Washington –
Penembakan lima politisi Partai Republik terjadi saat para anggota parlemen Amerika Serikat tersebut sedang berlatih baseball untuk pertandingan amal. Kepolisian setempat menyatakan, saat kejadian, situasinya seperti perang.
“Itu bukan hanya kacau tapi seperti situasi perang,” kata Kepala Kepolisian Alexandria, Mike Brown kepada wartawan seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (15/6/2017).
Para anggota parlemen yang hadir di lokasi mengatakan, mereka mendengar suara keras seperti suara petasan dan antara 15 hingga 20 orang tiarap di tanah. “Ketika dia mulai menembaki, dia menembak untuk membunuh orang-orang. Dan terima kasih Tuhan, dia tidak terlalu hebat menembak,” ujar anggota parlemen Joe Barton, yang merupakan manajer tim baseball Partai Republik.
Selain melukai kelima politisi, seorang asisten anggota kongres dan seorang mantan asisten anggota kongres yang kini bekerja sebagai pelobi juga terluka dalam penembakan itu. Seorang polisi Capitol Hill juga terluka akibat tembakan.
Pelaku penembakan diidentifikasi sebagai James Hodgkinson. Pria berusia 66 tahun itu berulang kali melepaskan tembakan ke para politisi yang sedang berlatih di lapangan di Alexandria, Virginia, dekat Washington. Hodgkinson sendiri tewas dalam baku tembak dengan polisi Capitol Hill yang berada di lokasi kejadian.
Hodgkinson diketahui telah memposting pesan-pesan bernada kemarahan terhadap Trump dan para tokoh Partai Republik lainnya via media sosial. Pria itu merupakan anggota kelompok-kelompok anti-Partai Republik di Facebook, seperti “The Road to Hell Is Paved With Republicans,” “Terminate The Republican Party,” dan “Donald Trump is not my President.”
Penembakan itu terjadi tak lama setelah pukul 07.00 waktu setempat. Saat kejadian, ada sekitar 20 anggota DPR AS dan dua senator. Saksi mata menyebutkan, penembakan itu berlangsung sekitar 10 menit.(ADI)
TEHERAN –
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menyalahkan Amerika Serikat (AS) karena menciptakan kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Khamenei juga menuding AS telah memperburuk instabilitas di Timur Tengah, di tengah krisis Qatar.
“Baru-baru ini, AS mengisyaratkan mereka ingin membuat Timur Tengah tidak stabil. Pertama, apa kaitan Timur Tengah dengan Anda? Kedua, Anda dan agen-agen Anda menjadi sumber instabilitas di Timur Tengah,” ucap Khamenei via akun Twitternya, seperti dilansir CNN, Selasa (13/6/2017).
“AS mempersenjatai kelompok teroris, itulah yang menyebabkan instabilitas. Siapa yang menciptakan ISIS? AS!” tudingnya.
Lebih lanjut, Khamenei mengkritik pernyataan Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu, yang menuding Iran mendukung terorisme. “Presiden AS menuding Iran mendukung terorisme, sementara terorisme di kawasan ini memiliki akar Amerika,” ujarnya.
Saat mengucapkan belasungkawa bagi korban serangan teror di Teheran, pekan lalu, Trump memperingatkan bahwa ‘negara yang mensponsori terorisme berisiko menjadi korban dari kejahatan yang mereka dukung’. Menteri Luar Negeri Iran menyebut pernyataan Trump itu ‘menjijikkan’.
Serangan teror di parlemen Iran dan kompleks Mausoleum Khomeini itu menewaskan 12 orang. ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.
Dalam pernyataan terpisah, Garda Revolusioner Iran yang merupakan unit militer Iran paling berpengaruh, menuding AS dan Arab Saudi ‘terlibat’ dalam serangan teror di Teheran itu. Mereka juga bersumpah akan membalas serangan teror tersebut.
Komentar Khamenei ini muncul di tengah ketegangan yang melanda kawasan Timur Tengah, yang dipicu oleh pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar oleh beberapa negara Teluk Arab, termasuk Saudi. Negara-negara Teluk kompak menuding Qatar mendukung terorisme. (ADI)
MOSKOW –
Politikus oposisi Rusia, Alexei Navalny, kembali ditahan karena kembali menggelar unjuk rasa besar-besaran untuk memprotes korupsi pemerintah. Sekitar 1.500 pendukung Navalny juga ikut ditangkap dalam aksi protes di berbagai wilayah Rusia.
Seperti dilansir AFP, Selasa (13/6/2017), unjuk rasa ini merupakan aksi kedua yang digelar besar-besaran sejak Maret, yang diinisiasi oleh Navalny. Sebagai pemimpin oposisi Rusia, Navalny telah mengumumkan niatnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden Rusia dalam pemilu tahun depan.
Navalny berhasil meraup banyak dukungan publik Rusia melalui kampanye online tiada henti. Namun sejumlah polling memprediksi kesempatan Navalny untuk mengalahkan Presiden Rusia Vladimir Putin sangat kecil. Putin sendiri memiliki popularitas sangat tinggi di mata publik Rusia. Namun Navalny dan pendukungnya berharap bisa memanfaatkan ketidakpuasan publik terhadap korupsi di kalangan pejabat Rusia, demi meraup dukungan.
Awal pekan ini, Navalny dijemput polisi untuk kembali ditahan saat dia hendak mendatangi aksi protes di ibu kota Moskow. Dia sebelumnya pernah ditangkap karena ikut serta dalam unjuk rasa menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Dmitry Medvedev atas tuduhan korupsi.
Usai ditahan, dia langsung diadili. Pengadilan Moskow, dalam putusannya pada Senin (12/6) malam waktu setempat, menyatakan Navalny yang berusia 41 tahun ini bersalah atas dakwaan menggelar aksi protes tanpa izin.
Juru bicara Navalny, Kira Yarmysh, menyatakan via Twitter bahwa Navalny dijatuhi vonis satu bulan atau 30 hari tahanan administratif.
Dalam pernyataan terpisah, kelompok HAM OVD-Info menuturkan kepada AFP bahwa lebih dari 1.500 pendukung Navalny ditangkap saat ikut unjuk rasa di sejumlah wilayah Rusia.
Sedikitnya 823 demonstran ditangkap dalam unjuk rasa di di Moskow, setelah polisi antihuru-hara berusaha keras memukul mundur demonstran. Laporan menyebut, beberapa demonstran dipukuli polisi dengan tongkat. Saat beberapa demonstran diamankan polisi, sejumlah demonstran lainnya meneriakkan ‘Putin adalah pencuri!’ dan ‘Kebebasan untuk Navalny’.
OVD-Info juga menyebut, sekitar 600 demonstran ditangkap di Saint Petersburg. Sedangkan lebih dari 100 demonstran lainnya ditangkap di berbagai kota seperti Vladivostock, Kaliningrad, Norilsk dan Sochi.
Ribuan demonstran yang didominasi kaum muda itu ramai-ramai meneriakkan ‘Rusia tanpa Putin!’ saat beraksi di jalanan berbagai kota pada Senin (12/6) waktu setempat. Aksi protes semacam ini diikuti banyak orang meskipun otoritas Rusia memberlakukan sanksi bagi mereka yang ikut serta.(ADI)
TRIPOLI –
Saif al-Islam Khadafi, putra kedua dari mendiang pemimpin Libia yang digulingkan, Kolonel Muammar Khadafi, diyakini telah dibebaskan lewat proses amnesti. Langkah ini dapat memicu berlanjutnya situasi politik yang tidak stabil.
Saif yang dulu dicalonkan sebagai pengganti ayahnya sebagai penguasa Lybia sebelum Muammar Khadafi jatuh dan terbunuh, ditahan oleh milisi di kota Zintan selama enam tahun terakhir.
Batalion Abu Bakr al-Siddiq mengatakan bahwa Saif telah dilepaskan pada Jumat lalu tapi belum diperlihatkan ke publik.
Laporan media setempat menyatakan bahwa kini dia berada di kota Bayda di timur dengan kerabatnya.
Kelompok milisi tersebut mengatakan bahwa mereka bertindak atas permintaan dari “pemerintahan interim”.
Pemerintahan tersebut – berbasis di timur Libia – sudah menawarkan amnesti ke Saif al-Islam.
Meski begitu, dia telah dijatuhi hukuman mati secara absentia oleh pengadilan di Tripoli, di barat negara tersebut, dan kendali berada di pihak rival, Pemerintahan Kesepakatan Nasional yang didukung oleh PBB.
Laporan sebelumnya yang menyatakan Saif al-Islam Khadafi sudah dibebaskan terbukti palsu.
Saif juga diincar oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk kejahatan terhadap kemanusiaan atas keterlibatannya dalam upaya ayahnya yang gagal untuk meredam pemberontakan.
Pria berusia 44 tahun itu, yang secara kontroversial mendapat gelar PhD dari London School of Economics pada 2008 – ditangkap pada November 2011 setelah melarikan diri selama tiga bulan karena kejatuhan rezim Khadafi.
Sebelumnya, dia dikenal telah memainkan peran penting dalam membangun hubungan dengan Barat setelah 2000, dan bahkan dianggap sebagai wajah reformis dalam pemerintahan ayahnya.
Namun setelah pemberontakan 2011, Saif dituduh telah menghasut kekerasan dan membunuh demonstran. Empat tahun kemudian, dia dijatuhi hukuman mati oleh tim penembak dalam pengadilan terhadap 30 orang terdekat Khadafi. (ADI)
RIGA –
Portugal memetik kemenangan 3-0 atas Latvia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2018. Cristiano Ronaldo menjadi bintang dengan mencetak dua gol.
Dalam pertandingan di Stadions Skonto, Riga, Sabtu (10/6/2017) dinihari WIB, Portugal kembali diperkuat oleh Ronaldo. Sebelumnya, Ronaldo absen saat Portugal menang 4-0 atas Siprus karena tampil di final Liga Champions bersama Real Madrid.
Ronaldo kemudian memecah kebuntuan Portugal empat menit jelang berakhirnya babak pertama. Gol ini berawal dari umpan Andre Gomes ke kotak penalti yang diteruskan oleh Jose Fonte dengan sundulan.
Bola sundulan Fonte mengenai tiang dan memantul di depan gawang. Ronaldo yang berdiri di dekat tiang kemudian tanpa kesulitan menanduk bola ke dalam gawang.
Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-63. Sekali lagi, Ronaldo mencetak gol lewat sundulan. Kali ini dia menuntaskan umpan Ricardo Quaresma dari sisi kanan.
Empat menit kemudian, Portugal menambah keunggulan. Sepakan Andre Silva dari dalam kotak penalti tak mampu dihentikan oleh kiper Latvia. Ronaldo kembali berperan penting dengan menjadi kreator gol untuk Andre Silva.
Tambahan tiga poin ini membantu Portugal menjaga jarak dengan Swiss di klasemen Grup B. Portugal masih ada di peringkat kedua dengan 15 poin dari enam laga, tertinggal tiga angka dari Swiss yang di saat bersamaan menang 2-0 atas Kepulauan Faroe.
Susunan Pemain
Latvia: Vanins; Solovjovs, Jagodinskis, Gorkss, Maksimenko; Kluskins (Indrans 62′), Laizans; Kazacoks (Vardanjans 72′), Sabala, Kolesovs; D. Ikaunieks (Rakels 67′)
Portugal: Patricio; Cedric (Semedo 71′), Alves, Fonte, Guerreiro; Moutinho, Carvalho, Gomes; Martins (Quaresma 57′), Andre Silva (Nani 80′), Ronaldo. (RIF)
ANKARA –
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyetujui legislasi yang mengatur pengerahan tentara ke Qatar. Langkah ini mengisyaratkan dukungan kuat Turki bagi Qatar di tengah krisis diplomatik Timur Tengah.
Parlemen Turki meloloskan rancangan undang-undang (RUU) ini pada Rabu (7/6) waktu setempat. Erdogan dengan cepat memberikan persetujuannya, yang berarti melengkapi proses legislatif. Persetujuan ini diumumkan kantor kepresidenan Turki pada Kamis (8/6) waktu setempat.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (9/6/2017), jurnal resmi otoritas Turki mengumumkan persetujuan Erdogan itu pada Jumat (9/6) waktu setempat. Setelah pengerahan awal tentara Turki di pangkalan militer Doha, pesawat tempur dan kapal militer Turki juga akan dikerahkan ke Qatar.
“Jumlah pesawat tempur dan kapal militer Turki yang dikerahkan ke pangkalan (Qatar) akan jelas setelah laporan penilaian awal soal pangkalan (militer di Qatar),” demikian dilaporkan media lokal Turki, Hurriyet.
Delegasi Turki akan mengunjungi Qatar dalam beberapa hari ke depan, untuk memeriksa situasi di pangkalan militer Doha. Saat ini, ada 90 personel militer Turki yang sudah ditugaskan di sana. Otoritas Turki belum mengomentari laporan itu. Namun surat kabar Hurriyet menyebut ada rencana untuk mengirimkan 200-250 tentara tambahan dalam dua bulan ke depan, untuk tahap awal.
Keputusan Erdogan mengerahkan tentara Turki ke Qatar ini diambil di tengah krisis Qatar. Pada Senin (5/6) lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain, dan Mesir serentak memutuskan hubungan dengan Qatar, setelah menuding negara itu mendukung terorisme dan mendukung agenda Iran, musuh Saudi cs. Langkah itu diikuti oleh beberapa negara lainnya. Qatar menyangkal semua tudingan itu.
Selain pengerahan tentara, Erdogan juga menyetujui kerja sama pelatihan militer antara Turki-Qatar. Kedua RUU ini diajukan ke parlemen dan pemerintah sebelum krisis Qatar terjadi. Namun terlepas dari itu, Turki juga menjanjikan akan memberi bantuan suplai makanan dan minuman kepada Qatar yang terancam mengalami kekurangan logistik setelah ‘diceraikan’ negara-negara Teluk.
Erdogan sendiri telah menyatakan, langkah mengucilkan Qatar tidak akan menyelesaikan persoalan. Erdogan yang sejak lama berusaha menjadi penengah di kawasan Timur Tengah, menegaskan Turki akan melakukan apapun untuk membantu mengakhiri krisis Qatar.(ADI)
Washington –
Mantan Direktur Biro Investigasi Federal (FBI) James Comey membeberkan bahwa dirinya berbicara dengan Presiden Donald Trump sebanyak 9 kali dalam waktu 4 bulan. Comey pun mengaku mencatat setiap percakapan tersebut.
Jika dibandingkan sewaktu pemerintahan Presiden Barack Obama, Comey mengatakan bahwa dirinya hanya berbicara dengan Obama sebanyak 2 kali dalam waktu tiga tahun dan dia tak pernah mencatat percakapan tersebut.
Hal tersebut diungkapkan Comey dalam statemen pembukanya di depan Komite Intelijen Senat AS pada Kamis (8/6) waktu setempat. Mantan bos FBI itu tampil memberikan keterangan langsung di depan Komisi Intelijen Senat AS terkait pemecatannya oleh Trump. Kemunculan Comey ini merupakan yang pertama usai dirinya dipecat Trump pada 9 Mei lalu.
Disebutkan Comey seperti dilansir kantor berita AFP, Jumat (9/6/2017), dirinya hanya dua kali berbicara dengan Obama, yakni pada tahun 2015 untuk membahas isu-isu kebijakan penegakan hukum dan kemudian pada akhir tahun 2016, ketika Obama menyampaikan salam perpisahan sebelum meninggalkan Gedung Putih. Kedua pembicaraan tersebut terjadi dalam pertemuan langsung. Obama menunjuk Comey menjadi Direktur FBI pada tahun 2013.
Sedangkan dengan Trump, Comey berbicara 9 kali, yang dimulai pada Januari 2017, beberapa pekan sebelum Trump dilantik sebagai presiden. Tiga dari sembilan pembicarakan tersebut terjadi dalam pertemuan langsung, sedangkan enam pembicaraan lainnya dilakukan via telepon.
“Saya berbicara sendiri dengan Presiden Obama dua kali secara langsung (dan tak pernah lewat telepon) — sekali pada tahun 2015 untuk membahas isu-isu kebijakan penegakan hukum dan kedua, secara singkat, saat dia mengucapkan salam perpisahan pada akhir 2016,” ujar Comey seraya mengatakan bahwa dirinya mencatat setiap percakapan dengan Trump.
Pemecatan Comey oleh Trump menuai kontroversi karena dilakukan di tengah penyelidikan FBI atas dugaan intervensi Rusia pada pemilihan presiden AS tahun lalu. Di hadapan para Senator AS pada Kamis (8/6) waktu setempat, Comey mengaku yakin Trump telah ‘mengarahkan’ dirinya untuk menghentikan penyelidikan FBI terhadap Michael Flynn, mantan penasihat keamanan nasional Trump. Penyelidikan Flynn merupakan bagian dari penyelidikan dugaan intervensi Rusia pada pilpres AS.
Selama lebih dari dua jam, Comey menyebut pemerintahan Trump telah berbohong dan memfitnah dirinya dan FBI usai pemecatannya bulan lalu. Fitnah yang dimaksud adalah komentar bahwa FBI sedang dilanda kekacauan di bawah kepemimpinan Comey dan para stafnya kehilangan kepercayaan pada Comey. “Itu semua bohong, sederhana dan jelas,” ucapnya seperti dilansir Reuters, Jumat (9/6/2017).
Duduk berhadapan dengan para Senator AS yang melontarkan pertanyaan satu per satu, Comey memberikan jawaban singkat dan tenang. Jawaban-jawabannya menggambarkan Trump sebagai presiden yang tidak dipercayainya dan menekannya untuk menghentikan penyelidikan FBI atas Flynn.
Para pengkritik Trump menyebut, setiap upaya apapun dari Presiden AS untuk mencampuri penyelidikan FBI sama saja dengan tindak menghalangi penyelidikan. Sikap itu tidak pantas dilakukan seorang presiden dan bisa berujung pada pemakzulan. (ADI)
TEHERAN –
Garda Revolusioner Iran menuding Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi terlibat dalam dua serangan teror di ibu kota Teheran. Garda Revolusioner bersumpah akan membalas serangan teror yang diklaim kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).
Serangan teror ganda melanda Teheran pada Rabu (7/6) waktu setempat, yakni di gedung parlemen dan di kompleks Mausoleum Ayatollah Khomeini. Sedikitnya 13 orang dipastikan tewas akibat dua serangan teror, yang diwarnai aksi bom bunuh diri dan penyerangan bersenjata itu.
“Garda Revolusioner selalu membuktikan bahwa mereka tidak akan pernah mengizinkan darah orang-orang tak bersalah tertumpah tanpa pembalasan,” demikian pernyataan Garda Revolusioner Iran seperti dilansir AFP, Kamis (8/6/2017).
“Aksi teroris ini, terjadi seminggu setelah pertemuan Presiden Amerika Serikat dengan pemimpin salah satu pemerintah pembangkang di kawasan (Saudi-red)… menunjukkan mereka terlibat dalam aksi biadab ini,” imbuh pernyataan itu.
Secara terpisah, Wakil Kepala Dinas Intelijen Garda Revolusioner Iran, Mohammad Hossein Nejat, menuturkan kepada kantor berita Fars bahwa para pelaku penyerangan gedung parlemen berusia antara 20-25 tahun.
“Mereka mendatangi parlemen sebagai pengunjung. Petugas keamanan mencurigai tas mereka dan ketika petugas akan memeriksanya, penembakan terjadi dan mereka menewaskan petugas keamanan,” ucap Hossein Nejat.
“Rezim AS dan Saudi telah memerintahkan antek-antek mereka untuk melakukan ini,” tudingnya.
Dalam pernyataan via kantor berita Amaq, ISIS menyebut dua serangan teror itu didalangi oleh ‘pejuangnya’. Dalam video yang dirilis ISIS, beberapa pelaku terlihat berbicara dalam bahasa Arab saat melancarkan serangan di gedung parlemen. Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Reza Seifollahi, menyebut para pelaku serangan merupakan warga negara Iran dan telah bergabung ISIS.(DON)
DOHA –
Sebanyak 43.000 warga negara Indonesia yang bekerja diQatar disarankan tidak menimbun barang-barang kebutuhan atau membeli tiket pulang setelahQatar dikucilkan oleh tujuh negara.
Negara-negara yang memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar adalah Arab Saudi, Mesir, Bahrain, Uni Emirat Arab, Libia, Yaman, dan Maladewa dengan alasan Qatar mendukung kelompok-kelompok teroris seperti Al-Qaeda dan kelompok yang menyebut diri Negara Islam (ISIS).
Namun Qatar menyebut tuduhan itu tidak berdasar dan meminta agar persoalan ini diatasi melalu dialog.
Lalu lintas dilaporkan normal di jalan-jalan ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa (06/06). (Reuters)
Di antara konsekuensi pembekuan hubungan adalah penutupan wilayah udara negara-negara yang memutuskan hubungan bagi maskapai penerbangan Qatar Airways dan penutupan jalur darat antara Arab Saudi dan Qatar yang menjadi rute penting bagi pasokan makanan ke negara kecil di kawasan Teluk tersebut.
Kendati demikian, menurut Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI di Doha, Anwar Luqman Hakim, pihaknya telah mendapat jaminan dari pemerintah setempat bahwa segala langkah sedang dipersiapkan sehingga tidak perlu terjadi kepanikan.
“Intinya agar masyarakat tetap tenang, tetap waspada memang perlu untuk melihat perkembangannya tetapi tidak perlu untuk melakukan hal-hal yang berlebihan seperti menimbun barang-barang kebutuhan. Itu tidak perlu,” jelas Anwar Luqman Hakim dalam wawancara dengan wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir, pada Selasa (06/06).
Sudah beli tiket
Setelah tujuh negara mengumumkan pemutusan diplomatik, pada Senin (05/06), sebagian warga menyerbu sejumlah supermarket untuk membeli persediaan kebutuhan.
“Tetapi untuk hari ini situasi sudah normal kembali. Aktivitas di supermarket juga sudah tidak seperti kemarin.
“Stok barang juga dipastikan ada. Hari ini (06/06) Pak dubes juga sudah bertemu dengan sekjen Kemlu Qatar dan diyakinkan kembali bahwa pemerintah Qatar sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait logistik dari jauh-jauh hari,” jelas Anwar Luqman Hakim.
KBRI, tambahnya, juga tidak menyarankan warga Indonesia di Qatar untuk membeli tiket pulang.
“Itu juga tidak disarankan. Jadi tetap saja kehidupan berlangsung seperti biasa, normal, karena pernyataan resmi dari pemerintah Qatar juga mengatakan hal yang sama bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang diperlukan untuk memastikan keadaan ini tidak mempengaruhi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi.”
Namun demikian, sebagian warga negara Indonesia tetap saja membeli tiket sebagai langkah jaga-jaga, seperti yang dilakukan oleh Wirawan, yang bekerja di industri perminyakan di Doha.
“Terus terang saya sudah langsung membeli tiket juga kemarin untuk berjaga-jaga,” ungkap Wirawan.
Seorang konsumen memborong air minum dari sebuah toko di Doha. (Getty Images)
Ditambahkannya ia, seperti kebanyakan warga biasa di Qatar, belum tahu kondisi sebenarnya yang mungkin terjadi sebagai akibat pengucilan negara itu.
“Jadi kalau secara pribadi saya merasa tidak aman, ya saya akan pulang ke Indonesia. Biar keluarga juga merasa tenang bahwa aku sudah ada tiket di tangan jadi kalau ada apa-apa langsung pulang,” tutur Wirawan dalam wawancara melalui sambungan telepon.
Ia membeli tiket maskapai penerbangan Qatar Airways yang oleh beberapa negara yang membekukan hubungan itu dilarang terbang ke wilayah mereka.
Sejauh ini, lanjutnya, tidak ada perubahan mencolok dalam kehidupan sehari-hari.
“Hanya orang mikirnya suplai makanan akan terganggu sehingga kemudian mereka secara manusiawi pergi ke supermarket untuk berjaga-jaga makanan untuk beberapa hari.”
Respons tersebut dianggapnya normal sebab masyarakat tidak tahu perkembangan yang akan terjadi.
Wirawan adalah salah seorang dari 43.000 warga negara Indonesia yang bekerja atau tinggal di Qatar.
Menurut Pelaksana Fungsi Pensosbud KBRI di Doha, Anwar Luqman Hakim, dari jumlah itu, sekitar 25.000 adalah tenaga kerja di sektor rumah tangga dan sisanya adalah warga negara Indonesia yang bekerja di perusahaan-perusahaan Qatar atau multinasional.(ADI)
Riyadh –
Pemerintah Uni Emirat Arab dan Mesir juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Kedua negara tersebut menuding Qatar mendukung terorisme. Langkah ini dilakukan mengikuti langkah serupa yang diambil pemerintah Arab Saudi dan Mesir.
Keputusan pemutusan hubungan Uni Emirat Arab (UAE) dengan Qatar dilaporkan oleh kantor berita resmi WAM, seperti dilansir media AFP, Senin (5/6/2017). Pemerintah UAE menuding Qatar, negara tetangga Teluk Arab-nya itu, mendukung ekstremisme dan membahayakan stabilitas nasional.
Pemerintah UAE memberikan waktu 48 jam bagi para diplomat Qatar untuk meninggalkan negeri itu, seraya menyebutkan “dukungan, pendanaan dan perlindungan teroris, ekstremis dan organisasi-organisasi sektarian oleh pemerintah Qatar.”
Senada dengan itu, pemerintah Mesir juga menuding Qatar mendukung terorisme. Selain memutuskan hubungan diplomatik, Mesir juga mengumumkan bahwa semua pelabuhan dan bandara Mesir akan tertutup bagi semua kapal dan pesawat Qatar.
Sebelumnya, pemerintah Saudi dan Bahrain juga mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Qatar. Disebutkan bahwa langkah ini dilakukan dikarenakan “pelanggaran terang-terangan yang dilakukan otoritas di Qatar dalam beberapa tahun terakhir.”
Disebutkan sumber resmi Saudi, semua kontak darat, laut dan udara dengan Qatar juga dihentikan. Saudi pun “mendesak semua negara-negara bersaudara dan perusahaan-perusahaan untuk melakukan hal yang sama.”
Senada dengan Saudi, pemerintah Bahrain pun menyatakan memutus hubungan diplomatik dengan Qatar dikarenakan negara itu terus “menggoyang keamanan dan stabilitas Bahrain dan mencampuri urusan dalam negerinya”.
Dalam statemen singkat di kantor berita resmi Bahrain disebutkan, Bahrain, sekutu erat Saudi, juga memutus kontak udara dan laut dengan Qatar. Pemerintah Bahrain pun memberikan waktu 14 hari bagi warga negaranya di Qatar untuk pergi dari negeri itu. (ADI)