Washington,khatulistiwaonline.com
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat untuk Presiden China Xi Jinping.
Dalam surat tersebut, Trump menyatakan dirinya menantikan untuk bekerja sama dengan Xi guna mengembangkan hubungan konstruktif yang menguntungkan kedua negara.
Demikian disampaikan Gedung Putih dalam statemen seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (9/2/2017).
Disebutkan Gedung Putih, dalam surat tersebut, Trump juga berterima kasih pada Xi atas pesan ucapan selamatnya saat pelantikan Trump. Trump pun mendoakan kemakmuran untuk rakyat China di tahun ini.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari Kementerian Luar Negeri China mengenai surat Trump tersebut.
Trump dan Xi belum pernah berbicara langsung sejak Trump dilantik pada 20 Januari lalu. Meski keduanya telah berbicara tak lama setelah Trump memenangi pemilihan presiden AS pada November 2016 lalu.
Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri China di Beijing menyatakan bahwa kedua negara tetap berhubungan erat. (RIF)
ANTARA,khatulistiwaonline.com
Otoritas Turki kembali memerintahkan pemecatan hampir 4.500 pegawai negeri (PNS) dalam operasi pembersihan terkait upaya kudeta tahun lalu.
Menurut dekrit Official Gazette yang dirilis hari ini seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/2/2017), sebanyak 4.464 orang telah dipecat, termasuk 2.585 pegawai Kementerian Pendidikan dan 88 pegawai stasiun televisi publik TRT.
Pemecatan itu mencakup 330 akademisi yang merupakan anggota Dewan Tinggi Pengajaran, termasuk pakar hukum konstitusi ternama, Ibrahim Kaboglu.
Otoritas Turki sejauh ini telah menangkap lebih dari 41 ribu orang dan memecat atau menskors 100 ribu orang menyusul upaya kudeta pada 15 Juli 2016. Kebanyakan dari mereka adalah guru, polisi, hakim atau jurnalis.
Pada 7 Januari lalu, pemerintah Turki mengumumkan pemecatan hampir 8.400 PNS dan penutupan 80 asosiasi, termasuk kelab-kelab sepakbola.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding ulama Fethullah Gulen sebagai dalang upaya kudeta tersebut. Namun Gulen yang bermukim di AS telah membantah keterlibatan dirinya dalam kudeta tersebut.(RIF)
Canberra,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Federal Australia akan segera menghapuskan tunjangan perjalanan seumur hidup bagi para politisi, dalam upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menghemat anggaran hampir sebesar $ 5 juta (atau setara Rp 50 miliar).
Menteri Khusus Negara Bagian Australia, Scott Ryan, mengatakan, pada akhir pekan ini, pemerintah juga akan memperkenalkan undang-undang untuk mendirikan sebuah lembaga baru yang terkait untuk mengawasi pengeluaran.
“Warga Australia berhak untuk mengharapkan bahwa anggota Parlemen menghabiskan uang pembayar pajak secara efisien, efektif dan etis,” katanya.
Skema ini menyediakan mantan anggota Parlemen dan Senator dengan 10 tiket perjalanan pulang-pergi gratis di dalam Australia setiap tahunnya.
Mereka yang terpilih sejak tahun 2012 tak termasuk dalam skema tersebut.
Pemerintah Australia telah mengkaji perubahan skema itu dalam anggaran bulan Mei, meski rencananya adalah untuk menghentikan tunjangan itu ketimbang memotongnya segera.
“Lebih baik bergerak cepat jika kita hendak menghapuskan tunjangan itu,” kata Senator Ryan.
Pengumuman ini muncul setelah Perdana Menteri Malcolm Turnbull menjanjikan perombakan tunjangan dan donasi Parlemen menyusul pengunduran diri mantan Menteri Kesehatan Sussan Ley.
Senator Ryan mengatakan, badan pengawas bisa beroperasi pada pertengahan tahun, jika undang-undang itu didukung oleh Partai Buruh dan sejumlah partai independen.
Dari informasi yang diperoleh ABC, anggota Parlemen dari Partai Liberal, Warren Entsch, dan tokoh Koalisi lainnya, mempertanyakan perubahan itu dalam pertemuan partai pada Selasa (7/2/2017) pagi.
Kritik utama Warren Entsch adalah bahwa perubahan itu begitu retrospektif dan tak adil bagi para politisi yang pernah menjabat untuk periode yang lama, dan diharapkan mereka akan terus bisa mengklaim biaya perjalanan.
Senator Ryan tak akan merinci pembahasan pertemuan partai tapi mengatakan ia tak menerima apapun “selain dukungan kuat dari rekan-rekannya”.
“Pengenalan RUU ini terus memajukan rencana kubu Koalisi terhadap reformasi besar-besaran atas biaya perjalanan Parlemen selama lebih dari dua dekade,” kata sang Senator.
Senator Ryan menyebut, ada dukungan luas dari semua kubu politik terhadap reformasi ini.
Skema tunjangan perjalanan ini pertama kali diberlakukan pada tahun 1918 dan awalnya menyediakan perjalanan domestik tak terbatas bagi mantan anggota Parlemen.
Sejak tahun 2002, ukuran skema ini telah dikurangi secara bertahap, yang memicu kasus pengadilan yang melibatkan empat mantan politisi.
Akhir tahun lalu, Barry Cunningham, Tony Lamb, John Moore dan Barry Cohen kalah dalam kasus pengurangan tunjangan di skema tersebut, di tingkat Pengadilan Tinggi.(NOV)
Washington DC,khatulistiwaonline.com –
Penangguhan kebijakan imigrasi oleh pengadilan federal memancing kemarahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Via Twitter, Trump memperingatkan putusan pengadilan federal itu akan menempatkan rakyat AS dalam bahaya.
Seperti dilansir AFP, Senin (6/2/2017), hakim federal James Robart yang berbasis di Seattle, Washington, menjatuhkan putusan untuk menghentikan sementara kebijakan imigrasi Trump secara nasional, pada Jumat (3/2) waktu setempat. Penghentian sementara berlangsung sembari pengkajian hukum lebih luas terhadap kebijakan itu terus dilakukan.
Putusan ini mengabulkan gugatan jaksa agung negara bagian Washington, Bob Ferguson, yang menuding perintah eksekutif Trump melanggar jaminan kebebasan beragama dan kesetaraan perlindungan seperti diatur Konstitusi AS. Atas putusan itu, pemerintahan Trump yang diwakili Departemen Kehakiman AS mengajukan banding dan meminta kebijakan imigrasi itu diberlakukan kembali.
Namun pada Minggu (5/2) pagi waktu setempat, pengadilan banding AS yang bernama Ninth Circuit Court of Appeals, menolak banding pemerintahan AS. Tidak ada alasan yang diberikan pengadilan banding terkait penolakan itu. Kemarahan Trump pun semakin memuncak.
“Tidak bisa dipercaya, seorang hakim menempatkan negara kita dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi, salahkan dia dan sistem pengadilan. Orang-orang kini berangsur-angsur masuk. Buruk!” kicau Trump via akun Twitter pribadinya @realDonaldTrump.
“Saya telah menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memeriksa orang-orang yang datang ke negara kita DENGAN SANGAT HATI-HATI. Pengadilan membuat tugas itu menjadi sangat sulit!” imbuhnya dalam kicauan pada Minggu (5/2) waktu setempat.
Kicauan itu diposting Trump setelah nyaris seharian penuh ‘puasa’ nge-tweet. Pada Sabtu (4/2) waktu setempat, Trump dengan nada marah memposting sejumlah tweet yang menyerang hakim Robart. Trump menyebutnya ‘so-called judge’ atau ‘yang konon disebut hakim’. Sangat jarang bagi seorang Presiden AS yang masih menjabat, mengkritik seorang hakim.
“Pendapat dari yang konon disebut hakim, yang pada dasarnya menjauhkan penegak hukum dari negara kita, adalah konyol dan akan digugurkan!” ucap Trump via Twitter pada Sabtu (4/2) waktu setempat, sebelum putusan banding dijatuhkan.
Komentar itu dianggap menghina dan memicu kritikan tajam dari Partai Demokrat dan banyak pihak lainnya, yang menyebut Presiden AS mengintervensi lembaga peradilan pemerintah. Senator senior Demokrat, Partrick Leahy dari Vermont, menyebut Trump ‘bermaksud memicu krisis konstitusional’. Seorang hakim federal AS ditunjuk langsung oleh Presiden AS. Hakim Robart yang kini menjabat hakim senior pada Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Washington Barat ini, ditunjuk oleh Presiden George W Bush tahun 2004 lalu.(NOV)
PARIS,khatulistiwaonline.com
Tentara Perancis terluka parah oleh serangan seseorang dengan pisau di Museum Louvre, Paris. Kepolisian setempat mengatakan pelaku merupakan warga Mesir dan polisi tengah mencari apartemen tempat pelaku tinggal.
Dilansir dari Reuters, Sabtu (4/2/2017), pelaku berusia 29 tahun dan sudah berada di Paris sejak tanggal 26 Januari 2017 setelah mendapatkan visa wisatawan dari Dubai. Polisi Perancis mengidentifikasi pria tersebut bernama Abdullah Reda al-Hamamy, lahir di Dakahlia, Kairo, Mesir.
Jaksa setempat, Francois Molins mengatakan, saat ini polisi tengah mencari tahu apartemen tempatnya tinggal di Paris dan menyelidiki apakah ia bertindak seorang diri, atau ada dorongan dari orang lain.
Pria yang menggunakan kaos hitam dengan emblem bergambar tengkorak itu menyerang tentara Perancis saat melakukan pengecekan tas di Museum Louvre. Ia membawa pisau di kedua tangannya.
Molins mengatakan, pelaku menyerang salah satu tentara dan merobohkan satu tentara lainnya ke tanah. Di dalam tasnya, polisi menemukan cat semprot yang tidak menimbulkan ledakan.
Sebelumnya diberitakan, pria berpisau yang hendak masuk ke museum Louvre di Paris dan menyerang tentara Prancis, ditangkap usai ditembak. Kepolisian Prancis menduga pria ini hendak melancarkan serangan terorisme.
Dituturkan kepolisian setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (3/2/2017), pelaku sempat meneriakkan ‘Allahu Akbar’ dan menyerang salah satu tentara Prancis sebelum ditembak tentara lainnya. Insiden ini terjadi di dekat toko bawah tanah di kompleks museum Louvre pada Jumat (3/2) waktu setempat.
Usai insiden ini, area sekitar museum dievakuasi dan otoritas setempat menutup sementara museum ternama itu. Personel kepolisian Prancis berjaga-jaga di sekitar lokasi. (NOV)
Washington DC,khatulistiwaonline.com –
Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi baru kepada Iran, terkait uji coba rudal. Pemerintahan Trump memperingatkan bahwa sanksi baru ini baru langkah awal untuk Iran.
Seperti dilansir Reuters dan CNN, Sabtu (4/2/2017), sanksi baru ini menyasar 25 individu dan perusahaan yang terkait dengan program rudal balistik Iran serta mereka yang mendukung Pasukan Quds pada Garda Revolusioner Islamis Iran. Sanksi juga dijeratkan kepada tiga jaringan berbeda yang terkait upaya mendukung program rudal Iran, yang ditentang AS.
Beberapa perusahaan yang dijerat sanksi dari Departemen Keuangan AS ini berbasis di Uni Emirat Arab, Libanon dan China. Salah satunya perusahaan yang mendukung jaringan pengusaha Iran bernama Abdollah Asgharzadeh yang mendukung Shahid Hemmat Industrial Group. Grup perusahaan itu disebut AS sebagai anak perusahaan dari perusahaan Iran yang menjalankan program rudal Iran.
Berdasarkan keterangan Depkeu AS, seorang pejabat AS memperkirakan sanksi untuk Iran ini sudah dirumuskan sejak sebelum Trump menjabat pada 20 Januari lalu. Namun hal ini dianggap wajar, karena pemerintahan baru masih berusaha melakukan penyesuaian.
Penjatuhan sanksi baru ini bukan berarti AS meninggalkan komitmennya yang disepakati dalam kesepakatan nuklir tahun 2015 lalu. Sanksi baru ini disebut tak akan mempengaruhi pencabutan sanksi AS dan internasional pada Iran sebagai bagian kesepakatan nuklir dua tahun lalu.
Namun Trump selama ini tidak pernah menutupi ketidaksenangannya pada kesepakatan nuklir yang tercapai pada era Presiden Barack Obama itu. Otoritas AS menyebut, sanksi ini tidak akan menjadi langkah terakhir AS dalam menghadapi Iran, yang disebut ‘berperilaku provoktif’ dengan menggelar uji coba rudal balistik pada Minggu (29/1) waktu setempat.
Presiden Trump, via Twitter, menyebut Iran sengaja bermain api. “Iran bermain dengan api — mereka tidak mengapresiasi betapa ‘baiknya’ Presiden Obama kepada mereka. Bukan saya!” kicaunya via akun Twitter pribadinya @realDonaldTrump.
Semakin menegaskan posisi keras AS pada Iran, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Michael Flynn menyatakan, AS tidak akan mengabaikan setiap aksi Iran yang dianggap keji. “Pemerintahan Trump tidak akan lagi mentoleransi provokasi Iran yang mengancam kepentingan kita,” tegas Flynn.
“Masa-masa mengabaikan aksi agresif dan keji Iran terhadap Amerika Serikat dan komunitas dunia, telah berakhir,” imbuhnya.
Secara terpisah, seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengindikasikan akan ada langkah konkret lain jika Iran tidak juga menghentikan program rudal balistiknya dan terus terlibat dalam konflik kawasan Timur Tengah. Sanksi terbaru ini, sebut pejabat itu, hanyalah langkah awal untuk Iran. Pejabat senior itu juga menyebut, pemerintahan Trump masih melakukan pengkajian strategis secara luas tentang bagaimana AS harus bersikap terhadap Iran. (RIF)
Washington DC,khatulistiwaonline.com –
Ada kejadian menarik saat percakapan telepon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull soal kesepakatan penampungan pengungsi. Trump menutup telepon secara tiba-tiba saat baru 25 menit berbicara dengan PM Turnbull.
Dilaporkan media Australia, news.com.au, seperti dilansir pada Kamis (2/2/2017), Trump marah karena harus menjalankan kesepakatan era pemerintahan Presiden Barack Obama mengenai pengungsi dari Pulau Manus dan Nauru. Padahal Trump baru saja memberlakukan kebijakan imigrasi yang kontroversial.
Dalam kesepakatan yang disetujui tahun 2016 itu, AS bersedia menampung 1.250 pencari suaka yang kini tertahan di kamp-kamp kepulauan Papua Nugini dan Nauru. Sebagai balasannya, Australia akan menampung pengungsi dari El Salvador, Guatemala dan Honduras.
Media The Washington Post, merupakan yang pertama memberitakan secara rinci ketegangan antara Trump dan Turnbull via telepon itu. The Washington Post menyebut, percakapan telepon pada Sabtu (28/1) waktu setempat itu dijadwalkan berlangsung 1 jam, namun berakhir setelah hanya 25 menit.
Trump tiba-tiba mengakhiri percakapan itu, setelah Turnbull berusaha membahas isu-isu luar negeri lainnya, termasuk soal konflik Suriah. Seorang sumber menuturkan kepada CNN bahwa Trump mengakhiri percakapan telepon itu karena tidak senang soal kesepakatan pengungsi dengan Australia.
“Saat berbicara via telepon dengan PM Australia soal pengungsi, Trump menarik gagang telepon dari telinga dan mengatakan dia ingin mengakhiri telepon, yang langsung diakhiri begitu saja,” sebut wartawan CNN, Jim Acosta, via Twitter mengutip sumber yang memahami telepon ini.
Mengutip pejabat senior AS, The Washington Post menyebut Trump juga memberitahu Turnbull bahwa dirinya berbicara dengan 4 pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, dan menyebut percakapannya dengan Turnbull merupakan “percakapan telepon terburuk sejauh ini”.
“Ini kesepakatan terburuk yang pernah ada,” ucap Trump soal kesepakatan pengungsi dengan Australia. Tidak hanya itu, Trump juga menuding Australia berniat mengekspor ‘calon pengebom Boston’ ke AS, merujuk pada tragedi bom maraton Boston tahun 2013 lalu.
Saat ditanya wartawan soal laporan The Washington Post, Turnbull enggan berkomentar banyak. “Saya tidak akan mengomentari percakapan antara saya dengan Presiden Amerika Serikat selain apa yang telah disampaikan di hadapan publik dan Anda tentu memahami alasannya,” tegasnya.
“Saya yakin Anda bisa memahami itu. Lebih baik jika percakapan ini dilakukan secara terbuka jujur, privat. Jika Anda melihat laporan soal percakapan itu, saya tidak akan menambahi apapun,” imbuh Turnbull, sembari menegaskan hubungan AS-Australia sangat kuat.
Turnbull juga menegaskan bahwa AS bersedia menjalankan kesepakatan soal pengungsi era Obama. “Fakta bahwa kami mendapat kepastian, fakta bahwa itu terkonfirmasi, kesepakatan yang sangat luas yang kita sepakati dengan pemerintahan (AS) menunjukkan kedekatan aliansi,” ucapnya.
Pada Kamis (2/2) pagi, Kedutaan Besar AS di Australia merilis pernyataan yang menegaskan hal serupa. Namun beberapa jam kemudian, Trump berkicau via Twitter — lewat akun pribadinya @realDonaldTrump — soal pendapat pribadinya mengenai kesepakatan pengungsi dengan Australia itu. “Anda percaya? Pemerintahan Obama sepakat menampung ribuan imigran ilegal dari Australia. Mengapa? Saya akan mempelajari kesepakatan bodoh ini!” tegasnya.(RIF)
California,khatulistiwaonline.com –
Pria berpisau yang melakukan aksi penikaman di jalanan Hollywood, Los Angeles, Amerika Serikat (AS) tewas usai ditembak polisi. Motif penikaman ini belum diketahui pasti.
Seperti dilansir media lokal Los Angeles Times dan news.com.au, Rabu (1/2/2017), pelaku yang membawa pisau berukuran besar ini, sedang berdiri di luar restoran cepat saji Jack in the Box saat polisi tiba di lokasi. Pelaku kemudian bergerak ke dalam restoran.
Kekacauan sempat terjadi di dalam restoran cepat saji itu saat polisi berusaha mengamankan pelaku. Rekaman video yang beredar menunjukkan momen ketika polisi mengamankan pelaku yang mengenakan kaos ungu, yang telungkup di lantai di dalam restoran.
Di dalam restoran cepat saji itu, polisi akhirnya melepas tembakan ke arah pelaku dan menewaskannya. Identitas pelaku belum diketahui pasti. Kepolisian setempat masih berusaha mengidentifikasi pelaku dan menyelidiki motif penikaman ini.
Dua korban luka ditemukan di dalam restoran cepat saji dan satu korban lainnya di luar. Ketiganya mengalami luka tusuk dan dilarikan ke rumah sakit setempat.
Dituturkan koresponden CNN, Maeve Reston, yang juga mantan wartawan Los Angeles Times, pelaku berlari di sepanjang Sunset Boulevard dan berusaha menikam orang-orang di jalanan. Insiden ini terjadi di seberang kantor CNN yang ada di kawasan Hollywood.
Pelaku yang berpisau itu, sebut Reston, sempat berusaha masuk ke dalam sebuah kedai kopi setempat. Namun pengunjung yang ada di dalam kedai, berusaha menahan pintu kaca dan menghalangi pelaku untuk masuk. (RIF)
Texas,khatulistiwaonline.com –
Dana sebesar nyaris US$ 1 juta terkumpul secara online untuk membangun kembali sebuah masjid di Texas, Amerika Serikat yang hancur akibat kebakaran. Otoritas setempat menyebut kebakaran ini sebagai peristiwa mencurigakan.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (31/1/2017), masjid Victoria Islamic Center yang terletak di lokasi berjarak 200 kilometer dari kota Houston, Texas ini hangus dilalap api pada Sabtu (28/1) pagi waktu setempat. Tidak ada laporan korban luka akibat kebakaran itu.
Penyebab kebakaran belum diketahui pasti. Namun juru bicara kota Victoria, OC Garza, menyebut kebakaran itu diselidiki sebagai peristiwa mencurigakan.
Terlepas dari penyelidikan yang terus berjalan, publik setempat sepakat untuk menggalang dana demi membangun kembali masjid itu. Penggalangan dana dilakukan secara online melalui situs GoFundMe. Dilaporkan, telah terkumpul dana lebih dari US$ 900 ribu (Rp 12 miliar) dalam waktu dua hari setelah masjid dibakar. Dana itu terkumpul dari 19 ribu orang yang memberi donasi via GoFundMe.
“Hati kami dipenuhi rasa syukur atas dukungan luar biasa besar yang kami terima,” tutur Imam Masjid tersebut dalam pernyataannya, merujuk pada penggalangan dana secara online.
“Cinta kasih, kata-kata indah, pelukan, bantuan dan kontribusi finansial yang melimpah menjadi contoh semangat Amerika yang sesungguhnya,” imbuhnya.
Kebakaran terjadi beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang masuknya pengungsi dan warga dari tujuh negara mayoritas muslim ke AS. Otoritas setempat tidak menemukan bukti konkret yang menghubungkan kebakaran di masjid Texas itu dengan kebijakan imigrasi Trump.
Dijelaskan Garza bahwa api dilaporkan mulai muncul pada Sabtu (28/1) dini hari, sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Saat petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi, api sudah mencapai bagian atap masjid. Petugas berupaya keras memadamkan api yang mulai menyebar luas ke bagian masjid lainnya.
Bagian dalam masjid terbakar cukup parah dengan hanya dinding bagian luar yang lolos dari api. Otoritas pemadam kebakaran setempat bersama dengan FBI dan Biro Alkohol, Tembakau, Senjata Api dan Peledak AS, masih terus menyelidiki kebakaran ini. Diperkirakan penyelidikan akan memakan waktu berminggu-minggu sebelum penyebab kebakaran diketahui.
Garza menambahkan, otoritas kota Victoria telah bertemu dengan Imam Masjid yang berencana membangun kembali masjid yang hangus terbakar itu. Sekitar 500 warga berbondong-bondong menunjukkan dukungan dengan menghadiri acara doa bersama pada Minggu (29/1) waktu setempat. (RIF)
Washington,khatulistiwaonline.com –
Kanselir Jerman Angela Merkel ikut mengomentari keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump melarang pengungsi atau warga dari tujuh negara mayoritas muslim masuk ke AS. Menurut Merkel, perang melawan terorisme bukanlah alasan untuk melarang pengungsi.
Komentar Merkel tersebut disampaikan oleh juru bicaranya, Steffen Seibert. Dikatakan Seibert, Merkel telah menyampaikan keprihatinannya kepada Trump via telepon pada Sabtu, 28 Januari waktu setempat. Dalam percakapan telepon tersebut, Merkel juga mengingatkan Trump bahwa Konvensi Jenewa mewajibkan komunitas internasional untuk menerima pengungsi perang atas dasar kemanusiaan.
“Dia (Merkel) meyakinkan bahwa bahkan perang tegas dan perlu untuk melawan terorisme tidak lantas membenarkan orang-orang dengan latar belakang atau keyakinan tertentu dimasukkan dalam kecurigaan umum,” tutur Seibert seperti dilansir kantor berita Reuters, Senin (30/1/2017).
Seibert mengatakan, pemerintah Jerman menyesalkan kebijakan imigrasi Trump tersebut dan akan meninjau konsekuensi bagi warga Jerman dengan kewarganegaraan ganda.
Sebelumnya pada Jumat, 27 Januari waktu setempat, Trump telah menandatangani perintah eksekutif untuk melarang seluruh pengungsi dari negara-negara mayoritas muslim masuk ke AS. Sesuai perintah itu, selama empat bulan AS tidak akan menerima pengungsi atau pengunjung dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman. Sementara untuk pengungsi dari Suriah, sama sekali tidak diperbolehkan masuk hingga jangka waktu yang belum ditentukan.
Trump menyatakan, langkah ini diambil untuk mencegah masuknya “teroris Islam radikal” ke negara tersebut. Partai Demokrat langsung mengecam perintah Trump tersebut dan menyebut hal itu akan merusak reputasi AS sebagai tanah yang menyambut para imigran. (ADI)