Islamabad –
Dua kereta api bertabrakan di wilayah Pakistan bagian tengah. Nahas, sedikitnya 11 orang tewas dan lebih dari 60 orang lainnya mengalami luka-luka.
Seperti dilansir AFP dan Reuters, Kamis (11/7/2019), tabrakan dua kereta api ini terjadi di area Sadiqabad yang masuk dalam distrik Rahim Yar Khan di Provinsi Punjab pada Kamis (11/7) waktu setempat.
Seorang pejabat senior pemerintahan Pakistan mengatakan, satu rangkaian kereta penumpang yang melaju dari kota Lahore, Pakistan bagian timur menabrak sebuah rangkaian kereta barang yang sedang berhenti di sebuah perlintasan kereta.
Dituturkan kepolisian setempat bahwa para petugas penyelamat berupaya membebaskan korban luka dengan memotong besi pada gerbong-gerbong yang ringsek. Puluhan orang yang mengalami luka-luka dilarikan ke rumah sakit setempat.
Otoritas setempat menyebut 11 orang tewas dalam kecelakaan ini. Sedangkan pejabat kepolisian setempat, Omar Salamat, menyebut sekitar 66 penumpang mengalami luka-luka.
Perdana Menteri (PM) Pakistan, Imran Khan, merilis pernyataan yang isinya menyampaikan belasungkawa mendalam untuk para korban. PM Khan juga menyalahkan infrastruktur perkeretaapian yang telah menua, sehingga memicu kerusakan karena buruknya perawatan dan minimnya investasi.
“Telah meminta Menteri Perkeretaapian untuk mengambil langkah-langkah darurat untuk menghadapi pengabaian infrastruktur perkeretaapian selama bertahun-tahun dan memastikan standar keselamatan,” ujar PM Khan dalam pernyataan via Twitter.
Tayangan televisi setempat menunjukkan kondisi lokomotif maupun gerbong kereta yang rusak parah akibat tabrakan ini. Petugas penyelamat dan warga setempat menggunakan alat pemotong besi dan crane dalam upaya evakuasi para korban.
Penyebab tabrakan maut ini masih dalam penyelidikan otoritas setempat. Namun Menteri Perkeretaapian, Sheikh Rasheed Ahmed, menduga kesalahan manusia diyakini sebagai penyebabnya.
“Saya telah memerintahkan dilakukannya penyelidikan. Penyelidikan itu akan selesai dalam dua hingga tiga hari,” ucap Sheikh Rasheed kepada media setempat, Geo Television. Sheikh Rasheed juga mengumumkan kompensasi pemerintah untuk keluarga korban tewas dan korban luka, namun jumlahnya tidak diungkap lebih lanjut.
Bulan lalu, enam orang tewas setelah sebuah kereta barang bertabrakan dengan sebuah kereta penumpang di Hyderabad, yang berjarak 165 kilometer dari Karachi.(ARF)
Chicago –
Kepala program Boeing 737 MAX, yang pesawatnya di-grounded secara global usai dua tragedi maut, berencana untuk pensiun dalam waktu dekat. Rencana pensiun ini diumumkan saat Boeing tengah berupaya mengesankan otoritas penerbangan agar Boeing 737 MAX bisa kembali mengudara.
Diketahui bahwa Boeing 737 MAX yang merupakan pesawat terbaru dan paling laku buatan Boeing, tengah di-grounded secara global usai terlibat dua tragedi jatuhnya Lion Air JT 610 pada Oktober 2018 dan Ethiopian Airlines ET 302 pada Maret 2019 yang menewaskan total 346 orang.
Seperti dilansir AFP, Jumat (12/7/2019), Eric Lindblad yang memimpin program Boeing 737 MAX sejak Agustus 2018, diumumkan akan mundur dari jabatannya dan akan bekerja sama dengan penggantinya selama masa transisi. Rencana pensiun Lindblad ini diumumkan oleh Presiden Pesawat Terbang Komersial pada Boeing, Kevin McAllister, dalam memo kepada staf-staf Boeing pada Kamis (11/7) waktu setempat.
Di sisi lain, rencana pensiun Lindbland ini menandai pengunduran diri paling high-profile dari kalangan pejabat senior eksekutif Boeing sejak 737 MAX di-grounded secara global pada pertengahan Maret lalu.
Pihak Boeing telah meminta maaf atas tragedi maut Lion Air dan Ethiopian Airlines dan mengakui adanya kegagalan komunikasi dengan otoritas-otoritas penerbangan. Namun para pejabat tinggi Boeing, termasuk CEO Dennis Muilenburg, masih tetap menjabat di tengah krisis yang dialami raksasa dirgantara Amerika Serikat (AS) ini.
“Ini merupakan masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kita, mengingat fokus utama kita tetap pada kembali mengudaranya 737 MAX dan mengutamakan kualitas dan keamanan dalam segala hal yang kita lakukan,” sebut McAllister dalam memo tersebut.
Boeing dikritik besar-besaran dan secara luas atas pengembangan pada 737 MAX, khususnya untuk sistem penanganan penerbangan yang disebut Sistem Augmentasi Karakteristik Manuver atau MCAS yang dipandang sebagai faktor yang berkontribusi pada tragedi maut Lion Air dan Ethiopian Airlines.
Dalam memonya, McAllister memuji Lindblad yang disebutnya memiliki ‘kepemimpinan yang kuat dan semangat tanpa lekang dimakan waktu’ sejak memimpin program Boeing 737 MAX kurang dari setahun lalu.
“Lindblad mengungkapkan kepada saya soal keinginannya untuk pensiun tahun lalu dan kita sekarang akan memulai rencana transisi yang bijaksana dan lancar,” tulis McAllister dalam memonya.
Mark Jenks yang disebut sebagai pejabat veteran Boeing, disebutkan akan menggantikan Lindblad. Sebelumnya Jenks memimpin upaya Boeing dalam mengembangkan pesawat komersial ukuran sedang. Memo itu tidak menyebut lebih lanjut waktu serah terima jabatan antara Lindblad dan Jenks.
Lebih lanjut, McAllister menyebut pejabat eksekutif Boeing lainnya, Mike Sinnett, yang banyak mengurusi strategi produk dan pengembangan pesawat terbang di masa depan, akan memikul tugas-tugas Jenks untuk sementara, sembari upaya untuk mengembalikan Boeing 737 MAX ke layanan terus dilakukan.
Diketahui bahwa Boeing telah mengembangkan perbaikan software untuk sistem MCAS pada Boeing 737 MAX. Namun pesawat jenis itu belum mendapatkan izin dari otoritas penerbangan, khususnya Otoritas Penerbangan Federal AS atau FAA untuk kembali mengudara.
Akhir bulan lalu, FAA menemukan masalah baru saat melakukan uji coba simulator pada Boeing 737 MAX. FAA meminta Boeing segera memperbaiki masalah itu, yang disinyalir akan semakin memperpanjang grounding terhadap 737 MAX.(MAD)
Kanada –
Seorang pria terseret air terjun Niagara. Dia kemudian ditemukan dalam keadaan hidup, duduk di bebatuan sungai di bawahnya tanpa luka yang mengancam nyawa.
Dilansir AFP, Kamis (11/7/2019), kepolisian Taman Air Terjun Niagara awalnya merespons panggilan pada Selasa (9/7) pukul 04.00 pagi waktu setempat. Polisi menerima kabar tentang ‘pria dalam krisis’ di tepi Air Terjun Horseshoe, terjun setinggi 188 kaki (57 meter).
Ketika mereka tiba, polisi menyebut pria itu memanjat dinding penahan ke sungai dan kemudian tersapu ke tepi air terjun.
“Si lelaki ditemukan duduk di bebatuan setelah pencarian di sungai tanpa cedera yang mengancam keselamatan,” bunyi laporan polisi.
Pria yang belum teridentifikasi itu berakhir di sisi air terjun Kanada yang mengangkangi perbatasan Amerika Serikat-Kanada.
Insiden tersebut merupakan yang keempat kalinya seorang dewasa bisa bertahan hidup di Niagara tanpa pengaman, menurut laporan berita setempat.
Selain itu, pada 1960, seorang bocah 7 tahun masuk ke air terjun Horseshoe hanya dengan jaket pelampung setelah kecelakaan perahu dan kemudian diselamatkan dari air yang bergelombang dengan menggunakan ban dari kapal tur.(NOV)
Washington –
Militer AS bertujuan ingin membentuk koalisi angkatan laut dengan sekutunya untuk menjamin kebebasan bergerak bagi kapal-kapal komersial di perairan strategis sekitar Semenanjung Arab.
Washington menyalahkan Iran dan menuduh Garda Revolusi Iran berada dibalik serangan terhadap kapal-kapal komersial baru-baru ini.
Militer AS mengumumkan hari Selasa (9/7), AS akan menjamin “penguasaan dan pengawasan maritim dan pengintaian”. Sedangkan anggota koalisi akan bertugas memberikan perlindungan kepada kapal-kapal komersial yang berlayar di bawah bendera masing-masing negara.
Jalur komersial sepertiga kebutuhan minyak dunia
Patroli akan dilakukan di jalur pelayaran yang dianggap sangat rentan saat ini, seperti Selat Hormuz, Teluk Persia dan Teluk Oman. Pengawasan juga akan dilakukan untuk kawasan Bab el Mandeb, yang memisahkan Yaman dari Tanjung Afrika.
“Kami sekarang terlibat dengan sejumlah negara untuk melihat apakah kami dapat mengumpulkan koalisi yang akan memastikan kebebasan pelayaran baik di Selat Hormuz dan Bab el Mandeb,” kata Jenderal Marinir Joseph Dunford, Kepala Staf gabungan AS.
“Selama beberapa minggu ke depan kami akan mengidentifikasi negara mana yang memiliki kemauan politik untuk mendukung inisiatif itu, dan kemudian kita akan bekerja secara langsung dengan militer untuk mengidentifikasi kemampuan khusus yang akan mendukung itu,” kata Dunford.
Hampir sepertiga dari minyak dunia diangkut melalui kawasan laut ini, yang dalam beberapa minggu terakhir dilanda ketegangan. AS menyalahkan Iran bertanggung jawab atas berbagai serangan terhadap tanker minyak. Sementara Teheran menembak jatuh sebuah pesawat pengintai militer tanpa awak(drone) milik AS, yang mereka sebut telah melanggar wilayah udaranya.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bulan lalu, dia berharap lebih dari 20 negara akan bekerja sama untuk membangun keamanan maritim di kawasan itu, termasuk sekutu AS Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.(MAD)
Tel Aviv –
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan peringatan pada Iran. Diingatkannya, jet-jet tempur Israel bisa mencapai ke mana pun di Timur Tengah, termasuk Iran.
“Baru-baru ini, Iran telah membuat ancaman soal kehancuran Israel,” ujar Netanyahu di pangkalan udara Nevatim di Israel selatan seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (10/7/2019).
Netanyahu mengunjungi pangkalan Angkatan Udara Israel tersebut pada Selasa (9/7) waktu setempat untuk menginspeksi jet-jet tempur F-35 yang diproduksi perusahaan Amerika Serikat, Lockheed Martin.
“Sebaiknya diingat bahwa pesawat-pesawat ini bisa mencapai ke mana saja di Timur Tengah, termasuk Iran dan tentunya Suriah,” imbuh pemimpin negeri Yahudi itu.
Sebelumnya, Netanyahu telah mengeluarkan serangkaian statemen keras terhadap Iran dalam beberapa pekan terakhir. Pernyataan itu dilontarkan setelah pemerintah Iran memutuskan untuk melanggar sejumlah komitmen sesuai kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan negara-negara besar di dunia. Juga setelah serangkaian serangan terhadap kapal-kapal tanker minyak di kawasan Teluk yang menurut Israel dan Amerika Serikat, didalangi oleh Iran. Pemerintah Iran telah membantah tudingan tersebut.
Pada Minggu (7/7) lalu, Netanyahu menyebut keputusan Iran untuk melampaui batasan pengayaan uranium yang ditetapkan dalam kesepakatan nuklir 2015 sebagai “langkah yang sangat berbahaya”. Dia pun menyerukan negara-negara Eropa untuk merespons dengan menjatuhkan sanksi pada Iran.(ARF)
Berlin –
Jaksa penuntut di wilayah Ruhr hari Senin (8/7) mengumumkan telah menahan seorang anak berusia 14 tahun karena dicurigai melakukan pemerkosaan. Mengingat beratnya tuduhan saat ini, dan dua laporan sebelum pelecehan seksual sebelumnya, polisi sudah lebih dulu menahan anak itu.
Seluruhnya ada tiga anak berusia 14 tahun dan dua anak berusia 12 tahun yang diperiksa di kota Mülheim an der Ruhr Jumat lalu (5/7) atas dugaan pemerkosaan, setelah penduduk melaporkan adanya “kejahatan seksual yang serius” kepada polisi.
“Langkah-langkah yang tepat sedang dipersiapkan,” kata pihak berwenang di ibukota negara bagian Nordrhein Westfalen, Düsseldorf. Sebagai alasan penahanan remaja tersebut, pihak berwenang mengutip kekhawatiran sesama siswa akan bahaya yang mungkin muncul dari kelompok itu, sebagai alasan untuk menahan pemuda 14 tahun tersebut.
Kasus yang mengguncang Jerman
Kelima pemuda itu diduga terlibat dalam pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun di daerah berhutan di belakang taman bermain di kota Mülheim an der Ruhr, hari Jumat lalu.
Beberapa penduduk mengatakan, mereka mengikuti anjing mereka ke daerah dekat taman bermain di belakang taman dan menemukan dua laki-laki dan seorang perempuan muda.
Polisi kemudian menemukan bahwa kelompok itu terdiri dari lima anak laki-laki. Anak perempuan yang diperkosa kini dirawat di rumah sakit.
Menurut aturan hukum Jerman, usia 12 tahun terlalu muda untuk diproses hukum, karena itu mereka dibebaskan dan diserahkan kepada orang tuanya, setelah diinterogasi satu malam. Salah seorang anak yang berusia 14 tahun ditahan sejak hari Senin. Kelima anak itu diskors dari sekolahnya sampai liburan musim panas. Kasus ini langsung menjadi sorotan media-media Jerman.
Debat tentang kejahatan remaja
Perdebatan segera terjadi di berbagai media mengenai batas usia pertanggungjawaban pidana. Di bawah hukum Jerman, anak-anak di bawah usia 14 tahun tidak dapat diproses secara pidana. Yang dianggap bertanggung jawab atas tindakan mereka adalah orang tua, wali hukum atau kantor urusan remaja setempat.
Kepala serikat polisi Jerman, GdP, menyerukan agar batas usia diturunkan menjadi 12 tahun, mengingat beberapa kasus kejahatan remaja beberapa tahun terakhir. Sedangkan Asosiasi Hakim Jerman menolak tuntutan itu dan mengatakan, penurunan batas usia itu akan berdampak apa pun untuk mencegah kejahatan remaja.
“Memperketat hukum untuk menurunkan angka kejahatan tidak akan berfungsi pada kaum remaja,” kata Ketua Asosiasi Hakim Jens Gnisa kepada kantor berita Jerman, DPA. Dia menegaskan, sistem peradilan anak saat ini sudah menghasilkan “penurunan signifikan dalam kenakalan remaja melalui misi pembinaan yang ditetapkan di dalamnya.”
Sistem hukum berbeda-beda
Asosiasi Perlindungan Anak di Jerman juga menentang keras penurunan batas usia, dengan mengatakan bahwa kantor kesejahteraan remaja harus menanggapi kasus-kasus secara individual dan menyelidiki penyebab perilaku anak bersangkutan.
Dibandingkan dengan negara lain, batas usia tanggung jawab pidana di Jerman termasuk relatif tinggi. Di Inggris misalnya, tanggung jawab pidana sudah dimulai pada usia 10 tahun. Sedangkan di Skotlandia, batas usianya 8 tahun, meskipun anak-anak hanya bisa diproses ke pengadilan saat mereka berusia 12 tahun.
Situasi di Amerika Serikat rumit. Untuk kejahatan federal, batas usia minimum adalah 11 tahun, sementara mayoritas negara bagian tidak memiliki batas usia minimum tanggung jawab pidana. Ini berarti, secara teoritis seorang anak dapat dijatuhi hukuman pidana berapapun usianya. Dalam sebagian besar kasus, ada tes-tes yang dilakukan terhadap pelaku remaja untuk menentukan apakah mereka mengetahui apa yang mereka lakukan. Di beberapa negara lain, batas usia pidana berkisar dari 7 hingga 10 tahun.(ADI)
Canberra –
Pemerintah Australia berjanji akan menggelar referendum atas pengakuan hak-hak masyarakat pribumi dalam konstitusi. Pelaksanaannya dijadwalkan berlangsung dalam tiga tahun ke depan.
Menteri Urusan Pribumi Australia Ken Wyatt hari Rabu (10/7/2019) menyatakan, pemerintah kali ini “mengedepankan opsi konsensus” atas isu ini.
Dia mengatakan Pemerintahan PM Morrison berkomitmen untuk perubahan konstitusi mengenai masyarakat pribumi.
Pada tahun 2017, ratusan orang Aborigin dan penduduk Selat Torres menggelar pertemuan di Uluru dan mendesak pembentukan badan penasehat pribumi ditambahkan ke dokumen pendirian negara Australia.
Pemerintahan PM Malcolm Turnbull saat itu menolak proposal ini dengan dalih “akan dilihat sebagai kamar parlemen ketiga” (selain DPR dan Senat).
Tapi PM Scott Morrison tampaknya terbuka terhadap gagasan itu. Bahkan, minggu lalu dia menyatakan ingin bekerja sama dengan oposisi dalam masalah ini.
Menteri Wyatt menambahkan, pemerintah akan merancang model badan penasehat dengan pihak pribumi yang disebut juga sebagai First Australian. Dana sebesar 7 juta dolar juga sudah disiapkan.
“Keberhasilan Referendum 1967 adalah hasil dari advokasi tak kenal lelah dan momentum perubahan nasional yang luar biasa,” kata Menteri Wyatt.
“Jika kita ingin melihat konsensus nasional semacam itu lagi, kita perlu teliti dan meluangkan waktu untuk mewujudkannya secara tepat,” katanya.
Deklarasi Uluru 2017 juga mendukung referendum bagi pembentukan lembaga permanen yang bertugas memberi nasihat kepada parlemen.
Menteri Wyatt melihat tuntutan utama dari deklarasi itu sebagai “bukan suara tunggal”.
“Ini adalah seruan kepada semua tingkatan pemerintahan untuk mendengarkan suara penduduk pribumi Australia,” katanya.
Menteri Wyatt berjanji untuk bekerja sama dengan rekannya dari oposisi Linda Burney untuk masalah ini.
Pertanyaan referendum perlu mendapat dukungan mayoritas pemilih secara nasional dan oleh setidaknya empat dari enam negara bagian.
Opsi yang kemungkinan dipertimbangkan akan mewujudkan “suara” nasional pribumi dalam konstitusi tetapi dengan beberapa perincian yang ditetapkan melalui parlemen.
“Itu suatu badan penasihat dan akan diundangkan oleh parlemen. Sarannya tidak akan terbuka untuk digugat ke pengadilan,” kata Senator Pat Dodson dari Partai Buruh.
Senator Dodson mengatakan tantangan utama bagi Menteri Wyatt yaotu mendapatkan mengamankan kerjasama dari partai pemerintah sendiri, yaitu Partai Liberal dan Nasional.
Dia menuding mantan PM Malcolm Turnbull keliru dalam menangani masalah ini.
“Caranya keliru. Barnaby Joyce dan Turnbull keliru,” kata Senator Dodson.
Deklarasi Uluru juga menyerukan perlunya dibuat perjanjian dengan Pribumi.
“Sangat penting jika yurisdiksi negara bagian dan teritori memimpin (proses perjanjian) ini,” kata Menteri Wyatt.
“Model perjanjian sedang dikembangkan dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Victoria dan Northern Territory yang akan menjawab aspirasi penduduk pribumi Australia di yurisdiksi tersebut,” jelasnya.(ARF)
Addis Ababa –
Pemerintah kotaAddisAbaba di Ethiopia resmi memberlakukan aturan pelarangan penggunaan sepeda motor.
Rencana melarang sepeda motor diumumkan bulan lalu ketika Wali Kota Takele Uma mengatakan sebagian besar kejahatan dilakukan orang dengan menggunakan sepeda motor.
Saat itu, Takele mengatakan pengecualian akan diberikan kepada orang-orang yang menggunakan sepeda motor untuk kepentingan bisnis, tetapi sepertinya kemudian muncul kebingungan.
Sebuah perusahaan pengiriman makanan menghentikan sementara layanan untuk mengevaluasi keadaan.
Bulan lalu, perusahaan lainnya mengumumkan di Facebook bahwa pemerintah mulai menyita sepeda motor dan menghentikan sementara operasi “demi keamanan para pengemudi”.
Deliver Addis mengatakan sedang berunding dengan pemerintah kota untuk mengetahui bagaimana cara menerapkan peraturan baru ini.
Dalam beberapa tahun terakhir, sepeda motor semakin digemari di kota itu sebagai cara untuk menghindari kemacetan, tetapi alat perhubungan ini tidaklah seumum di kota-kota lain Afrika, seperti Nairobi, lapor wartawan BBC, Kalkidan Yibeltal.(ARF)
Port Moresby –
Jumlah korban tewas dalam pembantaian etnis di Papua Nugini (PNG) bertambah menjadi 23 orang. Pembantaian itu terjadi di wilayah Tagali, provinsi Hela pada Minggu (7/7) dan Senin (8/7) waktu setempat.
Seperti dilaporkan stasiun televisi terbesar di PNG, EMTV, Rabu (10/7/2019), pada Senin (8/7) pagi waktu setempat, 16 perempuan dan anak-anak tewas dibunuh di desa Karida. Korban tewas tersebut termasuk dua perempuan yang sedang hamil. Sebelumnya pada Minggu (7/7), tujuh orang dibunuh di desa Munima. Mereka terdiri dari empat pria dan tiga perempuan.
Pembantaian itu dilaporkan sebagai bagian dari perang antarsuku yang telah berlangsung selama sekitar 20 tahun, yang melibatkan berbagai klan.
Perdana Menteri Papua Nugini James Marape lewat akun Facebooknya memperingatkan kepada para pelaku “yang membunuh orang lain” bahwa dia “akan mengejar mereka.”
“Hari ini adalah hari paling sedih dalam hidup saya,” tulis PM Marape di akun Facebooknya pada Selasa (9/7).
“Banyak anak-anak dan perempuan tidak berdosa dibunuh di Desa Munima dan Karida di wilayah konstituen saya oleh pria bersenjata dari suku Haguai, Liwi dan Okiru.”
PM Marape mengatakan bahwa dirinya sudah berulang kali mendesak agar polisi ditempatkan lebih permanen guna memantau daerah tersebut.
“Bagaimana di sebuah provinsi dengan penduduk 400 ribu orang bisa berfungsi dengan baik dengan hanya ada 60 polisi dan kadang ada operasi militer dan polisi yang sekedar menjaga keamanan pengiriman bantuan,” cetus PM Marape.(ADI)
Doha –
Delegasi Taliban dan Afganistan telah menyetujui “komitmen untuk mengurangi kekerasan,” kata Markus Potzel, utusan Jerman dalam perundingan di Doha. Konsultasi damai Afganistan-Kabul di ibukota Qatar itu diprakarsai oleh Jerman sebagai pihak penengah.
Kedua pihak kini merilis pernyataan bersama dan menyatakan mereka sepakat untuk mengurangi jumlah korban sipil dalam konflik.
Pihak Taliban setuju untuk menghentikan serangan terhadap “pusat keagamaan, sekolah, rumah sakit, pusat pendidikan, pasar, bendungan air dan tempat kerja,” demikian tertulis dalam pernyataan.
Konsultasi di Doha berakhir dengan “seruan dan janji bersama untuk mengurangi kekerasan di Afganistan,” kata Markus Potzel, yang menjadi tuan rumah di Qatar.
Pernyataan bersama itu juga memberikan jaminan pada “hak-hak perempuan dalam urusan politik, sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya dalam konteks nilai-nilai Islam,” kata redaksi Pashto DW, yang mendapat rilisnya.
“Cukup mengejutkan”
Taliban tetap menolak untuk mengakui pemerintah pusat Afganistan di Kabul, dan menyebutnya sebagai “boneka AS”. Meskipun begitu, perwakilan Taliban setuju melakukan pertemuan dengan para pejabat Afganistan di Doha dan menyebut kedatangan mereka “dalam kapasitas pribadi.”
“Kami benar-benar terkejut betapa seriusnya kedua belah pihak,” tambahnya, “dan mereka sangat berkomitmen untuk mengakhiri konflik ini,” kata utusan khusus Qatar Mutlaq al-Qahtani.
Presiden Afganistan Ashraf Ghani dan para pejabat AS mengatakan bahwa Taliban harus berkomunikasi dengan pemerintah jika mereka ingin menandatangani perjanjian damai. Pertemuan itu antara perwakilan Afganistan dan Taliban sebelumnya direncanakan bulan April lalu, namun gagal menyepakati jumlah delegasi yang akan ikut serta.
Para perunding AS dan Afghanistan akan memulai perundingan mereka pada hari Selasa (9/7). Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan dia berharap akan ada perjanjian damai sebelum 1 September mendatang.
AS menyatakan menyambut pertemuan delegasi Afganistan dan Taliban di Doha.
“Pertemuan warga Afganistan dengan Taliban merupakan keberhasilan besar,” kata Zalmay Khalilzad, pemimpin negosiator AS.(NOV)