Jenewa – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah memperbarui laporan soal tahap-tahap awal krisis virus Corona (COVID-19). Diakui oleh WHO bahwa kasus pneumonia akibat Corona pertama di Wuhan dilaporkan oleh kantor cabang WHO yang ada di China dan bukan oleh pemerintah China sendiri.
Diketahui bahwa WHO dituduh, oleh Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, telah gagal memberikan informasi yang dibutuhkan untuk membendung pandemi Corona. WHO juga dituduh melunak terhadap China. Tuduhan-tuduhan itu telah dibantah oleh WHO.

Seperti dilansir AFP, Sabtu (4/7/2020), WHO merilis timeline atau kronologi soal komunikasinya pada 9 April lalu, menanggapi kritikan soal respons awal terhadap virus Corona yang kini merajalela secara global dan menewaskan lebih dari 523 ribu orang.Dalam kronologi itu, WHO hanya menyebut bahwa Komisi Kesehatan Kota Wuhan di Provinsi Hubei telah melaporkan sejumlah kasus pneumonia pada 31 Desember 2019. WHO tidak menyebut secara spesifik soal siapa yang memberikan laporan tersebut.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, menuturkan dalam konferensi pers pada 20 April, bahwa laporan pertama datang dari China. Namun saat itu Tedros tidak menyebut secara spesifik apakah laporan dikirimkan oleh pemerintah China atau sumber lain.

Kronologi terbaru yang dirilis WHO pada pekan ini memberikan versi lebih detail. Menurut kronologi terbaru itu, kantor cabang WHO di China, pada 31 Desember 2019, memberitahu kontak regionalnya soal keberadaan kasus ‘pneumonia virus’ setelah menemukan pernyataan media pada situs Komisi Kesehatan Wuhan.

Pada hari yang sama, Divisi Informasi Epidemi WHO mendapatkan laporan berita lainnya yang dikirim oleh jaringan pengawasan epidemiologi international bernama ProMed — yang berbasis di Amerika Serikat — soal sejumlah kasus pneumonia yang sama dari penyebab yang belum diketahui di Wuhan.

Setelah itu, barulah WHO meminta pemerintah China untuk memberikan informasi soal kasus-kasus ini. Permintaan informasi diajukan WHO pada dua kesempatan, yakni pada 1 Januari dan 2 Januari. Pemerintah China baru memberikan informasi yang diminta pada 3 Januari.

Direktur Urusan Darurat WHO, Michael Ryan, menuturkan dalam konferensi pers pada Jumat (3/7) waktu setempat bahwa negara-negara memiliki waktu 24-48 jam untuk memverifikasi secara resmi atas sebuah peristiwa yang terjadi dan memberikan informasi tambahan soal asal atau penyebab peristiwa itu.

Ryan menambahkan bahwa pemerintah China dengan segera menghubungi WHO setelah badan kesehatan PBB itu meminta negara tersebut memverifikasi laporannya.(DAB)

Jenewa – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan negara-negara masih akan terus berjuang melawan penyebaran virus Corona (COVID-19). WHO juga memperingatkan negara yang mengalami lonjakan kasus Corona menyusul kebijakan pelonggaran lockdowm.
“Beberapa negara… telah mengambil pendekatan yang terfragmentasi. Negara-negara ini menghadapi jalan yang panjang dan berat ke depan,” kata Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam briefing virtual dari kantor WHO di Jenewa, seperti dilansir Reuters, Kamis (2/7/2020).

Lebih dari 10,5 juta penduduk dunia telah terinfeksi virus Corona. Tedros mengatakan penularan lokal tidak bisa dihindari karena beberapa negara telah melakukan pelonggaran lockdown.”Tetapi negara-negara yang memiliki sistem untuk menerapkan pendekatan komprehensif harus dapat menahan penularan lokal dan menghindari untuk memberlakukan kembali pembatasan secara luas,” katanya.

Pakar kedaruratan WHO Mike Ryan mengatakan bahwa badan AS berencana untuk mengirim dua ahli dari kantor pusat untuk bergabung dengan tim negaranya di China dalam misi mencari asal usul virus Corona.(MAD)

Kuala Lumpur – Otoritas Malaysia mendeportasi 420 imigran ilegal di wilayah Sabah pada 30 Juni ini. Sebagian besar imigran ilegal itu berasal dari Indonesia atau merupakan warga negara Indonesia (WNI).
Seperti dilansir media lokal Malaysia, The Star, Selasa (30/6/2020), sebanyak 420 imigran ilegal yang dideportasi itu terdiri atas 409 imigran ilegal asal Indonesia dan 11 imigran ilegal asal Pakistan, China dan Sri Lanka. Mereka dideportasi ke negara asal masing-masing pada Selasa (30/6) waktu setempat.

Untuk imigran ilegal asal Indonesia dideportasi ke Nunukan melalui jalur laut dari dermaga Tawau.

Direktur Dewan Keamanan Nasional untuk Sabah, Sitti Saleha Habib, menyebut 11 imigran ilegal lainnya dideportasi via jalur udara. Dengan tambahan ini, sebut Sitti, total sudah 4.355 imigran ilegal yang dideportasi dari Malaysia sepanjang tahun ini.

“Sebelum dideportasi, orang-orang ini menjalani tes untuk COVID-19, dan mereka yang bebas virus diperbolehkan pergi,” tutur Sitti.

Sitti menegaskan bahwa selama penahanan hingga deportasi, para imigran ilegal ini tunduk pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat di tengah kekhawatiran pandemi Corona.

Departemen Imigrasi Sabah dan badan keamanan lainnya juga terlibat dalam proses deportasi. Sitti berterima kasih kepada pemerintah negara asal para imigran ilegal ini atas kerja sama dalam upaya deportasi.

“Mari kita lindungi negara ini dari imigran ilegal. Jangan menyembunyikan atau mempekerjakan imigran ilegal,” ucap Sitti mengimbau publik Malaysia.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Pasca bentrok antara India-China di perbatasan kawasan Himalaya, kondisi dua negara masih tetap tegang. Terakhir, India memblok akses 59 aplikasi seluler milik China.

Dilansir dari AFP, Selasa (30/6/2020), India melarang 59 aplikasi tersebut pada Senin (29/6). Beberapa aplikasi populer seperti TikTok dan WeChat pun tak bisa diakses warga India.

Aplikasi dari China dianggap mengganggu keamanan. Sehingga, atas dasar itu, India melarang 59 aplikasi dari China.

“(Aplikasi) terlibat dalam kegiatan … merugikan kedaulatan dan integritas India, pertahanan India, keamanan negara dan ketertiban umum,” kata Kementerian Teknologi Informasi dalam sebuah pernyataan.

“Pemerintah India telah memutuskan untuk melarang penggunaan aplikasi tertentu … Keputusan ini adalah langkah yang ditargetkan untuk memastikan keamanan dan kedaulatan dunia maya India,” ujarnya.Kebijakan itu diambil setelah Kementerian Teknologi dan Informasi menerima beberapa keluhan yang menuduh pencurian data pengguna dan pelanggaran privasi pengguna.

Sebelumnya, Pada 15 Juni, pasukan India dan China bentrok selama beberapa jam di Lembah Galwan, menggunakan batu dan tongkat dengan paku yang tertancap untuk saling memukul. Insiden ini menewaskan 20 tentara India dan melukai setidaknya 76 lainnya. China belum mengungkapkan berapa banyak korban yang diderita pasukannya.

Setelah komandan militer senior mengadakan paroki minggu ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk menarik pasukan mereka di perbatasan yang disengketakan.(MAD)

Beijing – India dan China terlibat bentrokan di perbatasan yang menimbulkan korban jiwa. Laporan media pemerintah menyebut China memperkuat pasukannya di dekat perbatasan dengan mengirimkan pendaki gunung dan petarung seni bela diri campuran.
Dilansir AFP, Minggu (28/6/2020), surat kabar militer resmi China National Defense News melaporkan lima divisi milisi baru, termasuk mantan anggota tim estafet obor Olimpiade Gunung Everest dan petarung dari klub seni bela diri campuran (mixed martial arts atau MMA) datang untuk inspeksi di Lhasa pada 15 Juni.

Media penyiaran China, CCTV, menampilkan cuplikan ratusan pasukan baru yang berbaris di ibukota Tibet.Dilaporkan National Defense News China, Komandan Tibet Wang Haijiang mengatakan, perekrutan Enbo Fight Club akan ‘sangat meningkatkan kekuatan organisasi dan mobilisasi’ pasukan serta ‘respons cepat dan kemampuan dukungan’ mereka. Namun, Wang Haijiang tak secara eksplisit mengonfirmasi penyebaran pasukan baru tersebut dengan ketegangan di perbatasan itu.

Bentrok antara pasukan China dan India adalah konfrontasi yang paling keras dalam beberapa dekade di wilayah Ladakh yang berjarak 1.300 kilometer. India mengatakan 20 prajuritnya tewas dalam pertempuran kombat yang brutal itu, sementara jumlah korban dari pihak China sampai saat ini belum diketahui. Kedua pihak saling menyalahkan terkait bentrok ini.

Pada Kamis lalu, India menyatakan telah memperkuat pasukan di wilayah perbatasan Himalaya yang diperebutkan, mengaku melakukan hal serupa China.

Media pemerintah China dalam beberapa pekan terakhir menyoroti kegiatan militer termasuk latihan anti-pesawat terbang tinggi di wilayah Tibet yang berbatasan dengan India.

Pasukan baru direkrut dengan tujuan “memperkuat perbatasan dan menstabilkan Tibet,” kata Berita Pertahanan Nasional China.(MAD)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Jet-jet tempur Israel menggempur sejumlah posisi kelompok Hamas di wilayah Jalur Gaza. Serangan udara ini dilancarkan setelah roket-roket ditembakkan dari wilayah tersebut ke Israel pada Jumat (26/6) waktu setempat.
Insiden ini terjadi setelah Hamas mengingatkan bahwa rencana Israel untuk mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat sama dengan “deklarasi perang”.

Militer Israel menyatakan seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (27/6/2020), jet-jet Angkatan Udara Israel menggempur “pabrik-pabrik” amunisi dan roket di Jalur Gaza selatan.

Sumber-sumber keamanan di Gaza mengkonfirmasi kepada AFP bahwa ada serangan di wilayah Khan Yunis, di ujung selatan wilayah Palestina yang berpenduduk dua juta jiwa.

Sebelumnya, militer Israel menyatakan bahwa dua roket ditembakkan ke wilayah Israel pada hari Jumat (26/6) dari Jalur Gaza yang dikuasai Hamas.

“Dua roket ditembakkan dari Jalur Gaza menuju wilayah Israel,” kata militer Israel dalam sebuah pernyataan, setelah mengatakan “sirene berbunyi di daerah sekitar Jalur Gaza”.

Petugas medis mengatakan sirene berbunyi di distrik Sderot Israel.Itu adalah tembakan roket pertama yang dilaporkan dari Jalur Gaza sejak awal Mei.

Rencana Israel untuk mencaplok permukimannya di Tepi Barat dan Lembah Yordan merupakan bagian dari rencana perdamaian AS yang lebih luas yang dirilis pada Januari lalu.

Tetapi rencana itu jauh dari aspirasi Palestina, dengan sebuah negara di wilayah yang berkurang dan tanpa Yerusalem timur sebagai ibu kotanya.

Diketahui bahwa Hamas dan Israel telah terlibat tiga perang dalam beberapa tahun terakhir, dengan konflik terbaru pada tahun 2014 menewaskan 2.251 warga Palestina dan 74 orang di pihak Israel.(DAB)

Islamabad – Perdana Menteri Pakistan Imran Khan melontarkan penyataan kontroversial soal kematian pemimpin Al-Qaeda Osama Bin Laden. Imran Khan pun panen kecaman dari partai-partai oposisi di Pakistan.
Seperti dilansir Reuters, Jumat (26/6/2020) Bin Laden dikenal sebagai dalang serangan 9/11 di Amerika Serikat. Osama kemudian tewas dalam serangan yang melibatkan pasukan Amerika Serikat di tempat persembunyiannya di kota Abbottabad, Pakistan setelah buron hampir 10 tahun.Pakistan tidak mengetahui soal operasi itu, yang melibatkan helikopter AS yang terbang jauh ke Pakistan dari Afghanistan pada tahun 2011. Imran Khan pun menyebut Osama Bin Laden mati sebagai seorang martir.

“Saya tidak akan pernah lupa bagaimana kita, orang Pakistan, malu ketika Amerika datang ke Abbottabad dan membunuh Osama bin Laden, menjadikannya martir,” kata Khan dalam pidatonya ketika menceritakan buruknya hubungan antara Pakistan dan AS saat itu.

Pemimpin oposisi Khawaja Asif, menteri luar negeri di pemerintahan terakhir, adalah di antara mereka yang keberatan dengan pernyataan Imran Khan. Dia menggambarkan bin Laden sebagai “teroris utama”.

“Dia menghancurkan bangsaku, dan dia (Khan) menyebutnya seorang martir,” kata Asif.Bilawal Bhutto Zardari, yang Partai Rakyat Pakistan-nya berkuasa ketika bin Laden terbunuh, menuduh Imran Khan menyanjung kekerasan ekstremisme.

Juru bicara pemerintah tidak segera menanggapi kritik terhadap komentar Khan itu.

Pidato Khan muncul ketika kantor luar negeri negara itu mengecam laporan Departemen Luar Negeri AS yang menuduh Pakistan terus menjadi tempat yang aman bagi “kelompok-kelompok teroris yang berfokus di kawasan”.

“Sementara laporan itu mengakui bahwa al-Qaeda telah secara serius terdegradasi di kawasan itu, laporan itu tidak menyebutkan peran penting Pakistan dalam menghancurkan Al-Qaeda, sehingga mengurangi ancaman yang pernah ditimbulkan oleh kelompok teroris itu pada dunia,” tulis pernyataan kantor luar negeri, Kamis (26/6).(NOV)

Teheran – Otoritas Iran sedang menyelidiki ledakan besar di timur ibukota, Teheran, di dekat pangkalan militer Parchin. Wilayah ini diduga memainkan peran dalam aktivitas uji coba nuklir negara itu di masa lalu.
Seperti dilansir dari The Guardian, Jumat (26/6/2020) video dan gambar yang diunggah di media sosial, yang diambil oleh outlet berita lokal, menunjukkan cahaya terang menyala di langit kota pada hari Jumat (26/6) dini hari waktu setempat. Cahaya terang itu diikuti oleh asap besar. Saksi mata mengatakan ledakan itu berasal dari arah Parchin, sebuah situs militer utama. Namun, penyebab ledakan besar itu misterius.Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Davoud Abdi mengatakan kepada TV pemerintah, ledakan itu terjadi di fasilitas penyimpanan gas di “area publik” Parchin, bukan di pangkalan militernya.

Dia menambahkan, api telah padam dan tidak ada korban yang dilaporkan, tetapi tidak memberikan perincian tentang penyebab ledakan itu.

“Rekan-rekan kami hadir di lapangan dan menyelidiki insiden itu dengan cermat,” kata Abdi.Parchin adalah tempat beradanya pangkalan militer yang luas, di mana para teknisi Iran diduga telah menguji komponen peledak tinggi untuk hulu ledak nuklir pada awal 2000-an. Tuduhan ini telah dibantah Iran.

Sebelumnya,pada tahun 2014, situs militer itu juga diduga telah rusak akibat kebakaran atau ledakan, tetapi penyelidikan oleh Badan Energi Atom Internasional terhambat karena kurangnya akses.(NOV)

JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Dalam pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB), yang berlangsung hari Rabu (24/06) pemimpin Liga Arab memperingatkan bahwa aneksasi Israel di sebagian wilayah Tepi Barat akan mengobarkan ketegangan dan membahayakan perdamaian di Timur Tengah, dan bisa memicu `perang agama di dalam dan di luar kawasan’ tersebut.
Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul Gheit, menyebutkan, aneksasi juga akan menimbulkan konsekuensi yang lebih luas atas keamanan internasional di seluruh dunia. ”Jika diimplementasikan, rencana aneksasi Israel tidak hanya akan merugikan peluang perdamaian saat ini, tetapi juga akan menghancurkan prospek perdamaian apa pun di masa depan,” katanya di hadapan Dewan Keamanan PBB, sebagaimana dikutip dari Associated Press. “Palestina akan kehilangan kepercayaan pada solusi yang dinegosiasikan, saya khawatir orang Arab juga akan kehilangan minat pada perdamaian regional. Sebuah realitas kelam akan menimbulkan konflik vis a vis dengan dampak yang lebih luas ke kawasan tersebut,” paparnya.

Israel merebut Tepi Barat dari Yordania dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan telah membangun puluhan pemukiman yang kini menjadi rumah bagi hampir 500.000 warga Yahudi, tetapi tidak pernah secara resmi mengklaimnya sebagai wilayah Israel karena besarnya tekanan internasional.

Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan: “Jika Israel memutuskan untuk memperpanjang kedaulatannya, maka hal itu akan dilakukan dengan menghormati batas wilayah-wilayah berdasarkan klaim sejarah dan hukum yang sah.”

Palestina, dengan dukungan internasional yang luas, memandang Tepi Barat sebagai jantung dari masa depan negara merdeka mereka. Sebagian besar komunitas internasional menganggap pemukiman Tepi Barat yang diduduki Israel adalah ilegal menurut hukum internasional.

PBB minta agar dibatalkan

Sementara itu,Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres membuka pertemuan DK PBB dengan menyerukan Israel untuk membatalkan rencana aneksasi, sebuah seruan yang digemakan oleh hampir semua pembicara lain.

Pemimpin PBB itu mengatakan aneksasi “akan menjadi pelanggaran hukum internasional paling serius, dan sangat merugikan prospek solusi dua negara serta melemahkan kemungkinan pembaruan negosiasi,” tandasnya.

Guterres mendesak Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia dengan cepat mengambil peran mediasi bersama dengan PBB sebagai bagian dari apa yang disebut Kuartet Timur Tengah “dan menemukan kerangka kerja yang disepakati bersama oleh para pihak untuk terlibat kembali, tanpa prasyarat, bersama kami dan negara-negara kunci lainnya,” papar Guterres.

Tak lupa Guterres juga mendesak para pemimpin Israel dan Palestina untuk berkomitmen dalam dialog yang bermakna, dengan dukungan masyarakat internasional dan mendorong para pendukung solusi dua negara di tatanan regional dan internasional untuk membantu membawa para pihak yang bertikai kembali ke jalur penyelesaian yang dinegosiasikan secara damai.

Dalam surat yang ditujukan kepada kepada Dewan Keamanan PBB dan diperoleh oleh Associated Press, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mendukung tindakan Kuartet Timur Tengah. Pernyataan bersama enam anggota Eropa saat ini dan anggota DK PBB yang akan datang menyatakan “pencaplokan itu akan memiliki konsekuensi bagi hubungan dekat kami dengan Israel dan tidak akan diakui oleh kami.”

Menanggapi ancaman aneksasi, pemimpin Palestina telah menyatakan membebaskan diri dari semua perjanjian dengan Israel dan Amerika Serikat dan menghentikan semua kontak.

Nickolay Mladenov, koordinator khusus Amerika Serikat untuk proses perdamaian Timur Tengah, memperingatkan bahwa “keputusan ini telah dan akan semakin memiliki dampak dramatis pada semua aspek kehidupan sehari-hari warga Palestina.”

Di lain pihak, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al-Malki mengatakan: “Kami akan berhenti bertindak sebagai Otoritas Palestina ”saat Netanyahu menyatakan “aneksasi satu sentimeter atau 30 persen dari Tepi Barat.” Itu berarti tanggung jawab penuh untuk kesejahteraan dan layanan untuk 4,5 juta warga Palestina akan dikembalikan ke Israel sebagai otoritas pendudukan menurut konvensi Jenewa, katanya dalam konferensi pers.

Amerika Serikat adalah sekutu terdekat Israel dan dibandingkan pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Donald Trump telah mengambil garis yang jauh lebih halus terhadap kebijakan pemukiman Israel.

Rencana Trump untuk Timur Tengah telah diresmikan pada bulan Januari, dengan meninggalkan 30% wilayah Tepi Barat berada di bawah kendali permanen Israel dan

memberi rakyat Palestina otonomi yang diperluas di seluruh wilayah itu. Palestina telah menolak rencana itu, dengan mengatakan bahwa rencana itu adalah bias yang tidak adil.

Dengan melihat nasib Trump yang tidak menentu hingga pemilu November ini, kelompok garis keras Israel telah mendesak Perdana Menteri Netanyahu untuk bergerak maju dengan mempercepat aneksasi.

Al-Malki mengatakan dalam dua hari terakhir ini berlangsung musyawarah di Gedung Putih pada dengan topik aneksasi tersebut.“Semua orang tahu kalau ada orang yang benar-benar bisa menghentikan rencana Netanyahu atas rencana aneksasi … itu adalah pemerintahan Trump,” katanya. “Kami berharap bahwa pemerintahan Trump akan memberikan instruksi yang jelas pada Netanyahu untuk tidak melanjutkan aneksasi, dan untuk membuka peluang untuk dimulainya kembali negosiasi antara Palestina dan Israel.”

Para pejabat senior Palestina berkumpul hari Rabu (24/06) di Lembah Yordan. Perdana Menteri Palestina mengimbau masyarakat internasional dan pejabat AS dan Israel agar mengeluarkan “suara paling keras” untuk menghentikan rencana Israel.

“Beberapa kalangan mengatakan aneksasi parsial. Beberapa kalangan lain mengatakan aneksasi penuh. Kami akan tidak menerima aneksasi apa pun,” tandas kata Perdana Menteri Palestina, Mohammad Shtayyeh. “Kami tidak mau kebobolan satu sentimeter pun dari tanah itu.”

Duta Besar AS. Kelly Craft mengatakan banyak anggota PBB memiliki rasa keprihatinan atas masalah perpanjangan potensi kedaulatan Israel di Tepi Barat: “Pada saat yang bersamaan, kami meminta Anda melihat kepemimpinan Palestina juga harus bertanggung jawab atas tindakan yang menjadi tanggung jawab mereka,” katanya. Craft mendesak para pemimpin Palestina untuk mencermati rencana Trump “dan melibatkan kami,” ujarnya seraya menekankan bahwa “rencana itu adalah tawaran pembuka,” pungkas Craft.

Indonesia melawan rencana aneksasi Tepi Barat

Mengawali pernyataannya dalam pertemuan terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB yang dilakukan secara virtual mengenai situasi di Timur Tengah pada tanggal 24 Juni 2020, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno L.P. Marsudi menyatakan pemerintah Indonesia dengan tegas menolak rencana aneksasi Tepi Barat oleh Israel dan menyebutnya sebagai ancaman bagi masa depan Palestina. “Sudah terlalu lama, rakyat Palestina mengalami ketidakadilan, pelanggaran HAM dan situasi kemanusiaan yang buruk. Aneksasi Israel merupakan ancaman bagi masa depan bangsa Palestina”.

Dari situs Kementerian Luar negeri Indonesia, Marsudi menegaskan, memperbolehkan aneksasi artinya membuat preseden dimana penguasaan wilayah dengan cara aneksasi adalah perbuatan legal dalam hukum internasional: “Seluruh pihak harus menolak secara tegas di seluruh forum internasional baik melalui pernyataan maupun tindakan nyata bahwa aneksasi adalah ilegal” ujar Menlu RI itu.

Kedua, menurutnya DK PBB harus cepat mengambil langkah cepat yang sejalan dengan Piagam PBB. “Siapapun yang mengancam terhadap perdamaian dan keamanan internasional harus diminta pertanggungjawabannya di hadapan Dewan Keamanan PBB. Tidak boleh ada standar ganda,” papar Retno Marsudi.

Ditambahkannya, aneksasi juga akan menciptakan instabilitas di kawasan dan dunia. Untuk itu, terdapat urgensi adanya proses perdamaian yang kredibel dimana seluruh pihak berdiri sejajar. “Ini waktu yang tepat untuk memulai proses perdamaian dalam kerangka multilateral berdasarkan parameter internasional yang disepakati,” pungkasnya.(NOV)