Birmingham –
Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan menjadi juara All England 2019. Keberhasilan ini didapat setelah sukses menjaga keyakinan meski kehilangan gim pertama.
Dalam pertandingan final di Arena Birmingham, Minggu (10/3), Hendra/Ahsan kehilangan gim pertama lebih dahulu dari ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Pasangan Indonesia tersebut pada akhirnya bisa menutup dengan kemenangan 11-21, 21-14, 21-12.
Ahsan menilai bahwa dirinya dan Hendra tak patah semangat meski kalah di gim pertama. Keduanya berusaha terus memberi perlawanan hingga akhirnya malah mampu membalikkan keadaan.
“Ketika kehilangan gim pertama, kami tidak mau menyerah, walau kalah jauh, tetap berusaha, menerapkan strategi kami. Kalaupun kalah, kami harus beri perlawanan, harus bisa semaksimal mungkin, dan alhamudlillah kami bisa melewatinya,” kata Ahsan usai laga.
Hendra juga menuturkan kunci keberhasilan menjadi juara All England di nomor ganda putra. Kerja keras dan pantang menyerah menjadi faktor utama.
“All England adalah turnamen yang bergengsi, kami senang bisa juara lagi di sini. motivasinya harus tinggi, partai final dan All Englan, tidak mau kalah begitu saja,” Hendra menegaskan.
Kemenangan itu menjadi ulangan keberhasilan Hendra/Ahsan di All England 2014. Selain itu, mereka menjadi penyelamat muka Indonesia.(NOV)
Bogota –
Pilot Pesawat Douglas DC-3 sempat memberi sinyal darurat sebelum jatuh kedaratan di kota Villavicencio. Menurut otoritas penerbangan sipil Kolombia, sinyal darurat berhasil ditangkap pada pukul 10.40 waktu setempat.
Mengutip CNN, Minggu (10/3/2019), pesawat yang jatuh ditemukan di La Bendición, dekat kota Villavicencio, Kolombia. Akibat kecelakaan pesawat ini, 12 orang dinyatakan meninggal dunia.
Pihak berwenang sampai saat ini sedang berupaya mengidentifikasi para penumpang. Belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya pesawat Douglas DC-3 itu.
Penerbangan Sipil Kolombia merilis pernyataan belasungkawa terhadap korban yang meninggal dalam kecelakaan itu.(MAD)
Islamabad –
Seorang menteri Pakistan menegaskan bahwa negaranya tak akan pernah mengakui Israel. Bahkan dicetuskannya, Israel merupakan musuh nomor satu Pakistan.
Penegasan itu disampaikan Menteri Negara Urusan Parlemen Pakistan, Ali Muhammad Khan dalam sesi umum di parlemen. “Kita tak akan pernah mengakui Israel. Israel adalah musuh nomor satu Pakistan,” ujar Khan seperti dilansir media Iran, Press TV, Sabtu (9/3/2019).
Pernyataan Khan itu disampaikan untuk menanggapi komentar mantan penguasa militer Pakistan, Pervez Musharraf belum lama ini.
Berbicara di sebuah konferensi pers di Dubai, Uni Emirat Arab baru-baru ini, Musharraf yang mengasingkan diri, menyerukan peningkatan hubungan pemerintah Pakistan dengan rezim Israel sebagai upaya untuk menghadapi rival Pakistan, India.
Namun Khan menolak skenario tersebut seraya menekankan bahwa bangsa Pakistan kompak dalam keputusannya untuk tidak mengakui negara Israel.
“Rakyat Pakistan akan sangat menentang mereka yang bahkan akan berbicara tentang persahabatan dengan Israel,” tegas menteri Pakistan itu.
Pernyataan Khan ini senada dengan pernyataan Duta Besar Pakistan untuk PBB, Maleeha Lodhi sebelumnya, yang menolak adanya hubungan Israel dan menekankan komitmen negaranya untuk Palestina.
Anggota parlemen senior Pakistan dan kepala Partai Rakyat Pakistan (PPP), Syed Khurshid Ahmed Shah belum lama ini juga mengatakan, bahwa Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tak akan pernah “membuat kesalahan” dengan mengakui Israel.
Awal pekan ini, surat kabar terkemuka Pakistan, Dawn yang mengutip sumber pemerintah, melaporkan bahwa Israel telah membantu India dalam konfrontasinya dengan Pakistan menyusul serangan bom bunuh diri di bagian wilayah Kashmir yang dikuasai India. Serangan bom pada 14 Februari itu menewaskan 40 personel paramiliter India.
Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi juga mengklaim pekan ini, bahwa otoritas Pakistan telah menggagalkan sebuah plot serangan India yang dibantu oleh Israel.(ARF)
Addis Ababa –
TV Pemerintah Ethiopia menyebut tak ada yang selamat akibat pesawat Ethiopian Airlines yang jatuh. Penumpang pesawat itu dinyatakan berasal dari 33 negara.
“Tidak ada yang selamat di dalam pesawat, yang mengangkut penumpang dari 33 negara,” kata perusahaan penyiaran Ethiopia milik pemerintah yang mengutip sumber dari maskapai itu sebagaimana dilansir dari Reuters, Minggu (10/3/2019).
Total ada 149 orang penumpang, dan 8 orang kru yang berada di penerbangan tersebut. Proses pencarian sendiri masih terus dilakukan.
Pesawat dengan jenis Boeing 737 MAX 8 dengan nomor registrasi ET-AVJ itu terbang dari Bole Airport di Addis Ababa pada 8.38 waktu setempat. Pesawat tujuan Nairobi itu disebut hilang kontak 6 menit setelah lepas landas.
“Operasi pencarian dan penyelamatan sedang berlangsung dan kami tidak memiliki informasi yang dikonfirmasi tentang selamat atau kemungkinan korban,” kata maskapai itu dalam sebuah pernyataan.
Masih dilansir dari Reuters, pesawat yang jatuh itu disebut sempat mengalami unstable vertical speed atau kecepatan naik yang tak stabil. Namun, belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan itu.
“Data dari jaringan Flightradar24 ADS-B menunjukkan bahwa kecepatan vertikal tidak stabil setelah lepas landas,” kata organisasi pelacakan penerbangan yang berbasis di Swedia itu.(ADI)
Moskow –
Parlemen Rusia meloloskan dua rancangan undang-undang (RUU) yang melarang tindakan “kurang ajar” terhadap pemerintah dan melarang penyebaran “berita bohong”.
Melalui RUU pelarangan tindakan “kurang ajar” terhadap pemerintah, pejabat, dan masyarakat Rusia, pelanggar perdana akan dikenai denda sebesar 100 ribu Ruble (Rp 21,6 juta).
Namun, jika kedapatan berulang kali melakukannya, aparat akan menjatuhkan denda dua kali hingga tiga kali lipat atau 15 hari penjara.
Adapun RUU pelarangan penyebaran “informasi palsu mengenai kepentingan publik yang dibagi melalui berita bohong” mengandung sanksi beragam.
Sanksi menebar informasi palsu yang berdampak pada “fungsi infrastruktur kritis” seperti komunikasi dan komunikasi adalah denda terhadap individu, pejabat, dan kantor usaha sebesar masing-masing 300 ribu Ruble, 600 ribu Ruble, atau 1 juta Ruble.
RUU itu juga mengatur mengenai artikel daring. Setiap artikel daring yang memuat “kurang ajar terang-terangan” terhadap pemerintah atau “moralitas publik” harus dihapus dalam kurun 24 jam.
Media konvensional yang terdaftar pada Kementerian Kehakiman dapat dikenai denda oleh RUU ini. Sebelumnya, mereka diancam dengan pencabutan izin usaha penerbitan.
Kemudian situs berita tanpa izin dapat diblokir tanpa peringatan oleh lembaga pemerintah.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, diperkirakan akan menandatangani pengesahan kedua RUU ini menjadi UU setelah disetujui majelis tinggi di parlemen, Dewan Federal. Lembaga tersebut akan menggelar sidang soal kedua RUU tersebut pada 13 Maret.
Bagaimana reaksi khalayak?
Berbagai wartawan, aktivis HAM, hingga menteri pemerintah telah menyuarakan keberatan mereka terhadap kedua RUU ini.
Nikolai Svanidze, seorang wartawan dan anggota Dewan Masyarakat Rusia, mengatakan produk legislatif ini adalah “barbar” dan akan “membuat wartawan takut berbicara dan menulis”.
Harian bisnis Vedomosti juga mengritik kedua RUU, dengan mengatakan kedua RUU dapat mengancam situs berita daring dan blog yang mengutip sumber anonim pengritik pemerintah.
Tabloid Moskovsky Komsomolets mengkritik kedua RUU melalui kartun.
Kartu itu menggambarkan seorang polisi berbicara kepada seorang pria yang membawa kapak di antara sejumlah tubuh yang terkapar.
Seraya menunjuk kapak tersebut, si polisi berkata: “Jangan khawatir soal itu. Pastikan saya kamu tidak menulis yang buruk di dunia maya soal aparat”.
Di sisi lain, para anggota parlemen dari partai berkuasa Rusia Bersatu, mendukung kedua RUU itu.
Salah seorang anggota parlemen, Pavel Krasheninnikov, mengatakan jika RUU itu disahkan bakal “memastikan perlindungan dari teroris-teroris berbasis web”.
Anggota parlemen lainnya, Anatoly Vyborny, menyanjung kedua RUU itu karena dapat “mendisiplinkan warga kita” dan menjunjung “akuntabilitas yang lebih besar”.(ARF)
Singapura –
Singapura melarang sebuah konser band heavy metal Swedia,Watain, karena muncul kekhawatiran bahwa pertunjukan tersebut akan dianggap mengejek agama dan mendukung kekerasan.
Negara kota tersebut sebelumnya sudah memberikan izin bagi dilaksanakannya pertunjukan – tetapi para pejabat kemudian mengubah pikiran.
Sebelumnya izin terhadap Watain, pemusik rock yang berpakaian hitam dan bertato, diberikan selama mereka tidak memainkan lagu-lagu yang dipandang menyinggung perasaan agama.
Watain telah mempertanyakan pembatalan tersebut lewat sebuah pernyataan kepada kantor berita AFP.
“Kami telah melakukan konser di seluruh dunia selama hampir 20 tahun, dan percaya atau tidak, kami tidak pernah menghadapi keterbelakangan kuno seperti ini,” kata pimpinannya, Erik Danilsson.
Pertunjukan langsung yang dilakukan Watain sebelumnya berisi ritual setan dan pelemparan darah babi ke penonton. Watain dipandang oleh Infocomm Media Development Authority Singapura, “mendukung pandangan anti-Kristen dan setan lewat lagu-lagu mereka serta mengusung kekerasan”.
Sebuah petisi di internet yang menentang konser itu telah ditandatangani 15.000 orang.
Petisi di situs internet change.org mendesak pemerintah melarang Watain karena mereka “tidak mewakili budaya yang kita inginkan untuk generasi muda kita. Pesan tersirat lagu-lagu mereka di antaranya mengenai kematian dan bunuh diri”.
Singapura memiliki hukum yang keras terkait dengan kritik terhadap agama.(ADI)
Paris –
Kardinal Philippe Barbarin di Prancis divonis hukuman percobaan pidana penjara selama enam bulan karena menutupi skandal seks pastor. Kardinal Barbarin dinyatakan bersalah karena tidak melaporkan dugaan kekerasan seksual oleh seorang pastor yang masuk wilayah keuskupannya.
Seperti dilansir CNN dan AFP, Jumat (8/3/2019), Kardinal Barbarin (68) yang juga menjabat Uskup Agung Lyon ini menjadi tokoh paling senior dalam Gereja Katolik Prancis yang terjerat skandal pastor paedofil. Barbarin diketahui menjabat Kardinal sejak tahun 2003.
Dalam persidangan yang digelar di Lyon, Kamis (7/3) waktu setempat, Kardinal Barbarin dinyatakan bersalah karena tidak melaporkan, antara Juli 2014 hingga Juni 2015, dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan pastor Bernard Preynat terhadap sejumlah anak-anak antara tahun 1980-an hingga 1990-an.
Preynat baru akan disidang pada tahun ini. Dalam kasus Preynat, ada sembilan orang yang mengaku menjadi korban kekerasan seks saat masih anak-anak, sekitar 25 tahun silam. Selain melaporkan Preynet, para korban juga melaporkan Barbarin yang dituduh tahu soal skandal itu tapi menutup-nutupinya.
Kardinal Barbarin yang tidak hadir dalam sidang putusan, menyatakan dirinya ‘sudah sepatutnya mengakui putusan pengadilan’. Namun dalam pernyataan terpisah, pengacara yang mewakili Barbarin, Yves Sauvayre, menyatakan kliennya akan mengajukan banding.
“Tanggung jawab dan kesalahan Kardinal telah dikonfirmasi oleh putusan ini. Ini menjadi simbol luar biasa, momen emosi besar,” sebut Sauvayre kepada wartawan.
Kardinal Barbarin menjadi rohaniwan senior Prancis ketiga yang dinyatakan bersalah karena tidak melaporkan dugaan kekerasan seksual pastor. Dalam konferensi pers usai putusan dijatuhkan, Barbarin menyatakan dirinya akan mengajukan pengunduran diri kepada Paus Fransiskus.
“Saya telah memutuskan untuk menemui Bapa Suci (Paus Fransiskus-red) untuk menyerahkan surat pengunduran diri saya. Beliau akan menerima saya dalam beberapa hari ke depan,” ujar Barbarin. Tidak disebut lebih lanjut oleh Barbarin apakah dia akan mundur dari jabatan sebagai Uskup Agung atau Kardinal.
“Terlepas dari nasib saya sendiri, saya sekali lagi ingin menekankan belas kasihan saya bagi para korban,” imbuhnya.
Dalam kasus ini, Barbarin diadili bersama lima stafnya yang semuanya dinyatakan tak bersalah karena kurangnya bukti. Barbarin tidak akan langsung dijebloskan ke penjara karena hukuman yang dijatuhkan bersifat percobaan, yang baru akan berlaku jika dia melakukan pelanggaran hukum yang sama di kemudian hari.
Belum ada tanggapan dari Vatikan maupun Paus Fransiskus atas putusan terhadap Barbarin ini.(DON)
Virginia –
Paul Manafort, mantan ketua tim kampanye Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dijatuhi vonis 47 bulan penjara oleh pengadilan. Vonis itu dijatuhkan terkait tindak kejahatan pajak dan penipuan bank, yang masih masuk rangkaian penyelidikan dugaan intervensi Rusia dalam pilpres AS.
Seperti dilansir AFP, Jumat (8/3/2019), vonis 47 bulan atau 3 tahun 11 bulan penjara itu, sejauh ini, menjadi vonis hukuman paling berat yang dijatuhkan terhadap orang dekat Trump dalam rangkaian kasus yang diselidiki jaksa khusus Robert Mueller. Namun vonis itu juga diketahui lebih ringan dari yang diharapkan publik.
Dalam putusannya, hakim TS Ellis menyatakan Manafort (69) bersalah melakukan ‘tindak kejahatan sangat serius’, namun dia menolak argumen jaksa dari Kantor Jaksa Khusus Robert Mueller yang menuntut hukuman lebih berat. Jaksa sebelumnya menuntut hukuman antara 19 tahun hingga 24 tahun penjara untuk Manafort. Hakim Ellis menyebut tuntutan itu ‘berlebihan’ dan tidak proporsional bagi para terdakwa lainnya yang melakukan kejahatan serupa.
“Pemerintah tidak bisa menghapuskan riwayat semua hukuman sebelumnya,” sebut hakim Ellis saat menjatuhkan hukuman di pengadilan Virginia.
Manafort dinyatakan bersalah pada Agustus 2018, atas lima dakwaan merekayasa laporan pajak pendapatan, dua dakwaan penipuan bank dan satu dakwaan tidak melaporkan rekening bank asing yang dimilikinya.
Jaksa mendakwa Manafort telah memanfaatkan sejumlah rekening bank di Siprus dan beberapa negara surga pajak lainnya, untuk menyembunyikan lebih dari US$ 55 juta yang didapatnya dari pekerjaannya sebagai konsultan politik bagi para politikus Ukraina.
Kekayaan Manafort yang disembunyikan dari otoritas AS itu digunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya, seperti membeli rumah dan mobil mewah, karpet antik dan pakaian-pakaian mahal yang salah satunya disebut sebagai sebuah jaket dari kulit ular piton seharga US$ 18.500 (Rp 259,9 juta).
Vonis untuk Manafort ini menjadi puncak kejatuhan pria yang selain pernah memimpin tim kampanye Trump, juga diketahui pernah bekerja dalam pencapresan Gerald Ford, Ronald Reagan, George HW Bush dan Bob Dole.
Manafort yang hadir dengan kursi roda dan memakai seragam tahanan mengatakan putusan dibacakan bahwa ‘hidupnya secara profesional dan pribadi ada dalam kekacauan’. “Saya merasakan sakit dan malu,” ucapnya. Manafort disebut menderita penyakit darah tinggi dan encok.
Vonis 47 bulan penjara yang dijatuhkan hakim akan dikurangi masa 9 bulan yang telah dijalani Manafort selama ditahan saat proses penyidikan dan persidangan berjalan. Hakim Ellis dalam putusannya juga memerintahkan Manafort membayar ganti rugi sebesar jutaan dolar AS, yang jumlah pastinya akan ditentukan nanti — dan denda sebesar US$ 50 ribu.
Selain kasus di Virginia ini, Manafort masih harus menghadapi kasus lain di Washington, pekan depan. Dalam kasus itu, dia didakwa atas pekerjaan selama 10 tahun yang pernah dilakukannya para politikus sekutu Rusia di Ukraina. Dia diketahui terancam hukuman maksimum 10 tahun penjara untuk kasus itu.
Manafort menjadi salah satu dari enam orang dekat Trump yang terjerat penyelidikan dugaan intervensi Rusia. Selain Manafort, orang-orang dekat Trump yang tengah dan telah menjalani proses hukum adalah Rick Gates — mantan wakil ketua tim kampanye Trump, Michael Flynn — mantan Penasihat Keamanan Nasional AS, Michael Cohen — mantan pengacara pribadi Trump, George Papadopoulos — mantan penasihat kebijakan luar negeri pada tim kampanye Trump dan Roger Stone — mantan penasihat Trump.
Gates tengah menunggu vonis usai mencapai kesepakatan pembelaan dengan kantor jaksa Mueller. Sedangkan Flynn telah mengaku bersalah pernah berbohong pada FBI soal komunikasi dengan Rusia dan kini sedang menunggu vonis. Cohen telah dijatuhi vonis 3 tahun penjara pada 6 Mei lalu atas dakwaan penipuan, pengemplangan pajak, kontribusi kampanye ilegal dan berbohong kepada Kongres AS. Papadopoulos telah mengaku bersalah pernah berbohong pada FBI dan divonis dua minggu penjara. Terakhir, Stone masih menunggu persidangannya dimulai.
Trump berulang kali menyangkal adanya kolusi antara tim kampanyenya dengan Rusia dalam pilpres 2016. Dia menyebut penyelidikan yang dilakukan Mueller yang mantan Direktur FBI sebagai ‘perburuan penyihir’ secara politik.(MAD)
Washington DC –
Otoritas intelijen Amerika Serikat (AS) kini tidak perlu lagi mengungkapkan ke publik soal jumlah warga sipil yang menjadi korban tewas dalam serangan drone terhadap target-target teroris di wilayah konflik. Presiden Donald Trump mencabut perintah eksekutif yang diberlakukan sejak era Barack Obama itu.
Diketahui bahwa perintah eksekutif era Obama yang berlaku sejak dua tahun lalu mewajibkan Badan Intelijen Pusat AS atau CIA untuk memberikan ‘ringkasan yang tidak dirahasiakan soal jumlah serangan’ juga ‘taksiran jumlah korban tewas kombatan dan nonkombatan akibat serangan-serangan itu’ setiap tahunnya ke publik.
Seperti dilansir AFP dan CNN, Kamis (7/3/2019), Trump mencabut kewajiban itu melalui sebuah perintah eksekutif baru yang dirilis Rabu (6/3) waktu setempat.
Pencabutan ini disinyalir bisa memberikan keleluasaan lebih besar pada CIA, mengingat Trump kini lebih bergantung pada intelijen daripada militer AS untuk operasi-operasi drone mematikan. Kelompok-kelompok HAM langsung mengkritik langkah Trump ini. Mereka menyebut pencabutan ini membalikkan upaya-upaya keras untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam serangan-serangan drone, yang menjadi sentral dalam strategi AS usai tragedi 11 September 2001.
“Tindakan pemerintahan Trump ini merupakan langkah mundur yang tidak diperlukan dan berbahaya untuk transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan kekuatan mematikan dan jumlah korban sipil yang mereka sebabkan,” sebut Rita Siemion dari Human Rights First.
Laporan terbaru yang dirilis Kantor Direktur Intelijen Nasional — yang membawahi CIA — pada Januari 2017 menyebutkan ‘pemerintah AS’ melancarkan 54 serangan udara di Irak, Suriah dan Afghanistan sepanjang tahun 2016. Disebutkan dalam laporan itu bahwa serangan tersebut menewaskan satu warga sipil.
Juru bicara Kantor Direktur Intelijen Nasional enggan mengomentari pencabutan itu dan meminta pertanyaan diarahkan langsung ke Gedung Putih. Dalam tanggapan pada Rabu (6/3) waktu setempat, Gedung Putih menyebut perintah eksekutif dari Trump itu bukanlah upaya mengurangi transparansi soal korban sipil akibat serangan-serangan udara AS.
“Pemerintah Amerika Serikat berkomitmen penuh dalam mematuhi kewajibannya di bawah undang-undang konflik bersenjata, meminimalisasi, sebesar mungkin, korban sipil dan mengakui tanggung jawab ketika hal itu sangat disayangkan terjadi dalam operasi militer,” ucap juru bicara Dewan Keamanan Nasional pada Gedung Putih dalam pernyataan kepada CNN.
Ditegaskan Gedung Putih bahwa langkah itu dimaksudkan untuk mempersingkat proses dengan menghapuskan ‘kewajiban pelaporan yang tidak berguna’. Gedung Putih menyatakan bahwa Pentagon masih wajib melaporkan soal korban sipil dalam operasinya, kepada Kongres AS.
Diketahui bahwa Undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional 2018 mewajibkan Departemen Pertahanan AS atau Pentagon mengajukan laporan soal jumlah korban tewas dari pihak sipil akibat operasi-operasi militer AS. Disebutkan juru bicara Pentagon, Komandan Candice Tresch, kepada CNN bahwa Pentagon telah merilis laporan tahun fiskal 2017 pada 1 Juni 2018 lalu dan berencana merilis laporan tahun fiskal 2018 pada 1 Mei 2019 mendatang.(ARF)
Brasilia –
Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, dikecam besar-besaran karena memposting video cabul via akun Twitternya. Postingan itu sebenarnya dimaksudkan Bolsonaro untuk mengkritik festival populer di Brasil yang ramah terhadap kaum LGBT.
Seperti dilansir AFP dan CNN, Kamis (7/3/2019), video yang diposting Bolsonaro pada Rabu (6/3) waktu setempat itu menunjukkan dua orang pria sedang melakukan aktivitas seksual. Media-media lokal Brasil menyebut video itu direkam pada awal pekan ini saat perayaan festival populer di Sao Paulo.
Festival bernama Carnival yang digelar pekan ini di berbagai wilayah Brasil merupakan sebuah perayaan tahunan yang populer di negara itu. Dalam festival itu, puluhan ribu orang berpesta mulai dini hari hingga pagi hari di jalanan. Untuk tahun ini, festival tersebut beralih menjadi wadah untuk mengkritik Bolsonaro yang dikenal intoleran pada minoritas. Bolsonaro yang diketahui anti-LGBT ini kerap melontarkan komentar merendahkan wanita, homoseksual dan warga kulit hitam.
Orang-orang yang ikut Carnival di berbagai wilayah Brasil sengaja menghina Bolsonaro dengan berbagai kostum dan masker. Mereka juga meneriakkan slogan ejekan untuk Bolsonaro dalam video-video yang diunggah ke media sosial. Hal ini mungkin mendasari Bolsonaro untuk melontarkan komentar sinis terhadap festival itu.
“Saya tidak merasa nyaman untuk menunjukkannya, tapi kita harus mengekspose kebenaran agar masyarakat bisa waspada dan selalu tahu untuk menetapkan prioritas mereka. Seperti inilah kelompok dalam kebanyakan karnaval jalanan di Brasil,” kicau Bolsonaro kepada 3,4 juta follower Twitter-nya.
Video yang disertakan dalam kicauan itu menunjukkan dua pria sedang melakukan aktivitas seksual di atas sebuah bus. Tampak salah satu pria mengencingi pria lainnya yang juga disebut sebagai ‘golden shower’ yang merujuk pada jenis sexual fetish. Sejak diposting Bolsonaro, video itu telah ditonton sebanyak 4,86 juta kali. Tidak diketahui dari mana Bolsonaro mendapatkan video itu.
Beragam reaksi muncul dengan kebanyakan mengecam Bolsonaro karena memposting video yang tidak pantas semacam itu. Beberapa pengkritik mengecam Bolsonaro karena menggunakan adegan terpisah semacam itu untuk menyerang festival tahunan yang sangat populer di Brasil. Tagar berbunyi #ImpeachmentBolsonaro dan #goldenshowerpresident memuncaki tren pencarian pada Rabu (6/3) waktu setempat.
Muncul juga tagar berbunyi #BolsonaroTemRazao yang berarti ‘Bolsonaro, Anda benar’ yang diramaikan pendukungnya. Pada Rabu (6/3) waktu setempat, Bolsonaro kembali mencuit: “Apa itu golden shower?”
Beberapa orang lainnya menyebut postingan video semacam itu sungguh merendahkan martabat, terutama Bolsonaro adalah seorang pemimpin negara. Aksi Bolsonaro itu disebut sama saja menyebarluaskan video cabul ke audiens yang sangat luas, khususnya anak-anak.
“Bolsonaro, cucu perempuan saya yang berusia 6 tahun melihat adegan ini di Twitter, sama seperti jutaan anak lainnya yang orangtuanya mem-follow Anda di Twitter,” kecam jurnalis televisi setempat, Fabio Pannunzio.
“Saya ingin tahu bagaimana presiden republik ini bisa menjelaskan kepada mereka soal apa yang baru saja mereka lihat,” imbuhnya.
Bolsonaro yang sejak lama dibandingkan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte, kerap memicu kontroversi dengan komentar-komentar bernada misoginis (membenci wanita), rasis dan homofobia.
Dia dilaporkan pernah mengatakan kepada seorang wanita anggota parlemen Brasil bahwa wanita itu tidak pantas diperkosa karena ‘sangat jelek’. Secara publik, Bolsonaro juga pernah menyatakan bahwa dirinya lebih memilih untuk melihat anak laki-lakinya ‘tewas dalam kecelakaan’ daripada menjadi homoseksual.(ADI)