Hanoi –
Vietnam menghentikan ekspedisi pengeboran gas di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara setelah China melancarkan ancaman.
Sebuah sumber dalam industri minyak Vietnam mengatakan kepada BBC bahwa para petinggi perusahaan Repsol diminta pemerintah Vietnam meninggalkan kawasan pengeboran.
Instruksi itu dikeluarkan lantaran China disebut mengancam menyerang sejumlah pangkalan Vietnam di Kepulauan Spratly jika pengeboran tidak dihentikan. Laporan ini kemudian dikonfirmasi sumber diplomatik Vietnam.
Ekspedisi pengeboran dimulai bulan lalu di perairan sejauh 400 kilometer lepas pantai Vietnam bagian tenggara. Oleh pemerintah Vietnam, kawasan yang disebut Blok 136-03 itu disewakan ke Talisman-Vietnam, anak perusahaan Repsol Spanyol.
Akan tetapi, di pihak lain, China telah menyewakan kawasan perairan yang sama kepada perusahaan lain. Belum jelas perusahaan yang mana, namun pada 2015 area yang disebut Wanan Bei-21 oleh pemerintah China itu telah dijual ke perusahaan Brightoil di Hong Kong.
Belakangan, perusahaan tersebut membantah memilikinya. Dua dari anggota dewan direksi Brightoil adalah anggota Partai Komunis China.
Seorang analis, yang tidak ingin identitasnya dipublikasikan, memperkirakan Repsol telah menghabiskan sekitar US$300 juta untuk mengeksploitasi area tersebut.
Karena itu, kalangan pengamat cukup terkejut ketika pemerintah Vietnam mundur sedemikian cepat.
Kapal Vietnam dan China berkonfrontasi pada 2014 ketika Cina melakukan pengeboran minyak di kawasan sengketa di Laut Cina Selatan. (AFP)
China mengklaim hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan, termasuk karang dan pulau di dalamnya. Langkah itu menciptakan persengketaan dengan sejumlah negara, termasuk Vietnam dan Filipina.
Pada 2014, kapal penjaga pantai dan kapal-kapal lain milik China dan Vietnam berkonfrontasi di dekat Kepulauan Paracel yang terletak di Laut China Selatan. Hal itu kemudian menimbulkan unjuk rasa antiCina di Vietnam.
Sejak peristiwa itu, kedua negara berupaya menghindari konfrontasi. (ADI)
Baku –
Delegasi 50 negara yang menghadiri Konferensi Pers PBB soal Yerusalem yang digelar di Baku, Azerbaijan, mengecam keras Israel yang sempat menutup Masjid Al-Aqsa. Para delegasi juga bertekad untuk terus mendukung Palestina.
Konferensi PBB ini digelar di Baku, Azerbaijan pada 20-21 Juli pekan ini. Konferensi itu dihadiri oleh sekitar 50 negara anggota PBB yang berkedudukan di Baku, juga organisasi internasional di bawah PBB, perwakilan pemerintah dan rakyat Palestina, LSM internasional, media Massa dan kalangan perguruan tinggi.
Atas dorongan Indonesia, konferensi PBB itu menghasilkan Komunike yang isinya mengecam keras kebijakan Israel yang sempat menutup Masjid Al-Aqsa pekan lalu. Kebijakan Israel itu dianggap secara terang-terangan melanggar hukum internasional serta melanggar status quo yang menjadi kesepakatan dan dihormati selama ini.
“Penutupan Masjidil Aqsa oleh Israel adalah bentuk agresi yang sembrono dan terhadap hak asasi warga Palestina termasuk hal beribadah, yang kian menampakkan wajah buruk dan kejam pendudukan oleh Israel yang ilegal dalam segala hal,” ucap Dubes RI di Baku, Husnan Bey Fananie, seperti dilansir dalam rilis Delegasi Indonesia di Konferensi PBB, yang diterima detikcom, Sabtu (22/7/2017).
“Dari perspektif apapun, pemerintah dan rakyat Indonesia tidak dapat menerima hal ini. Karenanya kita mengecam keras dan kita harus menentangnya!” tegasnya.
Ketua Konferensi PBB di Baku ini, Dubes Rafael Ramirez dari Venezuela, yang mewakili negara-negara anggota Komite Palestina PBB menegaskan bahwa Komite Palestina PBB akan terus mendukung rakyat Palestina hingga mendapatkan kemerdekaan, kebebasan, dan kedaulatannya.
Konferensi PBB ini diselenggarakan oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Komite Palestina PBB. Konferensi dibuka tanggal 20 Juli 2017 oleh Asisten Sekretaris Jenderal PBB Miroslav Jenca, Dubes Keliling Azerbaijan Mr. Shahin Abdullayev dan Asisten Sekjen OKI, Samir Bakr.
Achsanul Habib selaku Minister Counselor PTRI New York, yang hadir sebagai anggota Delegasi Indonesia, menyebut konferensi PBB ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat internasional terhadap situasi politik, ekonomi, dan hak-hak sosial budaya warga Palestina dalam pendudukan, serta mendorong tercapainya keadilan, perdamaian, dan keamanan bagi rakyat Palestina.
Sementara itu, Wakil Tetap/Dubes RI di PBB di New York, Dian Triansyah Djani, yang juga Wakil Ketua Komite Palestina di PBB menyatakan, tindakan Israel merupakan pelanggaran berulangkali terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dan pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi.
Kompleks Masjid Al-Aqsa ditutup oleh otoritas Israel pada Jumat (14/7) lalu, setelah terjadi penembakan yang menewaskan dua tentara Israel. Tiga warga Palestina yang menjadi pelaku penembakan itu, akhirnya tewas dalam baku tembak dengan pasukan keamanan Israel.
Kompleks Masjid Al-Aqsa kemudian dibuka kembali pada Minggu (16/7) waktu setempat. Namun bentrokan terus terjadi di luar kompleks Masjid Al-Aqsa, antara pasukan keamanan Israel dengan warga Palestina. Bentrokan terbaru pada Kamis (20/7) melukai sedikitnya 50 warga Palestina. Bahkan yang terbaru, tiga warga Palestina dilaporkan tewas dalam bentrokan di Kota Tua, Yerusalem. (ADI)
TOKYO –
Gempa bumi berkekuatan 5,8 Skala Richter (SR) melanda wilayah pantai Fukushima, Jepang. Tidak ada kerusakan baru pada reaktor nuklir yang ada di wilayah Fukushima akibat gempa ini.
Fukushima memiliki reaktor nuklir yang mengalami kebocoran saat gempa dan tsunami dahsyat melanda tahun 2011 lalu. Evakuasi besar-besaran pun dilakukan untuk mengantisipasi risiko paparan radioaktif.
Dilaporkan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS), seperti dilansir AFP, Kamis (20/7/2017), gempa bumi ini melanda wilayah lepas pantai prefektur Fukushima pada pukul 09.11 waktu setempat. Pusat gempa berada di kedalaman 34 kilometer di bawah laut.
Badan Meteorologi Jepang (JMA) menyatakan tidak ada potensi tsunami akibat gempa ini. Kepolisian Fukushima menyatakan tidak ada laporan kerusakan maupun jatuhnya korban jiwa akibat gempa ini.
Dalam pernyataan terpisah, operator pembangkit listrik tenaga nuklir di Fukushima, Tokyo Electric Power Co, menyatakan tidak ada dampak signifikan dari gempa terbaru ini pada reaktor nuklir di Fukushima Daiichi.
“Kami tidak menemukan abnormalitas baru sejauh ini,” ucap juru bicara Tokyo Electric Power Co.
Gempa bumi berkekuatan 9 SR yang mengguncang Jepang pada Maret 2011 memicu tsunami besar dan mematikan. Gelombang tsunami itu menerjang reaktor nuklir Fukushima dan memicu insiden nuklir terburuk sejak Chernobyl tahun 1986.
Pihak Tokyo Electric Power Co masih terus melakukan pembersihan dan penonaktifan reaktor nuklir di Fukuhsima terus berproses yang diperkirakan memakan waktu setidaknya empat dekade.(ADI)
Pyongyang –
Korea Utara (Korut) menjatuhkan hukuman mati untuk pelanggaran ringan seperti mencuri lempeng tembaga dari mesin pabrik, menyalurkan material dari Korea Selatan (Korsel) dan terlibat prostitusi. Eksekusi mati digelar secara terbuka di tepi sungai, halaman sekolah, bahkan di tengah pasar.
Seperti dilansir Reuters, Rabu (19/7/2017), informasi itu disampaikan dalam laporan Kelompok Kerja Transisi Keadilan (TJWG) yang merupakan non-pemerintah yang berbasis di Seoul, Korea Selatan. Laporan TJWG didasarkan pada wawancara dengan 375 pembelot Korut dalam kurun waktu dua tahun.
Laporan TJWG menyebut, putusan hukum untuk eksekusi mati secara publik di Korut seringkali dipengaruhi oleh latar belakang keluarga yang ‘buruk’ atau kampanye pemerintah untuk menangkal perilaku tertentu.
Laporan TJWG disebut bertujuan mendokumentasikan lokasi-lokasi pembunuhan publik dan kuburan massal di Korut, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Langkah ini demi mendukung upaya internasional untuk membawa Korut dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan ke pengadilan.
“Pemetaan dan testimoni pendamping memberikan gambaran skala praktik kekerasan yang terjadi selama beberapa dekade,” sebut TJWG.
Dalam laporannya, TJWG menyebut, eksekusi mati dilakukan di dalam kamp penjara untuk menebar ketakutan dan mengintimidasi tahanan yang berniat kabur. Sedangkan eksekusi mati di tempat-tempat publik biasa dilakukan bagi tindak pidana ringan, termasuk pencurian bahan pangan seperti jagung dan beras.
Mencuri kabel listrik dan komoditas lain dari pabrik, untuk dijual kembali, kemudian menyalurkan konten media produksi Korsel juga merupakan pelanggaran yang terancam hukuman mati di Korut. Kebanyakan eksekusi mati untuk pelanggaran ini dilakukan dengan regu tembak.
Testimoni para pembelot juga menyebut orang-orang bisa dipukuli hingga tewas. “Beberapa tindak pidana dianggap tidak pantas dihukum mati, menyia-nyiakan peluru,” sebut salah satu pembelot Korut. Menurut testimoni itu, para pejabat Korut dieksekusi mati atas korupsi dan spionase, dengan para birokrat dari wilayah lain dipaksa menyaksikannya sebagai ‘taktik pencegahan’.
Korut dalam pernyataan sebelumnya telah membantah terjadinya pelanggaran HAM. Korut menyebut setiap warganya mendapat perlindungan di bawah konstitusi dan menuding AS sebagai pelanggar HAM terburuk di dunia.
TJWG terdiri dari sejumlah aktivis dan peneliti HAM, yang dipimpin oleh Lee Younghwan, yang pernah bekerja sebagai pengacara HAM di Korut. Testimoni para pembelot Korut dalam laporan TJWG ini belum bisa diverifikasi secara independen oleh Reuters. Kelompok TJWG diketahui menerima pendanaan dari organisasi nonprofit National Endowment for Democracy yang berbasis di AS dan didanai Kongres AS. (ADI)
Washington DC –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengambil aksi ekonomi tegas jika Presiden Venezuela Nicolas Maduro tetap bersikeras menyusun ulang konstitusi negara itu.
“Amerika Serikat tidak akan diam saja sementara Venezuela hancur,” ucap Trump dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Selasa (18/7/2017).
“Jika rezim Maduro membentuk Dewan Konstituen pada 30 Juli, Amerika Serikat akan mengambil aksi ekonomi tegas dan segera,” tegas Trump.
Trump tidak menjelaskan lebih lanjut langkah yang dimaksudnya. Namun peringatan Trump ini berpotensi memperburuk krisis politik dan ekonomi yang sejak lama menyelimuti Venezuela.
Diketahui juga bahwa Venezuela yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, nyaris sepenuhnya bergantung pada ekspor minyak mentah. AS sendiri mengimpor sekitar 270 juta barel minyak setiap tahun dari Venezuela. Badan Informasi Energi AS menyebut jumlah itu menurun sepertiga persen dibanding satu dekade lalu.
Dewan Konstituen yang disebut Trump adalah badan rakyat dengan 545 anggota yang bertugas menyusun kembali Konstitusi Venezuela. Presiden Maduro berniat menggelar pemilu pada 30 Juli mendatang, untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituen.
Niat Maduro itu ditentang keras oleh oposisi dan para pendukungnya. Terlebih, kini rakyat Venezuela sedang mengalami kekurangan pangan, kekurangan obat-obatan, inflasi melejit dan pengangguran merajalela. Kelompok oposisi menuding Maduro membawa Venezuela ke dalam kebangkrutan. Maduro juga dicurigai berencana menggunakan Dewan Konstituen untuk menyingkirkan legislatif.
Dalam pernyataannya, Maduro bersikeras bahwa Dewan Konstituen merupakan ‘satu-satunya jalan’ menuju perdamaian dan pemulihan ekonomi.
Sebagai aksi simbolis untuk menunjukkan perlawanan terhadap Maduro, kelompok oposisi menggelar referendum tak resmi pada Minggu (16/7) waktu setempat. Referendum itu dilaporkan diikuti oleh 6.492.381 warga di wilayah Venezuela dan 693.789 warga lainnya di luar negeri.
Pemerintahan Maduro menyebut referendum tak resmi itu ilegal. Namun bagi warga, ikut serta dalam referendum ini menjadi cara bagi mereka untuk ‘memberitahu’ Maduro agar lengser dari jabatannya. Referendum anti-Maduro itu dipuji oleh AS, Uni Eropa, PBB dan beberapa negara lainnya. (ADI)
TEHERAN –
Seorang warga negara Amerika Serikat (AS) kelahiran China dijatuhi vonis 10 tahun penjara oleh pengadilan Iran. Pria bernama Xiyue Wang ini dinyatakan bersalah atas dakwaan spionase.
Seperti dilansir Reuters dan AFP, Senin (17/7/2017), Wang yang berusia 37 tahun merupakan lulusan Princeton University, AS. Dia diketahui berprofesi sebagai seorang peneliti dan sedang melakukan penelitian di Iran. Wang lahir di China, namun dinaturalisasi menjadi warga negara AS. Dia memiliki kewarganegaraan ganda AS-China.
Dilaporkan situs berita resmi otoritas kehakiman Iran, Mizan, yang mengutip salah satu juru bicara pengadilan Iran, bahwa Wang dituding ‘melakukan aktivitas mata-mata dengan dalih penelitian’. Wang ditangkap pada 8 Agustus 2016, saat akan meninggalkan Iran.
“Orang ini, yang mengumpulkan informasi dan langsung dipandu oleh Amerika, divonis 10 tahun penjara, tapi vonis itu bisa dibanding,” terang juru bicara pengadilan Iran, Gholamhossein Mohseni Ejei, dalam tayangan televisi nasional AS.
Dalam laporannya, Mizan menyebut Wang merupakan bagian dari ‘proyek penyusupan’ yang bertujuan mengumpulkan ‘artikel-artikel bersifat sangat rahasia’ untuk sejumlah institusi AS dan Inggris, termasuk Princeton, Departemen Luar Negeri AS, Kennedy School pada Harvard University dan British Institute for Persian Studies.
“Sebelum penangkapannya, dia (Wang-red) mampu mengarsipkan 4.500 halaman dokumen negara ini secara digital, dalam misi pengintaian diam-diam,” tuding Mizan.
Dokumen-dokumen rahasia yang disebut ‘dicuri’ Wang, dikatakan Gholamhossein, diambil dari ‘arsip budaya dan penelitian’ dan dari ‘perpustakaan beberapa organisasi negara’. Mizan mempublikasi penggalan laporan tahunan British Institute of Persian Studies, yang menampilkan Wang mengucapkan terima kasih pada pihak perpustakaan di pusat kajian itu untuk membantunya berkomunikasi dengan akademisi di Iran. Otoritas Iran menyebut laporan itu sebagai ‘bukti’ bahwa Wang menjalankan misi rahasia di Iran.
Dalam pernyataan terpisah, pihak Princeton University menyebut Wang merupakan kandidat doktoral, yang khusus meneliti sejarah Eurasia akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Menurut pihak Princeton University, Wang berada di Iran untuk meneliti dinasti Qajar. Qajar merupakan dinasti kesultanan Iran yang berasal dari Turki, khususnya dari etnis Qatar, yang menguasai Persia – nama terdahulu Iran – dari tahun 1785 hingga 1925. (ADI)
London –
Kepolisian Inggris menangkap 2 orang remaja yang diduga menjadi pelaku penyiraman air keras di timur kota London. Akibat serangan air keras tersebut, beberapa orang mengalami cedera bahkan ada yang sampai luka parah.
Dilansir Reuters, Sabtu (15/7/2017), kedua remaja yang ditangkap berusia 15 dan 16 tahun. Keduanya ditangkap di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di Stoke Newington dan di London Utara. Mereka diduga sebagai pelaku penyerangan air keras pada warga.
Usai ditangkap keduanya dibawa ke kantor polisi London Timur untuk dimintai keterangan. Tak hanya melakukan penyiraman air keras, keduanya juga diduga melakukan perampokan.
Kedua pelaku menggunakan skuter untuk menyerang seorang pria berusia 32 tahun di Hackney, London Timur dengan air keras pada Kamis (13/7) pukul 21.25 waktu setempat. Tak hanya melakukan penyerangan dengan air keras, salah satu pelaku juga membawa lari skuter milik korbannya.
Usai adanya serangan tersebut, satu setengah jam kemudian kejadian yang sama di dua lokasi yang berbeda. Serangan kembali terjadi di Hackney dengan korban 3 orang. Sementara serangan lainnya terjadi di Islington dengan juga menggunakan air keras. (ADI)
Mexico City –
Sekelompok pria bersenjata menyerbu sebuah pesta ulang tahun anak di kotaTizayuca di Meksiko dan menewaskan 11 orang.
Polisi mengatakan mereka menemukan empat anak yang masih hidup di tempat kejadian namun semua 11 orang dewasa — yaitu tujuh pria dan empat perempuan — tewas ditembak.
Serangan brutal ini terjadi Kamis (13/07) waktu setempat di sebuah tenda yang didirikan di halaman rumah untuk merayakan pesta ulang tahun.
Laporan-laporan menyebutkan empat pria menyerbu pesta itu sementara seorang anak -seperti dilaporkan koran Excelsior- mengatakan bahwa para penyerang mengenakan topeng dan seragam polisi.
Polisi sudah menutup tempat kejadian untuk melakukan penyelidikan forensik.
Meksiko belakangan ini menghadapi peningkatan kekerasan secara drastis terkait dengan persaingan antar kelompok pengedar narkotika.
Pada bulan Mei saja, tercatat 2.186 pembunuhan atau sekitar 70 orang tewas setiap harinya dan kecenderungan belakangan ini memperlihatkan para pembunuh menjadikan keluarga, termasuk anak-anak, sebagai sasaran serangan.
Sejak pemerintah Meksiko mengerahkan militer untuk menghadapi para pengedar narkotika pada tahun 2006 lalu, diperkirakan 200.000 orang tewas maupun hilang dalam ‘perang’ antara para kelompok penjahat yang bersaing maupun dengan tentara.(ADI)
Mississippi –
Sebuah pesawat militer jatuh di wilayah Mississippi, Amerika Serikat (AS). Sedikitnya lima orang tewas dalam kecelakaan pesawat ini.
Seperti dilaporkan media lokal AS, Clarion-Ledger dan dilansir AFP, Selasa (11/7/2017), pesawat militer yang mengalami kecelakaan ini diketahui merupakan jenis C-130 Hercules milik Korps Marinir AS. Pesawat itu merupakan pesawat pengisi bahan bakar.
Pesawat militer AS itu dilaporkan jatuh di wilayah Sunflower-Leflore pada Senin (10/7) malam waktu setempat. Informasi soal jatuhnya pesawat militer AS ini dan jumlah korban tewas, disampaikan oleh Direktur Badan Penanggulangan Urusan Darurat Mississippi, Lee Smithson.
Korps Marinir AS sendiri hanya menyebut telah terjadi ‘kecelakaan’ namun tidak menjelaskan lokasi maupun menerangkan apakah kecelakaan yang diumumkannya sama dengan kecelakaan di Sunflower-Leflore.
Secara terpisah, juru bicara Pentagon atau Departemen Pertahanan AS mengkonfirmasi kedua kecelakaan pesawat itu merupakan insiden yang sama.
“Kecelakaan pesawat KC-130 milik USMC (Korps Marinir AS) terjadi pada 10 Juli malam hari. Informasi lebih lanjut akan dirilis kemudian,” demikian keterangan otoritas militer AS.
Informasi yang dilaporkan media lokal Clarion-Ledger menyebut, kecelakaan pesawat itu terjadi pada pukul 16.00 waktu setempat. Disebutkan bahwa pesawat itu terbakar usai jatuh dan petugas pemadam kebakaran menggunakan sejumlah besar busa untuk memadamkan api.
Tidak diketahui jumlah orang di dalam pesawat militer itu. Media lokal menyebut pesawat itu membawa 9 orang. Namun informasi itu belum bisa dikonfirmasi kebenarannya. Penyebab jatuhnya pesawat ini juga belum diketahui pasti.(ADI)
Washington –
Sebuah pernyataan dari Gedung Putih dikeluarkan dengan kesalahan yang mendasar karena mencampurkan China dan Taiwan.
Pernyataan pers setelah pertemuan Presiden Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di pertemuan puncak G20 di Hamburg, Jerman, menyebutnya sebagai presiden ‘Republik China’.
Padahal nama itu adalah nama Taiwan, yang masih dianggap China sebagai provinsinya yang membangkang, sedangkan Presiden Xi adalah pemimpin ‘Republik Rakyat China’.
Sebelumnya terbit foto di Instagram yang memperlihatkan pertemuan Presiden Trump dengan PM Singapura, Lee Hsien Loong, namun keterangannya menulis Presiden Indonesia, Joko Widodo.
Masih ada satu kesalahan lagi, yaitu Shinzo Abe disebut sebagai Presiden Jepang, padahal – Anda pun mungkin tahu – dia adalah Perdana Menteri Jepang.
Versi internet dari konferensi pers Trump dan Xi itu kini hanya merujuk sebagai ‘Presiden Xi dari China’ dan pernyataan Jepang juga sudah diperbaiki.
Kesalahan tentang pertemuan dengan PM Singapura juga sudah diganti walau beberapa komentar jelas menunjukkan sempat terjadi kesalahan dan beberapa pengguna Indonesia tampak ‘kecewa’ karena tidak bisa lagi melihat kesalahan tersebut.
Seseorang dengan identitas pratiwi6898 menulis: “Yah Om Trump, baru aku mau liat captionnya yg lagi rame itu, ternyata sudah diedit huft..” sementara mrafly13 berkomentar: “Diganti dahhh.”
Sementara dalam kekeliruan terkait China, Chris Lu — seorang mantan pejabat Sekretaris Kabinet di masa pemerintahan Presiden Barack Obama — menulis pesan, “Ups. Gedung Putih merujuk Xi Jinping sebagai pemimpin Republik China, yang merupakan Taiwan’ sambil menaruh tagar #AmateurHour.
Kesalahaan dalam menyebut nama resmi China dan Taiwan sebenarnya amat penting karena hubungan kedua negara yang sensitif. (ADI)