RAMALLAH –
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengundang Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk segera berkunjung ke Gedung Putih. Undangan ini dimaksudkan untuk membahas isu Palestina-Israel.

Dilaporkan kantor berita resmi Palestina, Wafa, seperti dilansir AFP, Sabtu (11/3/2017), bahwa Trump dan Abbas telah berbicara via telepon untuk pertama kalinya sejak Trump dilantik pada 20 Januari lalu. Dalam percakapan telepon itu, Trump mengundang Abbas ke Gedung Putih.

“Diundang untuk berkunjung ke Gedung Putih, segera, untuk membahas cara-cara memulihkan kembali proses politik (Palestina-Israel),” demikian dituturkan juru bicara Abbas, Nabil Abu Rudeina, seperti dikutip kantor berita Wafa.

Lebih lanjut, sebut Rudeina, Trump menekankan komitmennya pada proses perdamaian Timur Tengah. “Komitmennya pada proses perdamaian yang akan membawa pada perdamaian sesungguhnya antara Palestina dan Israel,” tuturnya.

Dalam percakapan telepon itu, Abbas mengatakan kepada Trump bahwa perdamaian merupakan ‘pilihan strategis’ untuk rakyat Palestina. “Mengarah pada pembentukan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel,” terang Rudeina seperti dikutip Wafa.

Perundingan damai antara Palestina dan Israel mencapai kebuntuan sejak April 2014 lalu, setelah perundingan tidak langsung yang dimediasi oleh Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry, pada era Presiden Barack Obama, kolaps.

Setempat Trump menjabat Presiden AS, otoritas Palestina semakin menyadari kurangnya akses pada tokoh senior di Gedung Putih. Terlebih Trump secara terang-terangan berjanji akan menjadikan pemerintahannya yang paling pro-Israel dalam sejarah AS.

Pekan ini, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley untuk pertama kalinya bertemu dan berbicara dengan utusan Palestina untuk PBB, Riyad Mansour. Usai pembicaraan digelar, Haley menyatakan Palestina harus bertemu dengan Israel dalam perundingan langsung daripada hanya mengandalkan mediasi PBB.

Sejak lama, Israel memang mendukung dilakukannya perundingan langsung dengan Palestina. Namun Palestina bersikeras pihaknya membutuhkan komunitas internasional untuk memastikan Israel mematuhi janjinya.

Trump sendiri telah menerima kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih pada pertengahan Februari lalu. Dalam pertemuan itu, Trump mendobrak kebijakan AS selama beberapa dekade terakhir dengan menyatakan dirinya tidak terikat pada solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel. (RIF)

Seoul –
Mahkamah Konstitusional Korea Selatan (Korsel) menyatakan Presiden Park Geun-Hye telah melanggar Konstitusi dan hukum. Presiden Park disebut sengaja membiarkan teman dekatnya, Choi Soon-Sil, mencampuri urusan negara.

Dalam sidang pembacaan putusan yang digelar Jumat (10/3) pagi waktu setempat, seperti dilansir AFP, Jumat (10/3/2017), Mahkamah Konstitusi Korsel memutuskan untuk memperkuat pemakzulan Presiden Park, yang telah divoting di parlemen pada 9 Desember 2016 lalu.

Dilaporkan kantor berita resmi Korut, Yonhap, delapan hakim konstitusi secara bulat memutuskan mendukung pemakzulan Presiden Park. Meskipun di bawah undang-undang Korsel, hanya dibutuhkan enam suara atau setidaknya dua pertiga suara dari total hakim untuk memutuskan hal tersebut. Saat ini, ada 8 hakim konstitusional yang aktif menjabat di Korsel.

Dalam putusannya, ketua hakim konstitusi Korsel, Lee Jung-Mi menyatakan Presiden Park telah melanggar hukum dengan membiarkan teman dekatnya, Choi Soon-Sil mencampuri urusan negara. Presiden Park juga melanggar aturan hukum soal aktivitas pegawai pemerintahan.

“Presiden seharusnya menggunakan kekuasaannya sesuai Konstitusi dan hukum, dan harus menunjukkan rincian hasil kinerjanya secara transparan, agar rakyat bisa mengevaluasi kinerjanya,” ucap hakim Lee.

“Tapi Park sepenuhnya menutupi campur tangan Choi dalam urusan negara dan menyangkalnya setiap kali kecurigaan atas praktik itu muncul dan bahkan mengkritik mereka-mereka yang mengangkat kecurigaan ini,” imbuhnya.

Dari lima tudingan utama yang menjadi dasar pemakzulan Presiden Park, dilaporkan Yonhap, tidak semuanya diakui oleh Mahkamah Konstitusional. Salah satu yang diakui adalah tindakan Park membiarkan teman dekatnya, Choi Soon-Sil, mencampuri urusan negara dan memberinya akses pada rahasia negara. Tindakan itu disebut melanggar Konstitusi dan hukum oleh Mahkamah.

“Kami mencopot Park Geun-Hye dari jabatannya,” tegas hakim Lee, seperti dilansir Reuters.

“Tindakannya telah mengkhianati kepercayaan rakyat. Tindakannya itu merupakan pelanggaran hukum yang sangat parah yang tidak bisa ditoleransi,” tandas hakim Lee. (RIF)

Pyongyang –
Otoritas Korea Utara (Korut) balas mengusir Duta Besar (Dubes) Malaysia setelah Dubesnya, Kang Chol, diusir dari Negeri Jiran itu. Pengusiran kedua Dubes ini dipicu ketegangan diplomatik Malaysia-Korut selama penyelidikan kasus pembunuhan Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korut Kim Jong-Un.

“Kementerian Luar Negeri DPRK (Korut) memberitahukan bahwa Duta Besar Malaysia untuk DPRK dinyatakan sebagai persona non grata sesuai pasal terkait dalam Konvensi Wina untuk Hubungan Diplomatik,” tegas otoritas Korut melalui kantor berita resminya, Korean Central News Agency (KCNA), seperti dilansir AFP, Selasa (7/3/2017).

“Dan meminta agar Duta Besar itu meninggalkan DPRK dalam waktu 48 jam dari tanggal 5 Maret 2017, pukul 10.00 waktu setempat,” imbuh keterangan itu.

Laporan KCNA ini muncul sesaat setelah Dubes Korut untuk Malaysia, Kang Chol, terbang pulang ke Pyongyang via Beijing, China pada Senin (6/3) petang waktu setempat. Dubes Kang diusir karena tidak muncul saat dipanggil Kementerian Luar Negeri Malaysia dan tidak kunjung meminta maaf atas tudingan kasarnya terhadap Malaysia, terkait penyelidikan kasus Jong-Nam.

Sedangkan soal Dubes Malaysia Mohamad Nizan Mohamad, meskipun diusir Korut, faktanya saat ini dia sudah tidak berada di Pyongyang. Dubes Mohamad telah dipanggil pulang ke Kuala Lumpur sejak 22 Februari lalu. Dia dipanggil untuk keperluan konsultasi terkait kasus Jong-Nam yang saat itu telah mulai memicu ketegangan antara Malaysia dan Korut.

Secara terpisah, Kementerian Luar Negeri Malaysia mengkonfirmasi bahwa Duta Besarnya di Pyongyang telah secara resmi dinyatakan persona non grata. “Aksi balasan semacam ini tergolong wajar dalam diplomasi,” terang Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Malaysia, Raja Nurshirwan.

Jong-Nam (46) tewas usai diserang racun VX di tengah keramaian Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pada 13 Februari lalu. Dua terdakwa wanita, yakni Siti Aisyah (25) dan Doan Thi Huong (28), telah dijerat dakwaan pembunuhan dengan ancaman hukuman mati. Sekitar delapan warga Korut lainnya masih diburu kepolisian Malaysia, dengan empat orang di antaranya diketahui telah kabur dan kini kembali ke Pyongyang.

Korut selama ini enggan mengakui warganya yang tewas di Malaysia sebagai Jong-Nam. Mereka menyebutnya sebagai Kim Chol yang memegang paspor diplomatik dan bersikeras bahwa dia tewas akibat serangan jantung.(RIF)

Tokyo –
Tiga dari empat rudal balistik yang diluncurkan militer Korea Utara (Korut) jatuh di perairan Jepang, bahkan salah satunya hanya berjarak 300 kilometer dari garis pantai negara tersebut. Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyebut aksi Korut ini sebagai ancaman babak baru.

“Korea Utara hari ini menembakkan empat rudal balistik nyaris serentak dan rudal-rudal itu mengudara sejauh 1.000 kilometer. Tiga rudal di antaranya mendarat di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara kita,” sebut PM Abe di hadapan parlemen Jepang, seperti dilansir AFP, Senin (6/3/2017).

“Ini jelas menunjukkan bahwa Korea Utara telah memasuki babak baru untuk ancaman mereka,” imbuhnya.

Lebih lanjut, PM Abe menyatakan akan segera menggelar rapat Dewan Keamanan Nasional (NSC) membahas rudal Korut ini. “Peluncuran ini jelas merupakan pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan (PBB). Ini merupakan aksi yang luar biasa berbahaya,” tegas PM Abe.

Secara terpisah, seperti dilansir Reuters, Menteri Pertahanan Jepang Tomomi Inada menyebut tiga rudal Korut itu jatuh di wilayah perairan yang berjarak hanya 300 kilometer dari pantai barat laut Jepang, atau tepatnya dari Semenanjung Oga di Prefektur Akita.

Insiden ini merupakan kedua kalinya rudal Korut mendarat di dalam ZEE Jepang. ZEE merupakan zona berjarak 200 mil laut atau 370 kilometer dari setiap garis pantai yang memberikan hak kepada negara yang bersangkutan, untuk mengeksploitasi sumber daya alam di perairan tersebut. Pada Agustus 2016, sebuah rudal balistik ditembak langsung ke ZEE Jepang, yang memicu kecaman komunitas internasional.

“Peluncuran berulang kali oleh Korea Utara merupakan aksi provokasi yang serius bagi keamanan dan jelas melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Kita tak pernah bisa menoleransi hal ini,” tegas PM Abe.

Patroli Laut Jepang langsung melakukan pemeriksaan di perairan yang menjadi lokasi jatuhnya rudal Korut. Untuk sementara, dilaporkan tidak ada kerusakan terhadap kapal-kapal yang berlayar di sekitar lokasi jatuhnya rudal. (RIF)

TOKYO
Seorang pria Jepang ditemukan tewas di bawah tumpukan majalah porno yang menjadi koleksinya. Diduga, pria Jepang berusia 50 tahun ini tewas setelah tertimpa tumpukan majalah porno seberat 6 ton yang disimpan di apartemennya.

Seperti dilansir media Inggris, The Sun dan Mirror.co.uk, Sabtu (4/3/2017), pria Jepang bernama Joji ini ditemukan sudah tak bernyawa ketika sang pemilik apartemen yang disewanya, datang untuk memeriksa mengapa uang sewa belum juga dibayarkan.

Temuan ini terjadi selang 6 bulan setelah kematian Joji. Salah satu petugas bersih-bersih yang ditugaskan untuk membersihkan apartemen itu dari tumpukan majalah porno, tak sengaja menemukan jenazah Joji.

Sang petugas mengaku diminta membersihkan apartemen itu secara diam-diam agar tetangga apartemen Joji tidak menyadari keberadaan sejumlah besar majalah porno yang bisa mempermalukannya.

Setiap sudut apartemen yang ditinggali Joji penuh dengan tumpukan majalah dan konten porno, termasuk di bagian dapur. Petugas bersih-bersih juga menemukan sejumlah buku kliping berisi konten-konten erotis yang sepertinya sengaja dikumpulkan Joji.

Pria yang tewas hanya diidentifikasi sebagai Joji dan diketahui pernah berprofesi sebagai perakit mobil. Petugas bersih-bersih itu menyatakan, jenazah Joji terkubur di bawah tumpukan majalah porno.

Tidak diketahui pasti apakah Joji terkena serangan jantung terlebih dahulu baru kemudian tertimpa tumpukan majalah itu, atau dia tewas karena tertimpa tumpukan majalah porno itu.

Perusahaan yang membersihkan apartemen Joji menyatakan, total seluruh koleksi majalah porno milik pria itu diketahui berbobot 6 ton setelah ditimbang. (NOV)

ANKARA
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding Jerman membantu dan menaungi teror. Tudingan ini disampaikan setelah otoritas Jerman membatalkan dua pertemuan antara menteri-menteri Turki dengan warganya di Jerman.

Hubungan diplomatik Turki dan Jerman kembali memanas beberapa waktu terakhir. Awal pekan ini, seorang jurnalis Jerman yang bekerja untuk surat kabar Die Welt ditahan di Turki. Erdogan menyebut jurnalis Jerman itu sebagai mata-mata. Jerman menyebut balik tudingan Erdogan itu tidak masuk akal.

“Mereka perlu disidang karena membantu dan menaungi teror,” tuding Erdogan, merujuk pada Jerman yang mengizinkan pemimpin-pemimpin Kurdi untuk berbicara di Jerman, namun melarang para menteri Turki berbicara kepada warganya sendiri.

Larangan itu merujuk pada dibatalkannya dua acara pertemuan antara dua menteri Turki dengan warga Turki pendukung Erdogan di Jerman. Aktivitas ini merupakan bagian upaya meraup dukungan bagi referendum untuk memperkuat kekuasaan Presiden Turki yang akan digelar 16 April mendatang.

Dua pertemuan itu dijadwalkan digelar di kota Gaggenau dan Cologne, pekan ini. Menanggapi pembatalan oleh otoritas Jerman itu, Kementerian Luar Negeri Turki memanggil Duta Besar Jerman untuk meminta penjelasan.

Erdogan sendiri pernah mengalami peristiwa serupa, pada Juli 2016, saat dirinya gagal memberikan pidato via video kepada warga Turki di Cologne, Jerman. “Mereka mengizinkan Cemil Bayik untuk berbicara dari (pegunungan) Kandil (di Irak),” ucapnya merujuk pada pemimpin Kurdistan Workers’ Party yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh Turki.

Dalam pernyataan terpisah, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu juga menuding otoritas Jerman tidak menjunjung tinggi demokrasi dan membiarkan ‘teroris’ berbicara namun menolak pejabat Turki.

Menanggapi kemarahan Turki ini, Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan bahwa keputusan pembatalan itu diambil oleh otoritas daerah, bukan pemerintah Jerman secara federal. “Putusan diambil oleh otoritas kota setempat, dan sesuai prinsip, kami memberlakukan kebebasan berekspresi di Jerman,” tegasnya. (RIF)

Pyongyang –
Otoritas Korea Utara (Korut) kembali mengeksekusi mati para pejabatnya. Sedikitnya lima pejabat keamanan Korut dieksekusi mati dengan senjata antipesawat.

Informasi itu diungkapkan oleh dua anggota parlemen Korea Selatan (Korsel) yang telah mendapat briefing dari Badan Intelijen Nasional Korsel (NIS), seperti dilansir CNN, Rabu (1/3/2017). Tidak disebut lebih lanjut kapan eksekusi mati itu dilakukan. Dituturkan salah satu anggota parlemen Korsel Kim Byung-Kee kepada wartawan, para pejabat itu dieksekusi mati karena ketahuan memberikan laporan palsu kepada pemimpin Korut, Kim Jong-Un.

Identitas para pejabat yang dieksekusi mati tidak diketahui pasti. Namun Kim Byung-Kee menyebut, para pejabat itu berada di posisi setingkat wakil menteri dan pernah bekerja di bawah Kepala Kementerian Keamanan Negara Kim Won-Hong yang baru saja dipecat.

“Kim Won-Hong yang menjabat kepala keamanan negara, berstatus tahanan rumah setelah penyelidikan dilakukan dan lebih dari lima pejabat setingkat wakil menteri yang bekerja di bawahnya, telah dieksekusi mati dengan senjata antipesawat,” tutur Kim Byung-Kee.

“Eksekusi mati para pejabat lainnya masih bisa terjadi, seiring penyelidikan masih terus berlanjut,” imbuhnya.

Kementerian Keamanan Negara Korut secara efektif merupakan dinas intelijen negara komunis itu. Kementerian itu juga mengoperasikan kamp kerja paksa dan melakukan pengintaian domestik terhadap para pekerja dan warga Korut.

“Kementerian itu mengawasi dan memantau publik dan para pejabat partai (komunis). Terdeteksi bahwa laporan palsu diberikan kepada Kim Jong-Un. Kim Jong-Un marah atas temuan ini dan menempatkan Kim Won-Hong dalam status tahanan rumah dan memerintahkan eksekusi mati lima orang,” terang anggota parlemen Korsel lainnya, Lee Cheol-Woo.

Tidak hanya itu, Kim Jong-Un juga memerintahkan pemindahan patung mendiang ayahnya, Kim Jong-Il, dari kompleks kementerian sebagai hukuman. “Kim Jong-Un memerintahkan pemindahkan patung Kim Jong-Il dari Kementerian Keamanan Negara karena mereka tidak pantas memiliki patung itu,”
sebut Lee Cheol-Woo.

Otoritas Korut selama ini membantah keberadaan kamp kerja paksa. Namun Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) menyatakan Kim Won-Hong mengarahkan dan mengatur setiap aktivitas di kamp kerja paksa itu, termasuk pemukulan, pemaksaan kelaparan, kekerasan seksual, aborsi paksa dan membunuh bayi yang baru lahir. Kementerian Keamanan Negara melapor langsung kepada Kim Jong-Un. (RIF)

NEW YORK –
Pasar saham Wall Street kembali positif di akhir pekan. Dow Jones mencetak rekor 11 hari berturut-turut.

Koreksi yang terjadi di saham-saham finansial bisa ditutupi oleh sektor lain yang kurang fluktuatif, seperti peralatan rumah tangga.

Indeks-indeks utama di Bursa Paman Sam sudah beberapa kali mencetak rekor sejak Donald Trump dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat (AS).

Faktor pendorong utamanya adalah janji Trump untuk memangkas pajak dan perizinan serta menambah anggaran untuk infrastruktur.

“Sentimen mulai membaik lebih cepat dari aktivitas yang sebenarnya terjadi, jadi bisa kita lihat saham-saham yang harganya naik,” kata Brant Houston, Managing Director Atlantic Trust Private Wealth Management di Denver, seperti dikutip Reuters, Sabtu (25/2/2017).

Pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat, Indeks Dow Jones naik 11,44 poin (0,05%) ke level 20.821,76, Indeks S&P 500 bertambah 3,53 poin (0,15%) ke level 2.367,34 dan Indeks Komposit Nasdaq menguat 9,80 poin (0,17%) ke level 5.845,31
(RIF)

SEOUL –
Dengan pengeras suara raksasa di sepanjang perbatasan, otoritas Korea Selatan (Korsel) akhirnya mengumumkan kabar pembunuhan Kim Jong-Nam kepada warga Korea Utara (Korut). Korsel menyebut kakak tiri pemimpin Korut Kim Jong-Un itu, tewas diserang dua wanita di Malaysia.

Jong-Nam (46) tewas usai diserang dengan racun di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) pada 13 Februari lalu. Otoritas Korsel menduga kuat rezim Korut, terutama Kim Jong-Un, berada di balik kematian Jong-Nam ini.

Setelah bungkam selama 10 hari, media nasional Korut, Korean Central News Agency atau KCNA merilis artikel soal kematian Jong-Nam pada Kamis (23/2) ini. Itupun mereka tidak menyebut nama Jong-Nam maupun nama samarannya, Kim Chol. KCNA hanya menyebutnya sebagai ‘warga DPRK’ merujuk nama resmi Korut, Republik Demokratik Rakyat Korea.

Pekan ini, seperti dilansir AFP, Kamis (23/2/2017), militer Korsel mengerahkan pengeras suara dengan desibel tinggi ke perbatasan Korut untuk mengumumkan rincian kematian Jong-Nam. Pengumuman itu bergaung dengan keras di sepanjang perbatasan.

“Kim Jong-Nam… tewas setelah diserang dua wanita tak dikenal di Bandara Internasional Kuala Lumpur di Malaysia,” demikian bunyi pesan Korsel via pengeras suara seperti ditayangkan televisi lokal Korsel, MBC TV.

“Otoritas Malaysia menyatakan empat tersangka merupakan warga negara Korea Utara, termasuk satu orang yang telah ditangkap,” demikian disampaikan.

Pengumuman dengan pengeras suara di perbatasan ini dilakukan karena rakyat Korut selama ini terisolasi dan tertutup dari dunia luar. Setiap informasi dari dunia luar dibatasi dan disensor secara besar-besaran oleh rezim Korut.

Dalam beberapa tahun terakhir, militer Korsel mengumumkan berbagai berita dunia, pesan propaganda bahkan lagu-lagu K-Pop via puluhan pengeras suara di perbatasan Korut. Pengumuman via pengeras suara memiliki jangkauan hingga 10 kilometer.

Pengumuman dengan pengeras suara raksasa ini sangat dibenci oleh Korut, yang pada suatu waktu pernah mengancam akan membombardir pengeras suara Korsel itu. Korut sendiri juga memasang sejumlah pengeras suara di wilayah perbatasannya, yang menyiarkan propaganda mereka demi ‘menenggelamkan’ pengumuman Korsel.(RIF)