JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Presiden Lebanon Joseph Aoun mengatakan bahwa ia menyampaikan hal ini langsung kepada Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran, Ali Larijani, yang mengunjungi Beirut, Lebanon pekan lalu.

Hal itu disampaikan Aoun dalam sebuah wawancara dengan media Al Arabiya, Selasa (19/8/2025).

Ia mengatakan hubungan Lebanon dengan Iran “didasarkan pada rasa hormat,” dan menambahkan: “Iran adalah negara sahabat, tetapi atas dasar menjaga kedaulatan kami … pesan kami jelas: Iran tidak akan ikut campur dalam urusan kami.”

Presiden Lebanon itu juga menekankan bahwa masalah perlucutan senjata kelompok milisi Hizbullah “adalah keputusan Lebanon dan bukan urusan Iran.”

Kunjungan Larijani tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan menyusul pidato pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, yang memicu reaksi keras dan memperumit situasi politik.

Qassem menuduh pemerintah Lebanon “menyerahkan Lebanon kepada Israel” dengan keputusannya untuk melucuti senjata Hizbullah. Dia mengingatkan bahwa hal ini dapat menyebabkan “perang saudara.” Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam pernyataan tersebut, menolak apa yang ia sebut sebagai “ancaman terselubung.”

Otoritas Lebanon baru-baru ini mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Hizbullah dan Iran. Baik Presiden Aoun maupun Perdana Menteri Nawaf Salam mengatakan kepada Larijani pekan lalu, bahwa mereka menolak “campur tangan apa pun” dalam urusan internal Lebanon. Ini disampaikan menyusul kritik Iran terhadap keputusan perlucutan senjata Hizbullah.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah hubungan Lebanon-Iran, para pejabat senior Lebanon telah menyampaikan hal ini secara blak-blakan dan terbuka kepada utusan Iran tersebut.

Diketahui bahwa Iran tetap menjadi pendukung utama Hizbullah, menyediakan uang dan senjata selama beberapa dekade.

Langkah pemerintah Lebanon tersebut – yang digambarkan oleh para penentang Hizbullah sebagai “bersejarah” – merupakan bagian dari implementasi perjanjian gencatan senjata yang dimediasi AS yang mengakhiri perang Hizbullah-Israel pada 27 November lalu. Keputusan tersebut menetapkan bahwa hanya lembaga keamanan dan militer resmi Lebanon yang boleh membawa senjata. (BAS)

Caracas –
“Pekan ini, saya akan mengaktifkan rencana khusus dengan lebih dari 4,5 juta anggota milisi untuk memastikan cakupan seluruh wilayah nasional — milisi yang dipersiapkan, diaktifkan, dan dipersenjatai,” kata Maduro dalam pengumuman yang disiarkan televisi pemerintah, seperti dilansir AFP, Selasa (19/8/2025).

Data resmi menyebutkan bahwa milisi Venezuela, yang dibentuk oleh pendahulu Maduro, mending Hugo Chavez, beranggotakan sekitar 5 juta personel — meskipun jumlah sebenarnya diyakini lebih kecil dari itu. Total populasi Venezuela sendiri mencapai sekitar 30 juta jiwa.

Maduro, dalam pernyataannya, mengecam “munculnya kembali ancaman yang berlebihan, aneh, dan tidak masuk akal” dari AS.

Awal bulan ini, pemerintahan Presiden AS Donald Trump menggandakan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro, yang menghadapi tuduhan perdagangan narkoba, menjadi US$ 50 juta, atau setara Rp 812,4 miliar.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro mengatakan akan mengerahkan sekitar 4,5 juta anggota milisi sebagai respons atas apa yang disebutnya sebagai “ancaman” Amerika Serikat (AS) Hal ini setelah Washington menaikkan tawaran imbalan untuk penangkapan Maduro dan meluncurkan operasi antinarkoba di kawasan Karibia.

Washington, yang tidak mengakui kemenangan Maduro dalam dua pemilu sebelumnya, menuduh sang Presiden Venezuela memimpin geng penyelundup kokain bernama “Cartel de los Soles”. Pemerintahan Trump telah mengumumkan sanksi terhadap kelompok tersebut dan terhadap pemerintahan Maduro bulan lalu.

Militer AS juga dilaporkan mengerahkan beberapa kapal ke kawasan Karibia bagian selatan, sebagai bagian dari tindakan keras Trump terhadap kartel narkoba Amerika Latin. (MAD)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dilansir AFP, Rabu (13/8/2025), Panglima Angkatan Bersenjata Letnan Jenderal Eyal Zamir “menyetujui kerangka kerja utama untuk rencana operasional IDF di Jalur Gaza,” demikian pernyataan yang dirilis oleh militer.

Pemerintahan Netanyahu belum memberikan jadwal pasti kapan pasukan Israel akan memasuki kota terbesar di wilayah itu, tempat ribuan orang berlindung setelah melarikan diri dari serangan sebelumnya.

Badan Pertahanan Sipil Gaza mengatakan serangan udara Israel di Kota Gaza telah meningkat dalam beberapa hari terakhir, dengan permukiman Zeitoun dan Sabra dihantam “serangan udara yang sangat gencar yang menargetkan rumah-rumah warga sipil, kemungkinan termasuk gedung-gedung tinggi.”

Berita tentang persetujuan militer atas rencana tersebut muncul beberapa jam setelah Hamas mengatakan sebuah delegasi senior telah tiba di Kairo untuk “pembicaraan awal” dengan para pejabat Mesir mengenai gencatan senjata sementara.

Militer Israel telah menyetujui ‘kerangka kerja’ untuk serangan baru di Jalur Gaza. Persetujuan militer beberapa hari setelah kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyerukan perebutan Kota Gaza.

Rencana pemerintah Netanyahu untuk memperluas perang di Gaza setelah lebih dari 22 bulan pertempuran telah memicu kecaman internasional serta oposisi domestik.

Para pakar yang didukung PBB telah memperingatkan tentang bencana kelaparan yang meluas di wilayah tersebut, di mana Israel telah secara drastis membatasi jumlah bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk.

Serangan Hamas pada Oktober 2023 yang memicu perang mengakibatkan kematian 1.219 orang, menurut penghitungan AFP berdasarkan data resmi. Serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 61.599 warga Palestina, menurut data dari Kementerian Kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas, yang dianggap PBB dapat diandalkan. (BAS)

JAKARTA, KHATULLISTIWAONLINE.COM –
Dilansir AFP, Kamis (14/8/2025), pesan ini juga muncul hanya dua bulan setelah perang 12 hari antara kedua musuh bebuyutan tersebut, yang dimulai dengan serangan Israel yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap infrastruktur militer dan nuklir Iran serta kawasan permukiman.

Dalam sambutannya, PM Israel tersebut menyerukan kepada rakyat Iran untuk “mengambil risiko demi kebebasan”, “turun ke jalan”, dan menuntut akuntabilitas dari pemerintah Iran.

Netanyahu telah menyarankan untuk mendatangkan pakar air Israel guna menyediakan “teknologi dan pengetahuan mutakhir” ke Teheran.

Dalam sebuah unggahan di X, Pezeshkian mengecam Netanyahu. “Rezim yang merampas air dan makanan rakyat Gaza ingin membawa air bagi rakyat Iran? Sungguh sebuah keajaiban!” balas Pezeshkian.

Badan-badan PBB telah memperingatkan bahwa kelaparan sedang melanda Jalur Gaza, dengan Israel secara ketat membatasi masuknya bantuan.

Gambar-gambar anak-anak Palestina yang sakit dan kurus kering telah memicu kemarahan internasional. Israel membantah tuduhan tersebut.

Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengecam seruan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu agar rakyat Iran melawan pemerintah mereka terkait kekurangan listrik dan air. Pesan video Netanyahu muncul di tengah Iran bergulat dengan kekurangan air dan listrik yang berkepanjangan di tengah cuaca panas.

Israel telah melancarkan perang yang intens dan mematikan di wilayah Palestina melawan kelompok militan Hamas sejak Oktober 2023. Netanyahu memiliki rekam jejak memproduksi video-video semacam itu yang menargetkan Iran. (VAN)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Palestina saat ini berstatus sebagai non-member permanent observer state di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Palestina bisa berpartisipasi dalam semua proses PBB, kecuali pemungutan suara terhadap rancangan resolusi dan keputusan di organ dan badan utamanya, dari Dewan Keamanan hingga Majelis Umum dan enam komite utama PBB.

Dilansir Al-Jazeera, Senin (11/8/2025), 147 dari 193 negara anggota PBB telah mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat. Jumlah itu mencapai 75 persen komunitas internasional.

Sejumlah negara yang baru mengakui Palestina di antaranya, Spanyol, Irlandia, Slovenia, hingga Meksiko. Negara-negara itu baru mengakui Palestina sebagai negara pada 2024 hingga 2025.

Pengakuan Palestina sebagai negara yang berdaulat itu dilakukan saat Israel terus menyerang Gaza dengan dalih menghancurkan Hamas. Serangan Israel tersebut telah menewaskan lebih dari 61 ribu warga Gaza, termasuk perempuan dan anak, sejak Oktober 2023.

Israel mengklaim serangan itu dilakukan untuk menghilangkan Hamas yang melakukan serangan ke Israel pada 7 Oktober 2023. Serangan itu disebut Israel menewaskan 1.200 orang di negara mereka dan menyebabkan 200 orang disandera.

Kini, saat kondisi di Gaza semakin parah, sejumlah negara menyampaikan rencana mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Antara lain Australia dan Selandia Baru.

Dilansir Reuters dan Bloomberg, Senin (11/8/2025), media terkemuka Australia, Sydney Morning Herald (SMH), melaporkan Perdana Menteri (PM) Australia, Anthony Albanese, dan pemerintahannya dapat mengakui Palestina sebagai negara dalam beberapa hari ini.

Rencana pemerintah Australia itu mencuat di tengah meningkatnya kekhawatiran serangan Israel di Jalur Gaza akan semakin menutup peluang bagi solusi dua negara. Hubungan antara Canberra dan Tel Aviv secara tradisional telah merenggang dalam beberapa bulan terakhir.

Bulan lalu, Prancis dan Kanada mengumumkan rencana mereka untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Sementara, Inggris mengatakan akan mengikuti langkah tersebut kecuali Israel mengatasi krisis kemanusiaan yang kini menyelimuti Gaza dan mencapai gencatan senjata.

Israel telah mengecam keputusan negara-negara Barat untuk mendukung negara Palestina. Israel menganggap hal itu hanya akan menguntungkan kelompok Hamas.

PM Australia Anthony Albanese mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina akan disampaikan di Sidang Umum PBB pada September mendatang. Dia mengatakan solusi dua negara akan memutus siklus kekerasan di wilayah itu.

“Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” ujarnya kepada wartawan di Canberra, seperti dilansir kantor berita AFP, Senin (11/8/2025).

“Sebelum negara Israel dan Palestina menjadi permanen, perdamaian hanya akan bersifat sementara. Australia akan mengakui hak rakyat Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri. Kami akan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk mewujudkan hak ini,” ujar pemimpin Australia itu.

Dia mengatakan keputusan Australia didasarkan pada jaminan dari Otoritas Palestina bahwa ‘tidak akan ada peran bagi Hamas di negara Palestina di masa depan’.

Pemerintah Selandia Baru juga menyatakan sedang mempertimbangkan pengakuan resmi atas negara Palestina. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters menyebut pengakuan itu hanya masalah waktu.

Dilansir AFP, kabinet Perdana Menteri Christopher Luxon akan membuat keputusan resmi pada bulan September dan menyampaikan sikap pemerintahannya di depan para pemimpin negara-negara anggota PBB.

Peters mengatakan beberapa mitra dekat Selandia Baru telah memilih untuk mengakui negara Palestina, namun negaranya memiliki kebijakan luar negeri yang independen. Dia mengklaim pengakuan akan dipertimbangkan dengan cermat.

“Kami bermaksud untuk mempertimbangkan masalah ini dengan cermat dan kemudian bertindak sesuai dengan prinsip, nilai, dan kepentingan nasional Selandia Baru,” kata Peters dalam sebuah pernyataan.

Dia menyebut Pemerintah mempertimbangkan apakah kemajuan yang memadai telah dicapai menuju wilayah Palestina menjadi negara yang layak dan sah bagi Selandia Baru untuk memberikan pengakuan.

“Selandia Baru telah menegaskan sejak lama bahwa pengakuan kami terhadap negara Palestina hanyalah masalah waktu, bukan soal apakah akan terjadi,” ujarnya. (DON)

JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Implementasi keputusan dan rencana semacam itu, yang memicu kecaman dan penolakan, berisiko memperburuk situasi yang sudah sangat dramatis di wilayah kantong Palestina tersebut, yang memiliki semua ciri bencana kemanusiaan,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan, dilansir Reuters, Minggu (10/8/2025).

Dilansir Anadolu, Rusia menambahkan, jika rencana tersebut dijalankan Israel, maka kemungkinan penduduk sipil di Gaza tidak akan tersisa. Menurut Rusia semua penduduk dapat berpotensi jadi sasaran pengusiran paksa.

“Diperkirakan dalam waktu dekat tidak akan ada satu pun warga sipil yang tersisa di wilayah tersebut. Semua penduduk akan menjadi sasaran pengusiran paksa. Pihak Israel tidak menyembunyikan niatnya untuk secara bertahap merebut dan menduduki seluruh sektor tersebut pada tahap-tahap selanjutnya,” demikian pernyataan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Rusia juga memperingatkan tindakan tersebut akan mempersulit upaya internasional untuk meredakan ketegangan di zona konflik, yang akan mengakibatkan konsekuensi negatif yang serius bagi seluruh Timur Tengah. Rusia mengingatkan pentingnya melakukan gencatan senjata di Gaza.

Rusia mengecam dan menolak rencana Israel untuk memperluas operasi militernya di Jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan rencana tersebut akan memperburuk situasi di Palestina.

“Rusia menegaskan kembali posisi konsistennya mengenai perlunya gencatan senjata segera di Jalur Gaza, pembebasan semua sandera dan tahanan, serta pemulihan akses kemanusiaan tanpa hambatan,” tegasnya.

Rusia menekankan penyelesaian masalah Palestina hanya mungkin dilakukan berdasarkan dasar hukum internasional yang telah ditetapkan, yang berpusat pada prinsip dua negara, yang membayangkan pembentukan negara Palestina yang merdeka di dalam perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, dan hidup berdampingan secara damai dan aman di samping Israel. (VAN)