Osaka –
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dibuka hari Jumat (28/06) di Osaka, Jepang. Inilah pertemuan tingkat tinggi ekonomi terbesar dunia yang akan berlangsung dua hari. Indonesia adalah satu-satunya anggota ASEAN yang masuk dalam kelompok 20 negara ekonomi terbesar dunia ini.
Selain pertemuan pleno, ajang KTT G20 sering dijadikan ajang pertemuan bilateral yang dilakukan di sela-sela sidang KTT. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah melakukan pertemuan dengan tuan rumah Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.
Setelah bertemu dengan PM Jepang, Trump juga berbicara dengan Kanselir Jerman Angela Merkel. Berbicara kepada wartawan, Trump memuji hubungan dagang antara AS dan Jerman dan menyebut Merkel sebagai “teman baik saya.”
Angela Merkel mengatakan dia juga akan mengangkat masalah sengketa AS-Iran dan kebijakan kontraterorisme. Angela Merkel tiba di Osaka Jumat pagi, sehari setelah terlihat diserang gemetar di Berlin, ketika berdiri menghadiri pelantikan Menteri Kehakiman Jerman yang baru. Sehingga beberapa pihak di Jerman menyatakan khawatir dengan kondisi kesehatannya.
Presiden AS Donald Trump juga dijadwalkan bertemu langsung dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, Perdana Menteri India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
Sengketa dagang, Iran dan perubahan iklim
Salah satu agenda KTT G20 yang paling disorot adalah rencana pertemuan Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping yang dijadwalkan pada hari Sabtu (29/06).
Kedua negara saat ini terlibat dalam perang dagang yang sangat mengganggu perekonomian global. Donald Trump dan Xi Jinping kali terakhir bertemu muka di KTT G20 di Buenos Aires bulan Desember lalu.
Tema penting lain adalah ketegangan yang meningkat antara Washington dan Teheran, yang memicu kekhawatiran akan pecah perang baru di di Timur Tengah. AS menuduh Iran telah melakukan serangan gelap terhadap enam tanker minyak dalam beberapa minggu terakhir yang dibantah Teheran.
Minggu lalu Iran menembak jatuh sebuah pesawat nirawak (drone) AS yang dikatakannya terbang di atas wilayahnya, tetapi AS mengatakan drone itu berada di wilayah udara internasional. Donald Trump menyatakan dia sempat memerintahkan serangan balasan ke sasaran di Iran, namun membatalkannya pada menit-menit terakhir.
Para pemimpin dunia telah mendesak kedua negara untuk menyelesaikan pertikaian mereka secara damai. Trump mengatakan hari Jumat (28/06) di Jepang, dia “tidak terburu-buru” untuk mengakhiri konflik.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan dia akan meminta Trump untuk mempertimbangkan penundaan sanksi-sanksi terhadap Iran.
“Saya ingin meyakinkan Trump bahwa adalah kepentingannya juga untuk membuka kembali proses negosiasi, dan mundur dari sanksi-sanksi tertentu untuk memberikan kesempatan negosiasi.”
Perubahan iklim juga diharapkan akan menjadi tema yang kontroversial dalam agenda KTT G20. Prancis berniat mendorong komitmen kuat untuk membatasi emisi karbon dan ingin hal itu menjadi bagian dari pernyataan akhir bersama KTT G20.
Namun AS kelihatannya tidak akan setuju, mengingat bahwa Trump tahun lalu justru menarik diri dari Perjanjian Iklim Paris dari tahun 2015.(ADI)
Osaka –
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 jadi ajang ucapan selamat untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memenangi Pilpres kedua kalinya setelah dikuatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah kepala negara G20 mengucapkan selamat secara langsung kepada Jokowi.
Kepala Protokol Negara Andri Hadi, yang ikut mendampingi Jokowi selama di kegiatan KTT G20, mengatakan hampir semua kepala negara ataupun kepala pemerintahan yang menyampaikan ucapan selamat kepada Jokowi saat bertemu di arena KTT G20 di gedung INTEX Osaka, Jepang, Jumat (28/6/2019).
“Congratulation. Congratulation,” ucap Andri Hadi menirukan ucapan para kepala negara yang bertemu dengan Jokowi.
Andri mengatakan ucapan selamat tersebut disampaikan dalam berbagai kesempatan. “Baik saat menunggu official welcome dan family photo maupun ketika para kepala negara atau kepala pemerintahan akan memulai Leader’s Side Event,” katanya.
Para kepala negara atau kepala pemerintahan yang memberikan ucapan di antaranya yakni Presiden Amerika Serikat Donald Trump, PM Jepang Shinzo Abe, Putra Mahkota Kerajaan Saudi Mohammad bin Salman, PM Kanada Justin Trudeau, PM Australia Scott Morrison PM Belanda Mark Rutte, Presiden Prancis Emmanuel Macron, PM Italia Giuseppe Conte, PM Inggris Theresa May, dan Presiden Spanyol Pedrosan Chez.
“Turut juga memberi ucapan selamat Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres,” katanya.(NGO)
Ottawa –
Dua kapal Angkatan Laut Kanada mengalami insiden dengan sejumlah jet tempur China saat berlayar melintasi Laut China Timur, pekan ini. Kapal militer Kanada itu dilaporkan terkena ‘buzzed’ atau ‘dengungan’ dari jet-jet tempur China.
Militer Kanada dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP, Jumat (28/6/2019), juga menyebut sebuah helikopter milik Angkatan Laut Kanada juga dilaporkan menjadi target ‘laser’ yang terdeteksi dari sebuah kapal nelayan di sekitar perairan tersebut.
Dinyatakan tidak ada korban luka maupun kerusakan dalam insiden ini.
Pengungkapan insiden ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Kanada dan China terkait penangkapan pejabat eksekutif raksasa telekomunikasi China, Huawei, pada Desember 2018 serta penahanan dua warga Kanada oleh China yang dipandang sebagai aksi balasan.
Kementerian Pertahanan Kanada menegaskan bahwa satu kapal frigate HMCS Regina dan satu kapal pendukung Asterix berlayar di ‘perairan internasional di Laut China Timur’ ketika dua jet tempur Su-30 milik China terbang di dekat mereka.
“Melewati kapal dalam jarak sekitar 300 meter dan ketinggian sekitar 100 kaki (30 meter),” sebut Kementerian Pertahanan Kanada dalam pernyataannya.
Insiden ‘buzzing’ atau ‘dengungan’ dari jet tempur China disebut terjadi pada Senin (24/6) lalu, sekitar pukul 15.30 waktu setempat.
Tidak hanya itu, disebutkan juga bahwa kapal-kapal militer Kanada dibayangi oleh sejumlah kapal dan pesawat China ketika kapal-kapal itu transit melewati kawasan maritim tersebut. Kendati demikian, Kementerian Pertahanan Kanada masih menyebut interaksi itu ‘profesional’.
Kapal-kapal militer Kanada yang melewati Laut China Timur itu diketahui baru saja melakukan kunjungan ke Teluk Cam Ranh di Vietnam dan bergerak di Asia Timur untuk bergabung dengan upaya sejumlah negara mencegah pelanggaran sanksi-sanksi PBB oleh Korea Utara (Korut).
Diketahui bahwa hubungan antara Kanada dan China memburuk setelah Chief Financial Officer Huawei, Meng Wanzhou, ditangkap di Vancouver tahun lalu. Beberapa hari kemudian, China menangkap dua warga Kanada, mantan diplomat Michael Kovrig dan pengusaha Michael Spavor, dalam langkah yang dipandang sebagai balasan.
Baik Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau maupun Presiden China Xi Jinping sama-sama menghadiri KTT G20 di Jepang pekan ini. Kedua pemimpin negara sudah sejak lama tak saling bicara.(NOV)
Den Haag –
Seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyerukan pemerintah Myanmar untuk memberikan status kewarganegaraan kepada minoritas muslim Rohingya.
Seperti diketahui, warga Rohingya telah tinggal di Myanmar selama beberapa generasi, namun mereka tidak mendapatkan kewarganegaraan dan dijuluki sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, yang juga tidak mengakui mereka sebagai warga negaranya.
Ribuan warga Rohingya dilaporkan dibunuh, terluka, ditangkap atau diperkosa oleh tentara-tentara Myanmar dan massa antara November 2016 dan Agustus 2017 dalam apa yang oleh PBB disebut sebagai genosida. Sekitar 800 ribu warga Rohingya lainnya telah melarikan diri ke Bangladesh dan terpaksa tinggal di kamp-kamp kumuh penuh sesak. Bahkan mereka terancam akan dipulangkan paksa ke Myanmar.
Tahun lalu, sebuah misi pencari fakta PBB menyatakan bahwa kekerasan terhadap Rohingya dirancang dengan “niat genosida.”
“Saya telah melihat banyak kebrutalan di berbagai bagian karir saya, tetapi pemerkosaan dan pengusiran paksa Rohingya benar-benar mengguncang saya,” kata Radhika Coomaraswamy, anggota misi pencari fakta PBB tersebut seperti dilansir dari kantor berita AFP, Kamis (27/6/2019).
Hal tersebut disampaikan Coomaraswamy dalam konferensi global tentang ketiadaan kewarganegaraan di Den Haag, Belanda, di mana nasib warga muslim Rohingya menjadi sorotan.
Coomaraswamy mengatakan, ketiadaan kewarganegaraan merupakan akar dari krisis “mengerikan” itu.
“Sebelum Anda memaksa orang-orang kembali ke Myanmar, Anda harus memastikan kondisinya tepat dan Rohingya akan mendapatkan arah yang jelas untuk kewarganegaraan,” kata pejabat PBB tersebut. “Masalahnya adalah desa-desa mereka telah dibuldoser — tanpa ada pohon yang masih berdiri,” ujar Coomaraswamy.(ARF)
Teheran –
Ketua Parlemen Iran Ali Larijani mengancam reaksi yang lebih keras, seminggu setelah Iran menembak jatuh pesawat tak berawak Amerika Serikat yang disebutnya telah melanggar wilayah teritorial Iran.
“Menembak jatuh drone mereka adalah pengalaman baik bagi mereka untuk menghindari agresi terhadap perbatasan kami,” kata Ali Larijani sebagaimana dikutip kantor berita Tasnim, yang dekat dengan pemerintah Iran.
“Reaksi Iran akan lebih keras lagi jika mereka mengulangi kesalahan mereka melanggar perbatasan kita,” tambahnya.
AS bersikeras bahwa drone itu terbang di wilayah internasional, ketika ditembak pasukan Garda Revolusi Iran. Presiden AS Donald Trump mengatakan telah memerintahkan serangan udara balasan ke beberapa target di Iran, namun membatalkannya 10 menit sebelum serangan dilakukan. Trump mengatakan ingin mencegah korban tewas akibat serangan balasan itu.
Iran tuntut AS kembali ke Kesepakatan Atom
Presiden Iran Hassan Rouhani hari Rabu (26/6) mengatakan, Amerika Serikat harus mencabut sanksi terhadap Iran dan kembali ke Kesepakatan Atom dari tahun 2015 untuk mengurangi ketegangan yang meningkat antara kedua negara.
“Kembali ke Perjanjian Atom adalah cara terpendek untuk mengamankan kepentingan semua pihak … dan juga baik untuk dunia, kawasan dan terutama perjanjian non-proliferasi internasional,” kata Rouhani.
Amerika Serikat tahun lalu secara sepihak menarik diri dari Kesepakatan Atom dan kembali memberlakukan sanksi-sanksi ekonomi. Namun Jerman, Prancis dan Inggris tidak setuju dengan langkah itu dan menyatakan tetap akan berpegang pada kesepakatan yang ditandatangani oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman.
Kesepakatan Atom tahun 2015 mengatur pencabutan sebagian sanksi terhadap Iran sebagai imbalan atas langkahnya membatasi program nuklirnya. Donald Trump mengatakan kesepakatan itu tidak memadai untuk menghentikan ambisi nuklir Iran dan menuntut perundingan baru dengan AS.
“Kami hanya bisa memberi tahu orang Amerika bahwa jalan Anda adalah kesalahan,” kata Rouhani.
“Tidak akan tunduk”
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei menandaskan: “Rakyat Iran tidak akan pernah tunduk pada pemerintah yang paling dibenci dan jahat di dunia.” Ucapan itu juga dimuat di situs internetnya.
Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan dia membatalkan rencana untuk membom Iran sebagai balasan atas penembakan drone AS oleh Garda Revolusi Iran.
Insiden itu terjadi setelah sebelumnya terjadi serangan gelap terhadap beberapa kapal tanker minyak komersial di Teluk Persia. AS dan sekutunya menuduh Iran berada dibalik serangan itu.(ADI)
Washington DC –
Sebuah masalah baru ditemukan di dalam sistem komputer pesawat Boeing 737 MAX yang sedang di-grounded secara global. Masalah ini diperkirakan akan memperpanjang penundaan dalam upaya mengembalikan Boeing 737 MAX ke udara.
Seperti dilansir CNN, Kamis (27/6/2019), adanya masalah baru diungkapkan oleh dua sumber yang memahami uji coba terhadap sistem komputer Boeing 737 MAX baru-baru ini.
Menurut salah satu sumber ini, masalah baru ditemukan saat dilakukan serentetan penerbangan simulator untuk menguji software baru yang dikembangkan Boeing. Masalah baru pada sistem komputer Boeing 737 MAX ini disebut bisa mendorong pesawat ke bawah saat ada di udara.
Diketahui bahwa versi terbaru pesawat buatan Boeing ini di-grounded secara global sejak Maret, setelah terjadi dua kecelakaan dalam jangka waktu kurang dari lima bulan. Dua pesawat Boeing 737 MAX yang digunakan Lion Air JT 610 dan Ethiopian Airlines ET 302 terjatuh saat akan lepas landas dan menewaskan total 346 orang.
Dua kecelakaan itu masih dalam penyelidikan menyeluruh, namun laporan-laporan awal menunjukkan bahwa sistem stabilisasi baru mendorong kedua pesawat hingga menukik tajam dan tidak bisa dikendalikan oleh pilot. Dalam bahasa dunia penerbangan, masalah ini disebut sebagai ‘runaway stabilizer trim’.
Runaway stabilizer trim merupakan malfungsi yang terjadi saat Trimmable Horizontal Stabiliser (THS) atau ekor pesawat horisontal — bagian pada ekor pesawat keseluruhan — gagal berhenti pada posisi yang ditentukan dan terus bergerak ke atas atau bawah.
Pihak Boeing telah menyatakan pihaknya bisa memutus rantai kejadian yang menyebabkan dua kecelakaan fatal Lion Air dan Ethiopian Airlines, dengan melakukan perbaikan software yang akan membatasi potensi sistem stabilisasi.
Dalam uji coba simulator terbaru, pilot-pilot pemerintah mendapat bahwa kegagalan mikroprosesor bisa mendorong hidung pesawat ke arah daratan. Tidak diketahui pasti apakah mikroprosesor turut memainkan peran dalam dua kecelakaan Boeing 737 MAX sebelumnya. Mikroprosesor merupakan sebuah sirkuit terpadu atau integrated circuit (IC) yang dipakai sebagai otak utama dalam sistem komputer.
Saat menguji coba potensi kegagalan mikroprosesor dalam simulasi, salah satu sumber menyebutkan bahwa situasinya menjadi ‘sulit bagi pilot penguji untuk mengatasinya dalam hitungan detik’.
“Dan jika Anda tidak bisa mengatasinya dalam hitungan detik, maka itu menjadi risiko yang tidak masuk akal,” sebut sumber tersebut.
Para teknisi Boeing kini tengah berupaya mengatasi masalah ini, yang jelas berdampak pada penundaan lebih panjang dalam proses sertifikasi ulang Boeing 737 MAX. “Keselamatan pesawat-pesawat kami menjadi prioritas tertinggi Boeing,” tegas pihak Boeing dalam pernyataannya.
Sumber-sumber mengatakan bahwa para teknisi Boeing sedang berusaha mencari tahu apakah masalah mikroprosesor ini bisa diperbaiki dengan memprogram ulang software, atau apakah mengganti mikroprosesor fisik pada setiap pesawat Boeing 737 MAX memang diperlukan.(ARF)
Washington –
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa dirinya menghindari berperang dengan Iran, namun jika terjadi perang, maka itu tidak akan melibatkan pasukan darat.
Trump menyatakan bahwa perang antara AS dan Iran tak akan berlangsung lama. “Itu tak akan berlangsung sangat lama, saya bisa katakan itu,” kata Trump dalam wawancara di Fox News seperti dilansir dari kantor berita AFP, Kamis (27/6/2019).
“Saya tidak bicara tentang pasukan darat. Saya tidak mengatakan kita akan mengirimkan sejuta tentara,” tutur Trump. “Saya cuma mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi, itu tak akan berlangsung sangat lama,” imbuhnya.
Trump juga membela keputusannya membatalkan serangan militer terhadap Iran di menit-menit akhir, setelah pasukan elite Iran, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) menembak jatuh sebuah drone militer AS pekan lalu.
“Saya sangat baik kepada mereka (Iran). Mereka menembak jatuh drone kita. Saya memutuskan untuk tidak membunuh banyak warga Iran,” ujar Trump.
“Saya mengenal banyak orang Iran. Saya sangat menyukai orang Iran, dan hal itu juga berperan dalam keputusan Anda. Mereka umat manusia. Mereka warga. Saya tidak ingin membunuh 150 orang,” imbuhnya.
Sebelumnya, Trump telah menyetujui untuk melakukan serangan militer ke sejumlah target Iran. Pada Kamis (20/6) malam, antara pukul 19.00 hingga 20.00 waktu AS, personel-personel militer AS di kawasan Teluk melakukan persiapan akhir untuk serangan udara. Dalam hitungan menit sebelum serangan dilancarkan, Trump sekali lagi bertemu dengan tim penasihat dan jajaran pejabat militer AS. Ini menjadi kesempatan terakhir Trump sebagai Presiden AS untuk menyatakan keberatan atas operasi militer itu dan membatalkannya. Momen ini diceritakan Trump dalam wawancara terbaru dengan program NBC ‘Meet the Press’.
“Mereka datang sekitar setengah jam sebelumnya. Dan mereka berkata, ‘Pak, kami siap. Kami membutuhkan keputusan.’ Saya katakan, ‘Saya ingin tahu sesuatu sebelum Anda pergi. Berapa banyak orang yang akan tewas, dalam hal ini, warga Iran?'” tutur Trump merujuk pada jajaran pejabat tinggi militer AS.
“Mereka berkata — datang kembali, mereka berkata, ‘Pak, kira-kira 150 (orang tewas).’ Dan saya berpikir sejenak dan saya berkata, ‘Anda tahu, mereka (Iran-red) menembak jatuh sebuah drone tanpa awak, pesawat, apapun namanya. Dan di sini, kita duduk dengan (membahas) 150 orang tewas.’ Saya tidak menyukainya. Saya pikir — saya pikir itu tidak sepadan,” terang Trump soal alasan yang mendasarinya membatalkan rencana serangan itu.
Seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa selama proses pengambilan keputusan, Trump sangat terlibat dan sangat serius. Trump, sebut pejabat itu, sangat memahami bahwa militer tidak bisa memprediksi apa respons Iran jika serangan dilancarkan dan tetap menjadi perhatian penting untuk tak memperluas perang.
Jajaran militer AS disebut merasa lega karena Trump tidak mengambil keputusan penting, yakni melancarkan serangan, yang didasari ketidakpastian. (ADI)
Seoul –
Sebuah mobil sedan yang membawa puluhan kaleng gas di dalamnya, menabrak gerbang depan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Seoul, Korea Selatan (Korsel). Seorang pria yang mengemudikan mobil itu ditangkap polisi setempat.
Dituturkan Kepolisian Seoul, seperti dilansir AFP, Rabu (26/6/2019), bahwa pengemudi mobil itu ditangkap di lokasi kejadian. Kantor berita Korsel, Yonhap News Agency, menyebut pengemudi mobil itu merupakan seorang pria berusia 40 tahun dengan marga Park.
Menurut kepolisian setempat, mobil sedan warna putih yang dikemudikan pria itu tiba-tiba berbelok dan menabrak gerbang kedutaan. Akibat insiden ini, sebagian pintu gerbang kedutaan mengalami kerusakan.
Saat melakukan pemeriksaan lebih lanjut, polisi menemukan sedikitnya 28 kaleng gas butana di dalam mobil tersebut.
Tidak ada korban luka dalam insiden ini. Para penyidik setempat masih mencari tahu motif pengemudi mobil itu menabrak gerbang Kedubes AS.
Insiden ini terjadi beberapa hari sebelum Presiden AS Donald Trump kembali berkunjung ke Seoul. Diketahui bahwa Trump dijadwalkan untuk mengunjungi Korsel pada akhir pekan ini, setelah menghadiri KTT G20 di Osaka, Jepang.
Awal pekan ini, seorang pejabat Korsel menuturkan kepada wartawan bahwa Trump mempertimbangkan untuk mengunjungi langsung zona demiliterisasi yang memisahkan Korsel dan Korea Utara (Korut).(DON)
London –
Pemerintah Inggris melarang penjualan peralatan pengendali massa seperti gas air mata ke Hong Kong. Hal ini menyusul sempat adanya aksi demo menentang RUU ekstradisi di Hong Kong.
Dilansir dari Reuters, Selasa (25/6/2019) Inggris juga meminta pemerintah Hong Kong melangsungkan penyelidikan terhadap demo kekerasan yang terjadi. Dalam demo menentang RUU ini, polisi Hong Kong menembakkan peluru karet dan gas air mata kepada demonstran.
“Apa yang terjadi di Hong Kong adalah, saya pikir bagi kita semua, tes lakmus tentang arah perjalanan yang ditempuh Tiongkok,” ujar Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt.
“Saya hari ini mendesak pemerintah Hong Kong, untuk membangun investigasi yang kuat dan independen ke dalam adegan kekerasan yang kita lihat,” sambungnya.
Hunt menyebut, pihaknya tidak akan mengeluarkan izin untuk ekspor peralatan pengendali massa. Izin ini akan dicabut hingga masalah hak asasi manusia di Hong Kong ditangani secara menyeluruh.
“Hasil investigasi itu akan menginformasikan penilaian kami terhadap aplikasi lisensi ekspor di masa mendatang kepada polisi Hong Kong,” kata Hunt.
Sebelumnya, penyelenggara aksi RUU Ekstradisi mengklaim unjuk rasa ini diikuti 2 juta demonstran (17/6). Angka dari penyelenggara unjuk rasa, Civil Human Rights Front, itu tidak diverifikasi secara independen. Namun dikonfirmasikan sebagai unjuk rasa terbesar dalam sejarah Hong Kong. Pihak kepolisian memberikan angka lebih rendah, yakni hanya 338 ribu orang yang ikut unjuk rasa.
Unjuk rasa digelar oleh warga Hong Kong setelah pemimpin Hong Kong, Carrie Lam mengumumkan penangguhan pembahasan RUU ekstradisi yang akan mengizinkan ekstradisi ke China daratan. Keputusan Lam untuk menunda pembahasan RUU ekstradisi hingga waktu tak terbatas, ditambah permintaan maaf yang disampaikannya kepada publik, tidak membuat para demonstran menghentikan aksi demo mereka.(MAD)
Gaza City –
Israel kembali memblokir penyaluran bahan bakar ke Jalur Gaza. Pemblokiran dilakukan setelah ada kiriman ‘balon api’ dari wilayah Gaza.
Seperti dilansir AFP, Selasa (25/6/2019), pemblokiran untuk aktivitas penyaluran bahan bakar ini diumumkan Kementerian Pertahanan Israel pada Selasa (25/6) waktu setempat. Balon-balon api atau balon yang dipasangi objek yang dibakar itu dilaporkan memicu kebakaran di wilayah perbatasan Israel-Gaza.
“Menindaklanjuti pengiriman balon-balon api dari Jalur Gaza menuju wilayah Israel,” demikian pernyataan COGAT, departemen yang bertanggung jawab atas urusan sipil Palestina pada Kementerian Pertahanan Israel.
Dalam pernyataannya, COGAT menyebut penyaluran bahan bakar melalui perlintasan barang di Karem Shalom dihentikan sejak Selasa (25/6) pagi waktu setempat. Ditegaskan oleh COGAT bahwa penyaluran akan tetap diblokir ‘hingga pemberitahuan lebih lanjut’.
Balon-balon yang dipasangi objek yang dibakar — terkadang dipasangi peledak — kerap diterbangkan melintasi perbatasan Gaza oleh para demonstran Palestina. Aksi ini dimaksudkan untuk memicu kebakaran di lahan-lahan pertanian Israel dekat perbatasan.
Selama unjuk rasa rutin yang digelar tahun lalu, balon-balon api dari Gaza telah memicu ratusan kebakaran di wilayah Israel. Jumlahnya mulai berkurang dalam beberapa bulan terakhir.
Penyaluran bahan bakar, yang dikoordinasikan dengan PBB dan dibayar oleh Qatar, disepakati pada akhir tahun 2018 lalu sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang menguasai Gaza.
Kesepakatan itu membantu dalam meningkatkan suplai listrik di Gaza, di mana menurut PBB, saat ini warga setempat menerima aliran listrik sekitar 12 jam setiap harinya. Sebelumnya, suplai listrik harian untuk warga Gaza hanya mencapai enam jam atau kurang dari itu.
Israel memberlakukan blokade terhadap Gaza selama lebih dari satu dekade terakhir. Dalam pernyataannya, Israel bersikeras blokade diperlukan untuk mengisolasi Hamas yang telah terlibat tiga kali perang dengan negara Yahudi itu. Namun para pengkritik menyebutnya sebagai hukuman kolektif untuk 2 juta warga Gaza.(ARF)