Paris –
Petugas kebersihan mulai membersihkan Kota Paris usai demo ‘rompi kuning’ yang berakhir ricuh. Pecahan kaca, pagar barikade dan coretan-coretan di dinding bangunan dibersihkan.

Dilansir kantor berita AFP, Minggu (2/12/2018), petugas kebersihan berkeliling membersihkan kota. Mereka menyapu kaca, menghapus coretan dan mengangkut pagar barikade yang hangus terbakar.

Banyak jendela toko yang hancur akibat kericuhan demo ‘rompi kuning’ yang digelar pada Sabtu (1/12). Terlihat para pemilik sedang memeriksa kerusakan toko.

“Tersapu oleh gelombang revolusioner,” begitu kalimat yang tertulis di dinding salah satu bangunan di Paris.

Bahkan, monumen bagi korban perang di Paris, Arc de Triomphe, juga jadi sasaran coretan. “Rompi kuning akan menang,” begitu tulisannya.(ARF)

Damaturu –
Pangkalan militer Nigeria kembali diserang oleh kelompok Boko Haram. Dua tentara dan enam teroris ditemukan tewas akibat serangan tersebut.

Dilansir dari AFP, Minggu (2/12/2018), serangan terjadi di pangkalan militer Nigeria di Desa Buni Gari, di negara bagian Yobe, 60 kilometer (37 mil) dari ibukota negara Damaturu. Serangan tersebut terjadi pada Sabtu (1/12/2018) dan berlangsung sekitar satu jam.

“Kami kehilangan dua tentara dalam serangan itu dan enam teroris juga tewas dan mayat mereka ditemukan oleh tentara,” kata seorang perwira militer.

Dukungan udara dan bala bantuan dari pangkalan militer dari kota terdekat Desa Buni Yadi berhasil mengusir kelompok Boko Haram. Seorang anggota milisi mengonfirmasikan bahwa mayat dua tentara dan enam teroris telah ditemukan setelah pertempuran senjata.

“Pembom dan komplotannya tewas dalam ledakan itu sementara lima rekan kami terluka. Bom lainnya tidak meledak dan dijinakkan oleh pasukan penjinak bom,” ujar pemimpin milisi, Babakura Kolo.

Sejak Juli 2018, AFP telah melaporkan 18 serangan terhadap pangkalan militer di Borno dan Yobe. ISWAP telah mengaku bertanggung jawab untuk sebagian besar dari serangan itu.(ADI)

San Jose –
Presiden Kosta Rika Carlos Alvarado Quesada mengusulkan 1 Desember sebagai hari libur nasional, memperingati penghapusan militer 70 tahun lalu. Alvarado menyebut penghapusan itu “esensial” bagi Rika.
Kosta Rika bersiap-siap menghadapi peringatan 70 penghapusan militer di negara itu. Presiden Carlos Alvarado Quesada (foto artikel) mengusulkan agar tanggal 1 Desember dijadikan hari besar nasional untuk menandai momen bersejarah tersebut.

“Penghapusan militer adalah salah satu keputusan yang paling relevan secara politik dari hampir 200 tahun keberadaan republik kita, dan itu adalah bagian penting dari identitas nasional,” kata Alvarado dalam pernyataan pers, yang juga disebarkan via Twitter.

Saat ini tercatat ada sekitar 20 negara di dunia yang tidak memiliki tentara nasional resmi.

Penguasa militer menghapus tentara nasional

Tentara Nasional Kosta Rika dibubarkan pada 1 Desember 1948 – pada tahun yang sama saat negara itu mengalami perang saudara yang singkat namun berdarah. Penghapusan itu diperintahkan oleh Presiden Jose Figueres Ferrer, yang memimpin pemerintahan militer sementara.

Jose Figuerres Ferrer ketika itu ingin memastikan bahwa militerisme tidak akan merusak demokrasi Kosta Rika di masa depan. Penghapusan tentara itu dikuatkan dalam konstitusi baru yang disahkan pada tahun berikutnya.

Langkah untuk membuat 1 Desember sebagai hari libur nasional diprakarsai oleh Partai Pembebasan Nasional, partai kiri yang didirikan oleh Figueres. Meskipun tanggal tersebut secara resmi diperingati sejak 1986, namun prakarsa baru ini ingin agar tanggal itu ditetapkan sebagai hari libur nasional.

Demokrasi yang stabil

Dalam pernyataannya, Presiden Carlos Alvarado mengatakan, langkah bersejarah penghapusan militer adalah langkah besar yang bisa dibandingkan dengan upaya “dekarbonisasi ekonomi dan penghapusan bahan bakar fosil” saat ini.

Pemerintah Kosta Rika akan membahas inisiatif yang diusulkan itu dalam sesi kongres mendatang, yang akan dimulai pada bulan Desember.

Kosta Rika dikenal dengan demokrasinya yang stabil serta kebijakan sosial yang progresif, seperti pendidikan publik gratis, jaminan kesejahteraan sosial dan menitik beratkan program perlindungan lingkungan.(RIF)

Victoria –
Sebuah truk angkutan ternak yang mengangkut 660 ekor domba mengalami kecelakaan dan terguling di dekat perbatasan Victoria dan Australia Selatan. Supirnya selamat namun 300 domba mati dalam kejadian itu.

Truk itu terguling di Wimmera Highway di daerah bernama Apsley pada Rabu (28/11/2018) pagi.

Stephen Hocking dari layanan darurat setempat menjelaskan supir truk tidak mengalami cedera dan bahwa sempat membantu memindahkan ternak yang masih hidup.

“Dalam situasi seperti ini, yang dapat kita lakukan hanyalah coba menyelamatkan ternak yang masih hidup,” katanya.

“Ada kolam tidak jauh dari lokasi, jadi kami menggiring semua ternak yang masih hidup ke sana,” tambah Hocking.

Sementara ternak yang mati kini sudah dipindahkan dari lokasi tersebut.

Supir yang berusia 50-an berasal dari Edenhope yang tak jauh dari lokasi.

“Dia seorang supir setempat yang sudah melewati jalan itu ratusan kali. Dia heran dengan apa yang terjadi,” jelas Hocking.

Saat ambulans datang ke lokasi, katanya, supir tersebut malah menolak perawatan yang ditawarkan.

“Dia lebih peduli dengan ternak-ternak itu… Dia terlihat sangat kesal dengan kejadian ini,” katanya.(ADI)

Berlin –
Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengatakan, Jerman bisa jadi penengah antara Ukraina dan Rusia. Kanselir Jerman Angela Merkel menelpon Presdien Rusia Vladimir Putin dan menekankan pentingnya de-eskalasi.
Menteri Luar Negeri Heiko Maas mengatakan, Perancis dan Jerman menawarkan diri untuk menengahi konflik Ukraina dan Rusia di Laut Asov. Selama ini, Perancis, Jerman, Ukraina dan Rusia memang melakukan pertemuan berkala dalam rangka mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata antara Ukraina dan pihak separatis yang didukung Rusia di Donetsk dan Luhansk.

Pertemuan terkahir berlangsung hari Senin (26/11) di Berlin. Ke-empat negara ketika itu sepakat “untuk fokus pada solusi,” kata Maas dalam acara Forum Kebijakan Luar Negeri di Berlin hari Selasa (27/11). “Kami harus melakukan segalanya untuk mencapai de-eskalasi guna mencegah krisis berubah menjadi bahaya yang jauh lebih serius bagi keamanan Eropa,” katanya.

Ketegangan antara Rusia dan Ukraina dipicu insiden hari Minggu (25/11) ketika Rusia menembaki dan menyita tiga kapal angkatan laut Ukraina yang memasuki Laut Azov. Rusia menuduh para kru kapal-kapal itu melakukan pelanggaran perbatasan dan tidak bereaksi setelah diperingatkan. Kru kapal itu sekarang ditahan di Rusia.

Merkel berbicara dengan Putin

Kanselir Jerman Angela Merkel menelepon Presiden Rusia Vladimir Putin Senin malam untuk menekankan “keharusan untuk de-eskalasi dan dialog,” kata juru bicara pemerintah Steffen Seibert. Putin mengecam apa yang disebutnya “perilaku provokatif” dari Ukraina, dan mengatakan dia berharap Berlin dapat “mempengaruhi” Ukraina untuk menahan diri dari tindakan seperti itu di masa depan. Putin juga menyatakan keprihatinan tentang keputusan Presiden Ukraina Petro Poroshenko untuk memberlakukan darurat militer selama 30 hari.

Merkel dan Putin sepakat akan menunggu “analisis insiden perbatasan Rusia dan Ukraina itu dengan partisipasi para ahli keamanan,” kata Steffen Seibert.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko Selasa (27/11) memperingatkan adanya ancaman perang. Dia mengatakan Rusia telah meningkatkan kehadiran militernya di perbatasan:

“Ukraina berada di bawah ancaman perang skala penuh dengan Rusia,” katanya dalam wawancara di televisi nasional.

Tanggapan AS: Itu agresi

Duta besar Ukraina untuk Jerman Andrij Melnyk meminta Jerman untuk memberikan bantuan militer. “Kami berharap dari mitra Jerman kami, agar kapal-kapal angkatan laut Uni Eropa dan NATO dikirim ke Laut Hitam dan Laut Asov sesegera mungkin untuk mencegah tindakan perang dari Moskow,” katanya kepada harian Jerman Bild.

Mengenai insiden antara Angkatan Laut Rusia dan Ukraina di Laut Azov, Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada harian Washington Post: “Saya tidak suka agresi itu”.

Donald Trump mengatakan, dia mungkin tidak jadi bertemu dengan presiden Rusia Vladimir Putin disela-sela KTT G20 yang diadakan di Argentina pada Jumat dan Sabtu. “Mungkin saya bahkan tidak akan mengadakan pertemuan,” dengan Putin, kata Trump. Moskow tidak memberi tanggapan tentang pernyataan Presiden AS itu.(ADI)

Victoria –
Partai Koalisi Liberal dan Nasional yang memerintah di Australia kalah telak dalam pemilu negara bagian Victoria. Partai Buruh berhasil merebut dapil-dapil yang menjadi basis koalisi.

PM Scott Morrison dan Menteri Urusan Perbendaharaan Negara (Treasurer) Josh Frydenberg akan menemui pengurus Partai Liberal Victoria di Canberra hari Senin (26/11/2018).

Mereka akan mengevaluasi kekalahan telak dalam pemilu yang berlangsung Sabtu (24/11/2018) lalu.

Keberhasilan Partai Buruh merebut dapil-dapil yang secara tradisional dipegang Liberal di Victoria, dikhawatirkan oleh sejumlah politisi Liberal akan terulang dalam Pemilu Federal.

Dapil-dapil yang diduduki anggota DPR Australia dari Liberal dan sebelumnya mendukung jatuhnya PM Turnbull, kini justru terancam posisinya. Suara Partai Buruh di dapil mereka naik tajam.

Seorang anggota DPR Liberal dari dapil Victoria, Tim Wilson, secara terbuka mengakui mereka tidak bisa mengabaikan pesan para rakyat dalam pemilu di Victoria tersebut.

“Jelas sangat mengecewakan, tapi begitulah kenyataannya. Kita harus menerima konsekuensinya,” katanya.

“Kenyataannya ada dampak besar bagi semua orang yang terkait di sana,” tambahnya.

“Partai ini perlu dimodernisasi, perlu fokus pada isu-isu yang terkait langsung dengan pemilih, perlu menjadi partai abad ke-21,” kata Wilson.

Senator Liberal Scott Ryan mengatakan hasil pemilu Victoria menunjukkan para pemilih tak tertarik dengan perdebatan ideologis.

Menurut dia, para pemilih tidak menghendaki pandangan-pandangan konservatif (yang dikampanyekan kalangan Partai Liberal) dicekokkan ke benak mereka.

Dia menyoroti sebagian politisi Liberal yang menyerukan perlunya menjadi Liberal sejati dengan menentang isu perubahan iklim misalnya.

Politisi Liberal lainnya termasuk Menteri Kesehatan Greg Hunt sebelumnya menepis bahwa penggulingan PM Turnbull berdampak pada hasil pemilu Victoria.

Dia menilai pemilu negara bagian beribukota Melbourne tersebut fokus pada isu-isu lokal.

Namun rekannya dari Liberal Tim Wilson tidak sependapat. “Ada banyak faktor, tapi itu salah satunya,” katanya.

Sementara politisi Nasional David Littleproud mengatakan partai koalisi di Canberra tidak boleh menyerah semata-mata karena hasil pemilu Victoria.

Dalam upayanya membela diri atas kekalahan di Victoria, para politikus Liberal berusaha menyerang Pemimpin Partai Buruh Australia Bill Shorten.

Frydenberg misalnya menyebut Shorten kini mengincar The Lodge, rumah jabatan Perdana Menteri, setelah partainya menang besar di Victoria.

Namun Shorten mengatakan tantangan yang dia hadapi ke depan semakin sulit.

“Saya belanja hari ini di tempat tinggal saya di Moonee Ponds. Para warga bilang ayo gelar pemilu federal dan ada yang bilang Buruh akan menang,” katanya.

“Saya tak memikirkan hal itu. Bagaimana Liberal membaca kekalahan ini terserah mereka,” kata Shorten.

Menurut dia, rakyat menghendaki kebijakan yang membantu warga biasa dari para politisi.

Diuji soal KPK
Ujian pertama bagi Pemerintahan PM Morrison di masa sidang terakhir parlemen kemungkinan dimulai hari ini. Sebuah mosi mendesak DPR untuk bergabung dengan Senat mendukung pembentukan KPK tingkat federal.

Sebanyak 34 mantan hakim kemarin menyampaikan surat terbuka kepada PM Morrison, menyerukan pembentukan KPK tersebut.

Mosi Partai Hijau di Senat mendapat dukungan Partai Buruh dan lintas fraksi, begitu pula di DPR setelah kemenangan caleg independen Kerryn Phelps dalam pemilu sela di dapil yang ditinggalkan Malcolm Turnbull.

Senator Partai Hijau Larissa Waters menyatakan partai koalisi tak bisa menentang desakan ini seterusnya.

“Mereka tidak bisa melupakan hal itu. Mereka tidak tuli,” katanya.

Dia memprediksi voting atas rencana pembentukan KPK di parlemen akan berlangsung ketat, menyusul menyusutnya posisi mayoritas pemerintah.

“Kami akan menang atau akan kalah dengan satu suara. Apapun hasilnya, pesannya sangat kuat,” ujar Senator Waters.
(ARF)

Miami –
Juan Antonio Hernandez, adik laki-laki dari Presiden Honduras Juan Orlando Hernandez, ditangkap di Amerika Serikat (AS). Antonio ditangkap atas dugaan terlibat praktik perdagangan dan kartel narkoba.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (24/11/2018), penangkapan Antonio (40) yang terjadi di wilayah Miami, AS itu telah dikonfirmasi oleh otoritas Honduras.

Dalam pernyataannya, otoritas Honduras menyebut penangkapan Antonio itu konsisten dengan deklarasi Presiden Orlando Hernandez (50) bulan lalu soal ‘tidak ada satupun orang yang ada di atas hukum’.

Sebelum penangkapan terjadi, Antonio telah sejak lama dirumorkan terlibat dalam praktik perdagangan dan peredaran narkotika.

Mantan bos kartel narkoba Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, mengaku pernah memberikan suap pada Antonio saat dia masih menjadi anggota parlemen Honduras, sebagai imbalan atas bantuannya untuk para pengedar narkoba.

Pengakuan itu disampaikan Maradiaga dalam persidangan di New York tahun lalu. Dalam persidangan saat itu, Maradiaga juga menyebut Fabio Lobo, putra mantan Presiden Honduras Porfirio Lobo yang telah divonis 24 tahun penjara karena bekerja sama dengan kartel Los Cachiros.

Dalam testimoninya, Maradiaga menjelaskan bagaimana Los Cachiros mendirikan sebuah perusahaan perantara yang digunakan untuk menjalankan bisnis dengan pemerintahan setempat. Perusahaan itu juga dimanfaatkan untuk sarana pencucian uang dari profit perdagangan narkoba.

Kartel Los Cachiros diyakini bertanggung jawab menyalurkan berton-ton kokain ke wilayah AS, sebelum terbongkar oleh Badan Penindakan Narkoba AS (DEA).

Sebelum ditangkap AS, Antonio pernah dituduh terlibat perdagangan narkoba tahun 2016 oleh mantan tentara Honduras, Santos Rodriguez. Saat itu, Rodriguez juga menuduh Antonio menjadi antek-antek dalam plot untuk membunuh Duta Besar AS untuk Honduras. Tuduhan itu telah disangkalnya.(ADI)

Ankara –
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mungkin akan bertemu Putra Mahkota Arab Saudi Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) di sela-sela pertemuan G20 di Argentina, pekan depan. Potensi pertemuan ini bisa terjadi di tengah ketegangan yang dipicu pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi.

Seperti dilansir AFP, Jumat (23/11/2018), Erdogan dan MBS diketahui sama-sama akan menghadiri pertemuan G20 di Buenos Aires, Argentina, pekan depan. Jika pertemuan Erdogan dan MBS benar terjadi maka itu akan menjadi pertemuan empat mata pertama di antara keduanya sejak kasus Khashoggi menjadi sorotan global.

“Bisa jadi (ada pertemuan-red),” sebut juru bicara kepresidenan Turki, Ibrahim Kalin, merujuk pada kemungkinan pertemuan Erdogan dan MBS.

“Kami memeriksa programnya,” imbuh Kalin seperti dilansir kantor berita Anadolu Agency.

Belum ada pernyataan dari otoritas Saudi terkait kemungkinan pertemuan antara MBS dan Erdogan ini.

Namun diketahui bahwa MBS sedang melakukan tur kunjungan resmi ke luar negeri pertamanya sejak kemelut pembunuhan Khashoggi mencuat. MBS memulai kunjungannya di Uni Emirat Arab (UAE) sebelum nantinya menghadiri G20 di Argentina. Dilaporkan kantor berita Saudi Press Agency (SPA) bahwa kunjungan MBS ke luar negeri ini dilakukan atas permintaan ayahnya, Raja Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud.

Laporan kantor berita UAE, WAM, menyebut MBS disambut Putra Mahkota Abu Dhabi Pangeran Mohammed bin Zayed saat tiba di negara itu pada Kamis (22/11). UAE merupakan sekutu dekat Saudi dan bagian koalisi pimpinan Saudi dalam memerangi pemberontak Houthi di Yaman. Di Abu Dhabi, kedua Putra Mahkota membahas perkembangan ‘kawasan dan internasional’ serta ‘tantangan dan ancaman yang dihadapi kawasan Timur Tengah’.

Secara terpisah, seorang sumber kepresidenan Tunisia menuturkan kepada AFP bahwa MBS dijadwalkan mengunjungi ibu kota Tunis pada Selasa (27/11) pekan depan.

Diketahui bahwa Erdogan sebelumnya terang-terangan menyatakan perintah pembunuhan Khashoggi datang dari ‘level tertinggi’ pada pemerintahan Saudi. Dalam pernyataannya, Erdogan tidak langsung menyalahkan MBS.

Namun sejumlah pihak, termasuk beberapa pejabat Turki dan anggota parlemen Amerika Serikat, meyakini MBS terlibat. Bocoran kesimpulan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat (CIA) yang dilaporkan media-media AS mengindikasikan MBS sebagai pemberi perintah pembunuhan Khashoggi.

Otoritas Saudi berulang kali membantah tuduhan soal keterlibatan MBS itu.

Pada 24 Oktober lalu, Erdogan dan MBS diketahui berbicara via telepon untuk pertama kali membahas kasus Khashoggi. Percakapan telepon itu membahas upaya gabungan dalam menyingkap tabir pembunuhan Erdogan. Namun beberapa waktu terakhir, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengeluhkan kurang kooperatifnya otoritas Saudi terkait penyelidikan kasus itu.(ARF)

Riyadh –
Pemerintah Arab Saudi mengingatkan bahwa kritikan terhadap Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) adalah “garis merah” yang tak boleh dilanggar.

Peringatan ini disampaikan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru memberikan pujian pada kerajaan tersebut di tengah sorotan dunia terhadap Saudi terkait pembunuhan wartawan kawakan, Jamal Khashoggi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Saudi, Adel al-Jubeir mengatakan, seruan agar Putra Mahkota dimintai pertanggungjawaban atas pembunuhan brutal Jamal Khashoggi juga tak akan ditolerir.

“Di Arab Saudi, kepemimpinan kami adalah sebuah garis merah. Penjaga dua masjid suci (Raja Salman) dan Putra Mahkota adalah garis merah,” tutur Jubeir dalam wawancara dengan BBC seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (22/11/2018).

“Mereka mewakili setiap warga negara Saudi dan setiap warga negara Saudi mewakili mereka. Dan kami tidak akan mentolerir pembicaraan apa pun yang meremehkan Raja kami atau Putra Mahkota kami,” tegas Menlu Saudi itu.

Jubeir pun menegaskan bahwa sang Putra Mahkota tidak terlibat dalam pembunuhan Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

“Kami telah menyatakan hal itu dengan sangat jelas. Kami ada penyelidikan yang sedang berlangsung dan kami akan menghukum orang-orang yang bertanggung jawab untuk ini,” katanya.

Jubeir pun mendesak Turki untuk menyampaikan semua bukti-bukti mengenai pembunuhan itu dan berhenti membocorkan informasi.

Pernyataan ini disampaikan Jubeir setelah Trump memuji Saudi karena telah membantu menjaga harga minyak dunia. Dalam kicauan di akun Twitter resmi, Trump menyampaikan rasa terima kasihnya dan mengharapkan agar harga minyak bisa lebih rendah dibanding saat ini.

Memang sebelumnya, Trump sudah berkali-kali mengecam tingginya harga minyak dengan mengkritik OPEC yang menekan Arab Saudi untuk menekan produksi.(ADI)

Singapura –
Tiga warga Singapura, termasuk seorang agen asuransi, dijerat dakwaan penyuapan yang mengatasnamakan seorang pejabat Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia. Otoritas Singapura menyatakan pihak Kedubes Indonesia tidak terlibat dalam kasus ini.

Tiga warga Singapura yang dijerat dakwaan disebut bernama Yeo Siew Liang James (47) yang merupakan agen asuransi untuk AIG Asia Pacific Insurance dan Liberty Insurance, kemudian Abdul Aziz Mohamed Hanib (63) yang seorang penerjemah lepas dan Chow Tuck Keong Benjamin (55).

Disebutkan Biro Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB), seperti dilansir Channel News Asia dan todayonline.com, Rabu (21/11/2018), suap itu dimaksudkan untuk membantu dua perusahaan asuransi tersebut dalam mendapatkan akreditasi penyedia jaminan performa bagi pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia di Singapura. Jaminan performa menjadi persyaratan baru bagi setiap majikan yang mempekerjakan PRT Indonesia.

Oleh otoritas Singapura, Yeo dijerat 8 dakwaan secara korup memberikan suap SG$ 71.200 (Rp 743,4 juta) kepada Abdul Aziz. Uang itu disebut oleh Abdul Aziz akan diberikan sebagai suap untuk seorang pejabat Kedubes Indonesia di Singapura yang disebut bernama Agus Ramdhany Machjumi.

Sebagai tambahan, Yeo juga dijerat 10 dakwaan secara korup memberikan suap SG$ 21.400 (Rp 223,4 juta) kepada Abdul Aziz sebagai imbalan karena melakukan pengaturan dengan pejabat Kedubes Indonesia itu.

Abdul Aziz dijerat 8 dakwaan secara korup menerima suap dari Yeo dan 10 dakwaan secara korup menerima imbalan terkait suap dari Yeo. Dia juga dijerat satu dakwaan meminta suap dari dua perwakilan Tokio Marine Insurance Singapore, yang juga bertujuan mendapatkan akreditasi penyedia jaminan performa. Disebutkan bahwa Abdul Aziz meminta komisi 40 persen dari setiap jaminan yang terjual.

Sementara itu, Chow Tuck yang merupakan direktur pengembangan sebuah perusahaan solusi bio-organik Alpha Process Solutions, disebut sebagai sosok yang mengenalkan Abdul Aziz kepada Yeo. Chow Tuck didakwa bersekongkol dengan Abdul Aziz untuk mendapatkan suap dari Yeo.

“(Chow Tuck) Mengetahui bahwa Aziz mencari korupsi gratifikasi terkait akreditasi untuk menjual jaminan performa,” sebut CPIB dalam pernyataannya.

Dokumen pengadilan itu, seperti dilaporkan todayonline.com, menyebut Yeo telah menyerahkan SG$ 71.200 kepada Abdul Aziz, yang mengatasnamakan sang pejabat Kedubes Indonesia, dalam delapan tahap. Tindak pidana ini terjadi antara akhir tahun lalu hingga pertengahan tahun ini.

Namun tidak disebutkan lebih lanjut dalam dokumen pengadilan itu soal apakah pejabat Kedubes Indonesia yang tak disebut namanya — yang menurut situs kedutaan menjabat sebagai Atase Ketenagakerjaan — telah menerima suap sebesar SG$ 71.200 tersebut.

Yang jelas pejabat Kedubes Indonesia itu tidak ikut didakwa bersama tiga warga Singapura itu. Dalam pernyataannya, CPIB menyatakan pihak Kedubes Indonesia tidak terlibat dalam kasus ini. CPIB juga menyatakan bahwa AIG Asia Pacific Insurance dan Liberty Insurance tidak terlibat.

Belum ada tanggapan resmi dari Kedubes Indonesia di Singapura atas laporan ini.

Ketiga terdakwa dalam kasus ini akan disidang pada Desember mendatang. Ketiganya terancam hukuman maksimum 5 tahun penjara atau hukuman denda SG$ 100 ribu jika terbukti bersalah.(ADI)