KOTA BEKASI, KHATULISTIWAONLINE.COM
Sejak beberapa waktu lalu, PT Pertamina (Persero) telah melakukan pengetatan pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi dengan cara mengembangkan alert system yang mengirimkan exception signal dari command center Pertamina.
Lewat sistem ini, data transaksi tidak wajar seperti pengisian di atas 200 liter Solar untuk satu kendaraan bermotor atau pengisian BBM penugasan kepada kendaraan yang tidak mendaftarkan nomor polisi (nopol) kendaraannya akan termonitor langsung.
Dengan cara seperti itu seharusnya tidak ada lagi celah atau peluang bagi oknum tertentu untuk melakukan kecurangan berupa penimbunan solar bersubsidi.
Namun berdasarkan investigasi yang dilakukan awak media, di Kota Bekasi tepatnya di Jalan Mustika Jaya masih ditemukan lokasi yang diduga kuat sebagai
tempat penimbunan dan penyulingan BBM jenis Bio Solar dan Solar.
Masih menurut informasi, BBM bersubsidi yang disimpan di gudang atau disebut pangkalan tersebut dibeli dari sejumlah SPBU di Wiilayah Jabodetabek.
“Pembelian solar bersubsidi dilakukan pada malam hari pukul 22.30 WIB dengan menggunakan mobil box engkel yang sudah dimodifikasi,” ujar sumber wartawan Rabu (25/9/2024).
Dengan adanya informasi itu, sejumlah Wartawan mendatangi lokasi dan bertemu dengan salah seorang penjaga atau pengurus pangkalan bernama Jack Steven.
Hanya saja, orang tersebut tidak bersedia memberikan informasi siapa pemilik usaha.
“Saya hanya ditugaskan untuk menjaga gudang,” ujarnya singkat.
Sementara menurut keterangan sopir yang enggan disebutkan namanya menuturkan, “Ya bang, kami secara bergantian masuknya buat mindahin solar ke tangki transportir,” katanya.
Di tempat yang sama, awak media mendapat informasi dari salah seorang pengurus di lapangan yang menyebutkan bahwa Jack Steven bertugas sebagai pengurus yang dipercayakan untuk memonitor keluar masuk mobil box engkel berisi BBM bersubsidi.
Dalam hal ini memperjual belikan kembali BBM tersebut adalah melanggar aturan niaga BBM sebagai diatur dalam Pasal 53 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas dengan ancaman hukuman maksimal enam tahun penjara, dan denda maksimal Rp 30 milyar.
Atas perbuatan tersebut apabila pihak SPBU juga ikut membantu melancarkan bisnis ilegal itu berarti perbuatan tersebut sudah melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 dan Perpres Nomor 117 Tahun 2021 Pasal 55-56 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).
Pasal tersebut selengkapnya berbunyi: Dipidana sebagai pembantu kejahatan, mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
“Karena adanya informasi, kita coba turun ke lapangan untuk investigasi ternyata ada 1 Mobil Engkel Box yang dicurigai di salah satu SPBU wilayah Kota Bekasi sedang dalam antrian untuk menuang ke transportir yang sudah dibawa oleh sopir ke gudang tersebut.
Jadi kami menduga solar yang dibeli dengan memakai jerigen tangki kempu ini akan diperjualbelikan lagi dengan mengambil keuntungan setiap liternya. Tindakan itu termasuk kejahatan.
Kami meminta kepada penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan pihak BPH MIGAS serta PT. PERTAMINA agar menindak tegas mafia solar tersebut maupun oknum pegawai SPBU serta pemilik SPBU yang ikut bermain dalam tindak kejahatan ini ditindak tegas,” ujar salah seorang rekan wartawan.
Berikut cara kerja mafia solar :
- Memberikan uang lebih kepada operator SPBU sebagai fee untuk membeli solar melebihi kuantitas
- Memerintahkan para sopirnya membeli solar dengan berkeliling ke beberapa SPBU di wilayah Jabodetabek dan sekitarnya
- Mengisi BBM Jenis solar di SPBU dengan menggunakan mobil engkel box yang telah dimodifikasi.
- Mobil engkel box yang di modifikasi dan dipasang kempu/tangki tambahan dengan muatan sekitar kurang lebih 3-4 ton.
- BBM subsidi jenis solar yang telah ditampung kemudian dijual dengan harga lebih tinggi kepada pengusaha Pabrik – Pabrik Industri dan lainnya menggunakan mobil tangki berkapasitas 16.000 s/d 24.000 liter.
“Dalam bisnis ilegal tersebut, mereka meraup keuntungan sampai puluhan miliar perbulannya. Dan sangat jelas perilaku mafia tersebut sangat merugikan masyarakat dan Negara”.
Kami meminta APH khususnya di wilayah hukum Polres Kota Bekasi untuk memutus mata rantai antara pihak SPBU dan oknum penimbun BBM yang akan menjualnya ke Pabrik Industri dan lainnya, kami meminta kepada APH khususnya Kota Bekasi menindaklanjutinya. (BUN)