PANDEGLANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemkab Pandeglang sudah bersiap untuk menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Rencananya, pembukaan KBM ini akan dilakukan seiring keputusan pemerintah pusat membuka sekolah tatap muka pada Juli 2021.
“Kalau dilihat, kita sebetulnya sudah sangat siap 100 persen. Pas kemarin awal semester genap itu juga kalau dibolehkan sama pemerintah, kami sudah siap buka KBM tatap muka,” kata Sekretaris Dindikbud Kabupaten Pandeglang Sutoto saat berbincang di Pandeglang, Banten, Jumat (5/3/2021).
Sutoto bahkan memastikan sekolah di Pandeglang sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung KBM tatap muka sesuai prokes yang ketat. Mulai dari penyediaan sanitasi hingga pengurangan jumlah siswa saat belajar di kelas sampai 50 persen.
“Itu semunya sudah siap. Guru juga sudah dilatih bagaimana teknik belajar saat new normal nanti, bisa dibilang 100 persen sudah siap,” ujarnya.
Belum lagi, Sutoto kerap mendapat curhatan dari sejumlah orang tua murid yang sudah kerepotan atas sistem pembelajaran dari rumah selama pandemi. Orang tua banyak yang menginginkan sekolah dibuka kembali apalagi di beberapa wilayah yang jauh dari perkotaan.
“Tapi yang kontra juga ada, karena sudah mulai enjoy dan paham sama digitalisasi. Tapi memang banyak yang ngeluh, apalagi yang orang tuanya sehari-hari bekerja dan enggak ada di rumah. Mereka pada ngomong, mending sekolah dibuka aja, pak, kewalahan soalnya kalau belajar di rumah terus,” paparnya.
“Prinsipnya, kami tahun ajaran baru mau tatap muka ataupun kembali lagi belajar online, kami sudah siap. Hanya tinggal menunggu persetujuan saja, yang kita tidak inginkan guru itu tidak bekerja, tidak memberikan pembelajaran kepada siswa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah tengah mempersiapkan sekolah tatap muka bisa kembali dibuka pada Juli 2021, mendatang. Keputusan ini dilakukan setelah 5,5 juta guru dan dosen selesai divaksinasi virus corona (COVID-19) pada akhir Juni 2021.(DAB)
BONE, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hervina (34), guru honorer di Bone, Sulawesi Selatan, yang dipecat gara-gara mem-posting gajinya Rp 700 ribu di media sosial berharap bisa mengajar lagi. Terkait harapan itu, Disdik Bone mengupayakan mencari sekolah lain yang bisa menampung Hervina. “Diusahakan dicarikan tempat yang di sekolah lain,” kata Kadisdik Bone Andi Samsiar Halif, Senin (15/2/2021).
Samsiar mengatakan, Hervina tidak dapat mengajar lagi di SDN Negeri 169 Desa Sadar alias di mana dia telah mengabdi 16 tahun di sekolah ini karena di sekolah tersebut telah masuk 2 orang guru PNS.
“Ini karena adanya CPNS masuk dua orang untuk mengajar, otomatis kan ini ada CPNS masuk, dibandingkan dengan guru honorer, makanya kami mencarikan solusi untuk memfasilitasi jalan yang terbaik,” katanya.
Samsiar mengungkapkan, Hervina sudah dipanggil, tetapi menolak jika menghadap langsung ke kantor Disdik Bone.
“Saya menyurat (ke Hervina) tapi tidak mau datang di ruangannya kami,” lanjut Samsiar.
Kendati demikian, Samsiar mengaku akan tetap memanggil Hervina kembali agar bisa membicarakan solusi lebih lanjut. Samsiar menyebut, pemanggilan yang kedua akan dilakukan hari ini.
“Saya surati 2 hari yang lalu, insyaallah (hari ini) hadir,” katanya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelaksanaan tes asesmen nasional (AN) akan digelar pada September-Oktober 2021. Waktu pelaksanaan ini mundur dari jadwal yang direncanakan sebelumnya, yakni Maret-Agustus 2021, karena kondisi kasus Corona relatif meningkat.
“Karena ada situasi pandemi yang relatif meningkat, Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional, dan target jadwal baru yaitu September dan Oktober 2021,” kata Nadiem, dalam rapat bersama Komisi X, Rabu (20/1/2021). Nadiem hadir secara virtual.
Nadiem menjelaskan penundaan ini sekaligus untuk mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional sehingga berjalan optimal. Dengan menyesuaikan aturan protokol kesehatan.
“Kenapa kita menunda, alasannya adalah untuk memastikan bahwa persiapan kita baik prokes logistik dan infrastruktur lebih optimal lagi untuk memastikan bahwa prokes itu terjaga,” ujarnya.
Asesmen ini, jelas Nadiem, akan dilakukan oleh pusat pembelajaran yang di dalamnya berisi pakar dan akademisi, baik dari nasional maupun internasional. Secara logistik, Nadiem menyebut hampir sama dengan pelaksanaan Ujian Nasional.
“Pengembangan AN ini dilaksanakan oleh pusat asesmen dan pembelajaran dan yang punya pengalaman dalam mengelola asesmen standar berskala nasional, secara logistik hampir sama seperti UN pelaksanaannya, dan pengembangan teknis AN ini dilakukan oleh berbagai macam pakar nasional dan internasional dengan latar belakang peneliti dan akademisi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2021 ini sekaligus melakukan pemetaan daerah yang tertinggal. Jadi bantuan dapat diberikan untuk perbaikan di tahun depan.
“Kalau kita nggak laksanakan asesmen tahun ini artinya kita tidak akan bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling tertinggal. Kalau kita tidak bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang tertinggal kita tidak bisa membuat strategi penganggaran strategi bantuan untuk sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita,” ujarnya.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KBRI Moskow menggandeng Tomsk State University (TSU) dari Rusia dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) untuk bekerja sama di bidang pendidikan tinggi. Kedua universitas menandatangani Memorandum perjanjian secara virtual yang difasilitasi KBRI Moskow.
Penandatanganan perjanjian itu dilakukan pada Selasa (8/12). Hadir dalam pertemuan tersebut Azis Nurwahyudi, Kuasa Usaha Ad Interim/Wakil Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarus beserta jajaran KBRI Moskow, Rektor UPNVY Mohamad Irhas Effendi dan Rektor TSU Eduard Galazhinskiy.
Dalam sambutannya, Azis Nurwahyudi menyampaikan apresiasi atas pertemuan dan terjalinnya kerja sama di tengah keterbatasan kondisi saat pandemi Covid-19 ini. Azis mengatakan hubungan Indonesia dengan Rusia berlangsung dengan baik dan menuju pada kemitraan strategis.
Azis menambahkan bahwa pada tahun ini Indonesia dan Rusia memperingati 70 tahun hubungan diplomatik. Penandatanganan kerja sama antara UPNVY dan TSU ini juga sebagai bagian yang memperkaya eratnya hubungan diplomatik kedua negara.
“KBRI Moskow sangat mendukung kerja sama antara UPNVY dengan TSU dan siap memfasilitasi untuk pelaksanaan program kerja sama,” kata Azis, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/12/2020).
UPNVY dan TSU merancang program kerja sama untuk dikembangkan, seperti pertukaran mahasiswa dan pengajar, penyelenggaraan seminar, konferensi, penelitian, dan kuliah umum. Kerja sama lainnya adalah antar fakultas, antara lain teknologi mineral, geologi, pertanian, ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan politik, ilmu-ilmu terapan dan teknik lainnya, serta pengembangan budaya dan bahasa.
Rektor UPNVY, Mohamad Irhas Effendi mengatakan di era global saat ini, kolaborasi internasional telah menjadi kebutuhan vital bagi sebuah institusi untuk berkembang dan sukses, termasuk kerja sama antar universitas. UPNVY telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara di Asia.
Sementara itu, Rektor TSU Eduard Galazhinskiy, menambahkan kerja sama internasional dan pengembangan hubungan, termasuk dengan Indonesia, yang merupakan salah satu prioritas pengembangan kerja sama, baik oleh pemerintah Rusia maupun TSU. Saat ini terdapat sejumlah 30 mahasiswa Indonesia belajar di TSU.
“Kami sangat senang mendalami budaya Indonesia dan saat ini terdapat peningkatan ketertarikan terhadap Indonesia di Rusia,” kata Rektor TSU yang dianugerahi penghargaan “Rector of the Year 2020” oleh Menteri Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Rusia pada 19 November 2020.
TSU merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Rusia dan dunia yang belokasi di Tomsk, Rusia bagian tengah, berjarak sekitar 3.645 km dari Moskow ke arah timur. Pada tahun ini, TSU menduduki peringkat ke-4 perguruan tinggi terbaik di Rusia dan peringkat ke-250 perguruan tinggi terbaik dunia, berdasarkan QS World Ranking.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor menyarankan pemerintah agar melakukan vaksinasi COVID-19 kepada guru sebelum pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah digelar. Para guru dinilai rentan terpapar COVID-19.
“Kami berharap sebelum pembelajaran tatap muka guru di vaksin dulu. Jadi, jangan terburu-buru karena guru belum disiapkan, karena mereka rentan,” ujar Wakil Ketua PGRI Kota Bogor Muhammad Usman Tonda dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).
Hal ini diungkapkannya saat menghadiri kunjungan spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI di Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor.
Dia mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang responsif menanggapi berbagai persoalan selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), seperti keterbatasan kuota internet, gadget dan jaringan Wifi. “Karena ini situasi first mayor. Kita dihadapkan pada persoalan yang tiba-tiba,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan Kota Bogor telah ditunjuk Presiden sebagai lokasi simulasi vaksinasi COVID-19. Pemkot Bogor akan melakukan sejumlah skema dalam pelaksanaannya nanti secara bertahap dan mendahulukan kelompok prioritas dengan pertimbangan risiko kesehatan lebih tinggi.
“Jumlah penduduk Kota Bogor 1,1 juta jiwa, sasarannya orang yang produktif berusia 18-59 tahun atau ada 60 persen, karena keterbatasan dan perlu tahapan diprioritaskan 20 persen atau sekitar 130 ribu jiwa,” jelas Bima.
Dari jumlah tersebut, kata dia, di prioritaskan tenaga kesehatan, tenaga pelayanan publik termasuk guru (SD, SMP, SMA), TNI, Polri dan yang lainnya.
“Saat ini kita sedang menyusun daftarnya semua, kalau vaksin lancar bulan Januari kita siap. Kita siapkan 25 puskesmas untuk pelaksanaannya. Jadi saya juga banyak permintaan, jangan dulu dibuka sebelum di vaksin,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian sepakat dengan usulan PGRI Kota Bogor. Pihaknya berharap guru turut menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin, seperti halnya tenaga kesehatan.
“Guru adalah juga pelayan publik yang sehari-hari berhadapan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu kesehatan mereka harus kita utamakan,” paparnya.
Namun Hetifah juga menegaskan pemberian vaksin harus sesuai dengan keinginan para guru, sehingga guru yang tidak mau pun tidak diwajibkan menjadi prioritas dalam penerimaan vaksin.
“Jadi, jangan diwajibkan, karena itu hak asasi mereka untuk memilih. Namun jika mereka mau, mereka harus mendapat prioritas dengan biaya yang ditanggung pemerintah,” pungkasnya.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menyampaikan ucapan selamat h Nasional. Di peringatan Hari Guru, Nadiem mengungkapkan kebijakannya yang bertujuan meringankan beban para guru, yaitu bantuan subsidi upah (BSU) guru honorer.
“Karena ini Hari Guru Nasional, saya akan berfokus pertama kepada hal yang berdampak pada guru kita. Jadi selamat Hari Guru Nasional,” kata Nadiem dalam konpers yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (25/11/2020).
Mendikbud Nadiem mengatakan kebijakan BSU guru honorer merupakan bukti bahwa Kemendikbud bukan hanya kementerian untuk sekolah negeri dan guru PNS. Ia menegaskan Kemendikbud adalah kementerian untuk Republik Indonesia.
“BSU ini dihadirkan untuk melindungi mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru non PNS. Ini adalah untuk menjawab Kemendikbud bukan kementerian untuk sekolah negeri dan guru PNS. Kita adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayan untuk Republik Indoneisa,” tegasnya.
Menurut Nadiem, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar Rp 3,6 triliun. Anggaran tersebut akan diberikan kepada sekitar 2 juta tenaga pendidik non-PNS.
“Dan karena itu kita bertekad dan berjuang, dan alhamdulillah dengan dukungan berbagi kementerian kita dapat Rp 3,6 triliun untuk diberikan ke 2 juta tenaga penididik kita,” ucapnya.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam atau UM PTKIN 2020 digelar untuk memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa yang tidak lolos Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri atau SPAN-PTKIN 2020. Seperti dikutip dari laman um-ptkin.ac.id, saat ini ada kuota tersisa 11.671 kursi di 59 PTKIN seluruh Indonesia.
Seperti diketahui, proses pendaftaran UM-PTKIN sudah selesai pada 17 Juli lalu. Sekarang proses UM PTKIN 2020 memasuki tahapan ujian.
Jadwal Ujian UM PTKIN 2020
Dikutip dari laman um-ptkin.ac.id, ujian UM PTKIN 2020 menggunakan Sistem Seleksi Elektronik atau SSE. Ujian diselenggarakan menggunakan komputer, tidak lagi menggunakan kertas, baik untuk naskah soal ujian maupun lembar jawaban.
Ada pun jadwal ujian UM-PTKIN 2020 digelar dari tanggal 3-10 Agustus 2020. Peserta mengerjakan ujian di rumah masing-masing. Jadwal pelaksanaan ujian SSE UM-PTKIN tercantum pada masing-masing Kartu Tes peserta.
Nah, untuk detikers yang saat ini tengah atau akan menjalani ujian UM-PTKIN 2020, Panitia Nasional PMB SPAN-UM PTKIN 2020 melalui akun instagramnya @spanumptkin memberikan panduannya. “Salam, Pejuang UM-PTKIN Ada #InfoTerbaruUMPTKIN nih,” begitu tulis panitia melalui akun instagram @spanumptkin.
Panitia juga mengingatkan agar peserta UM PTKIN 2020 memperbarui aplikasi ujian dan tidak lupa jadwalnya. Jadwal ujian tercantum di kartu peserta masing-masing.
Pastikan detikers sudah memiliki Kartu Ujian SSE UM PTKIN 2020 agar pada saat hari ujian sudah tahu apa dan bagaimana cara ujiannya.
“Pastikan kalian sudah menginstall aplikasi dan bisa login masuk ke aplikasi. Tetap semangat, sabar, dan optimis menghadapi semua di tengah pandemi COVID-19,” tulis panitia.
Sebagai informasi pada kartu ujian peserta tertera antara lain:
1. Nomor Ujian dan Tanggal Lahir yang digunakan untuk login aplikasi SSE UM PTKIN
2. Tahapan SSE UMPTKIN: Uji Coba dan Jadwal Ujian
3. Tata cara, alur dan tata tertib Ujian SSE UM PTKIN
4. Tata cara instalasi aplikasi SSE UM PTKIN terbaru ada di laman um-ptkin.ac.id ya
Apabila menemui kendala atau masalah terkait pelaksanan Ujian SSE UM-PTKIN, peserta diminta melapor ke Helpdesk UM-PTKIN pada laman sapa.um-ptkin.ac.id. Informasi terbaru terkait UM PTKIN 2020 bisa juga dicek di www.um-ptkin.ac.id.
Pengumuman Hasil UM-PTKIN 2020
Dikutip dari laman um-ptkin.ac.id, pengumuman hasil UM PTKIN 2020 akan dilaksanakan pada 24 Agustus 2020. Agar selalu mendapat informasi terkini, peserta UM-PTKIN disarankan untuk mengikuti akun media sosial Panitia Nasional PMB SPAN-UM PTKIN 2020, antara lain di akun instagram @spanumptkin.(DAB)
BANDUNG,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisioner KPAI Jabar Rita Pranawati meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk mengevaluasi kembali kebijakan sekolah di kecamatan yang masuk zona hijau bisa menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka.
“Apakah benar sudah masuk zona hijau? Karenakan sebenarnya di aturan itu harus masuk pada SKB 4 Menteri, Menteri Pendidikan, Kesehatan, Agama dan Dalam Negeri,” kata Rita via sambungan telepon, Kamis (6/8/2020).
Rita mengungkapkan, di SKB 4 Menteri itu sudah ada aturan soal pelaksanaan KBM tatap muka dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).
“Itu kan jelas di aturan, kalau zona kuning, orange, merah, dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka dan harus belajar daring dan zona hijau boleh tapi harus tanda tangan orang tua. Yang saya tahu, karena keinginan orang tua sekolah membuka, padahal kan seharusnya prinsipnya kesehatan dan keselamatan untuk siswa,” ungkapnya.
Ia meminta kepada Ridwan Kamil agar tidak terburu-buru untuk membuka sekolah.
“Kalau saya nanti dulu, keselamatan dan kesehatan anak itu nomor satu. Karena, kalau anak sakit luar biasa repotnya nanti orang tua lagi, kalau COVID-19 susah lho,” ucapnya.
“Saya dapat data dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) bahwa, modal kesehatan anak Indonesia tidak sama dengan anak-anak di luar negeri. Misalnya penyakit balita tinggi, modal imunisasi, modal kesehatannya berbeda, ini menjadi PR sebenernya harus disikapi, kita tidak bisa sama dengan sekolah-sekolah diluar. Dan angka kematian COVID-19 anak di Asia tinggi,” tambahnya.
Selain itu, ia menilai ketika satu kecamatan sudah masuk zona hijau tapi siswa atau gurunya berasal dari zona merah itu juga dikhawatirkan menjadi kasus baru.
“Banget, dan guru itu dari mana. Itu kita harus memperhatikan, sepertinya harus terakhir (sekolah) yang dibuka kalau menurut KPAI. Kita tidak bisa memaksa sekolah harus masuk karena orang tua yang enggak sanggup,” jelasnya.
Ia juga berujar, seharusnya ada penyederhanaan kurikulum dalam situasi darurat seperti saat ini.
“Kita tidak bisa dalam situasi darurat seperti saat ini, tidak bisa sama dengan situasi normal. Kita juga tidak bisa kejar target harus selesai, namanya situasi darurat,” ujarnya.
“Harus dievaluasi lagi, merujuknya ke SKB 5 Menteri,” tandasnya.
Sementara itu Pemerhati Perlindungan Anak Jawa Barat Andri Mochmad Saftari tak begitu mempersoalkannya. “Kalau dirasa aman ya, untuk daerah dan zona yang sudah dinyatakan aman tidak masalah ya untuk dibuka,” katanya via sambungan telepon, Kamis (6/8/2020).
Andri menuturkan, protokol kesehatan harus dilakukan. Tapi, untuk daerah yang zonanya masih kuning seperti Kota Bandung tidak boleh.
“Ya, tentu kalau belum aman jangan memaksakan. Tetap dengan sistem pembelajaran jarak jauh, walaupn begitu kondisinya,” tuturnya.
Menurutnya, dalam hal ini pemerintah harus terus memberikan imbauan terkait protokol kesehatan yang ketat.
“Ini kan tetap, kebijakan pemerintah harus tegas yang abai terhadap protokol kesehatan. Tetap diperketat, jangan sampai kejadian, harus mengawasi semuanya,” jelasnya.
Ia enggan mengungkapkan setuju atau tidak setuju KBM dibuka. Selama keamanannya dijamin, dirinya mempersilahkan.
“Selama dipandang nyaman dan aman untuk sekolah. Saya kira, personalnya sepakat tidak sepakat, setuju tidak setuju, selama itu aman buat anak dan buat masyarakat saya kira silahkan saja,” ujarnya.(DAB)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM –
Seleksi Masuk Universitas Indonesia (SIMAK UI) kembali dilaksanakan tahun ini. Sebanyak 64.250 peserta mengikuti ujian untuk semua jenjang dan program pendidikan di UI secara online.
SIMAK UI dilaksanakan pada Rabu (5/8/2020) pukul 08.00-15.00 WIB secara online. Tak hanya dari dalam negeri, ada juga peserta dari luar negeri ikut serta dalam SIMAK UI 2020.
“Pada hari ini, sebanyak 64.250 peserta mengikuti SIMAK UI 2020 untuk program pendidikan vokasi dan sarjana. Peserta ujian berasal dari dalam dan luar negeri. Adapun peserta dari luar negeri berasal dari negara Korea Selatan, Qatar, Saudi Arabia, dan Thailand,” kata Kepala Humas dan KIP UI Amelita Lusia.
UI membuka 13 program studi vokasi (D3), 64 program studi sarjana reguler, 35 program studi sarjana parallel, dan 16 program studi sarjana kelas internasional. UI menggelar ujian masuk secara online di tengah pandemi virus Corona (COVID-19) agar peserta dari seluruh wilayah bisa mengikuti seleksi tanpa harus datang ke lokasi ujian.
“Ujian online dilakukan menggunakan sistem Computer Based Test (CBT), setiap peserta dapat mengikuti tes menggunakan ponsel, tab, laptop, komputer, untuk mengakses laman tes SIMAK UI tersebut. Panitia SIMAK UI juga mengerahkan tim pengawas melalui webcam/kamera smartphone untuk mengawasi berjalannya ujian,” ujar Amelita.
“SIMAK UI Gelombang 2 ini menggunakan web browser yang menyimpan cache, sehingga jawaban dari soal yang telah terisi masih tersimpan dan dapat diterima pada saat jaringan kembali stabil,” imbuhnya.
Ujian SIMAK UI sebelumnya juga telah dilaksanakan pada Minggu (19/7) untuk S1 kelas internasional, serta ujian S1 paralel dan pascasarjana pada Minggu (26/7). Daya tampung yang tersedia pada SIMAK UI gelombang 2 tahun 2020 sebanyak 2.744 untuk S1 Reguler, 674 untuk S1 Paralel, 392 untuk kelas Internasional, 410 untuk Vokasi (D3), dan 216 untuk S1 Ekstensi/Paralel Lulusan D3.
Materi seleksi SIMAK UI pada Vokasi dan Sarjana adalah Kemampuan Dasar (Matematika Dasar, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) untuk semua jurusan ditambah dengan Matematika IPA, Biologi, Fisika, Kimia (Kemampuan IPA) atau Ekonomi, Sejarah, Geografi, dan Sosiologi (Kemampuan IPS). Sedangkan materi seleksi SIMAK UI Kelas Internasional adalah Mathematics, Biology, Physics, Chemistry (Natural Science) untuk pemilih program studi IPA dan Basic Mathematics, Economics, Indonesian and World History, Geography, Sociology (Social Science) untuk pemilih program studi IPS, di samping syarat TOEFL/IELTS dan wawancara bagi prodi tertentu.
Sedangkan materi seleksi program pascasarjana dan profesi adalah Pengukuran Kemampuan Akademik dan Bahasa Inggris. Hasil SIMAK UI akan diumumkan pada 22 Agustus 2020 mendatang.
“Hasil ujian SIMAK UI 2020 untuk S1 Reguler, S1 Paralel, dan Vokasi akan diumumkan pada 22 Agustus 2020 secara online melalui laman www.penerimaan.ui.ac.id,” pungkasnya.(VAN)
JAKARTA,KHATULISTIWAONLINE.COM – Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani menyebut banyak siswa tak mampu yang akhirnya masuk sekolah swasta akibat tergeser di sekolah negeri karena sistem PPDB tahun 2020. Zita meminta Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menggratiskan biaya sekolah siswa yang tak mampu tersebut.
“Saya setuju sistem zonasi untuk pemerataan akses pendidikan. Setiap warga, mendapatkan yang terbaik. Namun, itu tidak boleh diskriminatif. Banyak yang harus putus sekolah karena terpinggirkan oleh sistem. Saya pimpinan perempuan satu-satunya, berdosa saya kalau sampe ada anak di DKI putus sekolah. Ibu-Ibu lapor saya semua,” kata Zita.
Zita mengatakan biaya di sekolah swasta akan menambah beban para orang tua di tengah masa sulit karena pandemi saat ini. Untuk itu, Zita meminta pemprov DKI juga memperhatikan para siswa tidak mampu di sekolah swasta.
“Beban masyarakat di masa COVID-19 ini berat. Kita ingin masyarakat tidak mampu dapat dukungan. Kami kunjungan ke daerah yang tidak seberlimpah DKI Jakarta saja mampu gratiskan seperti di Brebes. Ini tanggung jawab kita semua sebagai wakil rakyat. Jadi, yang tidak mampu tidak boleh putus sekolah, masuk swasta harus dibantu. Saya mohon kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Minta bantuannya, disampaikan pada Pak Gubernur yang terhormat,” ujarnya.
Zita menuturkan keberpihakan pemerintah daerah diuji dalam hal ini. Masyarakat menurutnya akan menilai kepedulian pemerintah daerah akibat kebijakan yang dibuat.
“Masyarakat bisa menilai sendiri siapa yang peduli. Kami terus kawal. Kami, DPRD, sudah sepakat, gratiskan swasta bagi yang tidak mampu, tidak boleh ada yang terdiskriminasi karena sistem penerimaan. Ini sangat menyedihkan. Sebagai Ibu, saya sedih sekali,” tutup Zita.