Washington,khatulistiwaonline.com
Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan keras pada Presiden Iran Hassan Rouhani. Trump mengingatkan Rouhani agar lebih berhati-hati dengan ucapannya.

Seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (11/2/2017), pernyataan Trump tersebut sebagai respons atas kata-kata keras yang dilontarkan Rouhani saat peringatan revolusi Islam 1979 yang digelar pada Jumat, 10 Februari.

“Beberapa sosok tak berpengalaman di kawasan dan Amerika sedang mengancam Iran … Mereka harus tahu bahwa ancaman tidak pernah mempan untuk Iran. Mereka harus belajar menghormati Iran dan rakyatnya … Kita akan melawan dengan kuat setiap kebijakan yang menebar perang,” ujar Rouhani di depan ratusan ribu warga Iran.

“Siapapun yang mengancam pemerintah dan angkatan bersenjata Iran harus tahu bahwa negara kita waspada,” imbuhnya.

Ketika ditanyai wartawan mengenai pernyataan Rouhani tersebut, Trump berujar: “Dia lebih baik berhati-hati.”

Trump telah beberapa kali melontarkan pernyataan keras terhadap Iran sejak dirinya dilantik pada Januari lalu. Pekan lalu, pemerintahan Trump memberikan peringatan untuk Iran terkait uji coba rudal dan menjatuhkan sanksi baru pada sejumlah individu serta perusahaan yang terlibat program rudal Iran. Menanggapi sanksi baru itu, Iran bersikeras tidak akan menghentikan program rudalnya.(RIF)

Brisbane,khatulistiwaonline.com
Menurut hasil survei terbaru, makin banyak orang yang berpikir bahwa Australia adalah negara yang rasis.

Survei dua tahunan lembaga Barometer Rekonsiliasi Australia mengukur sikap terhadap ras dan persepsi rekonsiliasi dengan masyarakat Aborijin dan penduduk Selat Torres.

Survei ini menemukan, baik masyarakat Aborijin dan masyarakat umum berpikir bahwa Australia telah menjadi tempat yang lebih rasis untuk ditinggali dibandingkan dua tahun lalu.

“Beberapa masalah serius … menjadi alasan di balik beberapa bidang mengapa kita tak bisa bergerak maju cukup cepat di saat kita berjuang sebagai sebuah bangsa,” kata CEO Rekonsiliasi Australia, Justin Mohamed.

Survei, yang disusun Agustus lalu, ini menemukan bahwa 57 persen dari masyarakat Aborijin dan 39 persen dari masyarakat umum berpikir bahwa Australia adalah negara yang rasis.

Hasil ini naik masing-masing dari 48 persen dan 35 persen, pada tahun 2014.

“Apa yang kami lihat sejak survei pertama pada tahun 2008 -sesaat setelah permintaan maaf nasional atas generasi yang hilang -adalah meski kami mempertahankan begitu banyak niat baik sejak saat itu, kami tak bergerak cukup cepat pada isu-isu rasisme dan kepercayaan,” kata Mohamed.

“Ini menghambat semua warga Australia untuk memiliki hubungan positif antara satu sama lain,” pendapat Mohamed.

Survei tersebut juga menemukan bahwa dalam kurun waktu enam bulan menjelang survei, hampir setengah (46 persen) dari warga Aborijin Australia mengalami setidaknya satu bentuk prasangka rasial -naik dari 39 persen di tahun 2014.

Mohamed mengatakan, ini mengkhawatirkan pada satu sisi, tetapi juga bisa mewakili peningkatan kesadaran tentang apa itu rasisme.

“Telah terjadi sedikit edukasi yang wajar tentang apa itu rasisme dan kami telah melihat iklan-iklan tentang hal itu di televisi [dan] dalam transportasi umum,” sebut Mohamed.

Ia lalu menjelaskan, “Jadi saya pikir, masyarakat bisa mengenali rasisme atau, ketika itu terjadi, mereka berkata, ‘Ya, itulah apa yang terjadi, itu rasisme’.”

“Tapi di sisi lain juga, saya pikir jika Anda melihat, terutama dalam dua tahun terakhir, telah ada sejumlah insiden yang terjadi dalam bidang olahraga [dan] di media sosial, yang benar-benar menyoroti bahwa ada masalah dalam bangsa ini yang perlu ditangani,” lanjutnya.

Mayoritas warga anggap rekonsiliasi penting
Meski ada peningkatan persepsi atas rasisme, kebanyakan warga Australia percaya, hubungan antara masyarakat Aborijin dan non-Aborijin begitu penting dan rekonsiliasi bisa dicapai.

Survei ini menemukan, 93 persen dari masyarakat Aborijin dan 77 persen dari masyarakat umum berpikir bahwa budaya Aborijin dan penduduk Selat Torres begitu penting untuk identitas nasional Australia.

Dan mayoritas warga melihat hubungan di antara keduanya penting; meski demikian, angka tersebut sedikit lebih rendah dari survei pertama di tahun 2008.

“Jadi niat baik itu ada dan orang-orang mengatakan bahwa kami ingin memastikan bahwa kami bisa bersatu sebagai bangsa,” kata Mohamed.

Namun, ia mengatakan, masih ada hambatan kelembagaan untuk rekonsiliasi yang perlu ditangani.

“Upaya untuk melemahkan perlindungan hukum di bawah Undang-Undang Diskriminasi Rasial sedang berlangsung; Australia belum melaksanakan kewajiban internasionalnya di bawah Deklarasi tentang Hak-hak Masyarakat Adat PBB, dan konstitusi Australia masih memungkinkan untuk terjadinya diskriminasi ras dalam dokumen pendiri bangsa kita,” jelas Mohamed.

“Kenyataannya adalah, kecuali niat baik diikuti dengan reformasi yang signifikan pada tingkat institusional, Australia akan terus terjerembab potensinya sebagai bangsa yang terekonsiliasi,” sambungnya.(RIF)

MOSKOW,khatulistiwaonline.com
Serangan udara Rusia di Suriah tanpa sengaja menewaskan tiga tentara Turki. Atas peristiwa tragis itu, pemerintah Rusia menyampaikan belasungkawa kepada pemerintah Turki.

Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov mengatakan, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menelepon Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Kamis (9/2) untuk membahas insiden di kota Al-Bab, Suriah, di mana kedua negara melakukan operasi militer untuk memerangi kelompok teroris ISIS.

Peskov menyatakan, dalam percakapan telepon tersebut, seperti dilansir News.com.au, Jumat (10/2/2017), Putin menyatakan belasungkawa kepada Erdogan atas insiden yang terjadi pada Kamis (9/2) dini hari waktu setempat itu.

Ketiga tentara Turki tewas sebagai akibat tidak adanya koordinasi dalam serangan-serangan Angkatan Udara Rusia terhadap para teroris selama operasi gabungan untuk membebaskan kota Al-Bab dari ISIS. Dikatakan Peskov, kedua pemimpin setuju untuk meningkatkan koordinasi militer terhadap ISIS di Suriah.

Sementara itu, militer Turki mengkonfirmasi bahwa Putin telah menyampaikan belasungkawa atas peristiwa itu. Dalam statemennya, militer Turki menyatakan, sebuah pesawat tempur Rusia yang menargetkan para teroris ISIS di Al-Bab, “secara tak sengaja menggempur sebuah gedung yang digunakan oleh unit-unit Angkatan Darat Turki.”

Atas permintaan pemerintah Suriah, Rusia mulai melancarkan operasi militer terhadap ISIS dan kelompok-kelompok teroris lainnya di Suriah pada September 2015 lalu. Turki juga memulai intervensi militer besar di Suriah sejak Agustus 2016 lalu, dengan mengirimkan tank-tank tempur dan pesawat-pesawat perang ke perbatasan. Langkah Turki itu telah dikecam oleh pemerintah Suriah sebagai pelanggaran kedaulatannya.

Sebelumnya pada November 2015 lalu, militer Turki menembak jatuh sebuah jet tempur Rusia di atas wilayah Suriah. Saat itu militer Turki berdalih bahwa jet tempur Rusia tersebut telah melintas masuk ke wilayah udara Turki tanpa izin. Seorang pilot Rusia tewas dalam serangan itu.

Hubungan antara Moskow dan Ankara sempat memanas setelah Erdogan menolak meminta maaf atas serangan itu. Moskow pun menjatuhkan serangkaian sanksi terhadap Turki. Namun hubungan kedua negara membaik tahun lalu, setelah Erdogan akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Moskow atas peristiwa tersebut. (NOV)

Washington,khatulistiwaonline.com
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat untuk Presiden China Xi Jinping.

Dalam surat tersebut, Trump menyatakan dirinya menantikan untuk bekerja sama dengan Xi guna mengembangkan hubungan konstruktif yang menguntungkan kedua negara.

Demikian disampaikan Gedung Putih dalam statemen seperti dilansir kantor berita Reuters, Kamis (9/2/2017).

Disebutkan Gedung Putih, dalam surat tersebut, Trump juga berterima kasih pada Xi atas pesan ucapan selamatnya saat pelantikan Trump. Trump pun mendoakan kemakmuran untuk rakyat China di tahun ini.

Sejauh ini belum ada tanggapan dari Kementerian Luar Negeri China mengenai surat Trump tersebut.

Trump dan Xi belum pernah berbicara langsung sejak Trump dilantik pada 20 Januari lalu. Meski keduanya telah berbicara tak lama setelah Trump memenangi pemilihan presiden AS pada November 2016 lalu.

Pekan lalu, Kementerian Luar Negeri China di Beijing menyatakan bahwa kedua negara tetap berhubungan erat. (RIF)

ANTARA,khatulistiwaonline.com
Otoritas Turki kembali memerintahkan pemecatan hampir 4.500 pegawai negeri (PNS) dalam operasi pembersihan terkait upaya kudeta tahun lalu.

Menurut dekrit Official Gazette yang dirilis hari ini seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (8/2/2017), sebanyak 4.464 orang telah dipecat, termasuk 2.585 pegawai Kementerian Pendidikan dan 88 pegawai stasiun televisi publik TRT.

Pemecatan itu mencakup 330 akademisi yang merupakan anggota Dewan Tinggi Pengajaran, termasuk pakar hukum konstitusi ternama, Ibrahim Kaboglu.

Otoritas Turki sejauh ini telah menangkap lebih dari 41 ribu orang dan memecat atau menskors 100 ribu orang menyusul upaya kudeta pada 15 Juli 2016. Kebanyakan dari mereka adalah guru, polisi, hakim atau jurnalis.

Pada 7 Januari lalu, pemerintah Turki mengumumkan pemecatan hampir 8.400 PNS dan penutupan 80 asosiasi, termasuk kelab-kelab sepakbola.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuding ulama Fethullah Gulen sebagai dalang upaya kudeta tersebut. Namun Gulen yang bermukim di AS telah membantah keterlibatan dirinya dalam kudeta tersebut.(RIF)

Canberra,khatulistiwaonline.com
Pemerintah Federal Australia akan segera menghapuskan tunjangan perjalanan seumur hidup bagi para politisi, dalam upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menghemat anggaran hampir sebesar $ 5 juta (atau setara Rp 50 miliar).

Menteri Khusus Negara Bagian Australia, Scott Ryan, mengatakan, pada akhir pekan ini, pemerintah juga akan memperkenalkan undang-undang untuk mendirikan sebuah lembaga baru yang terkait untuk mengawasi pengeluaran.

“Warga Australia berhak untuk mengharapkan bahwa anggota Parlemen menghabiskan uang pembayar pajak secara efisien, efektif dan etis,” katanya.

Skema ini menyediakan mantan anggota Parlemen dan Senator dengan 10 tiket perjalanan pulang-pergi gratis di dalam Australia setiap tahunnya.

Mereka yang terpilih sejak tahun 2012 tak termasuk dalam skema tersebut.

Pemerintah Australia telah mengkaji perubahan skema itu dalam anggaran bulan Mei, meski rencananya adalah untuk menghentikan tunjangan itu ketimbang memotongnya segera.

“Lebih baik bergerak cepat jika kita hendak menghapuskan tunjangan itu,” kata Senator Ryan.

Pengumuman ini muncul setelah Perdana Menteri Malcolm Turnbull menjanjikan perombakan tunjangan dan donasi Parlemen menyusul pengunduran diri mantan Menteri Kesehatan Sussan Ley.

Senator Ryan mengatakan, badan pengawas bisa beroperasi pada pertengahan tahun, jika undang-undang itu didukung oleh Partai Buruh dan sejumlah partai independen.

Dari informasi yang diperoleh ABC, anggota Parlemen dari Partai Liberal, Warren Entsch, dan tokoh Koalisi lainnya, mempertanyakan perubahan itu dalam pertemuan partai pada Selasa (7/2/2017) pagi.

Kritik utama Warren Entsch adalah bahwa perubahan itu begitu retrospektif dan tak adil bagi para politisi yang pernah menjabat untuk periode yang lama, dan diharapkan mereka akan terus bisa mengklaim biaya perjalanan.

Senator Ryan tak akan merinci pembahasan pertemuan partai tapi mengatakan ia tak menerima apapun “selain dukungan kuat dari rekan-rekannya”.

“Pengenalan RUU ini terus memajukan rencana kubu Koalisi terhadap reformasi besar-besaran atas biaya perjalanan Parlemen selama lebih dari dua dekade,” kata sang Senator.

Senator Ryan menyebut, ada dukungan luas dari semua kubu politik terhadap reformasi ini.

Skema tunjangan perjalanan ini pertama kali diberlakukan pada tahun 1918 dan awalnya menyediakan perjalanan domestik tak terbatas bagi mantan anggota Parlemen.

Sejak tahun 2002, ukuran skema ini telah dikurangi secara bertahap, yang memicu kasus pengadilan yang melibatkan empat mantan politisi.

Akhir tahun lalu, Barry Cunningham, Tony Lamb, John Moore dan Barry Cohen kalah dalam kasus pengurangan tunjangan di skema tersebut, di tingkat Pengadilan Tinggi.(NOV)

Washington DC,khatulistiwaonline.com –
Penangguhan kebijakan imigrasi oleh pengadilan federal memancing kemarahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Via Twitter, Trump memperingatkan putusan pengadilan federal itu akan menempatkan rakyat AS dalam bahaya.

Seperti dilansir AFP, Senin (6/2/2017), hakim federal James Robart yang berbasis di Seattle, Washington, menjatuhkan putusan untuk menghentikan sementara kebijakan imigrasi Trump secara nasional, pada Jumat (3/2) waktu setempat. Penghentian sementara berlangsung sembari pengkajian hukum lebih luas terhadap kebijakan itu terus dilakukan.

Putusan ini mengabulkan gugatan jaksa agung negara bagian Washington, Bob Ferguson, yang menuding perintah eksekutif Trump melanggar jaminan kebebasan beragama dan kesetaraan perlindungan seperti diatur Konstitusi AS. Atas putusan itu, pemerintahan Trump yang diwakili Departemen Kehakiman AS mengajukan banding dan meminta kebijakan imigrasi itu diberlakukan kembali.

Namun pada Minggu (5/2) pagi waktu setempat, pengadilan banding AS yang bernama Ninth Circuit Court of Appeals, menolak banding pemerintahan AS. Tidak ada alasan yang diberikan pengadilan banding terkait penolakan itu. Kemarahan Trump pun semakin memuncak.

“Tidak bisa dipercaya, seorang hakim menempatkan negara kita dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi, salahkan dia dan sistem pengadilan. Orang-orang kini berangsur-angsur masuk. Buruk!” kicau Trump via akun Twitter pribadinya @realDonaldTrump.

“Saya telah menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk memeriksa orang-orang yang datang ke negara kita DENGAN SANGAT HATI-HATI. Pengadilan membuat tugas itu menjadi sangat sulit!” imbuhnya dalam kicauan pada Minggu (5/2) waktu setempat.

Kicauan itu diposting Trump setelah nyaris seharian penuh ‘puasa’ nge-tweet. Pada Sabtu (4/2) waktu setempat, Trump dengan nada marah memposting sejumlah tweet yang menyerang hakim Robart. Trump menyebutnya ‘so-called judge’ atau ‘yang konon disebut hakim’. Sangat jarang bagi seorang Presiden AS yang masih menjabat, mengkritik seorang hakim.

“Pendapat dari yang konon disebut hakim, yang pada dasarnya menjauhkan penegak hukum dari negara kita, adalah konyol dan akan digugurkan!” ucap Trump via Twitter pada Sabtu (4/2) waktu setempat, sebelum putusan banding dijatuhkan.

Komentar itu dianggap menghina dan memicu kritikan tajam dari Partai Demokrat dan banyak pihak lainnya, yang menyebut Presiden AS mengintervensi lembaga peradilan pemerintah. Senator senior Demokrat, Partrick Leahy dari Vermont, menyebut Trump ‘bermaksud memicu krisis konstitusional’. Seorang hakim federal AS ditunjuk langsung oleh Presiden AS. Hakim Robart yang kini menjabat hakim senior pada Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Washington Barat ini, ditunjuk oleh Presiden George W Bush tahun 2004 lalu.(NOV)

PARIS,khatulistiwaonline.com
Tentara Perancis terluka parah oleh serangan seseorang dengan pisau di Museum Louvre, Paris. Kepolisian setempat mengatakan pelaku merupakan warga Mesir dan polisi tengah mencari apartemen tempat pelaku tinggal.

Dilansir dari Reuters, Sabtu (4/2/2017), pelaku berusia 29 tahun dan sudah berada di Paris sejak tanggal 26 Januari 2017 setelah mendapatkan visa wisatawan dari Dubai. Polisi Perancis mengidentifikasi pria tersebut bernama Abdullah Reda al-Hamamy, lahir di Dakahlia, Kairo, Mesir.

Jaksa setempat, Francois Molins mengatakan, saat ini polisi tengah mencari tahu apartemen tempatnya tinggal di Paris dan menyelidiki apakah ia bertindak seorang diri, atau ada dorongan dari orang lain.

Pria yang menggunakan kaos hitam dengan emblem bergambar tengkorak itu menyerang tentara Perancis saat melakukan pengecekan tas di Museum Louvre. Ia membawa pisau di kedua tangannya.

Molins mengatakan, pelaku menyerang salah satu tentara dan merobohkan satu tentara lainnya ke tanah. Di dalam tasnya, polisi menemukan cat semprot yang tidak menimbulkan ledakan.

Sebelumnya diberitakan, pria berpisau yang hendak masuk ke museum Louvre di Paris dan menyerang tentara Prancis, ditangkap usai ditembak. Kepolisian Prancis menduga pria ini hendak melancarkan serangan terorisme.

Dituturkan kepolisian setempat, seperti dilansir Reuters, Jumat (3/2/2017), pelaku sempat meneriakkan ‘Allahu Akbar’ dan menyerang salah satu tentara Prancis sebelum ditembak tentara lainnya. Insiden ini terjadi di dekat toko bawah tanah di kompleks museum Louvre pada Jumat (3/2) waktu setempat.

Usai insiden ini, area sekitar museum dievakuasi dan otoritas setempat menutup sementara museum ternama itu. Personel kepolisian Prancis berjaga-jaga di sekitar lokasi. (NOV)

Washington DC,khatulistiwaonline.com –
Pemerintahan Amerika Serikat (AS) di bawah Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi baru kepada Iran, terkait uji coba rudal. Pemerintahan Trump memperingatkan bahwa sanksi baru ini baru langkah awal untuk Iran.

Seperti dilansir Reuters dan CNN, Sabtu (4/2/2017), sanksi baru ini menyasar 25 individu dan perusahaan yang terkait dengan program rudal balistik Iran serta mereka yang mendukung Pasukan Quds pada Garda Revolusioner Islamis Iran. Sanksi juga dijeratkan kepada tiga jaringan berbeda yang terkait upaya mendukung program rudal Iran, yang ditentang AS.

Beberapa perusahaan yang dijerat sanksi dari Departemen Keuangan AS ini berbasis di Uni Emirat Arab, Libanon dan China. Salah satunya perusahaan yang mendukung jaringan pengusaha Iran bernama Abdollah Asgharzadeh yang mendukung Shahid Hemmat Industrial Group. Grup perusahaan itu disebut AS sebagai anak perusahaan dari perusahaan Iran yang menjalankan program rudal Iran.

Berdasarkan keterangan Depkeu AS, seorang pejabat AS memperkirakan sanksi untuk Iran ini sudah dirumuskan sejak sebelum Trump menjabat pada 20 Januari lalu. Namun hal ini dianggap wajar, karena pemerintahan baru masih berusaha melakukan penyesuaian.

Penjatuhan sanksi baru ini bukan berarti AS meninggalkan komitmennya yang disepakati dalam kesepakatan nuklir tahun 2015 lalu. Sanksi baru ini disebut tak akan mempengaruhi pencabutan sanksi AS dan internasional pada Iran sebagai bagian kesepakatan nuklir dua tahun lalu.

Namun Trump selama ini tidak pernah menutupi ketidaksenangannya pada kesepakatan nuklir yang tercapai pada era Presiden Barack Obama itu. Otoritas AS menyebut, sanksi ini tidak akan menjadi langkah terakhir AS dalam menghadapi Iran, yang disebut ‘berperilaku provoktif’ dengan menggelar uji coba rudal balistik pada Minggu (29/1) waktu setempat.

Presiden Trump, via Twitter, menyebut Iran sengaja bermain api. “Iran bermain dengan api — mereka tidak mengapresiasi betapa ‘baiknya’ Presiden Obama kepada mereka. Bukan saya!” kicaunya via akun Twitter pribadinya @realDonaldTrump.

Semakin menegaskan posisi keras AS pada Iran, Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Michael Flynn menyatakan, AS tidak akan mengabaikan setiap aksi Iran yang dianggap keji. “Pemerintahan Trump tidak akan lagi mentoleransi provokasi Iran yang mengancam kepentingan kita,” tegas Flynn.

“Masa-masa mengabaikan aksi agresif dan keji Iran terhadap Amerika Serikat dan komunitas dunia, telah berakhir,” imbuhnya.

Secara terpisah, seorang pejabat senior pemerintahan Trump mengindikasikan akan ada langkah konkret lain jika Iran tidak juga menghentikan program rudal balistiknya dan terus terlibat dalam konflik kawasan Timur Tengah. Sanksi terbaru ini, sebut pejabat itu, hanyalah langkah awal untuk Iran. Pejabat senior itu juga menyebut, pemerintahan Trump masih melakukan pengkajian strategis secara luas tentang bagaimana AS harus bersikap terhadap Iran. (RIF)

Washington DC,khatulistiwaonline.com –
Ada kejadian menarik saat percakapan telepon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull soal kesepakatan penampungan pengungsi. Trump menutup telepon secara tiba-tiba saat baru 25 menit berbicara dengan PM Turnbull.

Dilaporkan media Australia, news.com.au, seperti dilansir pada Kamis (2/2/2017), Trump marah karena harus menjalankan kesepakatan era pemerintahan Presiden Barack Obama mengenai pengungsi dari Pulau Manus dan Nauru. Padahal Trump baru saja memberlakukan kebijakan imigrasi yang kontroversial.

Dalam kesepakatan yang disetujui tahun 2016 itu, AS bersedia menampung 1.250 pencari suaka yang kini tertahan di kamp-kamp kepulauan Papua Nugini dan Nauru. Sebagai balasannya, Australia akan menampung pengungsi dari El Salvador, Guatemala dan Honduras.

Media The Washington Post, merupakan yang pertama memberitakan secara rinci ketegangan antara Trump dan Turnbull via telepon itu. The Washington Post menyebut, percakapan telepon pada Sabtu (28/1) waktu setempat itu dijadwalkan berlangsung 1 jam, namun berakhir setelah hanya 25 menit.

Trump tiba-tiba mengakhiri percakapan itu, setelah Turnbull berusaha membahas isu-isu luar negeri lainnya, termasuk soal konflik Suriah. Seorang sumber menuturkan kepada CNN bahwa Trump mengakhiri percakapan telepon itu karena tidak senang soal kesepakatan pengungsi dengan Australia.

“Saat berbicara via telepon dengan PM Australia soal pengungsi, Trump menarik gagang telepon dari telinga dan mengatakan dia ingin mengakhiri telepon, yang langsung diakhiri begitu saja,” sebut wartawan CNN, Jim Acosta, via Twitter mengutip sumber yang memahami telepon ini.

Mengutip pejabat senior AS, The Washington Post menyebut Trump juga memberitahu Turnbull bahwa dirinya berbicara dengan 4 pemimpin dunia lainnya, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin, dan menyebut percakapannya dengan Turnbull merupakan “percakapan telepon terburuk sejauh ini”.

“Ini kesepakatan terburuk yang pernah ada,” ucap Trump soal kesepakatan pengungsi dengan Australia. Tidak hanya itu, Trump juga menuding Australia berniat mengekspor ‘calon pengebom Boston’ ke AS, merujuk pada tragedi bom maraton Boston tahun 2013 lalu.

Saat ditanya wartawan soal laporan The Washington Post, Turnbull enggan berkomentar banyak. “Saya tidak akan mengomentari percakapan antara saya dengan Presiden Amerika Serikat selain apa yang telah disampaikan di hadapan publik dan Anda tentu memahami alasannya,” tegasnya.

“Saya yakin Anda bisa memahami itu. Lebih baik jika percakapan ini dilakukan secara terbuka jujur, privat. Jika Anda melihat laporan soal percakapan itu, saya tidak akan menambahi apapun,” imbuh Turnbull, sembari menegaskan hubungan AS-Australia sangat kuat.

Turnbull juga menegaskan bahwa AS bersedia menjalankan kesepakatan soal pengungsi era Obama. “Fakta bahwa kami mendapat kepastian, fakta bahwa itu terkonfirmasi, kesepakatan yang sangat luas yang kita sepakati dengan pemerintahan (AS) menunjukkan kedekatan aliansi,” ucapnya.

Pada Kamis (2/2) pagi, Kedutaan Besar AS di Australia merilis pernyataan yang menegaskan hal serupa. Namun beberapa jam kemudian, Trump berkicau via Twitter — lewat akun pribadinya @realDonaldTrump — soal pendapat pribadinya mengenai kesepakatan pengungsi dengan Australia itu. “Anda percaya? Pemerintahan Obama sepakat menampung ribuan imigran ilegal dari Australia. Mengapa? Saya akan mempelajari kesepakatan bodoh ini!” tegasnya.(RIF)