TANGSEL, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) pada September mendatang. Hanya sekolah yang lolos verifikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diizinkan menggelar PTM terbatas.
“Kapan Tangsel mulai melaksanakan PTM ini sedang kami persiapkan, mudah-mudahan pada bulan September nanti sudah bisa melaksanakan PTM terbatas. Hanya yang telah lolos daftar periksa Dapodik,” kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Taryono saat dihubungi, Senin (30/8/2021).
Taryono menuturkan nantinya siswa yang mengikuti PTM harus mendapat persetujuan dari orang tua. Dia menyampaikan durasi pembelajaran pembelajaran tatap muka terbatas akan berlangsung dua sampai empat jam.
“Kemudian tidak semua siswa juga mengikuti pembelajaran tatap muka, yaitu hanya siswa yang telah mendapatkan izin dari orang tua siswanya. Pembelajarannya disesuaikan dengan pandemi COVID-19, 2-4 jam,” tuturnya.
Taryono menyampaikan jumlah siswa yang mengikuti PTM dibatasi maksimal 50 persen dari jumlah kapasitas. Taryono membeberkan ada dua fase yang akan dilaksanakan saat PTM terbatas yakni fase transisi dan kebiasaan baru.
“Jumlah siswanya maksimal 50 persen, kemudian ada beberapa sesi atau fase, yang pertama adalah fase transisi, 2 bulan pertama kemudian fase kebiasaan baru. Pada fase transisi selain KBM (kegiatan belajar mengajar) tidak boleh ada kegiatan lain termasuk ekskul olahraga,” ujarnya.(DAB)
SERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) tingkat SMA/SMK di Banten rencananya digelar pada September 2021. Pihak sekolah saat ini diminta untuk melakukan pendataan berapa persen siswa di masing-masing tempat yang sudah divaksinasi COVID-19.
“Rencana sih September, cuma kita lagi nyiapin, mendata vaksin dulu. Besaran siswa maupun guru yang sudah divaksin, mau tahu itu dulu,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten Taqwim kepada di Serang, Banten, Jumat (27/8/2021).
Pendataan itu termasuk untuk SMA/SMK yang dikelola swasta. Bagaimanapun, kata dia, Dindikbud butuh angka pasti berapa siswa dan guru yang telah menerima vaksin.
Satgas COVID-19 Banten sudah memberi lampu hijau agar belajar tatap muka bisa dilaksanakan. Apalagi, Kemendikbud pun sudah mengizinkan diselenggarakan belajar tatap muka.
“Secara eksplisit sudah, tapi kita perlu pastikan ketika PTM aman. Surat keputusan, surat edaran ke sekolah ke semua masyarakat, kan kita belum bikin itu. Bulan September pengennya mulai,” ujarnya.(DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Kepgub PPKM Level 3. Sekolah tatap muka maksimal 50 persen.
Kepgub baru Anies ini Nomor 1026 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 COVID-19. Kepgub ini diteken Anies, Senin (23/8) kemarin.
“Menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 COVID-19 selama tujuh hari terhitung sejak 24 Agustus sampai 30 Agustus,” demikian isi Kepgub Anies dilihat, Rabu (25/8/2021).
Ada sejumlah penyesuaian yang ditetapkan karena PPKM Jakarta turun ke level 3. Salah satunya yakni dibolehkan sekolah tatap muka terbatas berdasarkan Keputusan tiga menteri. Sekolah yang menjalankan pembelajaran tatap muka wajib mengatur kapasitas maksimal 50 persen.
“Bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50%,” tulis Kepgub Anies.
Kapasitas 50 persen ini dikecualikan untuk SDLB, MILB, SMPLB, SMLB, dan MALB yang mana maksimal 62 persen. Termasuk PAUD maksimal 33 persen.(DON)
SERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pembelajaran tatap muka (PTM) SD-SMP di Kota Serang rencananya akan dimulai di pertengahan September 2021. Vaksinasi siswa terus dikebut agar pelaksanaan PTM bisa sesuai rencana. Karena sampai hari ini, dari 26 ribu siswa, baru 10 persennya yang sudah divaksinasi.
“Yang sudah divaksin baru 10 persen itu data kemarin, untuk SD-nya yang 12 tahun ke atas. Mudah-mudahan minggu depan atau 10 hari ke depan selesai nanti kita laksanakan tatap muka,” kata Wali Kota Serang Syafrudin di SMPN 7 Kota Serang ke wartawan, Senin (23/8/2021).
“Dan bukan muridnya saja, tapi gurunya harus 100 persen dan orang tuanya,” ujarnya.
Di tempat sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang Alpedi mengatakan dari 27 SMP yang ada, baru 6 sekolah yang melakukan vaksinasi. Berdasarkan rapat forum komunikasi pimpinan daerah, tatap muka dilakukan jika maksimal 70 persen dari seluruh siswa divaksinasi terpenuhi.
“Karena untuk dapat PTM (pembelajaran tatap muka) minimal 70 persen siswa SD dan SMP. Saya berharap pihak sekolah memberikan pengertian ke orang tua murid karena syarat PTM apabila guru dan tenaga di dalamnya itu juga sudah divaksin. Kalau sudah dilakukan beres semua mudah-mudahan minggu pertama di bulan September bisa dilakukan,”ujarnya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengapresiasi dua sosok guru Indonesia yang menjadi wasit di Olimpiade Tokyo 2020. Nadiem menilai kedua sosok guru ini menjadi inspirasi mengharumkan nama Indonesia.
Kedua sosok guru itu adalah Wahyana dan Lia. Kedua pahlawan tanpa tanda jasa itu menjadi wasit cabang bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020.
“Setelah pelajar, kini giliran sosok guru yang berprestasi di ajang olah raga dunia. Terima kasih atas pengabdian Bapak Wahyana dan Ibu Lia yang berhasil menembus Olimpiade Tokyo 2020 sebagai wasit cabang bulu tangkis,” tulis Nadiem di akun Instagram-nya nadiemmakarim, Sabtu (7/8/2021).
Kiprah Wahyana dan Lia menurut Nadiem turut mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetisi olahraga empat tahunan itu. Nadiem berharap guru-guru Indonesia dapat berkontribusi hingga ke mancanegara.
“Ibu dan Bapak adalah inspirasi kami untuk terus berkontribusi mengharumkan nama Indonesia,” ujar Nadiem.(DAB)
PANDEGLANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pemkab Pandeglang sudah bersiap untuk menggelar kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka. Rencananya, pembukaan KBM ini akan dilakukan seiring keputusan pemerintah pusat membuka sekolah tatap muka pada Juli 2021.
“Kalau dilihat, kita sebetulnya sudah sangat siap 100 persen. Pas kemarin awal semester genap itu juga kalau dibolehkan sama pemerintah, kami sudah siap buka KBM tatap muka,” kata Sekretaris Dindikbud Kabupaten Pandeglang Sutoto saat berbincang di Pandeglang, Banten, Jumat (5/3/2021).
Sutoto bahkan memastikan sekolah di Pandeglang sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mendukung KBM tatap muka sesuai prokes yang ketat. Mulai dari penyediaan sanitasi hingga pengurangan jumlah siswa saat belajar di kelas sampai 50 persen.
“Itu semunya sudah siap. Guru juga sudah dilatih bagaimana teknik belajar saat new normal nanti, bisa dibilang 100 persen sudah siap,” ujarnya.
Belum lagi, Sutoto kerap mendapat curhatan dari sejumlah orang tua murid yang sudah kerepotan atas sistem pembelajaran dari rumah selama pandemi. Orang tua banyak yang menginginkan sekolah dibuka kembali apalagi di beberapa wilayah yang jauh dari perkotaan.
“Tapi yang kontra juga ada, karena sudah mulai enjoy dan paham sama digitalisasi. Tapi memang banyak yang ngeluh, apalagi yang orang tuanya sehari-hari bekerja dan enggak ada di rumah. Mereka pada ngomong, mending sekolah dibuka aja, pak, kewalahan soalnya kalau belajar di rumah terus,” paparnya.
“Prinsipnya, kami tahun ajaran baru mau tatap muka ataupun kembali lagi belajar online, kami sudah siap. Hanya tinggal menunggu persetujuan saja, yang kita tidak inginkan guru itu tidak bekerja, tidak memberikan pembelajaran kepada siswa,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah tengah mempersiapkan sekolah tatap muka bisa kembali dibuka pada Juli 2021, mendatang. Keputusan ini dilakukan setelah 5,5 juta guru dan dosen selesai divaksinasi virus corona (COVID-19) pada akhir Juni 2021.(DAB)
BONE, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Hervina (34), guru honorer di Bone, Sulawesi Selatan, yang dipecat gara-gara mem-posting gajinya Rp 700 ribu di media sosial berharap bisa mengajar lagi. Terkait harapan itu, Disdik Bone mengupayakan mencari sekolah lain yang bisa menampung Hervina. “Diusahakan dicarikan tempat yang di sekolah lain,” kata Kadisdik Bone Andi Samsiar Halif, Senin (15/2/2021).
Samsiar mengatakan, Hervina tidak dapat mengajar lagi di SDN Negeri 169 Desa Sadar alias di mana dia telah mengabdi 16 tahun di sekolah ini karena di sekolah tersebut telah masuk 2 orang guru PNS.
“Ini karena adanya CPNS masuk dua orang untuk mengajar, otomatis kan ini ada CPNS masuk, dibandingkan dengan guru honorer, makanya kami mencarikan solusi untuk memfasilitasi jalan yang terbaik,” katanya.
Samsiar mengungkapkan, Hervina sudah dipanggil, tetapi menolak jika menghadap langsung ke kantor Disdik Bone.
“Saya menyurat (ke Hervina) tapi tidak mau datang di ruangannya kami,” lanjut Samsiar.
Kendati demikian, Samsiar mengaku akan tetap memanggil Hervina kembali agar bisa membicarakan solusi lebih lanjut. Samsiar menyebut, pemanggilan yang kedua akan dilakukan hari ini.
“Saya surati 2 hari yang lalu, insyaallah (hari ini) hadir,” katanya.(VAN)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Pelaksanaan tes asesmen nasional (AN) akan digelar pada September-Oktober 2021. Waktu pelaksanaan ini mundur dari jadwal yang direncanakan sebelumnya, yakni Maret-Agustus 2021, karena kondisi kasus Corona relatif meningkat.
“Karena ada situasi pandemi yang relatif meningkat, Kemendikbud memutuskan untuk menunda pelaksanaan asesmen nasional, dan target jadwal baru yaitu September dan Oktober 2021,” kata Nadiem, dalam rapat bersama Komisi X, Rabu (20/1/2021). Nadiem hadir secara virtual.
Nadiem menjelaskan penundaan ini sekaligus untuk mempersiapkan pelaksanaan asesmen nasional sehingga berjalan optimal. Dengan menyesuaikan aturan protokol kesehatan.
“Kenapa kita menunda, alasannya adalah untuk memastikan bahwa persiapan kita baik prokes logistik dan infrastruktur lebih optimal lagi untuk memastikan bahwa prokes itu terjaga,” ujarnya.
Asesmen ini, jelas Nadiem, akan dilakukan oleh pusat pembelajaran yang di dalamnya berisi pakar dan akademisi, baik dari nasional maupun internasional. Secara logistik, Nadiem menyebut hampir sama dengan pelaksanaan Ujian Nasional.
“Pengembangan AN ini dilaksanakan oleh pusat asesmen dan pembelajaran dan yang punya pengalaman dalam mengelola asesmen standar berskala nasional, secara logistik hampir sama seperti UN pelaksanaannya, dan pengembangan teknis AN ini dilakukan oleh berbagai macam pakar nasional dan internasional dengan latar belakang peneliti dan akademisi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Nadiem mengatakan pelaksanaan asesmen nasional di tahun 2021 ini sekaligus melakukan pemetaan daerah yang tertinggal. Jadi bantuan dapat diberikan untuk perbaikan di tahun depan.
“Kalau kita nggak laksanakan asesmen tahun ini artinya kita tidak akan bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang paling tertinggal. Kalau kita tidak bisa mengetahui mana sekolah dan daerah yang tertinggal kita tidak bisa membuat strategi penganggaran strategi bantuan untuk sekolah yang paling membutuhkan bantuan kita,” ujarnya.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KBRI Moskow menggandeng Tomsk State University (TSU) dari Rusia dan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta (UPNVY) untuk bekerja sama di bidang pendidikan tinggi. Kedua universitas menandatangani Memorandum perjanjian secara virtual yang difasilitasi KBRI Moskow.
Penandatanganan perjanjian itu dilakukan pada Selasa (8/12). Hadir dalam pertemuan tersebut Azis Nurwahyudi, Kuasa Usaha Ad Interim/Wakil Duta Besar RI untuk Rusia merangkap Belarus beserta jajaran KBRI Moskow, Rektor UPNVY Mohamad Irhas Effendi dan Rektor TSU Eduard Galazhinskiy.
Dalam sambutannya, Azis Nurwahyudi menyampaikan apresiasi atas pertemuan dan terjalinnya kerja sama di tengah keterbatasan kondisi saat pandemi Covid-19 ini. Azis mengatakan hubungan Indonesia dengan Rusia berlangsung dengan baik dan menuju pada kemitraan strategis.
Azis menambahkan bahwa pada tahun ini Indonesia dan Rusia memperingati 70 tahun hubungan diplomatik. Penandatanganan kerja sama antara UPNVY dan TSU ini juga sebagai bagian yang memperkaya eratnya hubungan diplomatik kedua negara.
“KBRI Moskow sangat mendukung kerja sama antara UPNVY dengan TSU dan siap memfasilitasi untuk pelaksanaan program kerja sama,” kata Azis, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/12/2020).
UPNVY dan TSU merancang program kerja sama untuk dikembangkan, seperti pertukaran mahasiswa dan pengajar, penyelenggaraan seminar, konferensi, penelitian, dan kuliah umum. Kerja sama lainnya adalah antar fakultas, antara lain teknologi mineral, geologi, pertanian, ekonomi dan bisnis, ilmu sosial dan politik, ilmu-ilmu terapan dan teknik lainnya, serta pengembangan budaya dan bahasa.
Rektor UPNVY, Mohamad Irhas Effendi mengatakan di era global saat ini, kolaborasi internasional telah menjadi kebutuhan vital bagi sebuah institusi untuk berkembang dan sukses, termasuk kerja sama antar universitas. UPNVY telah menjalin kerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di luar negeri, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan sejumlah negara di Asia.
Sementara itu, Rektor TSU Eduard Galazhinskiy, menambahkan kerja sama internasional dan pengembangan hubungan, termasuk dengan Indonesia, yang merupakan salah satu prioritas pengembangan kerja sama, baik oleh pemerintah Rusia maupun TSU. Saat ini terdapat sejumlah 30 mahasiswa Indonesia belajar di TSU.
“Kami sangat senang mendalami budaya Indonesia dan saat ini terdapat peningkatan ketertarikan terhadap Indonesia di Rusia,” kata Rektor TSU yang dianugerahi penghargaan “Rector of the Year 2020” oleh Menteri Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan Tinggi Rusia pada 19 November 2020.
TSU merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Rusia dan dunia yang belokasi di Tomsk, Rusia bagian tengah, berjarak sekitar 3.645 km dari Moskow ke arah timur. Pada tahun ini, TSU menduduki peringkat ke-4 perguruan tinggi terbaik di Rusia dan peringkat ke-250 perguruan tinggi terbaik dunia, berdasarkan QS World Ranking.(MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Bogor menyarankan pemerintah agar melakukan vaksinasi COVID-19 kepada guru sebelum pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah digelar. Para guru dinilai rentan terpapar COVID-19.
“Kami berharap sebelum pembelajaran tatap muka guru di vaksin dulu. Jadi, jangan terburu-buru karena guru belum disiapkan, karena mereka rentan,” ujar Wakil Ketua PGRI Kota Bogor Muhammad Usman Tonda dalam keterangan tertulis, Selasa (8/12/2020).
Hal ini diungkapkannya saat menghadiri kunjungan spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI di Taman Ekspresi Sempur, Kota Bogor.
Dia mengapresiasi Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang responsif menanggapi berbagai persoalan selama Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), seperti keterbatasan kuota internet, gadget dan jaringan Wifi. “Karena ini situasi first mayor. Kita dihadapkan pada persoalan yang tiba-tiba,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Bogor Bima Arya mengungkapkan Kota Bogor telah ditunjuk Presiden sebagai lokasi simulasi vaksinasi COVID-19. Pemkot Bogor akan melakukan sejumlah skema dalam pelaksanaannya nanti secara bertahap dan mendahulukan kelompok prioritas dengan pertimbangan risiko kesehatan lebih tinggi.
“Jumlah penduduk Kota Bogor 1,1 juta jiwa, sasarannya orang yang produktif berusia 18-59 tahun atau ada 60 persen, karena keterbatasan dan perlu tahapan diprioritaskan 20 persen atau sekitar 130 ribu jiwa,” jelas Bima.
Dari jumlah tersebut, kata dia, di prioritaskan tenaga kesehatan, tenaga pelayanan publik termasuk guru (SD, SMP, SMA), TNI, Polri dan yang lainnya.
“Saat ini kita sedang menyusun daftarnya semua, kalau vaksin lancar bulan Januari kita siap. Kita siapkan 25 puskesmas untuk pelaksanaannya. Jadi saya juga banyak permintaan, jangan dulu dibuka sebelum di vaksin,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian sepakat dengan usulan PGRI Kota Bogor. Pihaknya berharap guru turut menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksin, seperti halnya tenaga kesehatan.
“Guru adalah juga pelayan publik yang sehari-hari berhadapan langsung kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Oleh karena itu kesehatan mereka harus kita utamakan,” paparnya.
Namun Hetifah juga menegaskan pemberian vaksin harus sesuai dengan keinginan para guru, sehingga guru yang tidak mau pun tidak diwajibkan menjadi prioritas dalam penerimaan vaksin.
“Jadi, jangan diwajibkan, karena itu hak asasi mereka untuk memilih. Namun jika mereka mau, mereka harus mendapat prioritas dengan biaya yang ditanggung pemerintah,” pungkasnya.(MAD)