Kuala Lumpur –
Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, mengecam video seks sejenis yang menyeret nama Menteri Perekonomian Azmin Ali. Mahathir menyebut video yang viral dan menghebohkan Malaysia itu ‘direkayasa’.

“Ini dilakukan oleh orang-orang yang punya agenda politik,” ujar Mahathir seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, Kamis (13/6/2019).

Mahathir mengatakan, video semacam itu bisa saja dibuat dengan teknologi canggih yang ada saat ini. Menurutnya, siapa saja bisa membuat video dan foto seperti apapun semau mereka, jika mereka cukup pintar untuk melakukannya.

“Sekarang, Anda bisa membuat semua jenis gambar jika Anda cukup pintar,” ucapnya. “Suatu hari Anda mungkin juga melihat gambar-gambar saya seperti itu. Itu akan sangat lucu,” imbuh Mahathir.

Pernyataan ini disampaikan Mahathir kepada wartawan dalam sela-sela menghadiri makan malam Partai Pribumi Bersatu Malaysia pada Rabu (12/6) malam waktu setempat. Ini merupakan komentar kedua Mahathir setelah sebelumnya dia mengaku belum mengetahui soal video seks yang viral itu.

Diketahui bahwa Menteri Perekonomian Malaysia, Azmin Ali, terseret video seks sejenis yang viral sejak Selasa (11/6). Dalam tanggapannya, Azmin menyangkal dirinya ada dalam video itu dan bersumpah akan mengambil langkah hukum. Azmin menyebut video seks itu menjadi plot jahat untuk merusak reputasinya dan merupakan pembunuhan karakter dalam menghancurkan karier politiknya.

Diketahui bahwa Azmin menjabat sebagai Wakil Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang didirikan tokoh politik Malaysia, Anwar Ibrahim. PKR sendiri tergabung dalam koalisi pemerintahan Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir.

Lebih lanjut, Mahathir menyebut video yang viral itu ‘direkayasa’ oleh orang-orang dengan agenda politik tertentu. Dia menyatakan bahwa pihak-pihak yang ‘tidak bisa menang’ terhadap seseorang, tidak seharusnya mengerahkan taktik kotor semacam ini.

“Hal-hal semacam ini jelas kotor. Jika Anda tidak bisa berkompetisi dengan seseorang, jangan lakukan sesuatu seperti ini,” tegasnya.

Mahathir juga menanggapi soal sosok pria bernama Mohd Haziq Abdul Aziz, yang mengaku dirinya merupakan pria yang satu ranjang dengan sang menteri dalam video yang viral itu. Haziq merilis video pengakuan pada Rabu (12/6) dini hari melalui akun Facebook-nya. Haziq merupakan sekretaris pribadi (sespri) senior untuk Wakil Menteri Industri dan Komoditi Primer Shamsul Iskandar Mohd Akin. Dia juga menjabat Ketua Pemuda PKR untuk wilayah Santubong.

Dalam pengakuannya, Haziq menyebut video itu direkam tanpa seizin dirinya di dalam salah satu kamar hotel pada 11 Mei lalu, saat PKR sedang mengikuti pemilu daerah di Sandakan. Haziq juga menyebut sang menteri tidak pantas menjadi seorang pemimpin.

“Pria yang mengaku… itu disengaja. Jika tidak, dia tidak akan mengakuinya. Biasanya pihak lainnya akan merasa malu. Dia tidak malu dan mengatakan ‘Saya melakukannya… dengan seorang menteri’. Untuk alasan apa?” tanya Mahathir.(MAD)

Ankara –
Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan dirinya berharap menerima senjata penangkal pesawat buatan Rusia pada Juli mendatang, di tengah seruan kekhawatiran Amerika Serikat.
AS mengatakan Turki tidak bisa memiliki sistem rudal penangkal pesawat S-400 buatan Rusia dan sejumlah skuadron pesawat tempur F-35 buatan AS pada saat bersamaan.

Akan tetapi, Erdogan menekankan bahwa Turki tidak akan mengesampingkan program F-35.

Turki, yang merupakan anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), telah memesan 100 unit F-35 dan telah banyak berinvestasi untuk program F-35.

Sejauh ini sejumlah perusahaan Turki telah memproduksi 937 suku cadang pesawat tersebut.

Erdogan mengatakan dirinya berharap dapat menyelesaikan masalah ini dengan AS melalui diplomasi telepon menjelang pertemuan dengan Presiden AS, Donald Trump, pada akhir Juni, seperti dilaporkan kantor berita Reuters.

Turki tampak menempuh kebijakan pertahanan yang mandiri sekaligus menjalin kedekatan dengan Rusia setelah hubungannya dengan AS dan Eropa memburuk.

Kini, militer Turki adalah yang kedua terbesar di antara anggota-anggota NATO lainnya.

Apa seruan AS?
Pelaksana tugas Menteri Pertahanan AS, Patrick Shanahan, pekan lalu menulis kepada Menhan Turki bahwa AS “kecewa” mendengar Turki mengirimkan sejumlah personel ke Rusia untuk menjalani pelatihan S-400.

Pejabat senior AS lainnya, Asisten Menteri Pertahanan, Ellen Lord, mengatakan kepada wartawan bahwa AS tidak ingin para teknisi Rusia mengakses sisi rentan F-35.

“Kami tidak ingin F-35 berada dekat S-400 dalam jangka waktu tertentu karena kemampuan memahami profil F-35 pada peralatan itu,” katanya.

Alih-alih S-400, AS menghendaki Turki membeli sistem rudal Patriot.

Apa yang dimaksud dengan S-400?
S-400 ‘Triumf” merupakan salah satu sistem rudal tercanggih yang diluncurkan dari darat ke udara.

Rudal yang diluncurkan dapat menjangkau jarak 400 km dan satu unit S-400 dapat menembak jatuh 80 target pada saat bersamaan.

Rusia mengklaim S-400 sanggup menyasar berbagai target di angkasa, mulai dari drone, pesawat yang terbang di beragam ketinggian, hingga rudal jarak jauh.

Bagaimana cara kerja S-400?

Radar pendeteksi obyek jarak jauh menyampaikan informasi ke kendaraan komando, yang bertugas melakukan perhitungan terhadap potensi target.
Target diidentifikasi dan kendaraan komando memerintah peluncuran rudal.
Data peluncuran dikirim ke kendaraan peluncur yang lokasinya paling baik dan rudal diluncurkan.
Radar menuntun rudal mencapai target.
(ADI)

Tokyo –
Perdana Menteri (PM) Jepang, Shinzo Abe, akan bertemu pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dan Presiden Iran, Hassan Rouhani, dalam kunjungan ke Teheran pekan ini. Kunjungan ini disebut sebagai upaya meredakan ketegangan antara Iran dengan Amerika Serikat (AS), sekutu Jepang.

Diketahui bahwa ketegangan antara Iran dan AS semakin meluas sekitar setahun setelah AS menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran, yang juga disepakati negara kekuatan global. Kesepakatan itu mengatur pembatasan program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi-sanksi.

Seperti dilansir Reuters, Selasa (11/6/2019), PM Abe akan berangkat ke Iran pada Rabu (12/6) besok. Selama berada di Teheran, PM Abe akan bertemu Presiden Rouhani pada Rabu (12/6) waktu setempat dan bertemu Khamenei pada Kamis (13/6) mendatang.

Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama ke Iran oleh seorang PM Jepang yang masih aktif menjabat dalam 41 tahun terakhir. Diketahui bahwa Jepang dan Iran selama ini memiliki hubungan dekat dan baru saja memperingati 90 tahun hubungan diplomatik kedua negara.

“Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, kami berencana mendorong Iran, kekuatan kawasan, untuk bergerak maju dalam meredakan ketegangan dalam pertemuan pemimpin tertinggi,” ucap Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, yang mengumumkan secara resmi kunjungan itu pada Selasa (11/6) ini.

Dituturkan Suga bahwa PM Abe telah berbicara dengan Presiden AS Donald Trump via telepon untuk membahas isu Iran.

Dalam kunjungan selama empat hari ke Jepang bulan lalu, Trump menyambut baik bantuan dari PM Abe untuk mengurusi isu Iran, setelah televisi nasional Jepang, NHK, melaporkan bahwa PM Abe mempertimbangkan kunjungan ke Teheran.

Para pakar menyebut rencana kunjungan PM Abe ke Iran itu sebagai ‘langkah berani’ bagi seorang pemimpin Jepang. Menurut sejumlah pakar diplomatik, PM Abe berada dalam posisi unik berkat hubungan dekatnya dengan Trump yang terjalin sejak pemimpin AS itu menjabat dan hubungan baik antara Jepang dengan Iran.

“Abe berupaya memainkan peran pembawa pesan dan meredakan ketegangan. Itu merupakan langkah berani. Saya pikir itu datang dari keyakinannya dalam hubungan personal dengan Trump,” sebut Toshihiro Nakayama selaku peneliti Jepang pada Wilson Center di Washington, AS.

Jepang diketahui mengharapkan stabilitas di kawasan Timur Tengah tetap terjaga, karena negara itu mengimpor minyak dari kawasan tersebut, meskipun telah berhenti membeli minyak Iran pada tahun ini karena sanksi AS.

Beberapa pakar sedikit mengecilkan prospek dari kunjungan itu. “Tujuan dari kunjungan ini bukan untuk mediasi. Ini pada dasarnya isu bilateral dan jika ada urusan tambahan untuk ditangani, kami akan melakukannya secara hati-hati,” sebut mantan diplomat Jepang, Kunihiko Miyake, dalam pernyataannya.

Kendati demikian, para pakar menyatakan bahwa PM Abe paling mungkin bisa membujuk Iran dan AS untuk kembali pada perundingan langsung.(ARF)

New Delhi –
Mengenaskan! Sedikitnya empat orang di India tewas akibat kepanasan saat bepergian dengan kereta api. Insiden ini terjadi saat India bagian utara tengah dilanda gelombang panas dalam dua pekan terakhir.

Seperti dilansir AFP, Selasa (11/6/2019), empat orang itu tewas saat bepergian dengan kereta api dari Agra, kota lokasi Taj Mahal, menuju Coimbatore yang ada di sebelah selatan India pada Senin (10/6) kemarin. Keempatnya diduga tewas akibat panas ‘tak tertahankan’.

“Panas tampaknya menjadi faktor penyebabnya. Ini sungguh disayangkan,” sebut juru bicara Otoritas Perkeretaapian India, Ajit Kumar Singh, kepada AFP

“Ketika kereta mendekati Jhansi, kami mendapat telepon dari staf yang ada di atas kereta bahwa satu penumpang tidak sadarkan diri,” tuturnya.

“Kami bergegas mengerahkan staf medis ke stasiun tapi mereka mendapati bahwa tiga penumpang telah meninggal dunia,” imbuh Singh.

Satu penumpang lainnya, sebut Singh, meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit setempat.

Diketahui bahwa suhu udara di wilayah Jhansi, Uttar Pradesh bagian utara, mencapai sekitar 45 derajat Celsius dalam beberapa hari terakhir.

Singh menyatakan bahwa rangkaian kereta bernama Kerala Express itu tidak mengalami masalah teknis, namun para penumpangnya tidak berada di dalam gerbong yang dilengkapi pendingin udara. Salah satu penumpang yang berada di gerbong yang sama menyebut kondisi di dalam kereta sangat gerah.

“Sesaat setelah kita meninggalkan Agra, panasnya menjadi tak tertahankan dan beberapa orang mulai mengeluhkan masalah pernapasan dan merasa gelisah,” ucap penumpang yang tidak disebut namanya itu, seperti dikutip televisi lokal, News18. “Sebelum kami mendapat bantuan, mereka ambruk,” imbuhnya.

Laporan News18 menyebut salah satu penumpang yang tewas akibat panas tak tertahankan berusia 81 tahun.

Sebagian besar wilayah India tengah dilanda suhu panas parah, dengan suhu di wilayah Rajashtan dilaporkan pernah naik di atas 50 derajat Celsius. Cuaca ekstrem ini memicu korban jiwa di beberapa wilayah.(ADI)

Hong Kong –
Pemimpin Hong Kong yang pro-China menegaskan dirinya tak ada rencana untuk membatalkan Rancangan Undang-undang (RUU) kontroversial yang mengizinkan ekstradisi ke daratan China. Penegasan disampaikan sehari setelah lebih dari 1 juta warga Hong Kong turun ke jalanan untuk memprotes RUU tersebut.

“Ini adalah undang-undang yang sangat penting yang akan membantu penegakan hukum dan juga memastikan Hong Kong memenuhi kewajiban internasional dalam penanganan kejahatan lintas perbatasan dan trans-negara,” tegas Chief Executive Hong Kong, Carrie Lam, kepada wartawan setempat seperti dilansir Channel News Asia, Senin (10/6/2019).

Pemerintah Hong Kong tengah mendorong sebuah RUU yang akan mengizinkan ekstradisi ke setiap yurisdiksi yang sebelumnya tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong, termasuk daratan China. RUU itu menuai protes luas dari banyak kalangan di Hong Kong, mulai dari kalangan pro-bisnis, pengacara hingga mahasiswa dan tokoh pro-demokrasi serta kelompok keagamaan.

Aksi protes pada Minggu (9/6) waktu setempat yang berawal damai, berakhir ricuh pada Senin (10/6) pagi. Ratusan demonstran bentrok dengan polisi yang menggunakan semprotan merica untuk memukul mundur mereka. Aksi protes itu digelar setelah berminggu-minggu munculnya kegusaran di kalangan pengusaha, diplomat dan praktisi hukum yang mengkhawatirkan RUU itu akan mengikis otonomi hukum Hong Kong.

Aksi protes yang digelar di depan gedung Dewan Legislatif di kawasan bisnis Hong Kong itu diklaim oleh penyelenggara diikuti oleh lebih dari 1 juta orang. Secara terpisah, Kepolisian Hong Kong menyebut aksi protes itu ‘hanya’ diikuti oleh 240 ribu orang.

Unjuk rasa tersebut membawa Hong Kong ke dalam krisis politik baru, menambah tekanan terhadap pemerintahan yang dipimpin Lam dan para pendukungnya di China. Sejumlah anggota parlemen veteran Hong Kong menyerukan agar Lam mengundurkan diri.

Namun dalam komentar pertamanya sejak unjuk rasa besar-besaran digelar, Lam menyatakan dirinya tidak berencana untuk mengubah isi RUU ataupun menariknya dari pembahasan Dewan Legislatif Hong Kong. “RUU itu akan kembali menjalani pembahasan kedua pada 12 Juni,” tegasnya.

Lam menyangkal dirinya mengabaikan protes besar-besaran dari warga Hong Kong. Dia menyatakan pemerintahannya telah memastikan bahwa kebebasan unik yang dimiliki Hong Kong tetap terlindungi dan menyatakan bahwa perlindungan HAM dalam RUU itu telah memenuhi standar internasional.

“Saya dan tim saya tidak mengabaikan pandangan apapun yang disampaikan terhadap Undang-undang yang sangat penting ini. Kami telah mendengar dan mendengar dengan penuh perhatian,” ucap Lam.

Secara terpisah, Kepala Sekretaris Administrasi Hong Kong, Matthew Cheung, menyatakan bahwa pemerintahan telah ‘meningkatkan’ keseluruhan RUU untuk merespons tuntutan sosial. “Saya harap bahwa dalam Dewan Legislatif, semua orang bisa melanjutkan diskusi secara jujur, damai dan rasional dan terus menindaklanjuti persoalan ini,” ucapnya merujuk pada pembahasan kedua RUU ekstradisi ini pada Rabu (12/6) mendatang.

Para pejabat AS dan Eropa merilis peringatan resmi, yang isinya sama seperti kegusaran lobi HAM dan pengusaha internasional, yang mengkhawatirkan perubahan akan melemahkan penegakan hukum di Hong Kong.

Hong Kong yang bekas koloni Inggris dan diserahkan kembali ke China tahun 1997 lalu, memiliki jaminan otonomi dan berbagai kebebasan termasuk sistem hukum terpisah dari daratan China. Banyak kalangan meyakini kebebasan ini menjadi aset terkuat Hong Kong selama ini.

Dalam editorialnya pada Senin (10/6) waktu setempat, surat kabar resmi China, China Daily, menyebut ‘kekuatan asing’ berupaya melukai China dengan memicu kekacauan di Hong Kong.

“Setiap orang dengan pikiran adil akan menganggap RUU yang diamandemen ini sebagai legislasi yang sah, bijaksana dan beralasan yang akan memperkuat aturan hukum Hong Kong dan penegakan hukum,” tulis China Daily.

Sementara Amnesty International menyebut RUU ekstradisi itu menjadi ancaman bagi HAM. “Jika diberlakukan, aturan hukum ini akan memperpanjang kemampuan otoritas daratan utama (China-red) untuk menargetkan para pengkritik, aktivis HAM, jurnalis, pekerja LSM dan siapa saja di Hong Kong, sama seperti yang mereka lakukan di wilayah mereka,” demikian pernyataan Amnesty International.(MAD)

New York –
Sebuah helikopter berjenis Agusta A109E mengalami kecelakaan dan terjatuh di sebuah atap gedung di Manhattan, New York, Amerika Serikat (AS). Helikopter tersebut sempat terbang selama 11 menit sebelum kecelakaan.

“Sekitar pukul 13.32 siang ini, helikopter lepas landas di heliport 34th Street dan sekitar 11 menit kemudian jatuh di seberang jalan dari tempat kita sekarang,” ujar Komisaris NYPD James O’Neill dalam jumpa pers, sebagaimana dilansir CNN, Selasa (11/6/2019).

Akibat dari kecelakaan, seorang pilot helikopter tewas dan kecelakaan sempat menimbulkan asap di atap gedung kantor di 7th avenue tersebut. Penyebab kecelakaan saat ini tengah didalami.

“Saat ini, FBI sedang bekerja dengan FAA dan NTSB untuk mengumpulkan info tambahan tentang pilot, kami yakin kami telah mengidentifikasi tentatif pesawat, jalur penerbangan, dan pemiliknya,” ujar O’Neill.

Ditambahkan Wali Kota New York City, Bill de Blaiso, bangunan tempat kecelakaan helikopter tidak memiliki helipad. Ia menyebut, tidak semestinya helikopter melakukan pendaratan di kawasan gedung-gedung di Manhattan.

“Helikopter tidak mendarat di gedung-gedung di Manhattan selama beberapa dekade,” katanya.(ARF)

Hong Kong –
Warga Hong Kong melakukan demonstrasi besar-besaran terkait rencana penerapan undang-undang ekstradisi. Demonstrasi ini disebut yang terbesar sejak tahun 1997.

Dilansir dari AFP, Senin (10/6/2019), demo tersebut terjadi pada Minggu (9/6) siang waktu setempat. Kerumunan massa memprotes rencana China yang memungkinkan ekstradisi ke daratan utama yang disebut menjerumuskan para pemimpin pro-Beijing ke dalam krisis.

Pihak yang mengorganisir aksi mengatakan ada lebih dari satu juta orang yang ikut unjuk rasa tersebut. Demo itu meminta pemerintah membatalkan undang-undang ekstradisi yang direncanakan.

Para pemimpin Hong Kong yang pro-Beijing mendorong RUU melalui badan legislatif yang akan memungkinkan ekstradisi ke yurisdiksi mana pun yang belum memiliki perjanjian – termasuk China. Namun, proposal itu memicu protes dan melahirkan oposisi yang menyatukan berbagai bagian kota.

“Pemerintah tidak dapat mengabaikan angka-angka ini. Jika mereka benar-benar memilih untuk tidak menanggapi tuntutan kami, kami tidak akan mengesampingkan lebih banyak tindakan,” kata pengunjuk rasa, Peter Chan (21) kepada AFP.

Selama lebih dari enam jam kerumunan orang ramai melewati kota sambil meneriakkan, ‘Singkirkan hukum kejahatan!’ dan ‘Oppose China extradition!’.

“Ada 1.030.000 orang di pawai hari ini,” kata seorang orator kepada kerumunan di luar gedung legislatif yang mendorong hiruk-pikuk sorak-sorai dan tepuk tangan ketika pendatang baru terus bergabung.

Polisi, yang memberikan angka yang jauh lebih rendah daripada penyelenggara. Polisi menyebut massa yang ikut demo berjumlah 240.000.

Belum jelas apakah kepemimpinan pusat keuangan saat ini akan bergerak sesuai tuntutan massa. Pemimpin kota yang ditunjuk, Carrie Lam, telah mempertaruhkan reputasi politiknya pada RUU tersebut.

Mengabaikan protes dapat memicu kemarahan atau bahkan kembali ke kerusuhan tahun 2014 ketika para demonstran pro-demokrasi mengambil alih persimpangan utama kota selama dua bulan. Penyelenggara demo mereka akan meningkatkan tindakan mereka jika pemerintah tidak membatalkan RUU tersebut.

Tapi mundurnya Lam mungkin akan menimbulkan perlawanan dan membuat marah Beijing. Beberapa pemimpin senior Partai Komunis di China telah menyuarakan dukungan untuk RUU tersebut.

Dalam sebuah pernyataan Minggu malam pemerintah menggambarkan protes itu sebagai contoh orang Hong Kong yang menggunakan kebebasan berekspresi mereka tetapi tidak memberi sinyal kompromi dan mendesak legislator untuk terus memperdebatkan RUU tersebut.

Pengacara, kelompok bisnis, aktivis, jurnalis, dan kekuatan barat semuanya menyuarakan kekhawatiran. Para pemimpin Hong Kong mengatakan UU itu diperlukan untuk menyumbat celah dan menghentikan kota itu menjadi tempat persembunyian bagi para buronan dari China.

Mereka mengatakan para pembangkang dan pengkritik tidak akan diekstradisi. Desakan terhadap keberadaan RUU itu sendiri disebut dibutuhkan demi secepatanya mengekstradisi seorang pria Hong Kong yang dicari di Taiwan karena membunuh pacarnya.

Tetapi para kritikus khawatir undang-undang itu akan melibatkan orang-orang di sistem pengadilan China yang tidak jelas dan terpolitisasi serta mengatakan pemerintah menggunakan kasus Taiwan sebagai Kuda Troya.

Pemerintahan Lam sendiri telah menghapus sembilan kejahatan ekonomi dari daftar pelanggaran yang dapat diekstradisi dan mengatakan hanya pelanggaran yang dituntut tujuh tahun atau lebih penjara yang akan dipertimbangkan. Permintaan hanya akan dipertimbangkan dari otoritas penuntutan tinggi Tiongkok.

Langkah-langkah itu mendapat sambutan hati-hati dari beberapa kelompok bisnis, tetapi yang lain menggunakan keputusan itu sebagai pengakuan diam-diam bahwa pengadilan Tiongkok tidak memihak.

Banyak dari pengunjuk rasa mengatakan mereka tidak lagi percaya pemerintah Hong Kong menepati janji bahwa kritikus tidak akan pernah dikirim ke China. Kecurigaan terhadap China sendiri diperburuk oleh serangkaian penghilangan orang-orang terkenal yang kemudian muncul dalam tahanan di sana, termasuk sekelompok penerbit dan seorang miliarder yang menghilang dari sebuah hotel terkenal.(ARF)