California –
Sebuah rumah di wilayah California, Amerika Serikat (AS) diguncang ledakan dahsyat. Sedikitnya satu orang tewas dan 15 orang lainnya luka-luka akibat ledakan ini.
Seperti dilansir CNN, Selasa (16/7/2019), ledakan ini terjadi pada Senin (15/7) sore waktu setempat saat para pegawai dari Southern California Gas (SoCalGas) sedang memperbaiki salah satu pipa gas yang rusak di salah satu rumah yang ada di wilayah Murrieta, California.
Pipa gas itu dilaporkan rusak oleh kontraktor yang sedang mengerjakan proyek konstruksi di rumah tersebut. Ledakan terjadi sekitar satu jam setelah pegawai dari SoCalGas tiba di rumah tersebut.
Para petugas pemadam kebakaran telah bersiaga di lokasi saat ledakan terjadi. Nahas, mereka ikut menjadi korban luka akibat ledakan ini.
Satu korban tewas dalam ledakan ini dikonfirmasi sebagai seorang pegawai SoCalGas. Identitasnya tidak disebut lebih lanjut.
Sekitar 15 orang lainnya, yang kebanyakan merupakan petugas pemadam kebakaran, mengalami luka-luka dan kini tengah menjalani perawatan medis.
“Kami merasakan kesedihan mendalam setelah mengetahui insiden hari ini yang merenggut nyawa salah satu pegawai kami, melukai para pemadam kebakaran dan berdampak pada orang lain,” demikian pernyataan SoCalGas.
“Fokus kami sekarang adalah bekerja dengan tim cepat tanggap untuk membuat area sekitarnya aman, dan mendukung semua pihak yang terlibat. Kami akan terus melanjutkan upaya bersama tim cepat tanggap untuk menemukan penyebab insiden itu,” sebut pernyataan itu.
“Simpati dan pikiran kami ada bersama individu-individu dan keluarga yang terdampak,” imbuh pernyataan SoCalGas.
Wakil Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamat Murrieta, David Lantzen, tidak menjelaskan lebih lanjut soal kondisi para personel pemadam kebakaran yang mengalami luka-luka.
Area di sekitar rumah yang diguncang ledakan, ditutup sementara untuk umum. Kepolisian Murrieta mengimbau warga setempat untuk menjauhi area tersebut sementara waktu. Murrieta diketahui berjarak 112 kilometer sebelah utara San Diego, California.(DAB)
Kuala Lumpur –
Jaksa di Malaysia menyebut mantan perdana menteri Najib Razak mengeluarkan dana lebih dari US$800.000, atau sekitar Rp 11,2 miliar dalam satu hari untuk membeli perhiasan mewah di Italia.
Transaksi yang dilakukan pada 2014 tersebut adalah bukti terbaru dari apa yang dikatakan kritikus sebagai gaya hidup mewah yang dinikmati oleh Najib setelah ia dan kroni-kroninya diduga menjarah kas negara.
Dalam sidang yang digelar Senin (15/17), terungkap bahwa dua kartu kredit milik mantan pemimpin Malaysia itu digunakan untuk transaksi perhiasan mewah di cabang toko perhiasan Swiss, De Grisogono, di Italia, seperti dilaporkan oleh kantor berita Bernama.
Pejabat senior dari bank AmBank, Yeoh Eng Long, mengatakan uang miliaran rupiah itu digunakan pada 8 Agustus 2014. Meski begitu, dia tidak menjelaskan jenis perhiasan yang dibeli dengan uang itu.
Dalam persidangan, ia juga menyebut kartu kredit itu juga digunakan untuk transaksi sebesar RM460.000, atau sekitar Rp1,5 miliar, di butik Chanel di Hawaii dan RM120.000, atau sekitar Rp407 juta, di Shangri-La Hotel di Bangkok.
Menanggapi klaim ini, melalui tulisan di Facebook, Najib mengatakan perhiasan tersebut adalah hadiah bagi anggota keluarga kerajaan negara lain. Ia tidak menyebut nama negara yang dimaksud.
“Pengeluaran ini untuk hadiah bagi anggota senior dari kerajaan negara lain yang memiliki hubungan baik dengan negara kita,” tulisnya dalam unggahan di Facebook.
“Adalah hal yang normal untuk memberi hadiah kepada pemimpin pemerintahan lain.” Ia tidak menyebut nama negara yang dimaksud.
Ia juga tidak menjelaskan mengapa pembelian perhiasan tersebut menggunakan kartu kredit pribadi.
Saat ini, Najib tengah menjalani persidangan kasus korupsi di lembaga investasi negara, 1MDB.
Dia dituduh menerima RM42 juta atau sekitar Rp143 miliar dari Badan Investasi Negara Malaysia, 1MDB melalui rekening pribadinya.
Najib telah ditahan pada Juli tahun lalu dan sudah didakwa melakukan penyalahgunaan kekuasaan.
Dalam berbagai kesempatan, ia membantah melakukan korupsi.
Tahun lalu, polisi Malaysia menyita barang mewah dari tempat tinggal mantan perdana menteri Najib Razak senilai lebih US$270 juta atau Rp3,8 triliun.
Lebih dari 400 jam, 567 tas tangan, dan 12.000 perhiasan disita, termasuk sebuah kalung senilai lebih US$1.000.000 atau Rp14 miliar.(MAD)
Paris –
Seorang menteri senior Prancis dan sekutu dekat Presiden Emmanuel Macron mengundurkan diri dari jabatannya setelah muncul laporan yang menuding dirinya menggunakan uang negara untuk mengadakan jamuan makan malam mewah.
Francois de Rugy yang diangkat menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada September 2018 itu, mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa (16/7) waktu setempat, atau sepekan setelah munculnya laporan yang dimuat situs sayap kiri Mediapart tersebut.
“Serangan dan hukuman mati tanpa pengadilan di media yang menargetkan keluarga saya memaksa saya untuk mengambil langkah mundur yang diperlukan,” cetus de Rugy yang juga menjabat sebagai menteri negara yang membuatnya menjadi orang nomor dua di pemerintahan setelah Perdana Menteri Edouard Philippe.
Istana Elysee menyatakan, Menteri Transportasi Elisabeth Borne telah ditunjuk sebagai Menteri Lingkungan Hidup yang baru, namun dia tidak akan menjabat posisi menteri negara.
De Rugy menuai sorotan publik setelah Mediapart mempublikasi foto-foto dirinya dan istrinya yang seorang jurnalis tengah menikmati makan malam mewah dengan lobster raksasa dan sampanye serta hidangan Hari Valentine saat dia menjadi ketua parlemen pada tahun 2017 dan 2018.
Situs web berita investigasi itu melaporkan bahwa de Rugy telah belasan kali menyelenggarakan makan malam mewah sejak 2017 hingga 2018, ketika masih menjadi ketua parlemen Prancis. Situs tersebut menyebut jamuan mewah itu telah mengorbankan para pembayar pajak. Menu makan malam mewah itu mencakup, antara lain, sampanye, lobster raksasa, dan sebotol anggur senilai €500 (sekitar Rp 7,8 juta) yang telah ditandatangani Pangeran Charles.
De Rugy mengakui dirinya menjadi tuan rumah makan malam di bekas kediamannya, tetapi dengan tegas mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari pekerjaannya sebagai ketua parlemen.
Laporan lain merujuk pada pengering rambut 500 euro yang dibeli oleh istri de Rugy dengan dana publik dan renovasi apartemen pemerintah mereka dengan biaya 63.000 euro.
De Rugy telah membantah melakukan kesalahan dan bahkan mengklaim dalam sebuah wawancara pekan lalu, bahwa dirinya alergi terhadap lobster dan tidak menyukai sampanye karena itu membuatnya sakit kepala.(ARF)
Los Angeles –
Seorang model asal Australia diadili karena mengamuk di dalam pesawat yang sedang mengudara menuju Los Angeles, Amerika Serikat (AS). Pekan ini, model berusia 25 tahun ini dijatuhi hukuman percobaan selama tiga tahun.
Seperti dilansir AFP, Selasa (16/7/2019), model bernama Adau Mornyang (25) ini menyerang seorang awak pesawat dan melontarkan caci-maki dalam keadaan mabuk saat terbang dari Melbourne, Australia menuju ke Los Angeles pada 21 Januari lalu.
Dalam sidang putusan yang digelar di Los Angeles pada Senin (15/7) waktu setempat, hakim pengadilan federal, Cormac Carney, menjatuhkan hukuman tiga tahun percobaan terhadap Mornyang. Tidak hanya itu, hakim menyatakan bahwa model tersebut diwajibkan menuntaskan kerja layanan masyarakat (community service) selama 100 jam.
Mornyang juga diperintahkan untuk menjalani konseling soal kesehatan mental dan kecanduan alkohol.
Model yang pindah ke Australia dari Sudan Selatan ketika berusia 10 tahun ini, juga dijatuhi hukuman denda sebesar US$ 2 ribu (Rp 27,4 juta) oleh pengadilan federal Los Angeles. Namun hukuman denda ini dihapuskan karena Mornyang tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda tersebut.
Insiden yang menyeret Mornyang ke pengadilan ini berawal saat dia banyak mengonsumsi minuman beralkohol dalam penerbangan rute Melbourne-Los Angeles pada 21 Januari lalu, hingga membuat penumpang lainnya melaporkan dirinya ke awak pesawat.
Seorang pramugara berusaha menegur Mornyang, namun dia malah menamparnya. Mornyang juga menampar beberapa penumpang lainnya sehingga dia harus diamankan oleh air marshall atau petugas keamanan di dalam pesawat.
Dalam persidangan, Mornyang yang sempat menjadi finalis kontes kecantikan Miss World Australia 2017 ini, menyampaikan pernyataan sambil berlinang air mata di pengadilan. Dia mengaku dirinya merasa malu atas tindakannya saat itu dan menyatakan kini sedang mengikuti terapi untuk kecanduan alkohol.
“Tidak ada manusia yang seharusnya mengatakan hal-hal yang saya ucapkan saat itu. Saya telah melakukan kesalahan besar karena kecanduan alkohol yang saya alami,” ucapnya.
Jaksa awalnya menuntut hukuman satu bulan penjara dan status tahanan rumah selama tiga bulan untuk Mornyang. Namun hakim Carney menyatakan keyakinannya bahwa Mornyang tidak seharusnya dibui dan dia mempertimbangkan riwayat Mornyang yang pernah menjadi korban ‘kekerasan seksual, kekerasan fisik dan verbal’.
Diketahui bahwa Mornyang menjadi perhatian publik tahun 2017 lalu saat dia bicara via live-streaming di Facebook soal kisahnya menjadi korban pemerkosaan saat masih remaja dan ditekan untuk tidak melapor ke pihak berwenang.
Secara terpisah, juru bicara Kantor Jaksa AS di Los Angeles menyatakan Mornyang akan dideportasi dari AS, namun dia harus menyelesaikan kerja layanan masyarakat terlebih dulu.(ADI)
Ankara –
Meski mendapat tentangan keras dari Washington, Rusia telah mulai mengirimkan komponen-komponen misil S-400 ke Turki.
AS khawatir Moskow akan mendapatkan informasi rahasia tentang pesawat militer terbarunya yaitu F-35, jika Turki tetap menggunakan S-400 bersamaan dengan pesawat jet generasi kelima ini. AS mengancam akan memberi sanksi, tetapi Turki tidak mengindahkannya.
Rudal S-400 Triumph (dikenal oleh NATO dengan nama sandi SA-21 Growler) adalah sistem rudal antipesawat yang bisa menjangkau hingga maksimum 400 kilometer (250 mil) dan bisa mencapai sasaran pada ketinggian hingga 27 kilometer. Rudal ini kali pertama diperkenalkan pada 2007.
Sistem ini bersifat mobile dan mencakup pusat kendali serta beberapa elemen peluncuran rudal, yang masing-masing bisa mencapai 12 peluncur. Rusia memandang sistem tersebut sebagai salah satu elemen kunci sistem pertahanan antipesawat mereka. Persenjataan ini telah dipakai di Krimea, daerah kantong Rusia di Kaliningrad, dan Suriah.
Teknologi terdepan dan murah
Rudal ini dibuat oleh pabrik senjata milik negara, Almaz-Antey, yang menjadi sasaran sanksi Uni Eropa dan AS atas tindakan Rusia di Ukraina.
S-400 dikembangkan untuk menghancurkan jet tempur, rudal jelajah, rudal balistik, dan pesawat nirawak atau drone. Media Rusia mengklaim kalau S-400 lebih unggul dari saingannya buatan Prancis atau AS.
“Rusia dan pendahulunya, Uni Soviet, selalu terdepan dalam teknologi rudal,” kata pakar militer Inggris Richard Connolly di Universitas Birmingham kepada DW siaran bahasa Rusia. “Alasannya adalah karena Amerika dan Barat membuat pesawat terbang yang lebih baik.”
S-400 sangat fleksibel dan dapat digunakan dengan beberapa jenis roket. Selain itu, senjata ini juga memiliki keuntungan besar lain yaitu harganya lebih terjangkau.
“S-400 setidaknya dua kali lebih murah dari sistem AS Patriot-2,” ujar Connolly.
Turki dilaporkan telah membayar 2,5 miliar dolar AS (Rp 34,7 triliun) untuk membeli sistem persenjataan ini.
Sinyal untuk AS
Namun, ini semua bukan sekadar masalah uang. Pertimbangan politik Ankara mungkin juga memainkan peran atas keputusan pembelian rudal ini.
Pemerintah Turki mungkin termotivasi oleh fakta bahwa S-400 dikembangkan untuk melawan sistem persenjataan Amerika. Connolly mencatat bahwa selama upaya kudeta 2016, pesawat kepresidenan Erdogan diikuti oleh pemberontak yang memakai F-16.
Pakar militer Moskow Alexander Golz percaya bahwa tindakan membeli S-400 buatan Rusia adalah “murni keputusan politik.” Golz juga percaya bahwa langkah ini adalah “sinyal kepada AS dan sekutu lainnya terkait pendekatan kedaulatan Turki dalam hal pertahanan.”
Turki adalah negara kedua yang membeli komponen S-400 dari Rusia, setelah Cina. Namun, penjualan ke Cina ini sempat agak terganggu insiden yang terjadi di akhir 2017 dimana kapal yang mengirimkan rudal terjebak dalam badai dan menyebabkan beberapa roket rusak. Pihak Rusia pun telah mengganti misil rusak ini.
Selain itu, India juga telah menandatangani kontrak senilai 5 miliar dolar AS (Rp 69,9 triliun) dan sedang menunggu pengiriman. Beberapa negara Teluk juga diketahui telah menyatakan minat.
‘Belum diuji’
Para ahli militer memperingatkan bahwa meski punya teknologi terbaru, S-400 belum pernah benar-benar diuji.
“Itu (S-400) belum diuji dalam situasi perang yang nyata dan serius,” kata Siemon Wezeman dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) kepada DW. “Satu-satunya yang diuji adalah sistem ‘Patriot’ AS pada 1991, dalam Perang Teluk.”
Rusia mengoperasikan sistem S-400 di Suriah, di mana pasukannya mendukung rezim Bashar al-Assad. Pada April 2018, AS menembakkan puluhan rudal Tomahawk ke pasukan rezim, tetapi militer Rusia menahan diri untuk tidak membalasnya dengan menggunakan S-400, kata Golz.
“S-400 punya kesempatan untuk pamer kualitasnya selama serangan Tomahawk AS terhadap Suriah, tetapi pemerintah Rusia cukup pintar untuk tidak mencobanya.”
Turki minat buat suku cadang untuk S-400
Generasi pendahulu sebelum adanya perangkat mutakhir S-400, termasuk S-300 buatan Soviet, dirancang sebagai bagian dari sistem antipesawat terbang yang komprehensif.
S-400 punya keuntungan bisa beroperasi secara independen karena ada fitur yang memungkinkan Turki untuk menggunakannya tanpa harus mengintegrasikan terlebih dahulu dengan jaringan pertahanan NATO.
Namun, menggabungkan S-400 dalam kompleks pertahanan yang lebih luas akan membawa keuntungan besar, dan membuatnya “jauh lebih efektif,” ungkap Siemon Wezeman.
Sebagai contoh, tentara Rusia juga melindungi S-400 dari serangan udara musuh dengan menambahkan sistem pertahanan jarak menengah, yaitu Pantsir S-1. Masih belum jelas apakah Turki juga akan membeli sistem ini dari Rusia.
Meski demikian, Turki masih berharap untuk mendapatkan akses ke setidaknya beberapa teknologi Rusia. Beberapa komponen S-400 seharusnya diproduksi di Turki.
“Ini mungkin simbolis,” kata Golz kepada DW. “Tiga mur dan dua buah baut akan diproduksi di wilayah Turki.”
Segera rilis generasi terbaru
Menurut informasi yang belum dapat dikonfirmasi, Rusia telah menolak permintaan Turki untuk mengadakan kode elektronik dan pengaturan S-400, termasuk fitur sistem pengenalan “teman-atau-musuh.”
S-400 memang dianggap mutakhir, tetapi tidak akan bertahan lama.
Kini pabrikan senjata Rusia hampir menyelesaikan sistem S-500 yang dijuluki “Prometheus” dan diperkirakan akan dirilis pada 2020.
Pada Juni 2019, Menteri Perdagangan Rusia Denis Manturov mengatakan bahwa S-500 sudah sesuai untuk produksi massal.
Data resmi mengatakan S-500 akan memiliki jangkauan yang lebih besar, yang memungkinkannya menembak satelit dengan orbit rendah.
Turki, lagi-lagi, juga ingin memproduksi sistem tersebut bersama dengan Rusia.(ARF)
Roma –
Polisi Italia menyita puluhan senjata setelah menggerebek gudang simpatisan neo-Nazi. Tiga orang diamankan dalam penggerebekan ini.
Dilansir Reuters, Selasa (16/7/2019), penggerebekan dilakukan pasukan polisi elite setelah dilakukan penyelidikan keterlibatan warga Italia dalam pemberontakan di Ukraina timur yang didukung Rusia.
Satu dari tiga orang yang ditangkap ialah seorang petugas bea-cukai yang sebelumnya bergabung dengan anggota partai ekstrem kanan.
Dalam penggerebekan, polisi menemukan rudal buatan Prancis yang ternyata dulu dimiliki angkatan bersenjata Qatar. Dalam pemeriksaan selanjutnya, diketahui rudal tersebut dalam kondisi aktif tetapi tak memiliki bahan peledak.
Polisi mengatakan para tersangka telah mencoba untuk menjual rudal itu lewat jaringan perpesanan WhatsApp.
Selain itu, ditemukan senjata lainnya seperti 26 senjata, 20 bayonet, 306 bagian senapan, termasuk peredam suara dan teleskop senapan, dan lebih dari 800 peluru berbagai kaliber. Ditemukan pula pistol buatan Austria, Jerman, dan Amerika Serikat.
Polisi juga menyita properti memorabilia Nazi.
“Penyelidikan polisi … muncul menjadi karena kegiatan dari beberapa pejuang garis keras dengan latar belakang Italia yang telah mengambil bagian dalam konflik bersenjata di wilayah Ukraina Donbass,” demikian pernyataan polisi.
Lebih dari 10.000 orang telah tewas sejak 2014 dalam pertempuran antara separatis pro-Rusia dan pasukan Ukraina di Ukraina timur.(MAD)
Washington DC –
Maskapai Amerika Serikat (AS), American Airlines, kembali memperpanjang grounded terhadap Boeing 737 MAX yang bermasalah. Pihak American Airlines memutuskan untuk meng-grounded Boeing 737 MAX hingga 3 November mendatang atau dua bulan lebih lama dari jadwal sebelumnya.
Awal Juni lalu, American Airlines mengumumkan perpanjangan grounded Boeing 737 MAX hingga 3 September. Diketahui bahwa Boeing 737 MAX digrounded secara global sejak Maret lalu, setelah terjadi dua kecelakaan maut terhadap Lion Air JT 610 dan Ethiopian Airlines ET 302 yang menewaskan total 346 orang.
Dalam pernyataannya, seperti dilansir Associated Press, Senin (15/7/2019), American Airlines menyatakan perpanjangan grounded ini berdampak pada pembatalan 115 penerbangan setiap harinya.
American Airlines menyatakan pihaknya ‘tetap percaya diri’ bahwa Boeing 737 MAX akan mendapat sertifikasi ulang tahun ini juga. Meskipun pejabat eksekutif sejumlah maskapai lainnya meragukan hal tersebut.
Pada Jumat (12/7) lalu, maskapai AS lainnya, United Airlines, juga memperpanjang grounded terhadap Boeing 737 MAX hingga 3 November, atau satu bulan lebih lama dari rencana sebelumnya. American Airlines diketahui memiliki 24 pesawat Boeing 737 MAX, sedangkan United Airlines memiliki 14 unit pesawat jenis tersebut. Satu maskapai AS lainnya, Southwest Airlines, diketahui memiliki lebih banyak pesawat Boeing 737 MAX yakni 34 unit.
Pengumuman yang disampaikan American Airlines pada Minggu (14/7) waktu setempat ini menandai kelima kalinya maskapai ini memundurkan jadwal mengudaranya kembali pesawat Boeing 737 MAX yang mereka miliki.
“American Airlines tetap meyakini bahwa software update pada Boeing 737 MAX, bersamaan dengan elemen pelatihan baru dari Boeing yang tengah dikembangkan dalam koordinasi dengan mitra-mitra serikat kami, akan membawa pada sertifikasi ulang pesawat ini pada tahun ini juga,” demikian pernyataan American Airlines.
Dalam pengumuman sebelumnya, American Airlines juga mengharapkan bahwa sertifikasi ulang bisa tercapai ‘segera’.
Secara terpisah, Otoritas Penerbangan Federal AS atau FAA menyatakan pihaknya sedang mengikuti proses secara menyeluruh, namun tidak memiliki kerangka waktu yang pasti soal kapan sertifikasi ulang akan selesai.
Laporan Wall Street Journal (WSJ) pada Minggu (14/7) waktu setempat menyebut perbaikan software pada sistem penerbangan Boeing 737 MAX yang bermasalah dan penyelesaian langkah-langkah keamanan sebelum pesawat itu bisa mengudara kembali, kemungkinan besar akan molor hingga tahun 2020 mendatang.
Sejumlah pejabat FAA yang enggan disebut namanya dan para pemimpin serikat pilot menyatakan tidak ada kerangka waktu yang ditetapkan, namun salah satu skenario mengantisipasi pesawat Boeing 737 MAX baru bisa kembali mengudara pada Januari 2020.(ADI)
Beijing –
Para Duta Besar (Dubes) dari 37 negara ramai-ramai membela perlakuan otoritas China terhadap warga Uighur dan minoritas lainnya di wilayah Xinjiang. Pembelaan yang disampaikan dalam sebuah surat ini, merupakan respons langsung atas kritikan negara-negara Barat sebelumnya.
Sebelumnya, para Dubes dari 22 negara, termasuk Uni Eropa, Australia, Jepang dan Selandia Baru telah menandatangani sebuah surat yang isinya mengecam perlakuan otoritas China terhadap warga Uighur di Xinjiang.
Pada Jumat (12/7) waktu setempat, giliran 37 negara — termasuk Rusia, Arab Saudi, Nigeria, Aljazair dan Korea Utara — merespons kritikan tersebut.
“Kami memuji prestasi luar biasa China di bidang hak asasi manusia,” demikian bunyi surat tersebut yang juga ditandatangani oleh Myanmar, Filipina, Zimbabwe dan lainnya.
“Kami mencatat bahwa terorisme, separatisme, dan ekstremisme agama telah menyebabkan kerusakan besar pada orang-orang dari semua kelompok etnis di Xinjiang,” imbuh surat tersebut seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (13/7/2019).
“Sekarang keselamatan dan keamanan telah kembali ke Xinjiang,” demikian isi surat tersebut.
China dilaporkan menahan 1 juta orang yang kebanyakan etnis Uighur di kamp-kamp pengasingan di Xinjiang. Kelompok-kelompok HAM dan mantan tahanan di Xinjiang menyebut kamp itu sebagai ‘kamp konsentrasi’ di mana kebanyakan warga Uighur dan warga minoritas lainnya dipaksa berasimilasi atau menyesuaikan diri dengan etnis mayoritas Han di China.
Para Dubes PBB dari 22 negara menyatakan kekhawatiran atas tindakan otoritas China terhadap warga minoritas di Xinjiang.
“Kekhawatiran tentang laporan-laporan kredibel soal penahanan sewenang-wenang… juga meluasnya pengawasan dan pembatasan, khususnya yang menargetkan warga Uighur dan minoritas lainnya di Xinjiang,” demikian kutipan surat tersebut.
Dalam suratnya, puluhan Dubes PBB dari berbagai negara tersebut menyerukan otoritas China untuk menghentikan penahanan sewenang-wenang. China juga didorong untuk mengizinkan ‘kebebasan pergerakan bagi warga Uighur dan warga muslim lainnya dan kelompok minoritas di Xinjiang’.
Sebelumnya pemerintah China menyebut kamp-kamp di Xinjiang sebagai ‘pusat pendidikan kejuruan’ yang diikuti secara sukarela, dengan kebanyakan warga Uighur mendapatkan pelatihan kerja. Otoritas China menegaskan bahwa pusat pendidikan itu diperlukan untuk menjauhkan warga setempat dari ekstremisme keagamaan, terorisme dan separatisme.(DAB)
Washington DC –
Militer Amerika Serikat (AS) untuk pertama kalinya mengakui rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-15 buatan Korea Utara (Korut) bisa mengenai target di manapun di daratan utama AS. Rudal Hwasong-15 itu diperkirakan memiliki jangkauan nyaris 13 ribu kilometer.
Seperti dilansir kantor berita Korea Selatan (Korsel), Yonhap News Agency dan Japan Times, Jumat (12/7/2019), pengakuan tersebut disampaikan oleh Pasukan Amerika Serikat Korea (USFK) dalam laporan resmi pertamanya soal rudal jarak jauh yang dirilis pekan ini.
USFK merupakan komando sub-terpadu dari Komando AS untuk wilayah Indo-Pasifik. Laporan berjudul ‘2019 Strategic Digest’ itu merupakan laporan tahunan yang dipublikasikan oleh USFK dan Komando PBB dan Komando Pasukan Gabungan.
Diketahui bahwa rudal Hwasong-15 pertama kali diuji coba Korut pada 29 November 2017 lalu. Saat itu, Korut mengklaim rudal antarbenua ini bisa membawa ‘muatan berat super-besar yang mampu menyerang seluruh daratan utama AS’. Saat diuji coba, rudal Hwasong-15 dilaporkan mengudara selama 53 menit dan mencapai ketinggian 4.500 kilometer, sebelum jatuh di perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang. Rudal ini juga disebut mengudara sejauh 960 kilometer.
Laporan USFK menyebut bahwa rudal Hwasong-15 yang disebut memiliki jangkauan rata-rata 8 ribu mil atau 12.874 kilometer ‘mampu menyerang bagian manapun pada daratan AS’.
Menurut laporan USFK, Korut memiliki dua jenis rudal antarbenua lainnya, yakni Hwasong-13 yang memiliki jangkauan 5.500 kilometer dan Hwasong-14 dengan perkiraan jangkauan 12.874 kilometer yang ‘mampu menjangkau sebagian besar daratan AS’. Hwasong-14 diuji coba oleh Korut pada 4 Juli 2017.
“Meskipun tahun 2018 ada jeda dari provokasi Korea Utara yang berulang pada tahun 2016 dan 2017, tantangan mendasar untuk Republik Korea (Korsel)-AS tidak berubah. Aliansi menghadapi ancaman yang diberikan Korea Utara,” sebut laporan USFK itu.
Sejak November 2017, Korut mematuhi moratorium yang ditetapkannya sendiri terhadap uji coba nuklir dan rudal antarbenua. Dialog soal program senjata nuklir dengan AS juga upaya-upaya perdamaian antara Korut dan Korsel terus berlangsung. Namun pada Mei 2019, Korut kembali melakukan uji coba persenjataan dengan melibatkan rudal jarak jauh yang berdampak pada buntunya dialog dengan AS.
“Sementara (pemimpin Korut) Kim Jong-Un memerintahkan pembongkaran tempat uji coba rudal, juga penghancuran fasilitas uji coba nuklir di Punggye-ri yang sangat dipublikasikan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan akhir, denuklirisasi secara menyeluruh yang terverifikasi,” tulis laporan USFK.
Secara garis besar, laporan USFK ini menyatakan bahwa Korut masih jauh dari memenuhi persyaratan yang ditetapkan AS untuk denuklirisasi.(MAD)
Pyongyang –
Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-Un secara resmi disebut sebagai kepala negara Korut dan panglima tertinggi dalam militer Korut dalam konstitusi baru rezim komunis tersebut. Para pengamat menilai konstitusi baru Korut ini mungkin menjadi persiapan menuju perjanjian damai dengan Amerika Serikat (AS).
Diketahui bahwa Korut telah sejak lama menyerukan kesepakatan damai dengan AS untuk menormalisasi hubungan dan mengakhiri perang yang secara teknis masih berlangsung, karena Perang Korea tahun 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata bukan perjanjian damai.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (12/7/2019), konstitusi baru Korut ini diungkapkan oleh situs berita Naenara pada Kamis (11/7) waktu setempat.
Dalam konstitusi baru ini, Kim Jong-Un yang merupakan Ketua Komisi Urusan Negara (SAC), lembaga tinggi pemerintahan yang dibentuk tahun 2016, disebut sebagai ‘perwakilan tertinggi untuk seluruh rakyat Korea’ yang sama saja berarti seorang ‘kepala negara’.
Konstitusi baru itu juga menyebut Kim Jong-Un sebagai ‘panglima tertinggi’ Korut.
Konstitusi Korut sebelumnya hanya menyebut Kim Jong-Un sebagai ‘pemimpin tertinggi’ yang menjamin komando ‘keseluruhan pasukan militer’ Korut. Sebelum ini, gelar kepala negara Korut dipegang oleh presiden parlemen Korut, yang dikenal sebagai Presidium Dewan Tertinggi Rakyat.
“Kim memimpikan untuk menjadi Presiden Korea Utara dan dia secara efektif telah membuatnya menjadi kenyataan,” sebut profesor Kim Dong-Yup dari Institut Timur Jauh pada Kyungnam University di Seoul, Korea Selatan (Korsel).
“Dia telah sejak lama berupaya menghapuskan kebijakan abnormal yang mengutamakan militer yang dipegang negara itu sejak lama,” imbuhnya.
Tahun lalu, Kim Jong-Un menggeser fokus pada perekonomian, dengan meluncurkan perundingan nuklir dengan AS dan mengubah citranya sebagai seorang pemimpin dunia melalui KTT dengan Korsel, China dan Rusia.
Dalam pernyataan terpisah, Hong Min selaku peneliti senior pada Institut Korea untuk Unifikasi Nasional di Seoul, menyebut perubahan gelar ini juga ditujukan sebagai persiapan menuju potensi perjanjian damai dengan AS.
“Amandemen ini mungkin menjadi kesempatan untuk menetapkan status Kim sebagai penanda tangan perjanjian damai ketika waktunya tiba nanti, sambil memproyeksikan citra negara (Korut) sebagai negara yang normal,” sebut Hong dalam analisisnya.(ADI)