Riyadh –
Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Nayef, telah diganti. Dekrit Kerajaan Saudi menyatakan, Mohammed bin Salman, yang merupakan putra Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, kini diangkat sebagai Putra Mahkota yang baru.

Pengumuman mengejutkan ini disampaikan oleh Saudi Press Agency (SPA) sebagai kantor berita resmi Saudi dan kemudian disiarkan via televisi nasional Saudi. Demikian seperti dilansir Reuters dan Arab News, Rabu (21/6/2017).

Pangeran Mohammed bin Salman, yang sebelumnya menempati posisi Wakil Putra Mahkota, akan menggantikan Mohammed bin Nayef sebagai Putra Mahkota Kerajaan Saudi. Mohammed bin Nayef yang berusia 58 tahun, merupakan keponakan Raja Salman.

Ini berarti, Mohammed bin Salman akan menjadi Raja Saudi selanjutnya, jika Raja Salman tidak mampu lagi memerintah.

Menurut laporan SPA, Pangeran Mohammed bin Salman terpilih sebagai Putra Mahkota yang baru dengan memperoleh suara mayoritas dalam Komisi Suksesi Saudi. Dari 43 anggota Komisi Suksesi Saudi, sebanyak 31 anggota menyetujui Mohammed bin Salman sebagai Putra Mahkota Saudi yang baru.

Dekrit yang dikeluarkan oleh Raja Salman itu juga menyatakan penunjukan Pangeran Abdulaziz bin Saud bin Naif sebagai Menteri Dalam Negeri Saudi. Posisi itu sebelumnya dipegang oleh Mohammed bin Nayef.

Tidak diketahui pasti alasan penggantian Mohammed bin Nayef sebagai Putra Mahkota Saudi.

Pangeran Mohammed bin Salman merupakan anak Raja Salman dari istri ketiganya. Dia dikenal sebagai salah satu sosok berpengaruh di Saudi. Pangeran Saudi yang masih berusia 31 tahun ini, juga menjabat Menteri Pertahanan (Menhan) Saudi. Dia mencetak sejarah sebagai Menhan termuda di dunia. Pangeran Mohammed juga merupakan sosok yang mencetuskan rencana reformasi ekonomi Saudi. (ADI)

Washington DC –
Reaksi keras diberikan oleh senator senior Amerika Serikat (AS) atas meninggalnya mahasiswa AS, Otto Warmbier, yang dibebaskan Korea Utara (Korut) dalam keadaan koma. Sang senator menuding rezim Korut telah membunuh Warmbier.

“Mari kita uraikan faktanya secara gamblang: Otto Warmbier, seorang warga negara Amerika, dibunuh oleh rezim Kim Jong-Un,” tegas Senator John McCain dari Partai Republik, yang mewakili negara bagian Arizona, dalam pernyataannya seperti dilansir CNN dan media AS lainnya, Washington Examiner, Selasa (20/6/2017).

“Dalam saat-saat terakhir hidupnya, dia (Warmbier-red) merasakan mimpi buruk yang telah membuat warga Korea Utara terjebak selama 70 tahun: kerja paksa, kelaparan massal, kekejaman sistematis, penyiksaan dan pembunuhan,” imbuhnya.

“Amerika Serikat tidak bisa dan tidak seharusnya menoleransi pembunuhan warganya oleh kekuatan keji,” ucap McCain, yang pernah menjadi calon presiden (capres) Partai Republik tahun 2008 dan kalah dari Barack Obama dari Partai Demokrat.

Dalam pernyataannya, McCain juga menyampaikan belasungkawa untuk keluarga Warmbier. “Saya merasa sedih saat mengetahui kematian Otto Warmbier hari ini, setelah penyiksaan dan penahanan yang tidak adil di Korea Utara. Saya mengirimkan belasungkawa mendalam saya untuk keluarga dan teman-teman Otto saat mereka berduka atas kehilangan tragis ini,” tutur McCain, yang pernah menjadi tahanan perang di Vietnam ini.

Warmbier yang berusia 22 tahun, meninggal dunia pada Senin (19/6) waktu setempat, atau 6 hari setelah dibebaskan Korut dalam keadaan koma. Penyebab koma Warmbier tidak diketahui secara jelas.

Warmbier divonis 15 tahun kerja paksa setelah dituding mencuri slogan propaganda dari hotel tempatnya menginap di Korut, awal tahun lalu. Namun belakangan diketahui bahwa sesaat setelah divonis, atau tepatnya sejak Maret 2016, Warmbier jatuh koma.

Dalam penjelasannya, Korut menyebut Warmbier mengalami botulisme, keracunan makanan yang dipicu bakteri clostridium botulinum. Namun tim dokter menyangkalnya, dengan menegaskan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada gejala botulisme dalam sistem tubuh Warmbier. Otoritas AS meminta Korut untuk menjelaskan hal itu secara transparan.

Selain McCain, Senator AS lainnya, Marco Rubio dari Partai Republik yang mewakili negara bagian Florida, juga memberikan pernyataan keras terkait kematian Warmbier. “Otto Warmbier seharusnya tidak pernah dipenjara karena mencopot slogan bodoh. Dan dia tidak seharusnya dibunuh karena tindakan itu,” kritiknya.(ADI)

LONDON –
Perdana Menteri Inggris, Theresa May, menyebut insiden mobil menabrak jemaah pulang tarawih di London bagian utara sebagai insiden buruk. PM May mendoakan para korban dalam insiden ini.

“Ini insiden yang buruk,” ucap PM May dalam pernyataan via email, seperti dilansir Reuters, Senin (19/6/2017).

“Seluruh pikiran saya tertuju pada mereka yang luka-luka, keluarga tercinta dan petugas darurat di lokasi kejadian,” imbuhnya.

Insiden ini terjadi di luar Masjid Finsbury Park, sesaat setelah tengah malam, atau Senin (19/6) dini hari waktu London. Sebuah mobil van warna putih dengan sengaja menabrak kerumunan orang yang ada di luar masjid.

Dewan Muslim Inggris (MCB) menyebut kendaraan itu dengan sengaja menabrak para jemaah yang baru menunaikan salat Tarawih. Usai menabrak orang-orang, pelaku di dalam mobil itu keluar dan menikam salah satu orang di dekatnya. Pelaku yang disebut sebagai pria kulit putih dengan rambut hitam ini diamankan warga setempat secara beramai-ramai, sebelum akhirnya ditangkap polisi.

Secara terpisah, pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn, mengaku sungguh terkejut dengan insiden yang terjadi di luar Masjid Finsbury Park pada Senin (19/6) dini hari. “Saya sungguh terkejut atas insiden di Finsbury Park semalam,” ucap Corbyn yang merupakan Ketua Partai Buruh Inggris.

“Pikiran saya bersama mereka yang terdampak peristiwa mengerikan ini,” imbuhnya.(ADI)

Washington DC –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tengah diselidiki atas tudingan menghalangi penegakan hukum, terkait percakapannya dengan eks Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) James Comey. Dengan nada marah, Trump menyebut dirinya saat ini diburu seperti penyihir.

“Anda menyaksikan PERBURUAN PENYIHIR terbesar dalam sejarah politik Amerika — yang dipimpin oleh beberapa orang yang sangat buruk dan bermasalah!” kicau Trump via akun Twitter pribadinya, @realDonaldTrump, seperti dilansir AFP, Jumat (16/6/2017).

Trump tidak secara langsung menanggapi tudingan dirinya diselidiki secara pribadi atas dugaan menghalang-halangi penegakan hukum, dakwaan yang bisa berujung pemakzulan. Trump juga tidak secara tegas menyangkal tudingan itu.

“Mereka merekayasa kolusi palsu dengan kisah Rusia, menemukan bukti nihil, jadi sekarang mereka menggunakan tudingan menghalangi penegakan hukum untuk kisah palsu lainnya. Bagus,” imbuh Trump.

Masa kepresidenan Trump yang baru berjalan lima bulan dilanda berbagai tudingan. Rusia dituding mengintervensi pilpres AS tahun lalu, demi memenangkan Trump. Tim kampanye Trump dituding bersekongkol dengan Rusia dalam hal itu. Tudingan itu tengah diselidiki oleh Kongres AS dan FBI.

Situasi sempat diwarnai kehebohan saat Direktur FBI James Comey dipecat Trump secara mendadak pada 9 Mei lalu. Pemecatan dilakukan saat Comey sedang memimpin penyelidikan dugaan kolusi penasihat senior Trump dengan Rusia dalam pilpres AS.

Sepeninggal Comey, penyelidikan itu dialihkan ke tangan Robert Mueller, mantan Direktur FBI yang ditunjuk menjadi penasihat khusus. Pekan ini, Mueller dilaporkan telah memulai penyelidikan terhadap Trump atas dugaan menghalang-halangi penegakan hukum.

Penyelidikan itu fokus pada dugaan pemecatan Comey yang berkaitan dengan penyelidikan Rusia. Memo yang ditulis Comey dan diungkapkan ke media menunjukkan Trump pernah meminta Comey untuk menghentikan penyelidikan terhadap mantan penasihat keamanan nasional Michael Flynn. Trump juga dicurigai meminta sejumlah pejabat tinggi intelijen AS untuk ‘mengubah’ arah penyelidikan FBI terkait Rusia.

Media ternama AS, The Washington Post, pada Kamis (15/6) bahkan melaporkan bahwa tim Mueller juga fokus menyelidiki kesepakatan bisnis dan finansial menantu Trump, Jared Kushner, yang juga menjadi penasihat seniornya. Nama Kushner ikut terseret dalam skandal kolusi Rusia setelah disebut pernah berkomunikasi dengan pejabat Rusia via jalur belakang. (ADI)

TEHERAN –
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyalahkan Amerika Serikat (AS) karena menciptakan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Khamenei juga menuding AS telah memperburuk instabilitas di Timur Tengah, di tengah krisis Qatar.

“Baru-baru ini, AS mengisyaratkan mereka ingin membuat Timur Tengah tidak stabil. Pertama, apa kaitan Timur Tengah dengan Anda? Kedua, Anda dan agen-agen Anda menjadi sumber instabilitas di Timur Tengah,” ucap Khamenei via akun Twitternya, seperti dilansir CNN, Selasa (13/6/2017).

“AS mempersenjatai kelompok teroris, itulah yang menyebabkan instabilitas. Siapa yang menciptakan ISIS? AS!” tudingnya.

Lebih lanjut, Khamenei mengkritik pernyataan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu, yang menuding Iran mendukung terorisme. “Presiden AS menuding Iran mendukung terorisme, sementara terorisme di kawasan ini memiliki akar Amerika,” ujarnya.

Saat mengucapkan belasungkawa bagi korban serangan teror di Teheran, pekan lalu, Trump memperingatkan bahwa ‘negara yang mensponsori terorisme berisiko menjadi korban dari kejahatan yang mereka dukung’. Menteri Luar Negeri Iran menyebut pernyataan Trump itu ‘menjijikkan’.

Serangan teror di parlemen Iran dan kompleks Mausoleum Khomeini itu menewaskan 12 orang. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.

Dalam pernyataan terpisah, Garda Revolusioner Iran yang merupakan unit militer Iran paling berpengaruh, menuding AS dan Arab Saudi ‘terlibat’ dalam serangan teror di Teheran itu. Mereka juga bersumpah akan membalas serangan teror tersebut.

Komentar Khamenei ini muncul di tengah ketegangan yang melanda kawasan Timur Tengah, yang dipicu oleh pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar oleh beberapa negara Teluk Arab, termasuk Saudi. Negara-negara Teluk kompak menuding Qatar mendukung terorisme. (ADI)

MOSKOW –
Politikus oposisi Rusia, Alexei Navalny, kembali ditahan karena kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran untuk memprotes korupsi pemerintah. Sekitar 1.500 pendukung Navalny juga ikut ditangkap dalam aksi protes di berbagai wilayah Rusia.

Seperti dilansir AFP, Selasa (13/6/2017), unjuk rasa ini merupakan aksi kedua yang digelar besar-besaran sejak Maret, yang diinisiasi oleh Navalny. Sebagai pemimpin oposisi Rusia, Navalny telah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden Rusia dalam pemilu tahun depan.

Navalny berhasil meraup banyak dukungan publik Rusia melalui kampanye online tiada henti. Namun sejumlah polling memprediksi kesempatan Navalny untuk mengalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin sangat kecil. Putin sendiri memiliki popularitas sangat tinggi di mata publik Rusia. Namun Navalny dan pendukungnya berharap bisa memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap korupsi di kalangan pejabat Rusia, demi meraup dukungan.

Awal pekan ini, Navalny dijemput polisi untuk kembali ditahan saat dia hendak mendatangi aksi protes di ibu kota Moskow. Dia sebelumnya pernah ditangkap karena ikut serta dalam unjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Dmitry Medvedev atas tuduhan korupsi.

Usai ditahan, dia langsung diadili. Pengadilan Moskow, dalam putusannya pada Senin (12/6) malam waktu setempat, menyatakan Navalny yang berusia 41 tahun ini bersalah atas dakwaan menggelar aksi protes tanpa izin.

Juru bicara Navalny, Kira Yarmysh, menyatakan via Twitter bahwa Navalny dijatuhi vonis satu bulan atau 30 hari tahanan administratif.

Dalam pernyataan terpisah, kelompok HAM OVD-Info menuturkan kepada AFP bahwa lebih dari 1.500 pendukung Navalny ditangkap saat ikut unjuk rasa di sejumlah wilayah Rusia.

Sedikitnya 823 demonstran ditangkap dalam unjuk rasa di di Moskow, setelah polisi antihuru-hara berusaha keras memukul mundur demonstran. Laporan menyebut, beberapa demonstran dipukuli polisi dengan tongkat. Saat beberapa demonstran diamankan polisi, sejumlah demonstran lainnya meneriakkan ‘Putin adalah pencuri!’ dan ‘Kebebasan untuk Navalny’.

OVD-Info juga menyebut, sekitar 600 demonstran ditangkap di Saint Petersburg. Sedangkan lebih dari 100 demonstran lainnya ditangkap di berbagai kota seperti Vladivostock, Kaliningrad, Norilsk dan Sochi.

Ribuan demonstran yang didominasi kaum muda itu ramai-ramai meneriakkan ‘Rusia tanpa Putin!’ saat beraksi di jalanan berbagai kota pada Senin (12/6) waktu setempat. Aksi protes semacam ini diikuti banyak orang meskipun otoritas Rusia memberlakukan sanksi bagi mereka yang ikut serta.(ADI)

TRIPOLI –
Saif al-Islam Khadafi, putra kedua dari mendiang pemimpin Libia yang digulingkan, Kolonel Muammar Khadafi, diyakini telah dibebaskan lewat proses amnesti. Langkah ini dapat memicu berlanjutnya situasi politik yang tidak stabil.

Saif yang dulu dicalonkan sebagai pengganti ayahnya sebagai penguasa Lybia sebelum Muammar Khadafi jatuh dan terbunuh, ditahan oleh milisi di kota Zintan selama enam tahun terakhir.

Batalion Abu Bakr al-Siddiq mengatakan bahwa Saif telah dilepaskan pada Jumat lalu tapi belum diperlihatkan ke publik.

Laporan media setempat menyatakan bahwa kini dia berada di kota Bayda di timur dengan kerabatnya.

Kelompok milisi tersebut mengatakan bahwa mereka bertindak atas permintaan dari “pemerintahan interim”.

Pemerintahan tersebut – berbasis di timur Libia – sudah menawarkan amnesti ke Saif al-Islam.

Meski begitu, dia telah dijatuhi hukuman mati secara absentia oleh pengadilan di Tripoli, di barat negara tersebut, dan kendali berada di pihak rival, Pemerintahan Kesepakatan Nasional yang didukung oleh PBB.

Laporan sebelumnya yang menyatakan Saif al-Islam Khadafi sudah dibebaskan terbukti palsu.

Saif juga diincar oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan atas keterlibatannya dalam upaya ayahnya yang gagal untuk meredam pemberontakan.

Pria berusia 44 tahun itu, yang secara kontroversial mendapat gelar PhD dari London School of Economics pada 2008 – ditangkap pada November 2011 setelah melarikan diri selama tiga bulan karena kejatuhan rezim Khadafi.

Sebelumnya, dia dikenal telah memainkan peran penting dalam membangun hubungan dengan Barat setelah 2000, dan bahkan dianggap sebagai wajah reformis dalam pemerintahan ayahnya.

Namun setelah pemberontakan 2011, Saif dituduh telah menghasut kekerasan dan membunuh demonstran. Empat tahun kemudian, dia dijatuhi hukuman mati oleh tim penembak dalam pengadilan terhadap 30 orang terdekat Khadafi. (ADI)