Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PKS Abdul Fikri Faqih mengkritik keras terkait polemik sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Fikri bahkan menemukan adanya praktik sogok-menyogok hingga jual-beli kursi berkaitan dengan sistem zonasi PPDB tersebut.
“Evaluasi total (zonasi PPDB), karena sampai ada tipikor (tindak pidana korupsi) di sini, ada sogok-menyogok demi memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, jual beli surat pernyataan, jual beli kursi,” kata Fikri dalam pernyataannya kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).
Fikri mengatakan pemerintah daerah, selaku pelaksana utama PPDB, juga harus lebih bijak dalam menerima arahan dari pemerintah pusat. Ia mencontohkan proses PPDB pada salah satu wilayah di Yogyakarta yang juga berkisruh namun dapat dicegah agar tidak menciptakan kisruh yang lebih besar lagi.
“Daerah harus bisa mandiri, seperti yang di Yogyakarta itu, ada sebuah kearifan lokal yang disentuh. Mereka menerapkan zonasi namun menciptakan juga kebijakan sendiri yang sesuai dengan keadaan. Ketika keduanya disandingkan yang akhirnya menyelesaikan kisruh zonasi,” ucap Fikri. (DON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi X DPR RI minta Kemendikbud melakukan perbaikan dengan mencari solusi dari polemik yang terjadi.
“Kalau setiap tahun permasalahan ini selalu terjadi, perlu ada perbaikan. Dan kami beri waktu sampai Oktober ini, jika masih belum ketemu solusi, maka ubah sistemnya,” kata Dede Yusuf dalam keterangannya.
Dede pun mengusulkan penerimaan siswa baru dikembalikan seperti sistem pendaftaran sekolah terdahulu, yakni seleksi berdasarkan nilai hasil ujian akhir sekolah seperti saat masih ada NEM (Nilai EBTANAS Murni). Namun sistem seperti ini diselaraskan dengan kebutuhan di masing-masing daerah.
“Maka kita akan minta segera membuat sistem baru yang lebih mengedepankan azas dan hak ke testing (ujian), misalnya bisa kembali kepada sistem ‘NEM’, namun testing-nya itu hanya buat pendaftar-pendaftar yang non-zonasi,” ujarnya. (MON)
Jakarta, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Komisi X DPR menyinggung perbedaan gaji antara di Tanah Air dengan Singapura. “Mereka khawatir ketika mereka sudah mendapatkan gelar S2 atau S3 atau berapa pun, pulang ke Indonesia dapat gajinya UMR itu,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf kepada wartawan.
Kasus tersebut Dede sering mendengarnya langsung dari mahasiswa yang berada di luar negeri. Untuk itu, Dede menyarankan harus ada kontrak di beasiswa agar mahasiswa usai menyelesaikan pendidikannya, diwajibkan balik ke Indonesia.
“Kalau beasiswa LPDP misalnya, itu kami meminta agar harus ada kontrak kerja jadi bukan hanya sekedar melempar orang kuliah di luar,” imbuh Dede.
“Tapi disusul juga dengan kontrak kerja seandainya mereka lulus, mereka langsung ditempatkan bekerja di kantor-kantor pemerintahan lembaga-lembaga negara,” tambahnya. (MON)
BEKASI, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kapolsek Cikarang Utara Kompol Mustakim mengatakan tawuran terjadi pada Jumat (2/11/2022) malam. Para pelaku berjanjian terlebih dahulu melalui mediasi sosial untuk tawuran.
“Dari hasil pemeriksaan sementara, pelajar SMK melakukan tawuran di Jembatan Lemah Abang, sudah merencanakan akan tawuran dan janjian antar pelajar. Di mana tawuran tersebut dilatarbelakangi karena merayakan ulang tahun salah satu sekolah SMK,” kata Mustakim saat dihubungi, Sabtu (3/12/2022).
Setelah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar, polisi bergegas menuju ke TKP dan berhasil mengamankan para pelaku. Tiga di antaranya masih di bawah umur. (DAB)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
KPK menggeledah rumah pribadi Karomani pada Rabu (24/8) terkait suap penerimaan mahasiswa baru lewat jalur khusus seleksi mandiri masuk unila (Simanila). Selain rumah Karomani, penyidik KPK juga menggeledah rumah pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara korupsi.
Dalam penggeledahan di rumah Karomani, sejumlah uang Dolar Singapura hingga Euro ditemukan dan kemudian dibawa KPK. Tak hanya itu, penyidik KPK juga mengamankan sejumlah dokumen administrasi kemahasiswaan.
“Tempat yang digeledah yaitu rumah kediaman tersangka KRM (Karomani) dan rumah kediaman beberapa pihak yang terkait dengan perkara ini. Ditemukan dan diamankan kembali, di antaranya berbagai dokumen terkait administrasi kemahasiswaan, barang elektronik dan juga sejumlah uang dengan pecahan rupiah maupun pecahan mata uang asing. (Dolar) Singapura dan euro,” kata Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Kamis (25/8).
Ali menyebut KPK bakal menyita barang diduga berkaitan dengan perkara yang menjerat Karomani. KPK selanjutnya menganalisis temuan itu dan menambahkannya ke dalam berkas perkara para tersangka.
“Tim penyidik nantinya akan menganalisis dan menyita bukti-bukti tersebut untuk kemudian dimasukkan dalam berkas perkara para Tersangka,” ujarnya.(dtk/VAN)
TANGERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Dalam video yang beredar, tampak seorang wanita yang diduga sebagai wali murid merekam kejadian itu. Dia tampak sedang berkeliling mencari guru di SMAN 13 Tangerang untuk mendapatkan penjelasan terkait sistem PPDB.
“Ini lingkungan SMAN 13. Para orang tua sedang berjuang anaknya prestasi tapi tidak ada guru satu pun di sekolah ini, ada permainan apa ini di sekolah ini, sampai nggak ada yang keluar gurunya,” ujar seorang wanita dalam video, Jumat (8/7/2022).
Wanita itu lalu mendatangi dua wanita lainnya yang sedang mengobrol di sebuah lorong sekolah. Tiba-tiba, salah satu wanita yang mengenakan kerudung berwarna biru kabur.
“Kok Ibu kabur? Tadi katanya nyari panitia PPDB. Bu, jangan kabur dong. Ibu guru berarti,” ujar wanita itu.(dtk/MAD)
JAKARTA, KHATULISTIWAONLINE.COM –
Kepala bidang (Kabid) Pembinaan SD pada Disdik Kota Depok, Wawang Buang, mengatakan penonaktifan tersebut dilakukan pada Senin (6/7/2022). Wawang menyebut guru di salah satu sekolah kawasan Bojongsari itu merupakan honorer.
“Sementara dinonaktifkan sambil fakta-fakta lain. (Penonaktifan) sejak Senin setelah dipanggil untuk dimintai keterangan,” papar Wawang saat dikonfirmasi.
Wawang menyebut penonaktifan dilakukan sampai waktu yang belum ditentukan. Ada beberapa alasan Disdik mengambil langkah itu.
“Alasannya cukup jelas, ada ungkapan atau kata-kata yang keluar itu tidak sepantasnya keluar dari seorang pendidik,” kata Wawang.
Sebelumnya, Disdik Kota Depok memanggil guru berinisial ER di Bojongsari. Guru tersebut dimintai keterangan terkait cuitannya yang mengaitkan HRS dengan penutupan Holywings di media sosial itu.
“Kami dari Disdik, mengikuti dinamika yang terjadi, telah memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan terkait cuitannya yang menyinggung HRS,” tutur Wawang.
Setelah ER dimintai keterangan, Wawang menyebut alasan ER mencuit soal HRS dan Holywings karena ingin mengapresiasi kinerja pemerintah. Wawang pun sempat heran terkait keterangan yang diberikan ER.
“Nah ini yang nggak masuk akal, hanya karena ingin mengapresiasi kinerja pemerintah pusat. Masa sedemikian rupa, mengungkapkan kata-kata yang belum tahu kepastiannya terhadap orang yang dianggap berseberangan dengan pemerintah dalam ini HRS,” kata Wawang.(dtk/VAN)
SERANG, KHATULISTIWAONLINE.COM –
“Untuk sementara ini (korban) sudah mencapai 61 orang, kesepakatannya pengembalian,” kata Kepala SDN Lebak 2 Suryanta, Senin (20/6/2022).
Pihak komite, tokoh masyarakat Ciomas, dan pengawas dari Pemkab Serang sudah menyepakati agar Jujum mengembalikan seluruh bantuan PIP yang digelapkan. Jujum, kata Suryanta, sudah bersedia mengembalikan dengan membawa buku tabungan.
Korban pemotongan bantuan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SDN Lebak 2, Kabupaten Serang, Banten, mencapai 61 orang. Mantan kepala SD tersebut berjanji akan mengembalikan kerugian yang dialami para siswa.
“Jadi ada kesepakatan mengembalikan, berapa yang belum dia (murid) terima,” ucapnya.(MAD)