Moskow –
Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan respons keras atas sanksi-sanksi baru AS terhadap negara tersebut. Putin menyatakan AS harus mengurangi 755 staf diplomatiknya di Rusia. Bahkan pemerintah Rusia akan mempertimbangkan langkah-langkah tambahan sebagai respons atas sanksi yang telah disetujui Kongres AS tersebut.
Dalam wawancara dengan Vesti TV, Putin mengatakan bahwa AS harus memangkas staf diplomatik dan teknisnya sebanyak 755 orang hingga 1 September mendatang.
“Karena lebih dari 1.000 pekera — diplomat dan staf pendukung — bekerja dan masih bekerja di Rusia, 755 orang harus menghentikan aktivitas mereka di Federasi Rusia,” tutur Putin seperti dilansir kantor berita Reuters, Senin (31/7/2017).
Sanksi-sanksi baru AS terhadap Rusia telah disetujui oleh Senat AS dan akan segera ditandatangani Presiden AS Donald Trump. Sanksi tersebut sebagian sebagai respons atas kesimpulan badan-badan intelijen AS bahwa Rusia mencampuri pemilihan presiden AS pada tahun 2016, juga sebagai sanksi lanjutan atas pencaplokan Crimea dari Ukraina pada tahun 2014.
Putin mengatakan, Rusia bisa menempuh langkah-langkah berikutnya terhadap AS, namun tidak saat ini.
Ditekankan Putin, sanksi-sanksi AS telah memperburuk hubungan AS dengan Rusia.
“Kami telah menunggu cukup lama bahwa mungkin sesuatu akan berubah membaik, kami berpegang pada harapan bahwa entah bagaimana situasi akan berubah. Namun tampaknya, meskipun itu berubah suatu hari nanti, itu tak akan berubah segera,” tutur Putin.(ADI)
Canberra –
Sekutu tertua Australia, Inggris, berjanji akan menantang klaim teritorial Beijing di Laut China Selatan. Caranya, dengan mengerahkan dua kapal induk baru melalui perairan yang disengketakan itu dalam sebuah operasi kebebasan navigasi.
Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson membenarkan rencana tersebut seusai pertemuan tingkat tinggi dengan mitranya dari Menlu Julie Bishop di Sydney. Pertemuan juga dihadiri Menteri Pertahanan dari kedua negara.
“Salah satu hal pertama yang akan kami lakukan dengan dua kapal induk kolosal yang baru saja kami buat, yaitu mengerahkan mereka dalam operasi kebebasan navigasi ke wilayah ini untuk membuktikan kepercayaan pada sistem internasional yang berbasis peraturan dan kebebasan. Navigasi melalui perairan laut sangat penting untuk perdagangan dunia,” kata Menlu Johnson.
Kepada ABC, Menteri Pertahanan Inggris Sir Michael Fallon menolak memberikan rincian tentang mengerahkan kapal induk itu.
“Kami belum memerinci pengerahan itu namun, ya, tentunya kapal-kapal ini akan terlihat di Samudera Hindia, Pasifik, bagian dunia ini karena di belahan dunia ini kita melihat ketegangan yang meningkat, tantangan yang meningkat,” ujarnya.
Amerika Serikat dan sekutu dekatnya, seperti Australia dan Inggris, telah lama menyatakan keprihatinan atas aktivitas pembangunan pulau yang di lakukan Beijing dan militerisasi salah satu rute pelayaran komersial tersibuk di dunia.
Menhan Marise Payne juga mengisyaratkan Australia dapat memainkan peran bersama Inggris dalam memastikan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.
“Yang penting hari ini, kami juga membahas perkembangan di wilayah kita, terutama berkenaan dengan kebebasan navigasi dan kebebasan penerbangan yang merupakan isu global. Negara-negara seperti Australia dan Inggris berkepentingan terhadap kebebasan global tersebut,” kata Menhan Payne.
“Hari ini kami sepakat mengidentifikasi peluang jika memungkinkan melakukan kegiatan kooperatif di wilayah ini jika armada kami berada di daerah tersebut di waktu bersamaan,” tambahnya.
ABC pekan lalu mengungkapkan bahwa Angkatan Bersenjata Australia telah mendeteksi sebuah kapal mata-mata China yang berada dekat ke pantai Queensland saat digelarnya latihan militer bersama AS, yang dikenal sebagai Talisman Sabre.
Pada hari Kamis, Panglima Komando Armada Pasifik AS kepada ABC menegaskan pihaknya tidak terganggu oleh tindakan China selama latihan, namun berharap hal itu akan menekankan Beijing akan perlunya mematuhi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut.
“Tampaknya ada dua pendekatan berbeda yang diambil di China. Mereka mengungkapkan ketersinggungan besar pada operasi militer Amerika Serikat yang dilakukan di Zona Ekonomi Eksklusif mereka,” kata Admiral Scott Swift.(ADI)
Pyongyang –
Otoritas Korea Utara (Korut) kembali mengancam akan melancarkan serangan nuklir ke ‘jantung’ wilayah Amerika Serikat (AS). Ancaman ini berlaku jika AS berupaya menggulingkan Kim Jong-Un sebagai pemimpin tertinggi Korut.
Seperti dilansir CNN, Rabu (26/7/2017), ancaman Korut itu dilontarkan setelah Direktur Badan Intelijen AS (CIA), Mike Pompeo, mengatakan pemerintahan Presiden AS Donald Trump harus mencari cara untuk memisahkan Kim Jong-Un dari program nuklir Korut. Korut menanggapi dengan keras pernyataan Pompeo itu.
“DPRK (nama resmi Korut) secara legal menetapkan bahwa, jika martabat tertinggi DPRK diancam, maka DPRK terlebih dahulu harus membinasakan negara-negara dan entitas itu, yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat, dengan menggerakkan seluruh jenis serangan termasuk nuklir,” tutur salah satu juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut, seperti dikutip kantor berita resmi Korut, Korean Central News Agency (KCNA).
“Jika AS berani untuk menunjukkan sedikit saja pertanda upaya melengserkan kepemimpinan tertinggi kami, kami akan menyerang tanpa ampun di jantung AS dengan palu nuklir kami yang kuat, terasah dan semakin keras,” imbuh juru bicara itu.
Dalam pernyataannya pekan lalu, Pompeo mengisyaratkan pemerintah AS menginginkan perubahan rezim di Korut, yang kini dipimpin Kim Jong-Un. Komentar Pompeo ini disebut sebagai komentar paling agresif dari pemerintahan Trump untuk rezim Korut.
“Untuk rezim (Korut), saya berharap kita bisa menemukan cara untuk memisahkan rezim itu dari sistem ini. Rakyat Korea Utara, saya yakin merupakan orang-orang yang menyenangkan dan senang melihatnya pergi,” ucap Pompeo merujuk pada Kim Jong-Un.
Ancaman Korut ini muncul di tengah penilaian intelijen AS yang masih berlangsung, soal Korut mempercepat program rudal balistik antarbenua (ICBM). Juru bicara Badan Intelijen Pertahanan AS menolak mengomentari laporan The Washington Post yang menyebut Korut bisa memiliki kemampuan ICBM dengan hulu ledak nuklir paling cepat tahun depan. Namun AS mengaku kemampuan rudal Korut terus meningkat.
“Uji coba rudal balistik antarbenua terbaru Korea Utara — yang tidak mengejutkan untuk komunitas intelijen — merupakan salah satu tonggak sejarah yang kami prediksi akan membantu memperbaiki kerangka waktu dan penilaian soal ancaman yang diberikan Kim Jong-Un pada wilayah Amerika Serikat,” ucap Manajer Intelijen Nasional AS untuk Asia Timur Kantor Direktur Intelijen Nasional, Scott Bray, kepada CNN.
“Uji coba ini, dan dampaknya pada penilaian kami, menyoroti ancaman nuklir dan program rudal balistik Korea Utara terhadap Amerika Serikat, bagi sekutu kami di kawasan, dan bagi seluruh dunia. Komunitas intelijen memantau dengan seksama ancaman Korea Utara yang terus meluas,” imbuhnya. (ADI)
Canberra –
Menurut data yang dimiliki Biro Statistik Australia (ABS) semakin banyak warga Australia yang harus memiliki lebih dari satu pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.
Masalah ini ditekankan dalam laporan terbaru dari ABS berjudul Labour Account.
Diperkirakan ada 763 ribu warga Australia yang memiliki pekerjaan kedua, naik 9 persen dalam enam tahun terakhi sampai bulan Juni 2016.
Laporan ini memberikan gambaran luas mengenai jumlah lapangan kerja yang ada dalam perekonomian Australia, yaitu adanya 13,2 juta lapangan kerja sampai Juni 2016.
Namun menemukan bahwa jumlah orang yang bekerja hanya 12,5 juta orang, dan itu berarti semakin banyak orang yang memiliki dua pekerjaan.
Angka ini naik 3,7 persen dari tahun sebelumnya, dan naik keseluruhan 9,2 persen selama enam tahun.
Ekonom kepala ABS Bruce Hockman mengatakan laporan “Labour Account” ini adalah cara ‘baru melihat data lama’, dengan melihat data statistik yang ada dari tahun 2010/2011 sampai 2015/2016.
“Jadi kami mencoba melihat perubahan keseluruhan dalam pasar kita, dibandingkan sekedar melihat satu titik tertentu.” katanya.
Professor John Buchanan dari University of Sydney Business School mengatakan laporan ini sangat berguna karena kemampuannya menggambarkan bagaimana penyebaran lapangan kerja secara menyeluruh.
“Dan bagaimana mereka yang memiliki dua pekerjaan itu terkonsentrasi di dua sektor.”
“Di sini kita menemukan bahwa mereka yang merangkap kerja itu pada dasarnya ada di dua industri yaitu bidang administrasi, dan bidang bantuan kesehatan dan sosial.”
Buchanan mengatakan dia berharap pemerintah menyadari kecenderungan dari data yang begitu jelas yang disampaikan ABS tersebut.
“Hal ini sudah banyak diketahui oleh peneliti di bidang lapangan kerja, namun selama ini tidak menjadi bahan perdebatan di tingkat pembuat kebijakan.” kata Professor Buchanan .
“Ada masalah pengangguran, dan itu semakin memburuk, dan ada juga masalah orang harus merangkap banyak pekerjaan dan itu juga semakin memburuk.”
‘Tiga hari seminggu saya tidak pulang ke rumah’
Sophie Watkins, seorang warga berusia 29 tahun dari Hobart di Tasmania harus membayar cicilan untuk dua rumah, dan dengan pasangannya bermimpi di satu saat nanti memiliki rumah yang lebih besar.
“Tetapi untuk kami untuk bisa mencapai semua ini, saya harus bekerja lebih banyak.” katanya.
Watkins mengatakan dia sudah bekerja selama 38 jam seminggu sebagai pegawai pemerintah Tasmania.
Dan walau harga rumah di negara bagian tersebut relatif rendah dibandingkan di negara bagian lain, Watkins merasa dia harus tetap melanjutkan kerja kedua selama tiga malam bekerja di rumah penampungan para perempuan muda.
“Sehari-harinya saya bangun pagi, dan pergi ke tempat kerja saya, dimana saya mulai bekerja jam 8:30 pagi dan berakhir jam 5 sore.” katanya.
“Dan kemudian saya pergi ke tempat kerja saya yang kedua yang dimulai jam 5:30 sore dan saya kerja semalaman, dan selesai jam 8:30 keesokan harinya, dan kemudian saya langsung ke kantor lagi.”
“Jadi selama tiga hari saya tidak pulang ke rumah, dan kerja terus menerus.”
Watkins mengatakan dia senang untuk mengurangi jam kerjanya, namun merasa harus bekerja karena tingginya biaya hidup dan perumahan saat ini.
Dan dia mengatakan bukan satu-satunya yang bekerja seperti ini.
“Banyak teman saya dan rekan kerja saya yang memiliki pekerjaan penuh, juga memiliki pekerjaan kedua atau bekerja untuk menambah penghasilan.” katanya.
“Jadi gaji kami dari pekerjaan utama tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang kami inginkan.”
‘Kita tidak bisa bekerja sampai mati’
Valeria Rodrigo tinggal di negara bagian New South Wales, dan bekerja penuh di real estate di siang hari dan bekerja di restoran tiga malam dalam seminggu.
“Ini benar-benar perjuangan, dan kami tidak sendirian, ada banyak orang lain yang melakukan hal yang sama.” katanya.
“Hal paling buruk adalah kita melakukannya untuk anak-anak, dan gaya hidup lebih baik bagi keluarga, dan karenanya kita tidak bertemu dengan anak-anak sebanyak yang kita inginkan.”
Perempuan berusia 31 tahun tersebut mengatakan meningkatnya biaya hidup dan sewa rumah berada di balik masalah keuangan yang dihadapinya.
“Sesuatu yang lain harus terjadi, ini tidak bisa berlangsung terus seperti ini.” katanya.
“Biaya hidup semakin tinggi, dan semakin mustahil bagi generasi kami untuk membeli rumah atau membeli mobil.”
“Jadi saya kira pemerintah harus melakukan sesuatu, karena kita tidak bekerja sampai kita mati.”(ADI)
Yerusalem –
Pemerintah Israel memutuskan untuk menyingkirkan alat pendeteksi logam (metal detector) yang dipasang di titik-titik masuk kawasan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Alat tersebut digantikan dengan sarana pengawasan yang tidak begitu mencolok.
Keputusan tersebut disampaikan Kabinet pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu seperti dilansir kantor berita Reuters, Selasa (25/7/2017). Setelah menggelar pertemuan selama beberapa jam pada Senin (24/7) waktu setempat, Kabinet Israel sepakat untuk menyingkirkan metal detector tersebut. Dilaporkan bahwa para pekerja sudah mulai membongkar metal detector sejak Selasa dini hari waktu setempat.
Dalam statemen yang dikeluarkan setelah pertemuan para menteri senior itu, diputuskan bahwa mereka akan bertindak sesuai rekomendasi badan-badan keamanan untuk mengganti metal detector dengan alat-alat “pemeriksaan cerdas” yang tidak begitu menonjol. Disebutkan Kabinet bahwa pemerintah telah mengalokasikan 100 juta shekel (sekitar US$ 28 juta) untuk peralatan tersebut dan untuk tambahan aparat polisi. Tidak disebutkan lebih detail mengenai alat yang dimaksud.
Namun saksi-saksi mata Reuters di Kota Tua, Yerusalem melihat para pekerja memasang balok-balok logam di atas beberapa jalanan beraspal yang sempit untuk kamera-kamera CCTV. Media-media Israel juga melaporkan pemasangan sistem kamera canggih tersebut. Dilaporkan media lokal Israel, Haaretz dan The Times of Israel, CCTV itu dipasang di Lions’ Gate, yang merupakan pintu masuk utama kompleks Haram al-Sharif, yang oleh umat Yahudi disebut sebagai Temple Mount, lokasi Masjid Al-Aqsa sejak Minggu (23/7) pagi.
Menurut media-media Israel lainnya, kamera CCTV itu memiliki kecanggihan mampu mengidentifikasi para tersangka yang membawa senjata, tanpa memerlukan alat pendeteksi logam (metal detector).
Otoritas Israel mulai memasang metal detector di titik-titik masuk kawasan Masjid Al-Aqsa setelah dua polisi Israel ditembak mati pada 14 Juli lalu. Tiga pelaku penembakan kemudian tewas ditembak aparat keamanan Israel.
Pemasangan metal detector tersebut memicu aksi protes besar-besaran dari pemerintah dan warga Palestina. Bahkan bentrokan mematikan terjadi di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, Yerusalem, akhir pekan kemarin. Otoritas Palestina melihat pemberlakuan langkah keamanan baru oleh Israel sebagai upaya untuk merebut kendali atas tempat suci itu. Presiden Palestina Mahmud Abbas bahkan membekukan seluruh komunikasi dengan Israel menyusul pemasangan alat pendeteksi logam itu. (ADI)
Hanoi –
Vietnam menghentikan ekspedisi pengeboran gas di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara setelah China melancarkan ancaman.
Sebuah sumber dalam industri minyak Vietnam mengatakan kepada BBC bahwa para petinggi perusahaan Repsol diminta pemerintah Vietnam meninggalkan kawasan pengeboran.
Instruksi itu dikeluarkan lantaran China disebut mengancam menyerang sejumlah pangkalan Vietnam di Kepulauan Spratly jika pengeboran tidak dihentikan. Laporan ini kemudian dikonfirmasi sumber diplomatik Vietnam.
Ekspedisi pengeboran dimulai bulan lalu di perairan sejauh 400 kilometer lepas pantai Vietnam bagian tenggara. Oleh pemerintah Vietnam, kawasan yang disebut Blok 136-03 itu disewakan ke Talisman-Vietnam, anak perusahaan Repsol Spanyol.
Akan tetapi, di pihak lain, China telah menyewakan kawasan perairan yang sama kepada perusahaan lain. Belum jelas perusahaan yang mana, namun pada 2015 area yang disebut Wanan Bei-21 oleh pemerintah China itu telah dijual ke perusahaan Brightoil di Hong Kong.
Belakangan, perusahaan tersebut membantah memilikinya. Dua dari anggota dewan direksi Brightoil adalah anggota Partai Komunis China.
Seorang analis, yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan, memperkirakan Repsol telah menghabiskan sekitar US$300 juta untuk mengeksploitasi area tersebut.
Karena itu, kalangan pengamat cukup terkejut ketika pemerintah Vietnam mundur sedemikian cepat.
Kapal Vietnam dan China berkonfrontasi pada 2014 ketika Cina melakukan pengeboran minyak di kawasan sengketa di Laut Cina Selatan. (AFP)
China mengklaim hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan, termasuk karang dan pulau di dalamnya. Langkah itu menciptakan persengketaan dengan sejumlah negara, termasuk Vietnam dan Filipina.
Pada 2014, kapal penjaga pantai dan kapal-kapal lain milik China dan Vietnam berkonfrontasi di dekat Kepulauan Paracel yang terletak di Laut China Selatan. Hal itu kemudian menimbulkan unjuk rasa antiCina di Vietnam.
Sejak peristiwa itu, kedua negara berupaya menghindari konfrontasi. (ADI)
Baku –
Delegasi 50 negara yang menghadiri Konferensi Pers PBB soal Yerusalem yang digelar di Baku, Azerbaijan, mengecam keras Israel yang sempat menutup Masjid Al-Aqsa. Para delegasi juga bertekad untuk terus mendukung Palestina.
Konferensi PBB ini digelar di Baku, Azerbaijan pada 20-21 Juli pekan ini. Konferensi itu dihadiri oleh sekitar 50 negara anggota PBB yang berkedudukan di Baku, juga organisasi internasional di bawah PBB, perwakilan pemerintah dan rakyat Palestina, LSM internasional, media Massa dan kalangan perguruan tinggi.
Atas dorongan Indonesia, konferensi PBB itu menghasilkan Komunike yang isinya mengecam keras kebijakan Israel yang sempat menutup Masjid Al-Aqsa pekan lalu. Kebijakan Israel itu dianggap secara terang-terangan melanggar hukum internasional serta melanggar status quo yang menjadi kesepakatan dan dihormati selama ini.
“Penutupan Masjidil Aqsa oleh Israel adalah bentuk agresi yang sembrono dan terhadap hak asasi warga Palestina termasuk hal beribadah, yang kian menampakkan wajah buruk dan kejam pendudukan oleh Israel yang ilegal dalam segala hal,” ucap Dubes RI di Baku, Husnan Bey Fananie, seperti dilansir dalam rilis Delegasi Indonesia di Konferensi PBB, yang diterima detikcom, Sabtu (22/7/2017).
“Dari perspektif apapun, pemerintah dan rakyat Indonesia tidak dapat menerima hal ini. Karenanya kita mengecam keras dan kita harus menentangnya!” tegasnya.
Ketua Konferensi PBB di Baku ini, Dubes Rafael Ramirez dari Venezuela, yang mewakili negara-negara anggota Komite Palestina PBB menegaskan bahwa Komite Palestina PBB akan terus mendukung rakyat Palestina hingga mendapatkan kemerdekaan, kebebasan, dan kedaulatannya.
Konferensi PBB ini diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Komite Palestina PBB. Konferensi dibuka tanggal 20 Juli 2017 oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB Miroslav Jenca, Dubes Keliling Azerbaijan Mr. Shahin Abdullayev dan Asisten Sekjen OKI, Samir Bakr.
Achsanul Habib selaku Minister Counselor PTRI New York, yang hadir sebagai anggota Delegasi Indonesia, menyebut konferensi PBB ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat internasional terhadap situasi politik, ekonomi, dan hak-hak sosial budaya warga Palestina dalam pendudukan, serta mendorong tercapainya keadilan, perdamaian, dan keamanan bagi rakyat Palestina.
Sementara itu, Wakil Tetap/Dubes RI di PBB di New York, Dian Triansyah Djani, yang juga Wakil Ketua Komite Palestina di PBB menyatakan, tindakan Israel merupakan pelanggaran berulangkali terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dan pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi.
Kompleks Masjid Al-Aqsa ditutup oleh otoritas Israel pada Jumat (14/7) lalu, setelah terjadi penembakan yang menewaskan dua tentara Israel. Tiga warga Palestina yang menjadi pelaku penembakan itu, akhirnya tewas dalam baku tembak dengan pasukan keamanan Israel.
Kompleks Masjid Al-Aqsa kemudian dibuka kembali pada Minggu (16/7) waktu setempat. Namun bentrokan terus terjadi di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, antara pasukan keamanan Israel dengan warga Palestina. Bentrokan terbaru pada Kamis (20/7) melukai sedikitnya 50 warga Palestina. Bahkan yang terbaru, tiga warga Palestina dilaporkan tewas dalam bentrokan di Kota Tua, Yerusalem. (ADI)
TOKYO –
Gempa bumi berkekuatan 5,8 Skala Richter (SR) melanda wilayah pantai Fukushima, Jepang. Tidak ada kerusakan baru pada reaktor nuklir yang ada di wilayah Fukushima akibat gempa ini.
Fukushima memiliki reaktor nuklir yang mengalami kebocoran saat gempa dan tsunami dahsyat melanda tahun 2011 lalu. Evakuasi besar-besaran pun dilakukan untuk mengantisipasi risiko paparan radioaktif.
Dilaporkan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), seperti dilansir AFP, Kamis (20/7/2017), gempa bumi ini melanda wilayah lepas pantai prefektur Fukushima pada pukul 09.11 waktu setempat. Pusat gempa berada di kedalaman 34 kilometer di bawah laut.
Badan Meteorologi Jepang (JMA) menyatakan tidak ada potensi tsunami akibat gempa ini. Kepolisian Fukushima menyatakan tidak ada laporan kerusakan maupun jatuhnya korban jiwa akibat gempa ini.
Dalam pernyataan terpisah, operator pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima, Tokyo Electric Power Co, menyatakan tidak ada dampak signifikan dari gempa terbaru ini pada reaktor nuklir di Fukushima Daiichi.
“Kami tidak menemukan abnormalitas baru sejauh ini,” ucap juru bicara Tokyo Electric Power Co.
Gempa bumi berkekuatan 9 SR yang mengguncang Jepang pada Maret 2011 memicu tsunami besar dan mematikan. Gelombang tsunami itu menerjang reaktor nuklir Fukushima dan memicu insiden nuklir terburuk sejak Chernobyl tahun 1986.
Pihak Tokyo Electric Power Co masih terus melakukan pembersihan dan penonaktifan reaktor nuklir di Fukuhsima terus berproses yang diperkirakan memakan waktu setidaknya empat dekade.(ADI)
Pyongyang –
Korea Utara (Korut) menjatuhkan hukuman mati untuk pelanggaran ringan seperti mencuri lempeng tembaga dari mesin pabrik, menyalurkan material dari Korea Selatan (Korsel) dan terlibat prostitusi. Eksekusi mati digelar secara terbuka di tepi sungai, halaman sekolah, bahkan di tengah pasar.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (19/7/2017), informasi itu disampaikan dalam laporan Kelompok Kerja Transisi Keadilan (TJWG) yang merupakan non-pemerintah yang berbasis di Seoul, Korea Selatan. Laporan TJWG didasarkan pada wawancara dengan 375 pembelot Korut dalam kurun waktu dua tahun.
Laporan TJWG menyebut, putusan hukum untuk eksekusi mati secara publik di Korut seringkali dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang ‘buruk’ atau kampanye pemerintah untuk menangkal perilaku tertentu.
Laporan TJWG disebut bertujuan mendokumentasikan lokasi-lokasi pembunuhan publik dan kuburan massal di Korut, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Langkah ini demi mendukung upaya internasional untuk membawa Korut dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan ke pengadilan.
“Pemetaan dan testimoni pendamping memberikan gambaran skala praktik kekerasan yang terjadi selama beberapa dekade,” sebut TJWG.
Dalam laporannya, TJWG menyebut, eksekusi mati dilakukan di dalam kamp penjara untuk menebar ketakutan dan mengintimidasi tahanan yang berniat kabur. Sedangkan eksekusi mati di tempat-tempat publik biasa dilakukan bagi tindak pidana ringan, termasuk pencurian bahan pangan seperti jagung dan beras.
Mencuri kabel listrik dan komoditas lain dari pabrik, untuk dijual kembali, kemudian menyalurkan konten media produksi Korsel juga merupakan pelanggaran yang terancam hukuman mati di Korut. Kebanyakan eksekusi mati untuk pelanggaran ini dilakukan dengan regu tembak.
Testimoni para pembelot juga menyebut orang-orang bisa dipukuli hingga tewas. “Beberapa tindak pidana dianggap tidak pantas dihukum mati, menyia-nyiakan peluru,” sebut salah satu pembelot Korut. Menurut testimoni itu, para pejabat Korut dieksekusi mati atas korupsi dan spionase, dengan para birokrat dari wilayah lain dipaksa menyaksikannya sebagai ‘taktik pencegahan’.
Korut dalam pernyataan sebelumnya telah membantah terjadinya pelanggaran HAM. Korut menyebut setiap warganya mendapat perlindungan di bawah konstitusi dan menuding AS sebagai pelanggar HAM terburuk di dunia.
TJWG terdiri dari sejumlah aktivis dan peneliti HAM, yang dipimpin oleh Lee Younghwan, yang pernah bekerja sebagai pengacara HAM di Korut. Testimoni para pembelot Korut dalam laporan TJWG ini belum bisa diverifikasi secara independen oleh Reuters. Kelompok TJWG diketahui menerima pendanaan dari organisasi nonprofit National Endowment for Democracy yang berbasis di AS dan didanai Kongres AS. (ADI)
Washington DC –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengambil aksi ekonomi tegas jika Presiden Venezuela Nicolas Maduro tetap bersikeras menyusun ulang konstitusi negara itu.
“Amerika Serikat tidak akan diam saja sementara Venezuela hancur,” ucap Trump dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (18/7/2017).
“Jika rezim Maduro membentuk Dewan Konstituen pada 30 Juli, Amerika Serikat akan mengambil aksi ekonomi tegas dan segera,” tegas Trump.
Trump tidak menjelaskan lebih lanjut langkah yang dimaksudnya. Namun peringatan Trump ini berpotensi memperburuk krisis politik dan ekonomi yang sejak lama menyelimuti Venezuela.
Diketahui juga bahwa Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, nyaris sepenuhnya bergantung pada ekspor minyak mentah. AS sendiri mengimpor sekitar 270 juta barel minyak setiap tahun dari Venezuela. Badan Informasi Energi AS menyebut jumlah itu menurun sepertiga persen dibanding satu dekade lalu.
Dewan Konstituen yang disebut Trump adalah badan rakyat dengan 545 anggota yang bertugas menyusun kembali Konstitusi Venezuela. Presiden Maduro berniat menggelar pemilu pada 30 Juli mendatang, untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituen.
Niat Maduro itu ditentang keras oleh oposisi dan para pendukungnya. Terlebih, kini rakyat Venezuela sedang mengalami kekurangan pangan, kekurangan obat-obatan, inflasi melejit dan pengangguran merajalela. Kelompok oposisi menuding Maduro membawa Venezuela ke dalam kebangkrutan. Maduro juga dicurigai berencana menggunakan Dewan Konstituen untuk menyingkirkan legislatif.
Dalam pernyataannya, Maduro bersikeras bahwa Dewan Konstituen merupakan ‘satu-satunya jalan’ menuju perdamaian dan pemulihan ekonomi.
Sebagai aksi simbolis untuk menunjukkan perlawanan terhadap Maduro, kelompok oposisi menggelar referendum tak resmi pada Minggu (16/7) waktu setempat. Referendum itu dilaporkan diikuti oleh 6.492.381 warga di wilayah Venezuela dan 693.789 warga lainnya di luar negeri.
Pemerintahan Maduro menyebut referendum tak resmi itu ilegal. Namun bagi warga, ikut serta dalam referendum ini menjadi cara bagi mereka untuk ‘memberitahu’ Maduro agar lengser dari jabatannya. Referendum anti-Maduro itu dipuji oleh AS, Uni Eropa, PBB dan beberapa negara lainnya. (ADI)