JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohammad Hekal mengatakan bahwa KAI mengajukan PMN Rp 1,8 triliun. Hal ini mengacu berdasarkan hasil rapat Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Erick Thohir pada 7 Juni 2024.
“Ada usulan PMN untuk 2025. Yaitu satu untuk PT KAI sebesar Rp 1,8 triliun, PT INKA sebesar Rp 976 miliar, untuk PT PELNI Rp 1 triliun dan untuk Perum Damri Rp 1 triliun. Hari ini kita ingin mendengar dan melanjutkan pendalaman yang sudah dilakukan diskusi sebelumnya,” ucapnya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.
Setelah diberikan kesempatan berbicara, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI Salusra Wijaya, memperkenalkan jajaran manajemen KAI yang hadir. Namun melihat Direktur Utama KAI tidak hadir, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Mufti Anam, spontan mencecar Salusra.
“Interupsi pimpinan, bapak tidak jelaskan dirut bapak di mana pak? Ini rapat penting loh pak,” kata Mufti.
Menjawab hal tersebut, Salusra menjelaskan bahwa Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo sedang rapat dengan Siemens. Siemens disebutnya sebagai operator teknis LRT Jabodebek untuk persinyalan dan telekomunikasi. Ia mengatakan, agenda sudah dijadwalkan sejak pekan lalu dan berusaha direvisi, namun Dirut PT KAI tetap tidak bisa menghadiri.
“Ini sudah diagendakan dari minggu lalu dan berusaha untuk direvisi. Namun, satu dan lain hal tidak bisa diubah pak,” jelasnya.
Menanggapi hal itu, Mufti Anam kembali mengungkit bahwa KAI hadir untuk meminta persetujuan PMN. Oleh sebab itu, ia menilai ketidakhadiran Dirut KAI adalah tanda bahwa PMN tidak dianggap penting. (DAB)