Kuala Lumpur –
Politikus Malaysia, Paul Yong, mulai disidang atas dakwaan pemerkosaan terhadap seorang pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia yang pernah dipekerjakannya. Dalam persidangan, Paul Yong bersikeras menyatakan dirinya tidak bersalah.
Paul Yong yang merupakan anggota dewan daerah Tronoh di Perak, Malaysia, ini juga merupakan anggota Dewan Eksekutif Perak (Exco) dari Partai Tindakan Demokratik (DAP). DAP diketahui tergabung dalam koalisi pemerintahan Pakatan Harapan, yang kini berkuasa dan dipimpin Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad.
Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star dan Malay Mail, Jumat (23/8/2019), Paul Yong (49) dijerat dakwaan pemerkosaan yang diatur dalam pasal 376 ayat 1 Undang-undang Pidana Malaysia. Dia terancam hukuman maksimum 20 tahun penjara dan hukuman cambuk jika terbukti bersalah atas dakwaan tersebut.
Dalam sidang perdana yang digelar pada Jumat (23/8) waktu setempat, Paul Yong menyatakan dirinya tidak bersalah atas dakwaan pemerkosaan.
“Saya memahami (dakwaan itu) dan menyangkal setiap pelanggaran hukum,” tegas Paul Yong di hadapan hakim Norashima Khalid yang memimpin persidangan.
Identitas PRT yang menjadi korban tidak diungkapkan ke publik. Hanya disebut PRT itu berasal dari Indonesia dan berusia 23 tahun. Laporan terhadap Paul Yong diajukan PRT itu ke polisi pada 8 Juli lalu.
Disebutkan dalam dokumen dakwaan bahwa tindak pemerkosaan terjadi di dalam sebuah kamar yang ada di lantai atas di rumah Paul Yong yang ada di kawasan Meru Desa Park, Perak, pada 7 Juli lalu. Tindak pemerkosaan itu disebut terjadi pada pukul 20.15 waktu setempat hingga pukul 21.15 waktu setempat.
Paul Yong yang hadir dalam sidang dengan mengenakan setelan jas warna abu-abu, memasang ekspresi wajah suram saat tiba di pengadilan pada pukul 09.00 waktu setempat. Paul Yong disambut sekelompok kecil pendukungnya yang meneriakkan namanya di luar gedung pengadilan.
Dia didampingi oleh tim pengacaranya juga rekan anggota dewan daerah Buntong, A Sivasubramaniam. Terdapat anggota parlemen untuk wilayah Bukit Gelugor, Ramkarpal Singh dan anggota dewan daerah Malim Nawar, Leong Cheok Keng, dalam tim penasihat hukum Paul Yong.
Dalam sidang, Leong sempat meminta agar persidangan ditunda karena pelaporan dari ketua dewan daerah Perak, Ngeh Koo Ham, yang mengklaim bahwa pria yang membawa PRT Indonesia itu melapor ke polisi ternyata menerima 100 ribu Ringgit dan diancam oleh pria bersenjata untuk tidak membongkar soal pembayaran itu.
Tidak disebut lebih lanjut soal pihak yang memberikan uang tersebut. Ramkarpal menimpali bahwa jika klaim itu terbukti benar, maka dakwaan pemerkosaan terhadap Paul Yong harus digugurkan. “Bisa jadi ada konspirasi yang direncanakan untuk memfitnah Yong yang tidak bisa diabaikan,” tegas Ramkarpal dalam argumennya.
Jaksa Azhar Mokhtar menolak pemintaan penundaan sidang dan menyatakan bahwa laporan yang diajukan Ngeh belum diketahui oleh Jaksa Agung Malaysia. Jaksa meminta agar persidangan terus dilanjutkan. Hakim Norashima dalam pertimbangannya menyatakan sidang akan dilanjutkan pada 24 September mendatang. Hakim juga menetapkan uang jaminan sebesar 15 ribu Ringgit untuk Paul Yong yang sempat ditahan sebelum kemudian dibebaskan.(ADI)
Washington DC –
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyetujui penjualan 66 unit jet tempur canggih F-16 kepada Taiwan. Langkah ini kemungkinan besar akan memancing kemarahan pemerintah China.
Seperti dilansir AFP, Rabu (21/8/2019), Departemen Luar Negeri AS dalam pernyataannya menyebut bahwa Taiwan akan mendapatkan versi terbaru F-16 buatan Lockheed Martin, atau yang bernama F-16C/D Block 70, dalam kesepakatan senilai US$ 8 miliar (Rp 112 triliun)
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, dalam pernyataan terbaru mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah memberikan lampu hijau untuk penjualan jet F-16 setelah Kongres AS diberitahu pekan lalu.
“Tindakan kami konsisten dengan kebijakan AS sebelumnya. Kami hanya menindaklanjuti komitmen yang telah kami buat untuk semua pihak,” sebut Pompeo.
Diketahui bahwa Taiwan berniat meningkatkan kemampuan pertahanan udaranya di tengah meningkatnya serbuan militer oleh China ke wilayah udaranya.
Meskipun China dan Taiwan berpisah sejak perang sipil tahun 1949, hingga kini China masih menganggap Taiwan sebagai bagian wilayahnya. Beberapa waktu terakhir, China terus meningkatkan ancaman terhadap Taiwan, termasuk menyatakan akan menggunakan kekerasan jika diperlukan. Namun Taiwan diketahui memiliki pemerintahan demokratis sendiri dan menjadi sekutu dekat AS.
Dalam pernyataan terpisah, Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan — yang mengawasi penjualan militer asing AS — menyebut pembelian puluhan jet F-16 oleh Taiwan ‘tidak akan mengubah keseimbangan militer mendasar di kawasan tersebut’.
“Penjualan yang diusulkan akan berkontribusi pada kemampuan pihak penerima dalam memberikan pertahanan terhadap wilayah udaranya, keamanan kawasan dan interoperabilitas dengan Amerika Serikat,” demikian pernyataan Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan.
Rencana penjualan F-16 ke Taiwan ini diungkapkan pekan lalu, saat pemerintahan Trump dilaporkan telah secara informal memberitahu para anggota Kongres AS soal rencana penjualan ini pada Kamis (15/8) lalu. Sejumlah anggota Kongres AS, baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat, menyambut baik proposal ini.
Dalam tanggapan terhadap proposal itu pada Senin (19/8) lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, menyebut penjualan senjata oleh AS ke Taiwan merupakan ‘pelanggaran serius’ terhadap kesepakatan antara AS dan China, juga merupakan bentuk ‘intervensi serius dalam urusan dalam negeri China’.
“AS harus segera membatalkan rencana penjualan senjata dan berhenti menjual senjata dan menghentikan kontak militer dengan Taiwan,” tegasnya.
“Kalau tidak, AS akan menanggung semua konsekuensinya,” imbuh Geng dalam penegasannya.
Taiwan sendiri telah memiliki armada F-16 namun versi lama yang dibeli tahun 1992 lalu. Produsen F-16, Lockheed Martin, menyatakan bahwa model terbaru yang bernama F-16 Block 70/72 memiliki banyak sistem avionik, persenjataan dan teknologi canggih yang belum ada di model sebelumnya. Secara struktur, F-16 versi baru diklaim jauh lebih kuat dan diklaim bisa terbang dan bertempur ‘hingga tahun 2070 dan seterusnya’.(MAD)
Kathmandu –
Plastik sekali pakai telah dilarang di wilayah Everest untuk mengurangi jumlah besar limbah plastik yang ditinggalkan pendaki. Selain itu, jumlah sampah plastik di kawasan Everest sudah mencapai 10 ton.
Larangan baru di kotamadya pedesaan Khumbu Pasang Lhamu, rumah bagi Gunung Everest dan beberapa gunung bersalju lainnya, mencakup semua plastik dengan ketebalan kurang dari 30 mikron serta minuman dalam botol plastik.
“Jika kita mulai sekarang, itu akan membantu menjaga wilayah kita, Everest dan pegunungan dalam jangka panjang bersih,” kata pejabat setempat Ganesh Ghimire kepada AFP, Kamis (22/8/2019).
Wilayah ini menerima lebih dari 50.000 wisatawan setiap tahun, termasuk pendaki dan trekker.
Badan lokal akan bekerja dengan perusahaan trekking, maskapai penerbangan dan Asosiasi Pendaki Gunung Nepal untuk menegakkan larangan tersebut, meskipun belum ada penalti yang telah diputuskan karena pelanggaran.
Pemerhati lingkungan juga khawatir bahwa polusi di Everest mempengaruhi sumber air di wilayah lembah.
Enam tahun lalu, Nepal memperkenalkan deposit US $ 4.000 per tim pendaki di Everest yang akan dikembalikan jika masing-masing pendaki menurunkan setidaknya delapan kilo (18 pon) limbah, tetapi hanya setengah dari pendaki kembali dengan jumlah yang diperlukan.
Gletser yang mencair yang disebabkan oleh pemanasan global kini memaparkan tubuh dan sampah yang telah menumpuk di gunung itu sejak Edmund Hillary dan Tenzing Norgay membuat pertemuan puncak pertama yang sukses 66 tahun yang lalu.
Musim pendakian tahun ini menyaksikan rekor 885 orang mencapai puncak Everest, 644 di antaranya dari selatan dan 241 dari sisi utara di Tibet.
Pekan lalu sebuah komite pemerintah merekomendasikan agar pendaki memanjat gunung Nepal lain setidaknya 6.500 meter (21.325 kaki) sebelum diberikan izin untuk mencoba Everest.
Ia juga mengusulkan biaya setidaknya $ 35.000 untuk Everest dan $ 20.000 untuk gunung lainnya lebih dari 8.000 meter. Saat ini, izin untuk Everest biaya $ 11.000. (RIF)
Brasilia –
Penyanderaan 37 penumpang bus di sebuah jembatan di Rio de Janeiro, Brasil, akhirnya berakhir setelah berlangsung selama empat jam dengan penuh ketegangan. Pelaku penyanderaan yang ternyata membawa senjata palsu, tewas ditembak oleh penembak jitu (sniper) dari kepolisian setempat.
Seperti dilansir CNN dan Associated Press, Rabu (21/8/2019), insiden ini berawal saat seorang pria bersenjata, yang mengklaim dirinya sebagai polisi militer, naik ke dalam sebuah bus umum yang berasal dari Sao Goncalo dan mengancam akan membakarnya. Pria ini dilaporkan menuangkan bensin di bagian dalam bus.
Penyanderaan ini berawal saat pria bersenjata itu naik ke dalam bus yang dihentikan di ruas jalanan yang ada di atas jembatan yang menghubungkan pusat kota Rio de Janeiro dengan wilayah Niteroi pada pada Selasa (20/8) pagi sekitar pukul 05.30 waktu setempat.
Ruas jalanan yang ada di jembatan sepanjang 13 kilometer itu dikenal sibuk dan selalu ramai kendaraan. Banyak orang melewatinya untuk bepergian dan berangkat kerja ke Rio de Janeiro. Ratusan kendaraan menumpuk di salah satu sisi jembatan saat penyanderaan berlangsung. Delapan lajur yang ada di jembatan itu ditutup sementara oleh polisi saat proses negosiasi berlangsung.
“Situasi penyanderaan di jembatan Rio-Niteroi telah berakhir,” demikian pernyataan dari polisi militer setempat. “Pelaku penyanderaan telah dinetralkan oleh seorang penembak jitu dari skuad elite dan seluruh sandera telah dibebaskan,” imbuh pernyataan itu.
Kepolisian setempat menyatakan seluruh sandera selamat. Sekitar enam sandera di antaranya diketahui dibebaskan lebih awal, secara bertahap, oleh pelaku saat penyanderaan masih berlangsung.
Awalnya kepolisian menyebut pria itu membawa senjata api dan sebilah pisau. Namun kemudian Letnan Kolonel Maurillio Nunes dari skuad eliter kepolisian yang menangani situasi ini, menyebut senjata api yang dibawa pelaku itu palsu.
Pelaku penyanderaan ditembak oleh sniper saat melangkah keluar dari bus, untuk melemparkan sebuah benda mirip sebuah tas. Suara tembakan terdengar beberapa kali saat polisi mengeksekusi pelaku penyanderaan. Tembakan sniper dilepaskan karena ada kekhawatiran pelaku akan membakar seluruh bus.
Wartawan yang ada di sekitar lokasi terpaksa menunduk saat momen ini terjadi. Situasi penyanderaan ini disiarkan langsung oleh televisi-televisi lokal, yang menayangkan situasi menegangkan di jembatan yang memiliki pemandangan panorama menarik ini.
Sugarloaf Mountain dan patung Kristus Penebus bisa dilihat langsung dari jembatan itu. Lokasi yang dipilih pelaku saat melakukan aksinya ini memberikan akses publikasi maksimum, namun dengan jalan keluar minim, karena jembatan ini membentang di atas perairan Teluk Guanabara.
Motif aksi penyanderaan ini masih belum jelas. Kepolisian setempat menyatakan bahwa pelaku tidak meminta tuntutan khusus kepada mereka. “Dia memberitahu kami bahwa dia tidak ingin barang bawaan kami, bahwa dia tidak ingin melukai kami, bahwa dia hanya ingin diingat dalam sejarah,” tutur salah satu sandera yang selamat, Hans Moreno.
Gubernur Rio de Janeiro, Wilson Witzel, memuji polisi yang berhasil menangani situasi ini tanpa jatuh korban. Witzel juga menegaskan bahwa aturan hukum yang berlaku di wilayahnya menyatakan setiap penjahat dengan senjata api ‘bisa dan harus ditembak oleh seorang sniper elite’.
Laporan media lokal yang dilansir AFP mengidentifikasi pelaku penembakan sebagai Willian Augusto da Silva (20). Witzel menuturkan kepada wartawan bahwa salah satu anggota keluarga pelaku ‘meminta maaf kepada seluruh masyarakat’ atas aksi penyanderaan ini.(MAD)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Kebakaran besar terjadi di Gran Canaria, Kepulauan Canary, Spanyol. Sebanyak 9.000 orang dievakuasi dari delapan kota.
Dilansir dari Reuters, Rabu (21/8/2019), api mulai menyala sejak Sabtu (17/8) di dekat kota Tejeda. Kebakaran kemudian terus meluas didorong suhu yang tinggi, angin kencang, dan kelembaban udara yang rendah.
Pihak berwenang pada menyatakan kebakaran telah mencapai taman alam. Sejauh ini api muncul di bagian tengah pegunungan di pulau itu daripada daerah pantai yang ramai didatangi turis saat musim panas.
Dilaporkan kebakaran mencapai sekitar 6.000 hektare sejauh ini. Api telah memasuki taman alami Tamadaba di barat laut, daerah hutan pinus tertua di pulau itu dan dianggap sebagai daerah yang rumit dimasuki petugas pemadam kebakaran.
“Kami akan memadamkan kebakaran yang merusak ini,” kata presiden wilayah Kepulauan Canary, Angel Victor Torres, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh kantornya.
Dia mengatakan kebakaran tak mempengaruhi aktivitas di Bandara Gran Canaria.
Sebanyak 16 pesawat dan helikopter serta lebih dari 1.000 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, kata pihak berwenang. Bulan ini, tercatat ada dua kali kebakaran di Tejeda.(ARF)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM
Perdana Menteri Italia, Giuseppe Conte, mengumumkan pengunduran dirinya. Di saat bersamaan, Conte juga melayangkan kritik tajam kepada Menteri Dalam Negeri Italia, Matteo Salvini.
Conte menyebut Matteo melangkahi koalisi yang berkuasa dan membahayakan ekonomi negara demi keuntungan pribadi dan politiknya.
“(Salvini) telah menunjukkan bahwa dia mengikuti kepentingannya sendiri dan kepentingan partainya. Keputusannya menimbulkan risiko serius bagi negara ini,” kata Conte di hadapan para senat di gedung Parlemen, Roma, Italia, seperti dilansir Reuters, Selasa (20/8/2019).
Menurut Conte, sikap Salvini yang menyatakan koalisi tidak dapat dilaksanakan 12 hari yang lalu dan menyerukan pemilihan cepat sebagai sebuah kecerobohan. Conte menyebut Salvini membawa Italia pada ketidakpastian politik serta ekonomi.
“Bertanggung jawab untuk mengarahkan negara ke dalam spiral ketidakpastian politik dan ketidakstabilan keuangan,” ucap Conte.
Conte yang tidak berasal dari dua partai koalisi mengatakan akan menyerahkan pengunduran dirinya nanti. Hal ini dilakukan sembari menunggu presiden melakukan konsultasi dengan pihak-pihak untuk kemungkinan membuat koalisi baru.
Jika gagal, Presiden Italia, Sergio Mattarella, harus membubarkan parlemen, 2 tahun lebih cepat dari jadwal agar pemilihan bisa digelar pada awal musim gugur. Diketahui, Conte baru menjabat selama 14 bulan.
Italia belum pernah mengadakan pemilihan di musim gugur sejak Perang Dunia II. Sebab bulan-bulan di akhir tahun biasanya digunakan untuk menyusun anggaran–momen penting bagi Italia yang menjadi negara dengan utang terbesar di dunia.
Salvini sendiri mengatakan siap untuk menjaga koalisi tetap hidup untuk menyetujui anggaran 2020. Namun dia juga siap bila ada reformasi parlemen bila pemilihan digelar lebih awal.
“Apakah Anda ingin memotong jumlah anggota parlemen dan kemudian memilih? Kami siap untuk itu. Jika Anda kemudian ingin memberikan anggaran yang berani, maka kami siap untuk itu juga,” kata Salvini.
Namun, skenario seperti itu sulit dibayangkan mengingat saling tuding terbang antara dua mitra koalisi.
Sementara itu, Presiden Mattarella cenderung mendorong keputusan cepat oleh 5-Star dan PD tentang apakah mereka dapat bekerja sama. Jika gagal, ia mungkin akan membubarkan parlemen dan memberikan suara pada akhir Oktober atau awal November.(ADI)
Beijing –
Otoritas Taiwan menawarkan suaka untuk warga Hong Kong yang terancam diadili karena terlibat dalam unjuk rasa antipemerintah. Tawaran dari Taiwan ini dikecam keras oleh China yang meminta pemimpin Taiwan ‘berhenti mencampuri’ urusan Hong Kong.
Seperti dilansir AFP, Senin (19/8/2019), Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, bulan lalu, menyatakan dukungan dengan menawarkan suaka untuk sejumlah demonstran Hong Kong yang terus menggelar protes menuntut dicabutnya rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi dan menuntut reformasi demokrasi.
Menanggapi hal itu, pekan ini, juru bicara kabinet China pada Kantor Urusan Taiwan, Ma Xiaoguang, melontarkan peringatan untuk Taiwan.
“Berhenti merusak penegakan hukum di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong, berhenti mencampuri urusan Hong Kong dan berhenti memanjakan pelaku kriminal dengan cara apapun,” tegas Ma dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, Ma menyebut Taiwan telah ‘mengabaikan fakta dan membalikkan hitam dan putih, tidak hanya menutupi kejahatan yang dilakukan sejumlah kecil militan Hong Kong, tapi juga mengobarkan arogansi mereka untuk menghancurkan Hong Kong’.
Bulan lalu, puluhan aktivis Hong Kong yang dilaporkan terlibat aksi penyerbuan ke gedung parlemen setempat, melarikan diri ke Taiwan. Otoritas Taiwan lantas menyatakan pihaknya akan memberikan bantuan bagi mereka yang mencari perlindungan.
“Mereka (Taiwan) secara terang-terangan mengklaim akan memberikan suaka (kepada para demonstran), membuat Taiwan menjadi ‘tempat berlindung yang menampung para kriminal’, lantas bagaimana dengan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Taiwan?” tanya Ma.
Hingga kini, otoritas China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya yang menunggu reunifikasi. Namun Taiwan memiliki pemerintahan demokrasi sendiri.
Unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong diawali oleh oposisi meluas terhadap rencana untuk mengizinkan ekstradisi ke China daratan yang diatur dalam RUU ekstradisi yang tengah dibahas oleh parlemen. Aturan itu dinilai akan menggerus kebebasan yang kini berlaku di Hong Kong yang memiliki sistem pemerintahan sendiri.
Semakin lama, unjuk rasa di Hong Kong meluas menjadi tuntutan untuk reformasi demokrasi di wilayah yang pemimpinnya dipilih oleh komisi yang pro-Beijing itu.
Sementara itu, diketahui bahwa riwayat Taiwan dalam memberikan perlindungan untuk pembangkang China sedikit tidak jelas. Taiwan diketahui belum mengakui konsep legal untuk suaka, namun seringkali membiarkan para pembangkang China untuk tinggal di wilayahnya dengan visa jangka panjang.
Hubungan Taiwan dengan China semakin memburuk setelah Presiden Tsai menjabat tahun 2016 lalu, karena Partai Progresif Demokratik yang kini berkuasa menolak gagasan bahwa Taiwan adalah bagian dari kebijakan ‘satu China’.(ADI)
Kuala Lumpur –
Perdana Menteri (PM) Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan bahwa status permanent resident (PR) yang dipegang Zakir Naik akan diputuskan setelah penyelidikan kepolisian selesai. Diketahui bahwa Zakir Naik tengah diselidiki polisi atas dugaan berniat memprovokasi untuk merusak perdamaian.
Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, Jumat (16/8/2019), PM Mahathir menyatakan pemerintahannya akan menunggu hingga hasil penyelidikan kepolisian terhadap Zakir Naik mencapai kesimpulan akhir.
PM Mahathir menegaskan bahwa status permanent resident Zakir Naik bisa dicabut setelah dia terbukti melakukan hal-hal yang merusak kesejahteraan Malaysia.
“Pada saat ini, polisi sedang menyelidiki apakah dia (Zakir Naik-red) melakukannya atau tidak,” ucap PM Mahathir kepada wartawan setempat.
“Jika dia dinyatakan melakukan hal-hal yang merugikan negara ini, maka akan perlu untuk mencabut status permanent residentnya,” tegasnya.
Ditambahkan PM Mahathir bahwa tindakan tegas akan diambil untuk mencegah Zakir Naik menyampaikan ceramah provokatif yang mengadu domba ras berbeda.
Saat ditanya lebih lanjut apakah pemerintah akan meminta Zakir Naik merilis permohonan maaf ke publik Malaysia terkait komentar kontroversialnya soal minoritas Hindu dan etnis China, Mahathir meyakini hal itu tidak akan meredakan kemarahan publik.
“Untuk saat ini, kita serahkan kepada polisi untuk menyelidiki keseriusan pernyataan yang dia (Zakir Naik-red) sampaikan,” ujarnya.
Kepolisian Diraja Malaysia saat ini sedang menyelidiki Zakir naik atas dugaan melanggar pasal 504 UU Pidana Malaysia, yang mengatur soal tindak penghinaan secara sengaja dengan niat untuk memprovokasi demi merusak perdamaian. Penyelidikan dilakukan setelah polisi menerima sedikitnya 115 laporan soal Zakir Naik.
Penyelidikan Kepolisian Malaysia dilaporkan fokus pada komentar-komentar Zakir Naik soal warga etnis minoritas di Malaysia yang disampaikan dalam sebuah acara dialog keagamaan di Kelantan, pekan lalu.
Dalam komentar itu, Zakir Naik menyinggung soal loyalitas warga Hindu di Malaysia kepada pemerintahan PM Mahathir. Dia mengklaim bahwa warga Hindu di Malaysia lebih setia pada PM India Narendra Modi daripada PM Mahathir, meskipun mendapatkan ‘100 kali’ lebih banyak hak dibandingkan warga muslim di India.
Tak hanya itu, Zakir Naik juga mencetuskan pengusiran warga etnis China yang disebutnya sebagai ‘tamu lama’ di Malaysia. Hal ini diungkapkan Zakir Naik saat merespons seruan deportasi untuk dirinya.
Zakir Naik yang berkewarganegaraan India ini, diketahui mendapatkan status permanent resident di Malaysia sejak tahun 2015. Dia diketahui menghindari otoritas India sejak tahun 2016, setelah dirinya dijerat dakwaan ujaran kebencian dan pencucian uang.(DAB)
Berlin –
Jauh sebelum Wisma Duta terlihat, musik Indonesia sudah terdengar. Hari ini (17/08/2019) lebih dari 1000 warga Indonesia serta kerabatnya turut memeriahkan pesta rakyat yang diselenggarakan untuk merayakan HUT ke-74 Republik Indonesia di Berlin, ibu kota Jerman. Tidak sedikit yang datang dari kota-kota lain, seperti München, yang berjarak 500 km dari Berlin. Suasana terlihat sangat meriah dan ramai.
Pukul dua siang waktu setempat, tiga jam setelah acara dimulai, pintu harus ditutup sementara, karena kapasitas sudah mencapai batas yang diizinkan standar keamanan untuk Wisma Duta di Berlin.
Di pagi hari perayaan dimulai dengan upacara pengibaran bendera merah putih, yang dimulai pukul delapan pagi. Upacara ini dihadiri Duta Besar RI Arief Havas Oegroseno beserta staf KBRI dan masyarakat Indonesia di Berlin dan sekitarnya. Paskibra terdiri dari mahasiswa-mahasiswi Indonesia di Berlin, yang sudah berlatih selama satu bulan terakhir.
Berbagai perlombaan diselenggarakan untuk memeriahkan acara hari ini seperti balap kelereng, memasukkan pensil ke botol atau lomba makan kerupuk, yang diganti dengan Brezel ala Jerman.
Christopher asal Jerman, yang baru pertama kali datang ke acara pesta rakyat ini mengaku terkejut karena banyaknya orang yang hadir. “Saya senang sekali dengan acara ini, semua terlihat menarik dan saya bisa belajar banyak tentang Indonesia,” ujar pria berusia 21 tahun yang akan pergi ke Indonesia untuk pertama kalinya. Ia juga semangat untuk ikut tarik tambang, yang akan dilangsungkan pada sore hari.
Seorang warga Indonesia yang berdomisili di Potsdam, Lamris, datang ke acara ini bersama keluarga. Ia datang karena kangen dengan suasana Indonesia dan terutama ingin agar anaknya yang berusia 6 tahun kenal dengan budaya Indonesia, karena ada kontak dengan komunitas Indonesia. “Anak saya pertama kali datang ke acara ini dan saya menjelaskan kepadanya, bahwa Indonesia merdeka hari ini 74 tahun yang lalu,” ujar guru Bahasa Jerman ini. Pada kesempatan kali ini anak Lamris ikut serta dalam perlombaan makan Brezel.
Salah satu keunikan tahun ini adalah hadirnya booth pijat dan cukur rambut, yang cukup digemari oleh para pengunjung. Aris, yang senang dengan penawaran ini karena bisa menjelaskan model yang dia inginkan dalam Bahasa Indonesia, harus menunggu dua jam sampai gilirannya.
Yang tidak ketinggalan dalam setiap pesta rakyat adalah stan-stan makanan Indonesia yang beragam dari camilan tradisional, sampai tahu dan tempe goreng, nasi Bali dan sate Padang. Di setiap stan selalu ada antrean panjang dari yang merindukan makanan Indonesia.
Musik juga tentunya memeriahkan acara tahun ini. Karaoke bebas tidak kunjung kekurangan peserta, baik yang menyanyi maupun yang turut berjoget. Craig Burton, penyanyi Jazz yang sempat berkolaborasi dengan musisi-musisi Indonesia, mendapatkan sambutan yang luar biasa semarak dari 1100 pengunjung pesta rakyat kali ini.
Setiap orang yang datang juga berkesempatan untuk mendapatkan doorprize, yang tahun ini hadiahnya sangat beragam dari hooverboard, sepeda, sampai tiket pesawat Berlin-Jakarta. Penarikan hadiah utama akan dilakukan di penghujung acara.(ARF)
Tennessee –
Seorang narapidana pembunuhan di Tennessee, Amerika Serikat (AS) dieksekusi mati dengan kursi listrik. Napi yang divonis bersalah membunuh seorang wanita dan putrinya ini memilih untuk dieksekusi dengan kursi listrik, bukannya suntikan mati seperti pada umumnya.
Seperti dilansir AFP dan CNN, Jumat (16/8/2019), napi bernama Stephen West ini divonis bersalah tahun 1986 karena menikam mati seorang wanita dan putrinya yang berusia 15 tahun. Dia dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan setempat, namun beberapa kali lolos dari eksekusi mati.
Salah satunya saat West dijadwalkan untuk dieksekusi mati tahun 2001 lalu, yang tertunda saat dia mengajukan banding atas vonis mati yang diterimanya. West selalu menyangkal dirinya telah membunuh ibu dan anak itu. Dia menyalahkan seorang kaki tangan atas pembunuhan ini.
West dilaporkan menunggu hingga Rabu (14/8) waktu setempat untuk memilih metode eksekusi mati terhadapnya. Eksekusi mati terhadap West dilakukan sekitar satu hari setelah Gubernur Tennessee, Bill Lee, menolak untuk mengabulkan permohonan grasi yang diajukan.
“Setelah mempertimbangkan secara menyeluruh permohonan grasi yang diajukan Stephen West dan pengkajian kasus ini, vonis negara bagian Tennessee tetap ditegakkan dan saya tidak akan mengintervensi,” tegas Bill Lee dalam pernyataannya.
West dieksekusi dengan kursi listrik di Riverbend Maximum Security Institution di Nashville, Tennessee, pada Kamis (15/8) waktu setempat. Dia dinyatakan meninggal dunia pada pukul 19.27 waktu setempat.
Metode eksekusi mati dengan kursi listrik ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Tennessee. Aturan hukum itu mengizinkan narapidana yang divonis mati sebelum tahun 1999 untuk memilih antara suntikan mati atau kursi listrik sebagai metode eksekusi mati. Tahun 2018 lalu, dua narapidana di Tennessee dieksekusi mati dengan kursi listrik.
Sejumlah saksi yang menyaksikan momen eksekusi mati West menyebut dia menangis sebelum meninggal dunia. West tercatat sebagai narapidana ke-11 yang dieksekusi mati di AS sepanjang tahun ini.
Negara bagian Tennessee sendiri telah mengeksekusi mati lima narapidana sejak 9 Agustus 2018. Diketahui bahwa hukuman mati masih legal di 29 negara bagian AS. Pada Juli lalu, pemerintah federal AS mengumumkan pihaknya akan kembali memberlakukan hukuman mati setelah ditangguhkan selama 16 tahun terakhir.(ADI)