JAKARTA,KHATULISTIWAONINE.COM
Paus Fransiskus mendesak pastor yang melakukan pelecehan seksual anak untuk menyerahkan diri. Namun, tidak jelas apakah Paus Fransiskus meminta para pastor itu untuk menyerahkan diri kepada sistem peradilan Gereja, atau peradilan sipil.

Kendati demikian, pernyataan itu merupakan komentar terkeras Paus Fransiskus selama menghadapi persoalan skandal pelecehan seks para pastor. Menurut sumber dari Vatikan, hal itu juga merupakan pertama kalinya Paus Fransiskus berkomentar secara langsung.

“Kepada mereka yang melakukan kekerasan seksual kepada anak-anak, aku ingin mengatakan ini: tobat dan serahkan diri anda pada hukum manusia, dan bersiap untuk keadilan ilahi,” ujar Paus Fransiskus, dikutip dari Reuters, Sabtu (22/12/2018).

Pernyataan keras itu dilontarkan Paus dua bulan sebelum pertemuan tentang krisis pelecehan seksual yang akan dihadiri 110 kepala uskup nasional gereja katolik, dan puluhan pakar serta pemimpin ordo religius di Vatikan.

Sebelumnya, Paus Fransiskus juga menggunakan momen natal ini untuk mengecam kasus-kasus korupsi dan salah kelola di Curia. Kali ini, dia berkonsentrasi pada krisis pelecehan seksual global.

“Biarlah menjadi jelas bahwa, dihadapkan dengan kekejian ini, Gereja akan berusaha melakukan semua yang diperlukan untuk membawa keadilan kepada siapa pun yang telah melakukan kejahatan seperti itu. Gereja tidak akan pernah berusaha untuk diam atau tidak menanggapi dengan serius setiap kasus,” kata dia.

Paus Fransiskus tidak memungkiri bahwa Gereja sebelumnya telah membuat kesalahan serius dalam menangani krisis di masa lalu. Seperti diketahui, pada awal tahun ini, Paus Fransiskus sempat membela seorang pastor di Chile yang dituduh menutupi kekerasan seksual.

“Tidak bisa dipungkiri bahwa di masa lalu, dengan tidak bertanggung jawab, tidak percaya, kurangnya pelatihan, kurangnya pengalaman, atau kepicikan spiritual dan manusia, telah memperlakukan banyak kasus tanpa keseriusan dan ketepatan yang seharusnya,” katanya, tanpa mengacu pada Kasus Chili.

“Itu tidak boleh terjadi lagi. Ini adalah pilihan dan keputusan seluruh Gereja,” pungkas Paus Fransiskus.(NGO)

Wellington –
Duta Besar Repubik Indonesia untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, tak henti-hentinya menegaskan bahwa reintegrasi Papua ke NKRI adalah sah dan sudah final.

Tantowi menyampaikan hal itu kembali saat memenuhi undangan anggota parlemen Selandia Baru yang mendukung Kelompok Separatis Papua di Wellington, hari Rabu (19/12/2018) lalu.

“Ini adalah momen bersejarah, kesempatan berharga bagi kita untuk menjelaskan segala sesuatu tentang Papua dengan sebenar-benarnya” jelas dubes yang juga politisi dari Partai Golkar tersebut, dalam keterangan pers kepada redaksi.

Didampingi oleh Frans Albert Yoku, intelektual Papua yang sekarang menjadi penasehat khusus Kemenpolhukam, dua staf KBRI; atase pertahanan, Kol Inf Iwan Suryono dan Kordinator Fungsi Politik, Elleanora Tambunan serta staf dari Kemlu, Jovanka Siahainenia, Rabu (19/12) Tantowi diterima oleh 3 anggota parlemen Selandia Baru penandatangan Deklarasi Westminster, deklarasi dukungan untuk Papua Merdeka. Dalam kesempatan itu, turut mendampingi satu orang anggota Dewan keturunan Indonesia, Marja Lubeck dan 2 orang staff dari Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Selandia Baru.

Tantowi memulai pertemuan dengan menjelaskan secara faktual sejarah reintegrasi Papua ke dalam NKRI yang sah, final, mengikat dan mengikuti hukum Internasional. Reintegrasi Papua ke dalam NKRI diputuskan oleh PBB melalui resolusi no. 2504 tahun 1969. Tidak ada lagi yang bisa di perdebatkan.

Terkait pelanggaran HAM di masa lalu yang banyak disorot dunia, Tantowi mengakui hal itu. Dan untuk itu Pemerintah saat ini sedang menyelesaikannya secara bersungguh-sungguh. Tantowi menjelaskan lebih lanjut bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan semua otoritas terkait untuk menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu tersebut secara transparan dan segera. Hanya saja, karena kompleksitas yang ada, penyelesaiannya tidak semudah membalik telapak tangan jelas.

Sebagaimana diketahui, pendukung aktivis Kemerdekaan Papua di luar negeri bergerak dengan informasi yang salah dan dibelokkan dan ini telah banyak merugikan Indonesia. “Kami ini korban dari berita yang salah, dipelintir bahkan hoax yang terus disiarkan oleh pendukung separatis tersebut dalam rangka menyudutkan Indonesia” jelas Dubes Tantowi yang diamini oleh Frans Yoku.

Frans Yoku yang telah banyak berbicara tentang Papua di Forum-Forum Internasional menegaskan bahwa mereka yang menamakan dirinya wakil rakyat Papua di luar negeri tidak mewakili mewakili siapa-siapa di Papua.

“Mereka bukan mewakili kami karena mereka sendiri bukan lagi warga negara Indonesia” tegas Yoku. “Kami senang di Papua, kami bangga daerah kami terus dibangun dengan kecepatan tinggi, hak-hak kami diperhatikan dan dilindungi. Bantu kami dengan program-program peningkatan kapasitas, bantu kami agar lebih pintar dan lebih maju. Bukan ajak kami untuk merdeka.”

Para anggota Dewan demikian tekun dan antusias mendengarkan penjelasan Dubes selaku wakil pemerintah Indonesia dan Frans Yoku selaku wakil Orang Papua Asli yang belum pernah mereka dengar selama ini. Penjelasan runut, jujur namun disampaikan secara santai dan santun ini memancing mereka untuk aktif bertanya dan melakukan pendalaman. Hal-hal yang sering menjadi isu seperti kebebasan berpendapat, genosida, Jawanisasi dan kesejahteraan tidak luput dari perhatian mereka. Semua dijawab secara tuntas oleh Tantowi dan Yoku.

Tantowi menjelaskan bahwa seperti halnya Selandia Baru, sebagai negara Demokrasi Indonesia adalah pendukung kebebasan berekspresi. Semua orang bebas berpendapat didepan umum. Demo diperbolehkan tapi harus mendapat izin dari Polisi, hal yang lazim di negara manapun. Ketika melanggar, Polisi akan menertibkan. Tantowi menegaskan Papua adalah daerah terbuka, semua orang boleh masuk. Tentu saja setelah memiliki dokumen perjalanan yang sah. Tantowi pun mengundang mereka untuk datang dan berkunjung ke Papua.

Terkait Jawanisasi, Tantowi dan Yoku menjelaskan Papua adalah bagian dari NKRI, semua orang berhak bermukim dan mencari nafkah disana. Seperti halnya orang Papua yang bebas bermukim dan bekerja di manapun di Indonesia.

Yoku menjelaskan makna Kemerdekaan sesungguhnya sudah diberikan pemerintah melalui UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Rakyat Papua diberikan kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri. Hanya di Papua, pimpinan daerah di berbagai tingkatan harus orang Papua. Bagi hasil dengan pemerintah pusat pun jauh lebih besar dibanding daerah lain.

“Kami ini sudah Merdeka. Mengapa kami belum sejahtera? Korupsi masih menjadi penyakit utama kami,” jelas Yoku.

Diskusi hangat dan produktif ini harus diakhiri oleh keterbatasan waktu. Para anggota Parlemen dengan juru bicara Louisa Wall dari Partai Buruh mengapreasi seluruh penjelasan yang kami berikan. Dia menyimpulkan tidak ada gunanya lagi mereka mendukung gerakan aktivis Papua Merdeka termasuk di dalamnya upaya yang sedang digalang untuk memasukkan Papua dalam Decolonization List di PBB. Mereka bahkan berjanji untuk membantu Pemerintah Indonesia dalam mempercepat kemajuan Papua di segala bidang.(ADI)

Moskow –
Presiden Rusia Vladimir Putin mengkritik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang akan menarik negaranya dari perjanjian anti-senjata nuklir. Putin menuduh AS meningkatkan risiko perang nuklir.

“Sangat sulit membayangkan bagaimana situasi akan berkembang (jika Amerika Serikat menghentikan perjanjian INF). Jika misil-misil ini muncul di Eropa, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, kita harus memastikan keamanan kita sendiri,” ujar Putin sebagaimana dilansir Reuters, Jumat (21/12/2018).

Hal ini disampaikan Putin saat konferensi pers tahunan yang digelar di Moskow, Rusia, Kamis (20/12) waktu setempat. Putin menyampaikan kekhawatirannya pada potensi ‘perlombaan senjata’.

“Kami pada dasarnya menyaksikan pemecahan perintah kontrol senjata internasional dan (awal) perlombaan senjata,” kata Putin.

AS sebelumnya angkat bicara dan menyebut Rusia melanggar Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah (INF) yang sudah diteken tahun 1987. Perjanjian itu berisi kesepakatan untuk melarang munculnya misil yang memiliki jarak tempuh antara 500 hingga 5.500 kilometer.

Trump mengatakan, tidak membiarkan Rusia melanggar INF dan memproduksi persenjataan terlarang jika AS tidak diperbolehkan melakukan hal yang sama.

“Saya tak tahu mengapa Presiden Obama tidak bernegosiasi atau menarik AS dari kesepakatan itu. Rusia sudah melanggarnya bertahun-tahun,” ujar Trump di Nevada, Sabtu (20/10). (ADI)

Washington –
Pemerintah Amerika Serikat telah menyetujui penjualan puluhan rudal Patriot dan sistem rudal lainnya senilai US$ 3,5 miliar (sekitar Rp 50 triliun) ke Turki. Pemerintah AS juga memberikan ultimatum kepada Turki terkait rencananya untuk membeli rudal-rudal dari Rusia.

Pengumuman ini disampaikan Departemen Luar Negeri (Deplu) AS setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa pasukan AS akan ditarik dari negara tetangga Turki, Suriah. Keputusan ini tentunya akan disambut oleh Turki yang memerangi para milisi Kurdi di Suriah.

Deplu AS menyatakan pihaknya telah memberitahukan Kongres AS mengenai rencana untuk menjual sebuah paket senjata yang mencakup 80 rudal Patriot, 60 pencegat rudal PAC-3 dan peralatan terkait.

“Penjualan yang diusulkan akan meningkatkan kemampuan pertahanan militer Turki untuk melindungi terhadap agresi musuh dan melindungi sekutu-sekutu NATO yang mungkin melatih dan beroperasi di dalam perbatasan Turki,” demikian statemen Deplu AS seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/12/2018).

Setahun lalu, pemerintah Turki mengumumkan kesepakatan untuk membeli rudal-rudal S-400 dari Rusia. Pengumuman ini memicu kemarahan AS dan sekutu-sekutu Turki di NATO.

Seorang pejabat Deplu AS menyatakan, Turki membahayakan partisipasi dalam program militer AS lainnya, yakni jet-jet tempur F-35, jika Turki tetap melakukan pembelian rudal S-400 tersebut. Pejabat tersebut juga mengingatkan, Turki juga bisa menghadapi sanksi atas pembelian pertahanan berdasarkan undang-undang AS jika rencana pembelian rudal S-400 itu diteruskan.

Pekan ini, Turki menyatakan mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan peluncuran operasi terhadap milisi Kurdi di Suriah utara, yang merupakan sekutu AS dalam perlawanannya terhadap ISIS. Selama ini, kerja sama antara AS dan Kurdi telah membuat marah Turki, yang memandang kelompok milisi YPG Kurdi – pasukan tempur utama di Pasukan Demokratis Suriah (SDF) – sebagai perpanjangan dari kelompok Kurdi pro-otonomi di Turki yang ditolak oleh otoritas Turki.

Pada hari Senin (17/12) waktu setempat, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan negaranya kemungkinan akan segera memulai operasi militer baru melawan kelompok YPG di Suriah. Erdogan menambahkan bahwa dia telah mendiskusikan rencananya dengan Trump melalui telepon dan Trump telah memberikan “respons positif”.(ADI)

Dubai –
Seorang pria Australia telah dijatuhi hukuman lima tahun penjara di lembaga pemasyarakatan yang terkenal paling kejam di Uni Emirat Arab setelah dinyatakan bersalah melakukan spionase.

Naim Aziz Abbas ditangkap di Dubai pada Oktober 2017, dituduh menyerahkan rahasia ke Qatar, dan telah ditahan di fasilitas penjara Al Wathba di luar Abu Dhabi.

Kerabat dari mantan sopir kereta Sydney, New South Wales ini mengatakan pengadilan UEA menjatuhkan hukuman penjara lima tahun bagi pria berusia 65 tahun itu dan memerintahkan membayar denda setara dengan hampir $ 2.000 atau sekitar Rp 22 juta.

“Ini benar-benar tidak adil,” kata saudara lelakinya, Abbas Adil kepada ABC tidak lama setelah menerima berita tentang hukuman yang dijatuhkan kepada saudaranya dari pengacaranya di UAE.

“[Kami] butuh campur tangan pemerintah Australia untuk campur tangan … dia tidak bersalah.”

Bulan lalu warga negara Australia kelahiran Irak itu mengajukan permohonan yang bernada emosional kepada Perdana Menteri Scott Morrison untuk membebaskannya dari penjara.

“Tolong, tolong karena saya telah dituduh melakukan sesuatu yang belum saya lakukan, tidak ada bukti sama sekali, tidak ada saksi sama sekali,” kata Abbas dalam rekaman yang diperoleh oleh ABC.

“Saya berharap Perdana Menteri Australia, Menteri Luar Negeri Australia melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan saya dari situasi ini.”

Kasus Abbas dianggap sangat sensitif karena ketegangan politik dan militer antara UAE dan Qatar telah meningkat selama setahun terakhir, dimana UAE terus menuduh Qatar mendukung terorisme.

Departemen Luar Negeri Australia belum menanggapi hukuman Abbas, tetapi pada bulan November seorang juru bicara mengatakan kepada ABC seorang pejabat konsuler telah memberikan bantuan kepada Naim Aziz Abbas, termasuk berhubungan dengan keluarganya di Australia.(ADI)

Illinois –
Nyaris 700 pastor di Illinois, Amerika Serikat telah dituduh melakukan serangan seksual terhadap anak-anak. Angka ini jauh lebih tinggi dari yang telah disampaikan Gereja Katolik sebelumnya.

Jaksa Agung negara bagian Illinois, Lisa Madigan mengatakan, pihak gereja sebelumnya menyebut 185 pastor dituduh melakukan kekerasan seksual. Angka itu jelas jauh lebih kecil daripada yang diungkapkan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) Illinois.

Hasil penyelidikan awal yang dimulai pada Agustus lalu menunjukkan, selain 185 orang tersebut, ternyata ada lebih dari 500 pastor dan rohaniawan lainnya dengan tuduhan pelecehan seksual di enam keuskupan di negara bagian itu — totalnya setidaknya mencapai 685 tersangka.

Dalam sebuah statemen, kantor Kejagung Illinois mengkritik cara Gereja Katolik menangani tuduhan-tuduhan pelanggaran tersebut. Disebutkan bahwa penyelidikan sangat kurang, dan dalam banyak kasus, aparat penegak hukum dan otoritas kesejahteraan anak-anak tidak diberitahu.

“Tahap awal penyelidikan ini telah menunjukkan bahwa Gereja Katolik tidak bisa mengawasi dirinya sendiri,” cetus Madigan dalam sebuah statemen seperti dilansir kantor berita AFP, Kamis (20/12/2018).

Ditambahkan Madigan, pihak Gereja gagal memberikan “penghitungan yang lengkap dan akurat atas semua perilaku tak senonoh yang melibatkan para pastor di Illinois.”

Penyelidikan di Illinois ini dipicu oleh laporan dewan juri federal pada Agustus lalu yang mengungkapkan tuduhan-tuduhan kredibel terhadap lebih dari 300 tersangka pastor predator dan mengidentifikasi lebih dari 1.000 korban kekerasan seks anak yang ditutup-tutupi selama puluhan tahun oleh Gereja Katolik di negara bagian Pennsylvania. (ARF)

New York –
Wanita yang memanjat Patung Liberty di New York, Amerika Serikat, dinyatakan bersalah. Wanita bernama Therese Patricia Okoumou (44) itu divonis 18 bulan penjara.

Dilansir Reuters, Rabu (19/12/2018), putusan itu diketok majelis hakim pengadilan federal pada Senin (17/12). Okoumou dihukum atas pelanggaran masuk tanpa izin, mengganggu fungsi lembaga pemerintah dan berperilaku tidak tertib.

Juru bicara Kantor Pengacara AS di New York, Nicholas Blaise, mengatakan Okoumou dikenai hukuman maksimum enam bulan penjara di setiap pelanggaran tersebut. Sehingga total Okoumou dihukum 18 bulan penjara.

Okoumou akan menjalani hukumannya mulai 5 Maret nanti.

Dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan vonis bersalah, Jaksa Agung AS Geoffrey Berman mengatakan tindakan Okoumou “melampaui batas protes damai”.

Berman menyebut tindakan Okoumou berbahaya dan sembrono.

“Itu adalah kejahatan yang menempatkan orang pada risiko besar,” kata Berman.

Okoumou memanjat Patung Liberty pada Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli lalu. Dia naik ke jubah Patung Liberty untuk menentang kebijakan pemerintah Trump yang ingin memisahkan anak-anak migran dari orang tua yang tertangkap menyeberangi perbatasan AS secara ilegal.

Para pejabat pemerintah mengatakan kebijakan itu diperlukan untuk mengamankan perbatasan, tetapi itu berakhir pada bulan Juni setelah gambar anak-anak yang dipisahkan yang diadakan di fasilitas penahanan seperti kandang memicu kehebohan baik di dalam maupun di luar negeri.

Bersaksi dalam pembelaannya sendiri pada hari Senin, Okoumou ditanya oleh pengacaranya, Ron Kuby, apakah dia akan mengulangi protesnya dalam situasi yang sama. Dia menjawab, “Ya.”

“Selama anak-anak kami ditempatkan di dalam kandang, nilai-nilai moral saya meminta saya untuk melakukan sesuatu tentang itu,” kata Okoumou di pengadilan, menurut Kuby dan akun Daily News.

Okoumou ditangkap pada 4 Juli setelah dia memanjat pangkal patung dan mulai kebuntuan selama tiga jam dengan polisi yang menyebabkan evakuasi tengara di tengah-tengah liburan Hari Kemerdekaan AS. (ADI)

Hong Kong –
Insiden hujan uang di jalanan Hong Kong sempat memicu kehebohan. Seorang jutawan yang mendalangi insiden itu telah ditangkap kepolisian setempat karena dianggap mengganggu ketertiban umum.

Seperti dilansir AFP dan South China Morning Post, Senin (17/12/2018), insiden ini berawal saat uang kertas pecahan HK$ 100 berjatuhan dari atap sebuah gedung di kawasan distrik Sham Shui Po pada Sabtu (15/12) lalu. Sham Shui Po merupakan kawasan kelas pekerja di Hong Kong.

Orang-orang yang ada di jalanan berusaha mengambil uang kertas yang berjatuhan itu, sedangkan yang lain merekam momen langka ini dengan telepon genggam mereka.

Seorang pria bernama Wong Ching-kit yang diketahui mengelola akun Facebook khusus membahas cryptocurrency, menayangkan momen itu secara live via layanan streaming. Wong yang secara online dikenal sebagai ‘Coin Young Master’ menyebut dirinya ingin ‘membantu orang miskin dengan merampok orang kaya’.

“Saya bertanya apakah ada dari Anda yang mempercayai uang bisa jatuh dari langit?” ucap Wong yang terlihat keluar dari mobil Lamborghini dalam rekaman insiden itu. Kamera kemudian menyorot salah satu atap gedung setempat yang menunjukkan uang kertas pecahan HK$ 100 berjatuhan seperti confetti.

Pada Minggu (16/12) waktu setempat, Inspektur Kepolisian setempat Kevin Chong Kiu-wai seperti dilansir South China Morning Post, menyatakan Wong telah ditangkap atas dugaan memicu kekacauan di tempat umum. Hasil penyelidikan menunjukkan Wong memiliki sebuah perusahaan bernama Coin’s Group.

Chong menyatakan keyakinan polisi bahwa Wong merupakan sosok di balik insiden hujan uang sehari sebelumnya. Polisi, sebut Chong, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penangkapan lainnya terkait insiden ini.

“Insiden ini bisa jadi dilakukan oleh lebih dari satu orang,” ucap Chong.

Dituturkan Chong bahwa polisi tidak yakin berapa jumlah uang yang disebar pada Sabtu (15/12) lalu. “Kami tidak punya jumlah pastinya … polisi menyita sekitar 60 lembar uang kertas pecahan HK$ 100,” sebutnya.

Saat ditanya apakah orang-orang yang mengambil uang itu bisa dikategorikan melanggar hukum, Chong menjawab: “Saya tidak mengatakan apakah mereka melanggar hukum atau tidak, itu akan menjadi salah satu hal yang masuk penyelidikan kepolisian.”

Namun, Chong mengimbau warga yang mengambil uang itu harus menyerahkannya kepada polisi segera. Sumber kepolisian setempat menyebut uang-uang yang disebar itu merupakan uang asli. (ARF)