk monitor sekarang ini adalah perkembangan di sosial media Pak. Tahun 2024 saja itu kurang lebih ada tiga ribuan pak, akun yang kami lakukan pemutusan akses ataupun di-take down, hampir kurang lebih sebetulnya, tiga ribu. Nah itu kebanyakan mereka menggunakan platform dari media sosial, baik itu Facebook, Telegram, dan lain-lain,” ujarnya.
“Dan kami bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, untuk terus melakukan antisipasi supaya jangan sampai di ruang siber ini, ini menjadi tempat penyebaran paham radikal terorisme,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Eddy menyampaikan ucapan terimakasih atas terbitnya buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah karena dapat menjadi pembelajaran. Dia menyebut perempuan dan anak-anak banyak menjadi korban dari paparan radikalisme.
“Dan juga saya terima kasih juga kepada terbitnya buku Anak Negeri di Pusaran Konflik Suriah ini. Ini menjadi pembelajaran Pak. Buat kita semua. Tetap yang jadi korban perempuan dan anak-anak. Dan ini dari PBB juga sudah menyuruhkan bahwa setiap negara anggota PBB itu wajib melakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Makanya Pak Deputi III sudah melakukan dengan beberapa pihak dari UN dan dari PPPA, Menteri PPPA, membuat modul buku-buku,” imbuhnya. (BAS)
