JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Ribuan warga Rwanda, beserta Presiden Paul Kagame dan Ibu Negara Jeannette Kagame, menandai peringatan 25 tahun genosida negara itu pada 1994 dengan sebuah upacara hening hari Minggu (7/4).

Paul Kagames dan istri meletakkan karangan bunga di lahan pemakaman massal, tempat sekitar 250.000 korban dikuburkan.

“Pada tahun 1994, tidak ada harapan, hanya ada kegelapan. Hari ini, cahaya memancar dari tempat ini … Bagaimana itu terjadi? Rwanda menjadi satu keluarga lagi,” kata Presiden Kagame.

Dia menambahkan, “rakyat kami menanggung beban yang sangat besar ini hanya dengan sedikit atau tanpa keluhan. Ini telah membuat kami lebih baik, dan lebih bersatu daripada sebelumnya.”

“Tidak akan pernah terjadi lagi.”

Selanjutnya Presiden Paul Kagame memimpin upacara lilin di Stadion Nasional Kigali. Tahun 1994, banyak warga Tutsi mencari perlindungan dari kekerasan di stadion ini, di bawah perlindungan pasukan PBB.

Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker, para pemimpin Afrika, Kanada dan Uni Afrika yang menghadiri acara tersebut juga turut ambil bagian dalam upacara peringatan tersebut.

“Saya begitu tergerak dan kehilangan kata-kata pada peringatan tragedi ini,” kata Juncker. “Waktu tidak akan pernah bisa menghapus masa-masa tergelap dalam sejarah kita. Adalah tugas kita untuk mengingat.”

100 hari kekerasan

Pada 6 April 1994, sebuah pesawat yang membawa Presiden Juvenal Habyarimana dari etnis Hutu, ditembak jatuh. Etnis Tutsi dituduh melakukan pembunuhan itu. Peristiwa ini memicu aksi kekerasan ekstremis Hutu yang membantai warga Tutsu, didukung oleh tentara, polisi, dan milisi. Aksi kekerasan dan pembantaian berlangsung selama 100 hari dan menewaskan lebih 800.000 orang.

Presiden Paul Kagame memerintah Rwanda sejak genosida berakhir. Dia mulai mengarahkan kebijakan negara menuju pemulihan ekonomi dan rekonsiliasi nasional. Namun kalangan aktivis hak asasi menuduh Kagame memerintah secara otoriter dan gagal mengajukan para pelaku pelaku kejahatan kemanusiaan ke pengadilan.

Presiden Kagame menuduh pemerintah yang dipimpin Hutu tahun 1994 sengaja menembak jatuh pesawat pendahulunya. Dia juga mengatakan pemerintah Prancis yang saat itu punya pasukan yang ditempatkan di Rwanda hanya menutup mata ketika aksi pembunuhan dan pembantaian massal meluas.(MAD)

Canberra –
Sekitar dua juta warga Indonesia di luar negeri akan mencoblos terlebih dahulu dibandingkan di Indonesia, 65 ribu orang masuk dalam daftar pemilih di Australia dan jumlah pemilih terbanyak, yakni lebih dari 25 ribu pemilih berada di daerah pemilihan New South Wales, Queensland, dan Australia Selatan.

Mencoblos di luar negeri:
Ada 71 tempat pemungutan suara di seluruh Australia, termasuk yang mencoblos lewat pos
Pemilih yang masuk daftar khusus hanya bisa mencoblos satu jam sebelum TPS ditutup
Penghitungan di Australia akan dilakukan pada Rabu sore (17/04) waktu Australia
Pemilihan umum untuk presiden dan wakil presiden dan anggota DPR RI di Australia dilakukan serentak pada Sabtu mendatang (13/04/2019).

Jumlah pemilih di Kawasan Ibukota Australia (ACT) mencapai 1.235 orang, menurut Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang bermarkas di Canberra.

Sementara di Kawasan Australia Utara pemilih yang sudah masuk dalam daftar berjumlah paling sedikit, yakni lebih dari 880 orang.

Di negara bagian Victoria dan Tasmania PPLN Melbourne mengatakan kepada ABC Indonesia daftar pemilih tetap sudah mencapai lebih 13.429 orang.

“Sampai sejauh ini logistik, seperti kertas suara dan perangkat lainnya sudah kita terima dengan baik,” ujar Kilin Prasetyo, Sekretaris PPLN Melbourne.

Kilin belum dapat memastikan berapa pastinya yang akan datang ke kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) Melbourne untuk mencoblos pada Sabtu mendatang.

“1.321 orang akan melakukan pencoblosan melalui TPS Pos (dikirim lewat pos),” katanya kepada Erwin Renaldi dari ABC Indonesia.

Kilin juga mengatakan ada 71 tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), termasuk yang mencoblos lewat pos, di mana TPSLN dipusatkan di area kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) bagi negara-negara bagian yang memilikinya.

Tetapi mengingat banyaknya jumlah pemilih terdaftar di Sydney, maka TPSLN juga disediakan di Sydney Town Hall, Good Luck Plaza serta pusat komunitas yang berada di kawasan Marrickville dan Yagoona.

Sementara bagi negara-negara bagian yang tak memiliki kantor perwakilan RI maka pemilih akan pergi mencoblos ke tempat yang sudah ditentukan.

Di Queensland, misalnya, sebuah sekolah, yakni Sherwood State School dijadikan TPS, sementara pemilih di Adelaide akan berangkat ke Perpustakaan Nasional di Australia Selatan, menurut situs PPLN Australia.

Pemilih luar negeri, termasuk di Australia, akan memperoleh dua kartu suara untuk memilih presiden dan calon legislatif untuk Daerah Pemilihan DKI Jakarta II, yang meliputi Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Luar Negeri dengan jumlah caleg mencapai lebih dari 100 orang.

Di Australia, pencoblosan akan dimulai pada pukul 9 pagi dan TPSLN ditutup pada pukul 7 malam. Tapi menurut Kilin, kemungkinan besar pemilih akan ramai di 1 jam terakhir yang masuk dalam daftar pemilih khusus (DPK).

Yang termasuk DPK ini adalah pemilih yang tidak terdata di luar negeri, tetapi memiliki hak memilih. Mereka cukup membawa paspor ke TPSLN terdekat dengan kondisi hanya bisa datang satu jam sebelum TPS tutup dan jika surat suara masih tersedia.

Ada pula pemilih tambahan, yakni mereka yang pindah memilih dari Indonesia atau TPSLN lainnya. Selain paspor mereka juga diminta menunjukkan surat pindah memilih (A5).

Di Melbourne, Kilin mengatakan setelah selesai pencoblosan, surat suara kemudian akan disimpan di dalam gudang logistik yang sudah disiapkan dan bagian dari gedung kantor KJRI Melbourne.

“Pada gudang tersebut dipasang CCTV dan minimal tiga kunci yang masing-masing akan disimpan oleh pemegang yang disepakati PPLN, Pengawas Pemilu, serta perwakilan saksi resmi dari partai politik,” jelasnya.

Surat suara rencananya akan mulai dihitung pada hari Rabu, 17 April, mulai pukul 4 sore waktu setempat.

KJRI Melbourne juga akan menggelar doa bersama untuk pemilu damai yang akan digelar di kantor KJRI Melbourne, Rabu sore (10/04).(ARF)

Riyadh –
Dua pria ditembak mati setelah mencoba mengebom sebuah pos pemeriksaan perbatasan di wilayah timur Arab Saudi. Dua pria lainnya ditangkap otoritas Saudi dalam insiden tersebut.

Insiden itu terjadi di Abu Hadriyah, jalan raya yang menghubungkan wilayah Provinsi Timur, Saudi dengan Bahrain dan Kuwait, saat para penyerang mencoba kabur dari Saudi. Demikian diberitakan televisi Al-Arabiya dan media-media lokal lainnya seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (8/4/2019).

Al-Arabiya melaporkan, tiga dari empat pria tersebut merupakan “teroris-teroris” yang diburu aparat Saudi. Mereka berasal dari wilayah Qatif yang mayoritas penduduknya Syiah. Tidak disebutkan secara detail kapan insiden itu terjadi. Kelompok militan dari wilayah itu sering melakukan serangan terhadap tentara dan polisi di wilayah timur.

Wilayah Provinsi Timur, Saudi telah dilanda serangkaian kekerasan sejak tahun 2011, ketika para demonstran Syiah turun ke jalan-jalan untuk menuntut berakhirnya apa yang mereka sebut sebagai diskriminasi oleh pemerintah Saudi yang didominasi Sunni. Pemerintah Saudi sebelumnya telah membantah melakukan diskriminasi terhadap komunitas Syiah.

Salah satu pemimpin gerakan demonstran tersebut, ulama Syiah terkemuka bernama Nimr al-Nimr, dieksekusi mati pada tahun 2016 atas dakwaan menghasut terorisme, memperparah ketegangan sektarian di kawasan Teluk dan dengan rival utama regional Saudi, Iran.

Selama ini, komunitas Syiah di Arab Saudi menuduh pemerintah melakukan represi berat terhadap hak-hak beragama dan HAM mereka. Komunitas Syiah diperkirakan mencapai antara 10 persen dan 15 persen dari total populasi Saudi yang mencapai sekitar 32 juta jiwa. (ADI)

Ankara –
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan geram pada Amerika Serikat dan Eropa dan menuding mereka mencampuri urusan dalam negeri Turki. Erdogan menyampaikan hal ini setelah pemerintah AS dan Uni Eropa mengomentari hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) di Turki.

Erdogan dan partainya, AK mengalami kekalahan dalam pilkada di ibu kota Ankara dan di Istanbul, pusat ekonomi dan kota terbesar di Turki. Bahkan pemerintah Turki telah memprotes hasil di Istanbul dan menuntut penghitungan suara ulang.

Terkait hasil tersebut, pemerintah AS menyerukan pemerintah Turki untuk menerima hasil pilkada yang digelar pada Minggu (31/3) waktu setempat itu. Uni Eropa pun menyerukan pemerintah Turki untuk mengizinkan para pejabat terpilih melaksanakan mandat mereka secara bebas.

Namun Erdogan geram atas pernyataan tersebut dan menyerukan AS dan Eropa untuk “tahu tempat Anda”.

“Amerika dan Eropa mencampuri urusan dalam negeri Turki,” ujar Erdogan kepada para wartawan seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (6/4/2019).

“Turki memberikan pelajaran demokrasi kepada seluruh dunia,” imbuh Erdogan.

Sebelumnya, juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Robert Palladino mengatakan “pemilihan yang bebas dan adil adalah penting bagi demokrasi, dan ini berarti menerima hasil pemilihan yang sah adalah penting.”

Juru bicara Uni Eropa Maja Kocijancic juga mengatakan bahwa Uni Eropa mengharapkan para pejabat lokal yang terpilih bisa “melaksanakan mandat mereka secara bebas dan sesuai dengan prinsip-prinsip Dewan Eropa yang mana Turki tentunya menjadi anggotanya.”

Kendati Partai AK memperoleh suara terbanyak secara nasional, mereka kalah di Istanbul, Ankara, dan Izmir. Presiden Erdogan, tampaknya, belum siap melepas Istanbul – pusat ekonomi Turki sekaligus kota asalnya, tempat ia sendiri pernah menjadi walikota. Kekalahan di Ankara, Istanbul, dan beberapa kota lainnya menjadi pukulan telak bagi Erdogan dan bisa menjadi titik balik setelah 16 tahun berkuasa.(NOV)

Berlin –
Stefan Bachmeier masih mengingat masa keemasan produsen mesin Jerman di Cina. Dia bekerja untuk sebuah perusahaan bernama Kaeser Kompressoren, sebuah perusahaan menengah dari Coburg, Jerman. Perusahaan ini memiliki 5.000 tenaga kerja dan berspesialisasi dalam teknologi udara bertekanan.

“Saya ingat saat-saat ketika Anda hanya perlu mengatakan ‘lihat, ini adalah mesin Jerman,'” katanya. “Klien akan membayar, ada sedikit tawar-menawar harga. Tetapi masa-masa itu telah berlalu,” tambah Bachmeier, yang menjadi supervisor bisnis perusahaan itu di Asia.

Meskipun label “Made in Germany” masih sangat dihargai, itu bukan lagi nilai jual yang unik. “Orang-orang Cina telah menjadi sangat percaya diri dan nasionalis saat ini,” kata Bachmeier kepada DW, “dan mereka sangat serius dengan kampanye ‘Made in China’ mereka.”

Bachmeier mengatakan kualitas produk dari Cina telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ia juga menunjukkan bahwa meskipun mesin mereka masih kurang efisien dan kuat, mereka “tidak buruk sama sekali” dan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Berbicara kepada DW di pameran industri Hannover, Bachmeier menyebutkan perusahaannya berulang tahun ke-100 tahun ini. “Stan kami di pameran dulu selalu diramaikan oleh pebisnis Cina yang ingin membeli sesuatu, tetapi hari ini mereka menyuruh Anda datang ke Cina jika Anda ingin menjual sesuatu kepada mereka.”

Jerman tertinggal di infrastruktur?

Cen Guojian, pendiri perusahaan produsen gigi motor Zhongda Leader dari Ningbo, Cina, mengatakan bahwa belum lama ini peserta pameran dari negaranya tidak terlalu diperhatikan di pameran, tetapi kini mereka menjadi pusat perhatian.

Zhongda Leader adalah salah satu dari 1.500 perusahaan Cina yang hadir di pameran Hannover Messe. Perusahaan ini mulai dengan hanya lima karyawan pada tahun 2006 dan sejak itu berkembang menjadi perusahaan dengan 1.400 pekerja. Cen percaya bahwa Cina masih memiliki jalan panjang sebelum menjadi pemimpin global. “Tetapi sejauh menyangkut infrastruktur, kami telah jauh meninggalkan Jerman. Di Jerman, masih ada tempat-tempat tanpa akses internet – itu tidak mungkin terjadi di Cina,” tambahnya.

Fang Weizhong setuju bahwa situasinya kini berubah. “Sekitar 10 tahun yang lalu, pengunjung dari Cina akan kagum dengan apa yang sedang diproduksi, misalnya, di pabrik Siemens,” kata CEO Easitech itu. Easitech adalah perusahaan yang memproduksi mesin untuk mobil listrik. “Saat ini, banyak pabrik Jerman yang terlihat tidak menarik jika dibandingkan dengan pabrik Cina.”

Cina adalah pasar terbesar di dunia untuk kendaraan listrik. Tahun lalu saja, sekitar 1,3 juta unit terjual di negara Asia, sementara hanya sekitar 70.000 unit diproduksi di Jerman pada tahun 2018. Ini berarti bahwa sebagian besar mesin Easitech dijual kepada pelanggan Cina, kata Fang.

Tetapi jika Anda melihat stand Easitech di pameran Hannover Messe dengan lebih seksama, Anda juga akan dapat melihat robot dari perusahaan Swiss ABB. “Di sini lah letak kelemahan kami,” kata Fang. “Kami masih membutuhkan perangkat keras dari negara-negara industri terkemuka untuk membuat produk kami. Dia juga mengungkapkan bahwa Cina perlu banyak mengejar ketinggalan dalam hal pelatihan pekerja terampil.”

Persaingan semakin ketat

Kesenjangan dalam bidang robotika antara Cina dan para pesaingnya telah berkurang dengan nyata, terutama di bidang robot konstruksi ringan, atau cobot (disingkat dari “construction robot”-red). Cobot diartikan sebagai robot yang bekerja bersama dengan manusia sebagai rekan kerja, kata Gerald Vogt, yang mengepalai segmen robotika di perusahaan teknik Swiss, Stäubli.

“Sudah ada 40-50 produsen cobot di Cina, banyak dari mereka pemula,” kata Vogt. “Pemerintah Cina memompa subsidi dalam jumlah besar ke bisnis tersebut. Sekitar sepertiga dari semua robot yang dijual di Cina saat ini sebenarnya diproduksi oleh perusahaan Cina sendiri.”

Hanya ada satu hal yang bisa dilakukan perusahaan Eropa untuk tetap kompetitif. “Sangat penting bagi kita untuk tetap menjadi inovatif dan mempercepat proses pengembangan,” kata Vogt kepada DW. “Mungkin Cina masih ketinggalan dalam hal parameter kinerja robot mereka, tetapi mereka memasarkan produk mereka dengan sangat cepat.”

Stefan Bachmeier dari Kaeser Kompressoren percaya bahwa peningkatan yang stabil diperlukan untuk tetap unggul dalam bisnis ini. Dia memandang Industri 4.0 sebagai peluang besar, meskipun proses digitalisasi menjadi hal yang sulit bagi perusahaan kecil dan menengah.

“Jika kita hanya membuat mesin, kita akan menemui jalan buntu – meskipun mesin bisa terus dikembangkan untuk menjadi lebih baik,” katanya. “Tetapi Industri 4.0 berarti kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak, dan itu dapat memberi kita keunggulan dibandingkan pesaing kita. (ARF)

Manila –
Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengancam akan mengerahkan tentara dalam ‘misi bunuh diri’ jika China tak berhenti mendekati pulau yang dikuasainya di Laut China Selatan yang menjadi sengketa. Ancaman ini disampaikan setelah laporan menyebut ratusan kapal China berlayar di dekat pulau yang dikuasai Filipina itu.

Seperti dilansir CNN, Jumat (5/4/2019), ancaman itu disampaikan Duterte saat berpidato dalam kunjungan ke kota Puerto Princesa di Palawan.

Beberapa hari sebelumnya, pemerintah Filipina mengklaim 275 kapal nelayan dan kapal patroli China berlayar di dekat Pulau Thitu, yang dikuasai Filipina, di gugusan Kepulauan Spratly yang ada di perairan Laut China Selatan yang menjadi sengketa. Aktivitas kapal-kapal China itu tercatat selama tiga bulan terakhir.

“Mari kita berteman, tapi jangan sentuh Pulau Pagasa dan yang lainnya,” tegas Duterte dalam pernyataannya, merujuk pada sebutan lokal untuk Pulau Thitu.

“Jika Anda mengambil langkah di sana, ceritanya akan berbeda. Saya akan memberitahu tentara-tentara saya, ‘Bersiaplah untuk misi bunuh diri’,” ucap Duterte yang ditujukan untuk China.

Ditambahkan Duterte bahwa kata-katanya ini bukan peringatan, namun sekadar ‘nasihat untuk teman-teman saya’.

“Saya tidak akan meminta atau memohon, tapi saya hanya memberitahu Anda agar menjauh dari Pagasa karena saya punya tentara di sana,” tegasnya lagi.

Diketahui bahwa garnisun militer Filipina berukuran kecil bermarkas di Pulau Thitu, bersama 100 warga sipil yang tinggal di sana.

Pulau Thitu yang dikuasai Filipina di perairan China Selatan, merupakan pulau terbesar kedua di gugusan kepulauan Spratly. Selain menjadi sengketa Filipina dan China, Laut China Selatan juga menjadi sengketa Malaysia, Taiwan dan Vietnam.

Dalam pernyataan pada Kamis (4/4) waktu setempat, Kementerian Luar Negeri Filipina menyebut kehadiran kapal-kapal China itu ilegal dan melanggar kedaulatan wilayah Filipina. Beberapa hari sebelumnya, pemerintah Filipina melayangkan nota protes secara diplomatik terhadap China, terkait aktivitas kapal-kapal tersebut.

Para pengkritik menyebut, aktivitas semacam itu merupakan bagian dari upaya untuk menekan pengerjaan infrastruktur Filipina di perairan sengketa. “Aksi semacam itu, saat tidak disangkal oleh pemerintahan China, dianggap telah diadopsi oleh negara itu,” sebut Kementerian Luar Negeri Filipina.(ADI)

Manila –
Ratusan kapal China terdeteksi berlayar di dekat sebuah pulau yang dikuasai Filipina di Laut China Selatan yang menjadi sengketa. Pemerintah Filipina menyebut kehadiran kapal-kapal China itu ilegal dan melanggar kedaulatan wilayah mereka.

Seperti dilansir Reuters dan AFP, Kamis (4/4/2019), data militer Filipina menunjukkan bahwa negara itu memantau sekitar 275 kapal China yang berlayar di dekat Pulau Thitu, atau oleh warga lokal Filipina disebut Pulau Pagasa, antara bulan Januari hingga Maret tahun ini.

Kapal-kapal China yang terdeteksi itu merupakan kapal nelayan maupun kapal patroli pantai.

“Kehadiran kapal-kapal China di dekat dan sekitar Pagasa … adalah ilegal,” tegas Kementerian Luar Negeri Filipina dalam pernyataannya.

“Aksi semacam itu merupakan pelanggaran jelas terhadap kedaulatan Filipina,” imbuh pernyataan itu.

Beberapa hari sebelumnya, pemerintah Filipina menyatakan telah melayangkan nota protes secara diplomatik terhadap pemerintah China, terkait kapal-kapal tersebut.

Disebutkan oleh Kementerian Luar Negeri Filipina, kehadiran kapal-kapal China di sekitar wilayah Pulau Thitu untuk periode waktu terus-menerus dan berulang, memicu pertanyaan soal niat dan tujuan dari kapal-kapal itu.

Aktivitas kapal-kapal China itu juga menimbulkan kekhawatiran soal peran mereka dalam ‘mendukung tujuan koersif’ China. Para pengkritik menyebut, aktivitas itu merupakan bagian dari upaya untuk menekan pengerjaran infrastruktur Filipina di perairan sengketa.

“Aksi semacam itu, saat tidak disangkal oleh pemerintahan China, dianggap telah diadopsi oleh negara itu,” sebut Kementerian Luar Negeri Filipina.

Pulau Thitu yang dikuasai Filipina, diketahui berada di gugusan Kepulauan Spratly di Laut China Selatan dan merupakan pulau terbesar kedua di gugusan tesebut. Selain menjadi sengketa Filipina dan China, Laut China Selatan juga menjadi sengketa Malaysia, Taiwan dan Vietnam.(MAD)

Tel Aviv –
Seorang jenderal Israel mengungkapkan bahwa pemerintah Israel berada di balik kudeta tahun 2013 di Mesir yang menggulingkan Presiden Mohamed Morsi.

Brigadir Jenderal Aryeh Eldad menulis dalam sebuah artikel di surat kabar Maariv, seperti dilansir Press TV, Jumat (5/4/2019), pejabat-pejabat intelijen Israel punya alasan untuk percaya bahwa Morsi “bermaksud membatalkan perjanjian perdamaian dengan Israel dan mengirimkan lebih banyak pasukan militer Mesir ke Semenanjung Sinai.”

Pada tahun 1978, Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin menandatangani perjanjian damai Camp David, yang salah satunya mengharuskan Israel untuk menarik seluruh pasukan dari Semenanjung Sinai serta membatasi jumlah pasukan Mesir yang bisa dikerahkan ke wilayah tersebut.

Perjanjian damai tersebut juga menyerukan resolusi konflik Israel-Palestina.

Menurut Eldad, ketika para pejabat Israel mengetahui rencana Morsi tersebut, mereka menjadikan penggulingan Morsi sebagai prioritas dan menggantinya dengan Presiden saat ini, Abdel Fattah el-Sisi yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Mesir sebelum kudeta.

“Pada tahap itu, Israel segera dan bersedia mengaktifkan cara-cara diplomatik, dan mungkin cara-cara yang lebih hebat, untuk menjadikan Abdel Fatah al-Sisi berkuasa di Mesir, dan meyakinkan pemerintahan AS di bawah Presiden Barack Obama untuk tidak menentang langkah ini,” tulis jenderal Israel itu dalam artikel di Maariv.

Sisi berkuasa pada tahun 2014, setahun setelah memimpin kudeta militer terhadap Morsi. Saat ini dia menikmati dukungan di parlemen Mesir, yang beberapa waktu lalu menyetujui perubahan konstitusional yang bisa memperpanjang masa kepresidennya hingga tahun 2034.

Morsi sendiri saat ini tengah menjalani hukuman penjara 20 tahun atas dakwaan memerintahkan penangkapan dan penyiksaan para demonstran, juga hukuman 25 tahun penjara atas dakwaan menyampaikan informasi intelijen kepada Qatar dan hukuman 3 tahun atas penghinaan pengadilan.(ADI)